Mengenang Kembali Strategi Jokowi Membangun Perbatasan

 

Oleh  Harmen Batubara

Sebetulnya, semangat menjadikan perbatasan sebagai “Halaman Depan Bangsa” sudah bergema sejak era pemerintahan SBY. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang melahirkan BNPP—sebuah badan yang diharapkan menjadi kekuatan besar pembangun perbatasan. Ada pula konsep MP3EI dengan enam koridor pengembangan ekonomi. Namun sayang, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak menjadi fokus di dalamnya. Akibatnya, meski BNPP telah terbentuk, wilayah perbatasan tetap terisolasi. Badan ini hanya mampu menyusun kebijakan dan rancangan besar, namun sulit mewujudkannya di lapangan—seolah harapan hanya tertulis di atas kertas.

Di sinilah strategi “Nawacita” yang digagas Jokowi membawa perubahan luar biasa. Bagi saya, ada lima langkah fenomenal yang mengubah wajah perbatasan:

1. “Membangun Jalan Paralel Perbatasan”—sebuah gagasan yang sebelumnya nyaris tak terbayangkan, kini sudah terwujud menyambung wilayah pinggiran.

2. “Membangun kembali 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”.  Kini warga perbatasan bisa merasa bangga, merasakan bahwa negara benar-benar hadir dan memuliakan mereka.

3. “Meluncurkan Dana Desa”—sebuah terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Anggaran langsung disalurkan ke desa-desa, memberi kekuatan bagi warga membangun lingkungan sendiri.

4. “Program Peremajaan Kebun Rakyat”, dimulai dari kelapa sawit, lalu akan berlanjut ke karet, kopi, kakao, pala, dan tanaman lain—mengangkat taraf hidup petani kecil yang selama ini terabaikan.

5. “Mengaktifkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”—membuka peluang ekonomi baru, meski masih perlu kerja keras pemerintah daerah untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Kelima langkah ini adalah bekal lebih dari cukup untuk mewujudkan cita-cita perbatasan sebagai wajah terdepan Indonesia. Kini tinggal harapan agar pemerintah daerah turut bergerak aktif menyelesaikannya hingga tuntas.

Masih ingatkah Anda dengan “Tol Laut”?

Konsep ini sering mengingatkan saya pada inisiatif Tiongkok, “One Belt One Road” atau kini dikenal sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Melalui jalur kereta api “China Railway Express” sepanjang lebih dari 13 ribu kilometer yang melintasi 60 negara, Tiongkok membangun konektivitas jalur darat dan laut, pelabuhan, serta jaringan energi dengan investasi raksasa.

Tol Laut karya Jokowi memang berbeda skala—ia menyatukan 34 provinsi di Nusantara—namun “hakikatnya sama”: menyambungkan wilayah, melancarkan arus barang, membuka peluang usaha. Jika BRI menghubungkan benua, Tol Laut menghubungkan ribuan pulau Indonesia dengan 24 pelabuhan utama dan armada kapal penunjang.

Sejak dicanangkan, Tol Laut terus berkembang. Awalnya hanya tujuh lintasan, kemudian bertambah menjadi 13 rute yang menyinggahi 41 pelabuhan—lebih banyak ditujukan untuk membangkitkan wilayah Indonesia Timur, sebagian melayani Sumatera Timur dan Natuna. Tetapi yang jelas, semua wilayah perbatasan dapat akses. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kemajuan besar ini seolah perlahan terlupakan.

Jokowi Benar-benar Membuka Isolasi Perbatasan

Strategi pembangunan ini terilhami oleh gagasan Trisakti Bung Karno—menjadikan Indonesia bangsa yang besar secara politik, ekonomi, dan berbudaya—yang kemudian dibungkus dalam Nawacita. Lebih dari 225 Proyek Strategis Nasional dituangkan dalam Perpres No. 3 Tahun 2016, termasuk tekad berani membangun Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2.004 kilometer—sesuatu yang dulu hanya mimpi.

Era Baru bagi Warga Perbatasan

Pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya membangun fisik, tapi juga mengangkat harkat hidup masyarakat desa lewat “Dana Desa”. Angka yang dicapai sungguh luar biasa:

- Tahun 2015: Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa

- Tahun 2016: Rp 46,9 triliun untuk 74.754 desa

- Tahun 2017: Rp 60 triliun untuk 74.910 desa

Penyerapan anggaran yang cepat dan tepat membawa perubahan nyata: jalan desa terbangun, jembatan menjembatani, fasilitas air bersih dan kesehatan bertambah, sekolah PAUD tumbuh, pasar desa dan BUMDes berkembang. Gotong royong hidup kembali, biaya pembangunan lebih hemat, dan warga semakin berdaya.

Dilanjutkan lagi dengan peremajaan kebun rakyat—dimulai dari sawit, lalu karet dan tanaman lain—sebuah harapan besar agar petani bisa merasakan hasil kebun yang lebih sejahtera.

Kini, rasanya hati terasa sedih melihat wilayah perbatasan seolah mulai ditinggalkan. Padahal di masa Jokowi, denyut kemajuan terasa begitu nyata di sana. Perbatasan bukan sekadar garis batas peta, melainkan wajah depan bangsa. Semoga jejak pembangunan yang telah tertanam tetap dijaga, dikembangkan, dan tak dibiarkan meredup begitu saja.

 

 

Prabowo, Bapak Transformasi di Tengah Gonjang-Ganjing Dunia

 

Oleh Harmen Batubara

Dunia sedang bergerak menuju babak baru yang penuh ketidakpastian. Perang di berbagai kawasan, persaingan ekonomi antarnegara, krisis energi, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik membuat banyak negara harus berpikir ulang tentang arah pembangunan mereka. Di tengah situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berani melakukan transformasi.

Dalam pandangan banyak pendukungnya, Presiden Prabowo Subianto layak disebut sebagai Bapak Transformasi Indonesia. Sebutan itu bukan semata karena pergantian kepemimpinan, melainkan karena lahirnya berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengubah fondasi pembangunan nasional.

Salah satu langkah yang paling menonjol adalah pembentukan Danantara, sebuah lembaga yang diharapkan mampu mengelola investasi nasional secara lebih profesional, menarik investasi strategis dari luar negeri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Gagasan besarnya adalah memastikan kekayaan nasional dapat menjadi penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan.

Program Dirancang Untuk Mensejahterakan Rakyat

Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Sekolah Rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengembangan Koperasi Desa diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal, sementara pembangunan Kampung Nelayan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Transformasi juga diarahkan pada pelayanan bagi umat Islam melalui pembangunan Perkampungan Haji Indonesia di Tanah Suci. Jika terwujud sesuai rencana, fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan bagi jamaah Indonesia.

Pada sektor ekonomi strategis, pemerintah menargetkan tercapainya swasembada pangan, swasembada energi, serta mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri nasional.

Perubahan juga diarahkan pada tata kelola sumber daya alam. Pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan lahan sawit ilegal, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga berbagai kebocoran penerimaan negara. Tujuan akhirnya adalah agar kekayaan Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat.

Di bidang pertahanan, pembangunan kekuatan nasional terus diperkuat melalui penambahan satuan kewilayahan, peningkatan kemampuan tempur, modernisasi alat utama sistem persenjataan, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah ini dipandang penting agar Indonesia semakin mandiri dan siap menghadapi berbagai tantangan keamanan masa depan.

Tantangan Terbesar  Pada Pelaksanaannya

Keseluruhan program tersebut menunjukkan arah perubahan yang cukup jelas: membangun Indonesia yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Namun, sebesar apa pun sebuah visi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas para pelaksana di lapangan.

Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya menyusun program, melainkan memastikan seluruh aparat dan penyelenggara negara bekerja secara profesional, jujur, dan berpihak kepada kepentingan bangsa. Sehebat apa pun seorang pemimpin, keberhasilan transformasi memerlukan tim yang kompeten, bersih, serta memiliki semangat Merah Putih.

Di tengah proses transformasi tersebut, beberapa program pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Misalnya, muncul dugaan penyimpangan atau persoalan tata kelola dalam pelaksanaan sejumlah program yang menjadi perhatian publik. Berbagai persoalan seperti ini perlu ditangani melalui proses hukum, pengawasan, dan evaluasi agar tidak mengurangi tujuan utama program-program tersebut.

Transformasi memang tidak pernah berjalan tanpa hambatan. Perubahan selalu menghadirkan tantangan, perlawanan, bahkan kegagalan pada sebagian tahap pelaksanaannya. Yang terpenting adalah bagaimana setiap persoalan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan ke depan.

Pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan dari banyaknya pidato, melainkan dari hasil nyata yang dirasakan rakyat. Jika seluruh agenda transformasi dapat dijalankan secara konsisten, didukung aparatur yang profesional dan bebas dari korupsi, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah menjadi negara maju yang mandiri, berdaulat, dan disegani dunia.

Harapan masyarakat sederhana: transformasi tidak berhenti pada gagasan, tetapi benar-benar menjadi kenyataan yang meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kalimat Penutup Kita Ingin Mengatakan

"Transformasi bukan sekadar membangun hari ini, tetapi menyiapkan Indonesia yang lebih kuat untuk generasi esok."