Sinergi Tol Maritim Nusantara, MP3EI Serta Wilayah Perbatasan

 Sinergi Tol Maritim Nusantara dan MP3EI Tanpa Wilayah Perbatasan

Oleh harmen batubara

 Ketika Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional pemerintah waktu itu mengagas apa yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai masterplan MP3EI jelas sangat konprehensif, dengan pembangunan 6 koridor nasional yang seluruhnya bertumpu pada matra darat. Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI: Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia. MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif. Kita melihat dari kacamata Kebangkitan bangsa ada kelanjutan antara MP3EI dengan Tol Laut Maritim Indonesia.

Dalam kacamata MP3EI potensi laut juga sangat jelas menonjol dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam pandangannya potensi maritim Indonesia terlihat dari : Indonesia Sebagai Negara Maritim Total panjang garis pantai Indonesia yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor, dan di wilayah kecil lainnya. Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.

MP3EI mengedepankan upaya memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) tersebut di atas. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia), membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan  ekonomi nasional. Untuk memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.

Garis Depan Konektivitas Global Indonesia Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global, perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Konsepsi  tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi  menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid. Dalam konsep MP3EI wilayah perbatasan RI-PNG menjadi bagian pembangunan koridor 6 perpaduan pengembangan Pusat Ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua. Hal yang sama tidak terlihat di Koridor 3 Kalimantan, wilayah perbatasan sama sekali tidak tersentuh.

Tol Laut Maritim Nusantara

Berbeda dengan MP3EI yang mempunyai Blue Print, maka Tol Maritim yang kita tahu baru dari berbagai sumber khususnya tokoh-tokoh tertentu. Misalnya pada saat Presiden Joko Widodo melakukan lawatannya ke Jepang dan Tiongkok kita dengar akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut. Begitu juga kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago waktu itu. Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp 700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presiden juga akan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu. Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika."Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok," ujarnya. Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp 700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta. Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan "hub", pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil.

Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,. Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke.  Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, "short sea shipping", fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Akan tetapi satu hal yang menggembirakan adalah bahwa 24 pelabuhan yang menjadi bagian Tol Laut tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan yang ada di ke 6  koridor pembangunan MP3EI tersebut. Namun demikian kalau dilihat dari kacamata perbatasan, kedua konsep tersebut (MP3EI dan Tol Laut) di wilayah Kalimantan sama sekali belum menjangkau wilayah perbatasan dan bahkan tidak terkoneksi dengan semangat kerja sama regional Asean yang meliputi Indonesia-Malaysia-Berunai dan Philipina. Jadi kalau kita kaitkan dengan semngat kebangkitan Bangsa pola pembangunan NKRI masih terlihat kesinambungannya antara MP3EI dengan Tol laut Maritim. Kalau dahulu eranya umumnya di darat, maka kini beralih ke laut. Harapan kita pembangunan itu bisa terus berkelanjutan dan mewujud serta tidak melupakan wilayah perbatasan. Selama ini kita selalu mendengarkan bahwa perbatasan itu merupakan halaman depan bangsa. Tapi tiba di konsep sama sekali tidak terikutkan.

Keamanan Energi, Paktor Pertahanan Vital dan Menentukan

Keamanan energi, yaitu pasokan yang berkesinambungan, adalah hal yang krusial. Tidak mustahil, kekuatan militer harus diarahkan untuk upaya menjaga keamanan energy di masing-masing negara. Hal ini terungkap dalam diskusi ”Papua dan Keamanan Energi” yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Institute of Defense and Security Studies (IODAS), dan Penerbit Pustaka Sinar Harapan di Jakarta, pada 16/11,2009).

Salah satu yang terasakan besarnya perhatian internasional terhadap keamanan di selat Malaka, adalah dalam upaya Negara-negara para pihak untuk mengamankan jalur pasokan minyak/ energy ked an dari negaranya. Diperkirakan 50 % pasokan energi dunia, memang lewat selat tersebut. Hal lain yang jadi konsern dari Negara-negara maju, atau Negara industeri adalah upaya mereka dalam mengamankan kepentingan energinya. Mereka melakukan semua hal untuk memastikan bahwa kepentingan energinya aman. Hal-hal seperti itulah, yang kemudian memberikan warna dalam hugungan antar Negara, baik itu dalam kelompok/hegemoni ataupun secara unilateral. Berbagai permasalahan yang timbul di kawasan timur tengah, tidak lepas dari upaya pengamanan kepentingan energy dari Negara pihak. Bisnis ? Coba Lihat Site Ini



Menurut mantan menhan Juwono Sudarsonopersoalan energi kian lama akan berhubungan erat dengan isu pertahanan. Keberadaan sumber daya energi (alam) menjadi salah satu faktor penentu keamanan negara. Sosok Purnomo, kata Juwono, paham akan keterkaitan itu, yang memang menjadi banyak kepedulian banyak negara. ”Saya kira Menhan di mana pun akan mengaitkan kedua hal tadi. Salah satu faktor terpenting dari mobilitas persenjataan dan personel militer adalah ketersediaan bahan bakar,” ujarnya (kompas, , (19/10/2009) Juwono Sudarsono melihat kemungkinan penunjukan Purnomo Yusgiantoro menggantikan dirinya pada pemerintahan mendatang adalah hal yang beralasan. Purnomo saat itu masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dari data Kompas terlihat bahwa, Purnomo pernah menjadi Presiden Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan tiga kali menjabat Menteri ESDM. Dia juga pernah menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1998-2000. Juwono mengingatkan, dalam lima tahun ke depan, persoalan pertahanan yang akan dihadapi tetap terkait masalah keterbatasan anggaran belanja pertahanan. Kemampuan APBN masih jauh dari kebutuhan riil pertahanan seperti terjadi selama ini.

Juwono meminta Menhan pada periode mendatang mampu menjaga efisiensi penggunaan anggaran belanja pertahanan, yang diberikan di tengah berbagai keterbatasan dan tingginya kebutuhan. ”Jika ada kenaikan perolehan alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun-Rp 10 triliun per tahun, besaran itu diyakini tetap tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil yang juga terus meningkat. Jadi, harus diperhatikan soal ketepatan, kecermatan, dan kehematan penggunaan anggaran yang ada,” ujarnya.

Penilaian serupa juga disampaikan mantan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira, yang meyakini pemahaman strategis tentang isu sumber daya alam sangat diperlukan di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan isu pertahanan. ”Kita sudah sering lihat konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Irak, dan Afganistan terkait erat perebutan sumber daya energi. Begitu juga hubungan kita dengan negara tetangga, seperti Malaysia, seperti di wilayah kaya minyak di Ambalat,” ujar Andreas.

Untuk menjaga keamanan energi baik itu keamanan akan sumber-sumbernya, maupun akan jalur pasokannya, jelas diperlukan kekuatan militer yang mumpuni. Oleh karena itu, kebijakan minimal essensial force adalah suatu kebijakan yang tepat, yang tetap tegar mencoba mengatasi keterbatasan anggaran atas kepentingan pembangunan kekuatan pertahanan. Saat ini anggaran militer Indonesia Rp 40,7 triliun atau hanya 0,9 persen dari produk domestik bruto. Padahal Negara-negara tetangga kita justeru sudah mencapai 3-5 % PDBnya. Keterbatasan anggaran itu, misalnya, menyebabkan jumlah alutsista tetap terbatas.