Perbatasan Kamboja -Thailand, Sengketa Tugu Batas

Usul Sengketa Wilayah Candi Preah Vihear Dibahas di KTT ASEAN Phnom Penh, Senin - Kamboja mengajak tetangganya, Thailand, untuk membawa sengketa perbatasan kedua negara terkait wilayah Candi Preah Vihear dimasukkan ke Konferensi Tingkat Tinggi Ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 21-25 Oktober. Thailand sebelumnya juga telah mengusulkan agar ASEAN segera menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga bisa segera digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di antara sesama negara anggota ASEAN. 

 Ajakan Kamboja itu disampaikan dalam surat diplomatik yang dikirim Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong kepada mitranya, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Senin (12/10). ”Dalam hal ini, saya ingin mengusulkan sengketa antara Kamboja dan Thailand di wilayah sekitar Candi Preah Vihear dimasukkan ke dalam agenda KTT ASEAN di Hua Hin,” ungkap Hor Namhong. Fokus sengketa perbatasan kedua negara ASEAN bertetangga itu adalah wilayah di sekitar candi abad ke-11, Preah Vihear. 

Akibat sengketa perbatasan itu, militer kedua negara terlibat baku tembak sehingga menewaskan tujuh prajurit dari kedua pihak. Sengketa perbatasan itu sebenarnya sudah berumur beberapa dekade, tetapi ketegangan memanas menjadi aksi kekerasan pada Juli tahun lalu, ketika candi tersebut dianugerahi UNESCO status warisan dunia.... Pengadilan Dunia pada tahun 1962 memutuskan wilayah candi itu milik Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bulan lalu mengatakan, telah memerintahkan tentaranya untuk menembak siapa pun dari Thailand yang secara ilegal melintasi tanah di sekitar Preah Vihear. 

Pernyataan itu disampaikan seminggu lebih setelah para pemrotes Thailand melakukan aksi rapat umum dekat candi tua itu. ”Setiap kali dia wawancara dengan media asing, dia selalu menyampaikan sikap seperti itu ketika dia ingin membuat headline,” ungkap Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva membalas pernyataan Hun Sen. PM Thailand itu menambahkan, Hun Sen ingin membatasi aksi protes rakyat Thailand pada 19 September. Akan tetapi dia menegaskan, Thailand tetap ingin mencari penyelesaian damai atas sengketa tersebut. Abhisit menambahkan, dia telah menyampaikan sengketa kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu, dan mengungkapkan bahwa UNESCO telah memperburuk ketegangan Thailand dengan Kamboja. Tentara-tentara dari Kamboja dan Thailand terus melakukan patroli di sekitar wilayah yang disengketakan itu. 

 Hun Sen hadir Menlu Thailand, pekan lalu, mengharapkan mekanisme penyelesaian konflik ASEAN bisa membantu penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. KTT ASEAN dan KTT ASEAN dengan enam mitra dialognya (China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru) akan diselenggarakan pekan depan. PM Kamboja Hun Sen, yang sebelumnya mengancam tidak akan datang, telah memastikan akan hadir. Kasit mengatakan, pemerintah telah merundingkan kerangka-kerangka kerja yang mengarah kepada pendekatan-pendekatan damai dan menghindari penggunaan kekerasan.

 ”Saya bertemu Tuan Hun Sen pekan lalu dan semuanya berlangsung baik. Saya mengklarifikasi isu-isu dengan semua pihak terkait,” kata Menlu Thailand seperti dikutip kantor berita Thailand, TNA. Pekan lalu, Komisi Nasional anti-Korupsi Thailand mengungkapkan, mantan Perdana Menteri Samak Sundaravej dan mantan Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama harus ditindak karena mengabaikan tugas dan kecerobohannya. Disebutkan, sebuah keputusan kabinet Thailand, tahun lalu, mendorong Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai sebuah situs warisan dunia.

 ”Sebagai kepala pemerintahan pada saat ini, Samak seharusnya tahu bahwa masalah itu sangat sensitif dan tampaknya akan memiliki konsekuensi, baik hukum maupun sosial,” kata juru bicara komisi, Klanarong Jantik. Pengadilan Dunia pada tahun 1962 menganugerahkan candi tersebut kepada Kamboja, tetapi kedaulatan atas lahan di sekitarnya tidak pernah jelas diselesaikan. Pengadilan konstitusi Thailand, tahun lalu, memutuskan bahwa komunike bersama yang ditandatangani Noppadon dengan pihak Kamboja, yang mendukung pengajuan kepada UNESCO oleh Kamboja itu, melanggar konstitusi dan Thailand menarik lagi dukungannya. (AP/AFP/OKI, Kompas, selasa, 13 Oktober 2009)

Perang Perbatasan dengan Malaysia Mungkinkah ?

Susanto Pudjomartono Pada awal tahun 1950-an ada lelucon. Jika ada sejumlah orang sedang berselisih, datanglah seseorang yang akan memisah dengan mengatakan, ”Sudahlah jangan bertengkar. Itu tentara Belanda akan datang menyerang.” Ajaibnya, konon, pertikaian berakhir karena semua siap menghadapi musuh. Inti lelucon itu adalah bangsa Indonesia akan bersatu bila ada musuh bersama. Lelucon ini menyakitkan karena kita dianggap baru bersatu bila ada musuh bersama. Gampang tersulut Tampaknya, itulah yang terjadi. Ketika kasus Ambalat muncul dan konon Malaysia akan menyerobot pulau Indonesia itu, orang menyerukan untuk mengganyang Malaysia. 

Saat lagu ”Rasa Sayange”, kain batik, dan reog ponorogo didaku milik Malaysia, masyarakat menggusari Malaysia. Bumbu kemarahan lain adalah nasib tenaga kerja Indonesia yang kabarnya di sana banyak dizalimi. Terakhir, saat tari pendet masuk program pariwisata Malaysia, orang siap mengamuk melawan jiran serumpun itu. Di sisi lain, kasus itu menunjukkan sampai tahap tertentu, rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme masih kuat pada bangsa Indonesia. Namun, kasus itu juga mengungkap, kemarahan gampang disulut dan kita mudah terpancing untuk bertindak irasional. Seruan-seruan untuk mengganyang Malaysia, yang dulu pernah didengungkan saat Trikora dideklarasikan, merupakan contoh irasionalitas itu. 

Namun, kita juga disadarkan. Ingatan kolektif bangsa tentang masa konfrontasi dengan Malaysia ternyata masih ada dan kuat. Sentimen anti-Malaysia mudah disulut meski generasi sudah berganti. Apa yang terjadi pada kita? Bila mawas diri, soul searching, kita merasa, kekesalan kepada Malaysia sebenarnya tercampur perasaan lain, di antaranya perasaan tersinggung karena merasa dilecehkan saudara serumpun yang lebih muda. Juga ada rasa iri dan cemburu karena kini Malaysia lebih maju dan lebih makmur dibandingkan dengan Indonesia, padahal kita merdeka lebih dulu. Dan pada awal kemerdekaan, mereka ”berguru” kepada Indonesia. Juga ada rasa kecewa karena Malaysia dianggap kurang tenggang rasa dan menganggap enteng saudara tua, Indonesia. 

 Selama ini, banyak di antara kita merasa lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia karena Indonesia merebut kemerdekaan dengan darah dan keringat? Sedangkan Malaysia ”diberi” kemerdekaan oleh bekas penjajahnya Mendadak, kita disadarkan, kini dunia sepertinya memakai parameter berbeda, bagaimana cara suatu negara merdeka kurang diperhatikan. Yang lebih penting dan diperhitungkan adalah kemajuan dan kesejahteraan rakyat negara itu.... Kita masih bisa berbangga diri, Indonesia adalah negara demokrasi nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Sedangkan Malaysia dan Singapura bukan negara demokratis. 

Apalagi di dua negara itu masih berlaku ketentuan seperti Internal Security Act yang memungkinkan orang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Namun, apakah hal itu dapat membuat kita lebih unggul? Sedang galau Hati kita sebagai bangsa sedang galau. Kita seperti menggapai-gapai dan mencari-cari apa yang dapat mengangkat martabat bangsa. Kemiskinan dan pengangguran terserak di mana-mana. Korupsi di Indonesia masih bertengger di papan atas. Prestasi bidang olahraga yang memungkinkan atlet kita meraih medali emas hingga lagu ”Indonesia Raya” dikumandangkan tak juga kunjung tiba. Olahraga kita sedang jeblok. 

Karena itu, kini kita cenderung menjulangtinggikan prestasi-prestasi ”anak bangsa” yang lumayan tetapi tak terlalu tinggi, seperti medali emas di lomba fisika internasional atau kemenangan penyanyi di festival. Kita juga gusar jika ada suara-suara yang mau mengecilkan atau meniadakan kebanggaan nasional seperti Candi Borobudur atau komodo dari daftar keajaiban dunia. Singkat kata, sebagai bangsa, kita sedang gampang tersinggung. 

Dalam hati, sebenarnya kita ingin tinggi menjulang dengan prestasi-prestasi besar, tetapi realitas menyadarkan, kita belum mampu. Meniadakan orang antre minyak tanah pun belum mampu, apalagi menghapus korupsi. Perjalanan masih jauh. Dalam keterbatasan, apakah kita malu karena tidak bisa menepuk dada? Tidak. Seperti bayi belajar berjalan, kita masih tertatih-tatih, harus puas dan bangga dengan prestasi-prestasi ”kecil”. Untuk mencapai prestasi besar, kita harus lebih banyak belajar dan bekerja lebih keras. 

 Kita juga harus becermin. Setelah beberapa jenis produk budaya Indonesia di klaim Malaysia, kita baru sadar selama ini telah melalaikan harta pusaka budaya. Dalam arus globalisasi dan pendewaan materi yang kini makin bersimaharajalela, secara setengah sadar kita telah mencampakkan kebudayaan nasional. Celakanya, tampaknya kita juga masih melakukan kealpaan yang sama dengan retorika yang juga sama. 

Sekadar contoh, kita membanggakan diri, wayang kulit sejak 2003 diakui Unesco sebagai warisan budaya Indonesia. Kenyataannya, wayang kulit kita sebagai seni pertunjukan sudah bertahun-tahun sekarat dan kalau dibiarkan akan makin remuk. Mengajak perang dengan Malaysia jelas bukan solusi. Agaknya yang perlu dilakukan adalah menyerukan kepada seluruh bangsa untuk kembali ke akal sehat dan lebih memelihara warisan budaya. Mungkin seraya memekikkan, ”Awas, itu Malaysia sudah mulai mengiklankan produk budaya kita!”(Kompas, Sabtu, 5 September 2009) Susanto PudjomartonoWartawan Senior