Warga Kepulauan yang Dibiarkan Berjalan Sendiri

Iwan Santosa dan Agung Setyahadi Ratusan warga Daruba, kota teramai di Pulau Morotai, berjejal memadati jembatan sandar Pelabuhan HMS Lastory. Mereka menanti kedatangan kapal penumpang dari Tobelo yang sudah berada di depan mata. Saat kapal sandar, para buruh angkut dan ojek berebutan naik ke kapal menjajakan jasa. Mirod Bane (34) dengan sigap melompat ke atas dek Kapal Motor Galang Samudra. Pria tinggi kurus itu lincah menembus kerumunan orang di atas dek sambil menawarkan jasa ojek. Jika memperoleh penumpang yang minta diantar ke Berebere, sekitar 90 kilometer arah utara Daruba, ia bakal mengantongi minimal Rp 250.000. Kedatangan kapal selalu menggairahkan masyarakat Pulau Morotai di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan laut dengan Republik Palau. Kapal pelayaran rakyat selalu membawa rezeki bagi buruh angkut, ojek, dan pelaku ekonomi mikro lainnya. Transportasi laut yang dibangun oleh masyarakat inilah yang selama ini menghubungkan Morotai di bibir Samudra Pasifik dengan pusat perekonomian di Maluku Utara, seperti Tobelo dan Ternate, serta Bitung di Sulawesi Utara. Lalu lintas barang dan penumpang serta geliat perekonomian sangat bergantung pada pelayaran rakyat. Gairah seperti itu juga dijumpai di sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berisi 954 pulau. Kapal selalu dinanti, mulai dari Pulau Wetar di ujung tenggara yang perbatasan dengan Timor Leste hingga Morotai di ujung utara di perbatasan Indonesia-Palau. Pelayaran rakyat mengisi ruang kosong jalur pelayaran kapal-kapal PT Pelni dan perintis. Di Pulau Wetar, misalnya, kapal perintis datang setiap 21 hari, itu pun hanya di ibu kota kecamatan. Maka muncullah kapal-kapal pelayaran rakyat yang menghubungkan Wetar dengan pusat perekonomian di Saumlaki maupun Kupang di Nusa Tenggara Timur. Minimnya infrastruktur yang disediakan pemerintah itu telah memicu perdagangan dengan masyarakat di Timor Leste. Mereka menukar hasil bumi dan beras dengan minyak atau barang lain. Bahkan, sebagian warga Wetar jika sakit berobat ke Dili karena hanya 4 jam perjalanan kapal. Barter juga terjadi antara warga Sopi di ujung utara Morotai dan para nelayan Filipina. Simon Mosley, sewaktu menjabat Camat Wetar pada tahun 2007-an, secara tegas mengizinkan warganya bertukar barang dengan warga Timor Leste. ”Kalau pemerintah mau melarang, sebaiknya berkaca dulu. Kehadiran pemerintah sudah bisa menjamin kebutuhan masyarakat apa belum,” kata Simon.... Setali tiga uang, di Morotai kondisi transportasi antarpulau sangat minim. Transportasi laut yang lancar hanya di Daruba. Setiap hari ada pelayaran rakyat bolak-balik rute Daruba-Tobelo. Kapal perintis KM Kie Raha 2 dari Ternate datang sekali sebulan. Ada juga feri penyeberangan Tobelo-Daruba. Ibu kota kecamatan lain, yaitu Sangowo (Morotai Timur), Berebere (Morotai Utara), Wayabula (Morotai Selatan Barat), dan Sopi (Morotai Jaya), sangat bergantung pada pelayaran rakyat. Itu pun macet total saat musim gelombang besar, seperti Juli-Agustus. Pada Oktober-Desember pelayaran macet karena ombak Pasifik sekitar 4 meter tingginya. Kondisi Sopi di ujung utara Morotai yang menghadap Samudra Pasifik paling terisolasi. ”Jangan coba-coba ke Sopi kalau musim ombak, nanti bisa celaka,” ujar Hamka Goraahe, Asisten II Bidang Administrasi Umum Kabupaten Morotai. Sepanjang akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2009, ratusan kapal penumpang, barang, dan speedboat di pelabuhan-pelabuhan Ternate, Sofifi, Sidangoli, Tobelo, hingga Morotai tertambat berhari-hari menanti ombak mereda untuk berlayar ke kawasan Maluku Utara. ”Kalau omba’ tinggi tra (tidak) bisa berangkat. Harga barang juga jadi mahal,” kata Bahrudin, nakhoda KM Sandra Jaya, rute Daruba-Tobelo. Pada Kamis (6/8) siang, Sandra Jaya yang berbobot mati 58 ton berangkat dari Pelabuhan HMS Lastory di Daruba, Morotai, menuju Pelabuhan Tobelo. Kapal bermuatan 70-an orang itu mengangkut penumpang dan kopra. Ongkos tiap orang Rp 45.000 untuk perjalanan selama dua setengah jam menempuh jarak sekitar 25 mil laut atau 40-an kilometer di darat. Betapa mahal ongkos transportasi yang dibayar rakyat Maluku Utara. Jika di Pulau Jawa, ongkos Rp 45.000 dapat menempuh jarak Jakarta-Cirebon sejauh 275 kilometer ataupun bus AC dari Jakarta-Bandung sejauh 150 kilometer. ”Dua minggu lalu kami nyaris celaka, sepanjang perjalanan kapal dihantam ombak 3 meteran. Setiap kali anjungan naik, air masuk di bagian belakang. Kondisi seperti itu sudah jadi ’makanan’ kami,” ujar Atta (34), awak KM Sandra Jaya. Para operator pelayaran rakyat memang sering memaksa berangkat saat ombak sedikit mereda. Para pelaut itu seolah sudah putus urat nyalinya demi mengejar setoran operasional kapal. KM Sandra Jaya, misalnya, yang berkapasitas 70 penumpang itu bisa dipaksa mengangkut 120 penumpang. Jika penumpang penuh, pendapatan tiket bisa Rp 5,4 juta. Di wilayah utara Morotai, seperti Berebere dan Sopi, musim ombak berarti tidak bisa menjual kopra ke Tobelo. Kapal-kapal pelayaran rakyat tidak ada yang beroperasi. Padahal, kopra adalah sumber pendapatan utama masyarakat. Saat ini harga kopra per kilogram Rp 2.500. Jika memiliki 700 pohon, bisa memperoleh 6 ton kopra tiap panen 3 bulan, ini setara Rp 15 juta. Amin Bowulo (40), Kepala Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, mengatakan, musim ombak juga menyengsarakan nelayan karena tidak bisa mencari ikan. Di saat penghidupan rakyat dipermainkan ganasnya ombak lautan, para pejabat di Maluku Utara justru sulit ditemui di kantor-kantor pemerintah. Di kantor pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di Maluku Utara, setiap akhir pekan—Jumat, Sabtu, dan Minggu—bisa dipastikan para pejabat tidak ada di tempat. Dalam pemantauan Kompas di kantor-kantor pemerintah di Ternate, Tobelo, dan Morotai, selepas pukul 13.00 suasana kantor pemerintah sudah sepi. Terlebih pada akhir pekan, banyak pejabat tidak bisa ditemui karena berada di Jakarta, Manado, atau Makassar. ”Mohon dimaklumi. Kami kabupaten pemekaran baru sehingga banyak pejabat pergi ke kabupaten induk dan ibu kota provinsi atau pun ke Jakarta untuk konsultasi program kerja,” kata Hamka Goraahe, Asisten II Bidang Administrasi Umum Morotai. Alasan konsultasi penyusunan program kerja itu ditertawakan oleh seorang staf perencanaan di Bappeda Maluku Utara sebab para pejabat baru itu ternyata tak pernah muncul untuk berkonsultasi. Jadi, bisa dibayangkan ke mana perginya uang hibah Rp 8,8 miliar untuk pemerintah Morotai yang lahir akhir 2008 itu. Harapan perbaikan nasib dari pemekaran pun mulai kabur, seperti Pulau Morotai dari kejauhan yang tertutup buih-buih ombak.(kompas, Minggu, 16 Agustus 2009 )

Bertemu di Tapal Batas

Kornelis Kewa Ama dan Fandri Yuniarti Minggu (2/8) pagi, pagar besi jembatan di gerbang masuk Motaain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur—dari Timor Leste—diduduki sejumlah orang. Ada porter, penjual jasa angkut barang, sampai warga Timor Leste maupun warga Indonesia, khususnya warga eks Timor Timur, yang menanti kedatangan rekan atau keluarga mereka. ”Saya sudah sembilan tahun lebih tidak bertemu keluarga, sejak Timor Timur berpisah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 1999. Dari sepuluh bersaudara (lima di antaranya masih hidup), hanya saya sendiri yang menjadi WNI,” kata Dacosta (53)—sebut saja demikian karena yang bersangkutan tidak bersedia menyebutkan namanya—dengan mata yang terus diarahkan ke kawasan Timor Leste. Pukul 08.30 itu Dacosta, yang masih aktif di TNI, ditemani iparnya, Gaudens (bukan nama sebenarnya), asal Larantuka, NTT, serta seorang anak laki-laki 16 tahun bernama Ramon Amaral. Ramon bercerita, pertengahan Agustus 1999, Dacosta berkunjung ke Dili, Timor Leste. 

Ketika akan kembali ke NTT, Dacosta mengajaknya. ”Saya pun ikut. Tapi, tak lama kemudian (akhir Agustus 1999) Timor Timur merdeka (lepas dari NKRI). Jadi, sejak saat itu saya tak pernah lagi bertemu ibu-bapak serta empat saudara saya,” kata anak lelaki yang kini belajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di Atambua, ibu kota Belu, itu datar. Menurut Dacosta, sejak Timor Leste merdeka, ia tidak pernah tahu bagaimana keadaan keluarganya. Ia benar-benar kehilangan kontak. ”Tapi, sekitar dua pekan lalu, tiba-tiba adik saya, Fransisco Gutteres (42), telepon. Katanya, ia mendapat nomor telepon rumah saya (di Atambua) dari warga Timor Leste yang sering berkunjung ke NTT. Karena itu, ia berjanji pagi ini menemui saya di perbatasan ini,” kata Dacosta, yang tubuhnya dibalut jaket kuning bertuliskan Secaba (Sekolah Calon Bintara). Setelah menunggu sekitar setengah jam, Fransisco yang dinanti-nanti pun mengabarkan telah sampai di Pos Lintas Batas Batugade (kawasan Timor Leste). Dacosta segera menjemputnya dan membawanya ke wilayah RI. Jembatan di atas sungai kering di Motaain pun menjadi saksi sejarah pertemuan mereka. ”Ini, ia sudah datang,” kata Dacosta kepada Kompas, dengan mata berkaca-kaca. ”Sebentar, saya lapor dulu ke (petugas) Imigrasi.” Tiga menit kemudian, Dacosta kembali menemui Fransisco. ”Ini, ambillah,” ujar Dacosta, sambil menyerahkan sebungkus rokok Gudang Garam kepada adik bungsunya itu. Fransisco yang mengenakan celana pendek loreng dan kemeja kotak-kotak berwarna lusuh menerimanya dengan tersenyum. Ia juga mengeluarkan bungkusan rokok serupa, isinya tinggal beberapa batang dan menyerahkannya kepada Gaudens (40). Mereka merokok, dan lalu berbicara dalam bahasa Tetum, bahasa ibu mereka. ”Bagaimana keadaan bapak?” tanya Dacosta.... ”Tak lama setelah kakak kembali ke NTT, Oktober 1999, ia meninggal di tempat pengungsian di Viqueque (Timor Leste),” jawab Fransisco, bekas sopir di Dili yang kini menganggur. ”Bapak meninggal karena ditembakkah?” tanya Dacosta penasaran. ”Bukan, ia meninggal karena sakit. Mungkin sedih dan stres berat. Waktu itu (seusai penentuan pendapat di Timor Timur 1999), Liberta kena tembak di bagian kaki. Tapi, ia selamat. Tidak ada kabar tentang keberadaan kakak. Kelihatannya bapak sangat terpukul,” kata Fransisco, seraya menambahkan keadaan tiga saudara mereka—termasuk Liberta—baik-baik saja. Di sela-sela obrolan kakak beradik tersebut, Ramon menerima satu kantong plastik penganan dari ibunya. Tak lama kemudian, Fransisco mengeluarkan plastik bening—seperti pembungkus gula pasir—berisi surat-surat dan uang dari kantong celananya. Plastik dibukanya, lalu ditariknya satu lembaran 10 dollar AS, disusul satu lembaran serupa, dan menyerahkannya kepada Ramon. ”Ini, ambil,” katanya tanpa perubahan ekspresi. Ramon, Dacosta, Fransisco, ataupun yang lainnya seperti berupaya menahan letupan emosi kebahagiaan. Tak ada tangis atau tawa keras bahagia dalam pertemuan tersebut. Sekalipun mereka terlihat senang, semua dilakukan bak pertemuan antarteman di tengah jalan. Percakapan di udara yang cerah tersebut hanya berlangsung lebih kurang 30 menit. Setelah itu, masing-masing kembali pulang. Dacosta, Ramon, dan Gaudens ke Atambua (NTT), sedangkan Fransisco dan istrinya naik angkutan umum ke Dili. Mercy (25), warga Dili, dan Maya (20), warga Atambua, pun begitu. Mercy mengaku sudah enam tahun lebih tidak bertemu Maya, adiknya. ”Tapi, kami sering kontak melalui telepon,” kata Mercy, yang ke tapal batas berboncengan motor sekitar tiga jam dengan suaminya, Jeffry (27). Menurut petugas Imigrasi Motaain, Jasser, tapal batas di Motaain—yang berjarak sekitar 34 kilometer dari Atambua—cukup sering dijadikan tempat pertemuan warga kedua negara. Sebab, mereka pada umumnya tidak memiliki paspor, di samping menghindari pengurusan dan pembayaran fiskal. Alasan lain mengadakan pertemuan di perbatasan adalah karena warga eks Timor Timur umumnya merasa belum aman mudik ke kampung mereka. ”Baru-baru ini (2 Agustus 2009) ada seorang pedagang asal Pulau Adonara (NTT) yang dibunuh di sana (Timor Leste). Itu kasus pertama warga negara Indonesia yang menggunakan paspor dibunuh di sana,” kata Jasser. Komandan Komando Resor Militer 161/Wirasakti Kupang Kolonel Dody Usodo Hargo Suseno menceritakan, 9 Agustus lalu, Sekretaris Camat Kobalima Martinus Bere, warga Dusun Lekekun Atas Selatan, Kabupaten Belu, NTT—yang memasuki wilayah Timor Leste bersama istrinya—ditangkap kepolisian Timor Leste di Dili. ”Padahal, Martinus ke sana dilengkapi dokumen keimigrasian resmi. Martinus saat itu hendak mengunjungi keluarganya di Distrik Suai. Ia dituduh bekas anggota milisi (tahun 1999). Padahal, Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Timor Leste dan Indonesia telah selesai (membahas persoalan masa lalu). Sampai sekarang Martinus masih ditahan di Dili,” papar Dody. Motaain, satu dari tujuh pos lintas batas di NTT, menurut Jasser maupun Isnin Muhammad (dari Bea dan Cukai Motaain), setiap hari dimanfaatkan sekitar 100 pelintas batas.

 Kekerabatan di antara warga bertetangga tersebut tampaknya cukup terjalin baik. Sabtu itu, misalnya, sejumlah warga Timor Leste masuk ke Motaain dengan membawa kue dan bir, biasanya untuk pesta keluarga. Kekerabatan seperti itu biasanya juga terlihat di kawasan perbatasan lain di Turiskain (Kabupaten Belu), Haumeniana, dan Wini (di Kabupaten Timor Tengah Utara). ”Kadang ada yang minta izin melayat (ke Timor Leste). Biasanya izin diberikan sekitar tiga hari,” kata Letnan Dua Fandi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Turiskain. Pada era kemerdekaan ini, warga kedua negara bertetangga itu memang relatif bebas bergerak. Tapi, bisakah dikatakan mereka sudah benar-benar ”merdeka”? (Iwan Setyawan, Kompas, Selasa, 18 Agustus 2009)