Tapal Batas, Travel Ke Batas Kini Jadi Menarik

Tapal Batas, Travel Ke Batas Kini Jadi Menarik

Oleh harmen batubara

Cobalah lihat kembali bagaimana Perbatasan masa lalu, kemudian coba melihatnya setelah pemerintahan Jokowi maka anda akan melihat perbedaan yang nyata. Kini Travel ke Perbatasan sungguh menarik sesuatu yang perlu anda Coba. Sejauh yang kita pahami, pengenalan terhadap wilayah perbatasan boleh dikatakan masih sangat terbatas, apalagi pengembangannya. Dalam hal inilah Buku Tapal Batas Profil Wilayah Perbatasan ingin diperkenalkan. Kawasan perbatasan relatif masih kurang mendapat perhatian, bahkan meski sudah da lam era reformasi dan zaman otonomi daerah seperti saat ini. Pola pemerintahan masih bersifat  sentralistik.  Hal  ini lah  yang menyebabkan kawasan  perbatasan menjadi ‘daerah belakang’  dari Indonesia. Keadaan ini menimbulkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, kesenjangan  sosial,  ekonomi  dan teknologi dengan negara tetangga. Memang harus diakui setelah pemerintahan Jokowi-JK ada perubahan yang sangat drastic, terutama dengan keinginan presiden yang membangun Indonesia dari pinggiran atau perbatasan. Semua berubah total. Dari yang tadinya serba terbelakang kini akan dijadikan benar-benar halaman depan bangsa.

Wilayahperbatasan Tertinggal & Diterlantarkan
Wilayahperbatasan Tertinggal & Diterlantarkan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki daerah perbatasan  darat antar negara yang cukup panjang, yaitu sepanjang ± 3.200 km. Kawasan perbatasan  antar negara ini memiliki potensi yang potensil dan strategis  bagi  perbatasan lewat pengem bangan kegiatan perdagangan internasional, yang  saling menguntungkan  bagi  Indonesia  dan  negara tetang ganya. Bahkan sepanjang  kawasan perbatasan  tersebut  secara intemasional  telah  ditetapkan sebagai bagian dari Asean Connectiviti serta daerah pertumbuhan ASEAN Timur yang lebih dikenal dengan sebutan BIMP-EAGA  (Brunei-hdonesia- Malaysia – Philipina East Asean Growth Area).

Baca Juga : Pertahanan Perbatasan, Saatnya Mengembangkan Ekonomi Perbatasan

Dikait kan dengan semangat pemerintah untuk membangun infrastruktur berkelas di wilayah perbatasan, semestinya pihak pemda perbatasan sudah mulai membenahi wilayahnya sendiri, khususnya dengan memperhatikan dan meng integrasikannya dengan pembangunan berbagai potensi yang ada di daerahnya. Misalnya potensi pariwisata, perkebunan, pertanian dll. Saat ini sebenarnya adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah Daerah perbatasan untuk aktif membenahi wilayah perbatasannya. Hal ini terkait dengan semangat Pemerintah Pusat yang tengah giat-giatnya membangun infrastruktur di perbatasan. Buku ini juga mencoba memperlihatkan profil Kabupaten perbatasan yang ada di perbatasan. Dari data yang ada, ternyata potensi pariwisatanya sangat besar dan menarik. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Pemda perbatasan tentu perlu proaktif menambah berbagai infrastruktur yang membuat potensi pariwisata ini kian diminati oleh para investor.Kita percaya tanpa peran aktif dari Pemda maka potensi daerahnya tidak akan bisa dikelola secara optimal.

Kabupaten Perbatasan

Secara administratip wilayah perbatasan darat melintasi atau melewati 5 Kabupaten di Kalimantan Barat ( Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang,  dan Kapuas Hulu) berbatasan dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 km; satu (1) kabupaten di  Kalimantan Timur ( Kutai Barat) dan (2) kabupaten di Kalimantan Utara (Malinau, Nunukan) berbatasan dengan Sabah, Malaysia sepanjang 1038 km; Lima (5) Kabupaten/Kota di Papua (Kota Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul dan Merauke) berbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 820 km ; dan Tiga(3)  kabupaten di Nusatenggara Timur (Belu, Kupang dan Timor Tengah Utara) berbatasan dengan Timor Leste sepanjang ± 300km.

Tidak sedikit diantara kita yang masih asing dengan bagaimana Batas itu dahulunya ditetapkan oleh para pemilik kekuasan di era colonial.Ternyata Belanda dan Inggeris menetapkan perbatasan itu, mereka lakukan dengan memanfaatkan para ahli dan peralatan perpetaan mereka. Untuk perbatasan di pulau Kalimantan misalnya, kedua negara memerlukan waktu sejak tahun 1891 hingga tahun 1928 atau dalam rentang waktu 37 tahun. Dari napak tilas pengukuran yang mereka lakukan, ternyata mereka memang menelusuri wilayah itu dengan cara mendatanginya sendiri. Bayangkan mereka ke perbatasan dari Pontianak ke perbatasan di sekitar Entikong masih memanfaatkan jalur sungai dan jalan darat. Untuk mendorong logistic, mereka sepenuhnya mengandalkan dukungan tenaga manusia. Maksudnya tidak dengan memanfaatkan kuda, atau peralatan teknologi lainnya. Karena memang sarana seperti itu belum ada waktu itu. Karena itu dalam buku ini juga dijelaskan juga, setelah ratusan tahun kemudian kedua negara bekas jajahan (Indonesia-Malaysia) melakukan penegasan perbatasan itu kembali.

Sebaiknya Baca Juga : Desa Perbatasan, Semangat Jokowi Membangun Dari Pinggiran

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia.  Karena itu tidak diragukan lagi Garis Perbatasan mempunyai arti penting dalam pembangunan kedau latan negara.

Penegasan batas itu kembali dilakukan setelah ratusan tahun kemudian, tepatnya dari tahun 1973-hingga sekarang atau lebih dari 40 tahun. Ternyata penegasan batas itu juga belum selesai. Masih terdapat beberapa sisa dari Outstanding Boundary Problems (OBP) yang kedua negara belum sepakat terkait batas tersebut. Banyak hal yang jadi kendalanya. Mulai dari manajemen atau pengorganisasian penegasan batas itu sendiri sampai dengan kemampuan manajerial para pengelola yang ditugaskan. Sehingga banyak hal yang dilakukan itu sebetulnya jauh dari memadai. Dalam hal penegasan kembali batas ini, kita dapat melihat berbagai kelemahan yang dilakukan oleh para stake holder. Para stake holder  yang semestinya bisa berperan lebih maksimal. Tetapi hal itu tidak terjadi, karena yang menjadi pimpinan para stake holder ini begitu banyak dan juga awam dengan penegasan batas serta pola pengembangan ekonomi di perbatasan itu sendiri.

Meskipun arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP  dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih perlu semangat yang lebih kuat untuk bisa mengoptimalkannya.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan missi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks dan memerlukan peran serta para pihak.

Pengembangan Potensi Perbatasan

Belum tuntasnya penegasan dan penetapan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitif yang sulit dikompromikan.  Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persolan batas di Laut China Selatan. Disamping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pembangunan dan pengelolaan wilayah  perbatasan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk terorisme dapat di atasi secara signifikan dan tergolong mengalami kemajuan, sehingga dunia internasional semakin memberikan perhatiannya dalam mendukung mempertahankan stabili tas di kawasan.

Baca  Juga  :  Pembangunan Perbatasan Di Era Nawacita 

Belum oftimalnya kerjasama antar negara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, perompak laut, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya belum di laksanakan secara oftimal. Permasalahan yang kini dirasa lebih urgen lagi adalah masalah pengembangan Ekonomi Perbatasan dengan negara tetangga, khususnya dengan Malaysia terkait dengan besaran belanja yang diperbolehkan oleh warga kedua negara yang masih sebatas 600 ringgit. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu terus di lakukan, mengingat sumberdaya yang telah “dikadalin” selama ini sama-sama merugikan kedua negara dalam jumlah yang cukup besar. Untunglah setelah pemerintahan Jokowi-JK semua yang terkait keamanan laut dan perikanan kini menjadi jauh lebih baik dan lebih tegas.

Era Jokowi Memang beda. Wilayah perbatasan kini tengah berproses jadi Halaman Depan Bangsa, bisa dilihat dari : Pertama, Jokowi telah membangun jalan paralel perbatasan panjangnya 2004 km, di Papua 800 km, dan Timor Leste 350 km. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.Kedua, Jokowi membangun kembali 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mulai dari Sota Merauke hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Laut terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. PLBN-plbn tersebut kini terlihat megah dan membanggakan warga bila mengunjunginya. Ada perasaan bahwa pimpinan negeri ini patut dihormati. Ketiga, Jokowi-menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Keempat, pemerintah kini juga tengah menyelenggarakan peremajaan kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat –nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat, dan sebagainya. Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski sampai saat ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Keenam, Jokowi juga membangun Trayek Tol Laut, yang hingga kini sudah ada 26 Trayek dan memastikan semua wilayah perbatasan terjangkau. Karena itulah kita jadi bersemangat untuk melihat potensi Pariwisata di wilayah perbatasan. Artinya? Kalau semua  dan pemda proaktif, maka barang-barang produk Indonesia pasti jadi primadona di perbatasan. Ya kualitas, dan juga harganya.

Travel Ke Perbatasan Wisata Ke Ujung Negeri
Travel Ke Perbatasan Wisata Ke Ujung Negeri

Travel ke perbatasan kini jadi menarik. Hal ini sejalan dengan pengembangan “cross border tourism”, yang sudah digalakkan pemerintah. Meski belum popular, namun menunjukkan tren kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun. Pada sejumlah wilayah, pemerintah tengah fokus mengeksplorasi pontesi wisata di perbatasan lewat beragam festival kebudayaan. Saat ini, ada tiga jalur darat diketahui terjadi peningkatan kedatangan turis. Di Atambua, persentase kenaikan pelancong sebanyak 56.95% dari 19.221 menjadi 30.167 turis, di Aruk naik sebesar 118.21% dari 2.658 wisman menjadi 5.800 pelancong, dan di Nanga Badau naik sekira 65.68% dari 2.678 turis menjadi 4.437 wisman selama Januari-April 2018. Kenaikan kunjungan turis di tiga pintu darat tersebut sinkron dengan upaya Kementerian Pariwisata yang terus memoles potensi destinasi wisata melalui beragam festival kebudayaan, produk kerajinan UKM dan kuliner lokal. Berbagai kegiatan touris di perbatasan mendapat sambutan yang menyenangkan. Hal ini bisa kita lihat dari perhatian yang diberikan Sarawak Tourism Board (STB) pada tahun 2019 lalu. STB Minta Festival Cross border Digelar Tiap Bulan. Pada waktu itu, Pihak STB mengharapkan kegiatan Festival Wonderful Indonesia (FWI) di border area dapat dilaksanakan setiap bulan. Terutama, di akhir bulan. Dan bila memungkinkan, tanggal pelaksanaannya sudah ditetapkan lebih awal, sehingga mereka bisa membuat perencanaan lebih baik mendukung event Festival Wonderful Indonesia. Waktu itu FWI jadi keren karena mengundang penyanyi Dangdut terkenal seperti Cita Citata, dan membuat festival jadi sangat popular. Apalagi kalau lagi ada Perayaan Cap Go Meh di Singkawang, dan Festival Wonderful Indonesia di Perbatasan Aruk dan Entikong jelas lebih semarak lagi. Bisa dibayangkan antusiame warga.  Tegasnya Kini wilayah perbatasan sudah sangat berbeda dengan perbatasan yang kita kenal selama ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *