Oleh harmen batubara
Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar. Apa itu Pulua-pulau Kecil Terluar atau PPKT? Dan Pulau-pulau Apa saja Yang langsung berbatasan dengan Negara Tetangga. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, mengatakan Indonesia memiliki 92 pulau terluar. Dari Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat disebutkan sebagai berikut di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1).
Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang perlu mendapatkan perhatian serius dintaranya: pulau Rondo, pulau Berhala, pulau Nipa, pulau Sekatung, pulau Marore, pulau Miangas, pulau Fani, pulau Fanildo, pulau Bras, pulau Batek, pulau Marampit dan pulau Dana.
Bagi Indonesia pulau-pulau Kecil terluar memiliki arti strategis sebagai TITIK DASAR dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan Batas wilayah perairan Indonesia; zona ekonomi ekslusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia. Sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia; dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional.
Seperti Apa Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar.
Selain itu, memiliki kekayaan sumberdaya alam dan lokasinya yang strategis, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Wilayah perbatasan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berbau kegiatan illegal seperti pelanggaran batas wilayah,penyelundupan barang dan orang.
Sejak tahun 2017, kita sudah melihat pemerintah Jokowi – JK fokus untuk mempercepat pembangunan dari pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Pemerintah ingin pembangunan dilakukan lebih merata. Sehingga mengatasi kesenjangan antar wilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia.
Hal seperti itu dikatakan Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017) siang. Presiden meyakini, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka daerah-daerah di wilayah pinggiran. Daerah seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara. Biak-Merauke di sebelah timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di sebelah selatan. Akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
Potensi Perdagangan di Perbatasan & Pulau Pulau Kecil Terluar.
Pemerintah sudah melakukan pembangunan perbatasan dengan skala dan eskalasi yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tidak itu saja Pemerintah telah membangun 9 PLBN dengan versi baru. PLBN yang ramah bagi kegiatan perdagangan di perbatasan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga sudah dan tengah membangun jalan pralel perbatasan RI-Malaysia. Dilakukan dengan eskalasi yang luar biasa.
Semua ini akan membuka isolasi wilayah perbatasan, untuk menjadikan perbatasan sebagai halaman depan bangsa. Bisa di bayangkan, kenapa Presiden menginginkan agar TNI memperhatikan “gelar kekuatannya” terkait perbatasan. Baik untuk memperkuat efektivitas daya gerak kekuatan TNI sendiri, juga yang tidak kalah pentingnya untuk ikut merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Indonesia sejak awal sudah melakukan kerja sama di kawasan, hal ini untuk lebih memudahkan pengelolaan kawasan agar bisa menjadi pertumbuhan kerjasama antar Negara serumpun. Berbagai kerja sama atau bentuk-bentuk kerjasama yang kita miliki di kawasan perbatasan ini. Misalnya 1. Kerjasama lintas batas antarnegara; 2. Kerjasama ekonomi kawasan seperti ASEAN Community. Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT). BIMP – EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines – East ASEAN Growth Area). Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMTGT), dan Austraian-Indonesia Development Area (AIDA).
Kerjasama Pertahanan, Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar.
3. Kerjasama politik dan keamanan dilakukan untuk menjamin adanya koordinasi dan stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. 4. Kerjasama batas negara kerjasama atau perjanjian batas negara penting untuk menjamin kedaulatan negara atas negaranya. 5. Kerjasama sosial budaya kawasan perbatasan secara nonformal telah lama terjalin diseluruh kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Kerjasama ini berlangsung secara alami karena terdapat hubungan emosional maupun tali persaudaraan di kawasan perbatasan.
Dalam konteks itulah kita melihat Potensi Perdagangan antar negara di perbatasan, umumnya berjalan dengan baik. Meski berjalan dalam batas-batas tertentu dan terkesan masih kurang di respon oleh para pihak secara memadai. Kalau di Entikong banyak warga Indonesia berbelanja di Tebedu, ke Tokoserba yang ada di desa berjarak satu km dari perbatasan itu. Umumnya mereka membeli barangan keperluan sehari-hari, atau sekedar beli oleh-oleh buat sanak saudara mereka.
Sebaliknya tidak ada Toko sekelas itu yang terdapat di sebelah Indonesia. Yang ada hanyalah sekedar kios-kios biasa yang menjual produk Indonesia dengan harga yang juga tergolong kurang menarik. Kenapa ini terjadi? Karena memang produk Indonesia belum jadi unggul di perbatasan tersebut. Tapi bagaimana setelah ada Jalan parallel perbatasan? Setelah ada Tol Laut setelah ada Toko Indonesia? Sesuatu yang menarik. Disinilah peran para pihak diharapkan.
Baca Juga : Tol Laut Pastikan Produk Indonesia Unggul di Perbatasan
Potensi Kreativitas Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar.
Hal yang sebaliknya terjadi di Skow di perbatasan antara RI-PNG. Di sebelah PNG tidak ada Toko-toko, tetapi di sebelah Indonesia ada pasar Skow yang menjual berbagai produk Indonesia dengan harga yang lebih murah. Hal yang sama terjadi juga di perbatasan RI-Timor Leste. Yang kita lihat adalah lemahnya “peran” Pemda terkait untuk ikutan mempermudah menggulirkan kehidupan perekonomian di perbatasan. Belum ada Pemda yang terlihat untuk menjadikan “pintu perbatasan” sebagai etalase bagi produk-produk dari daerah mereka sendiri. Sebagai akibatnya banyak potensi ekonomi yang lepas begitu saja.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla waktu itu mengajak dan mendorong peningkatan kerja sama di wilayah perbatasan negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Kalla, pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan akan bisa lebih baik jika ditopang dengan konektivitas.”Menjual barang atau membeli barang dari ujung sulawesi ke Filipina lebih efektif daripada membawanya ke Jawa. Begitu juga orang Kalimantan Barat dahulu kita mendapat listrik dari Serawak. Kita juga bisa melakukannya. Hal-hal seperti itu harus kita tingkatkan,” kata Kalla saat membuka Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Makassar, Jumat (14/10/2016).
Pemda Memang Harus Proaktif dan Kreative.
Wapres menyayangkan kerja sama ekonomi subregional di kawasan ASEAN justru kerap diwarnai dengan bisnis ilegal. Kalla menyebutkan, pasokan barang ilegal ke Indonesia bisa datang dari Mindanao Filipina, Sabah, dan Tawau Malaysia. Begitu pun sebaliknya, tidak sedikit ada penyeludupan barang dari Indonesia ke negara-negara tetangga. Selain praktik penyelundupan, Kalla juga mengeluhkan situasi keamanan yang kerap menggangu kerja sama ekonomi antarnegara. Termasuk penyanderaan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Filipina.
Pasar Skow Perbatasan Papua dipercaya akan kian menarik, karena adanya kebijakan pemerintah yang memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut. Pemerintah tengah membangun jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kota Jayapura ke Base G di perbatasan. Juga di topang oleh adanya bandara Sentani yang bisa memasok berbagai produk Indonesia langsung dari Jakarta. Belum lagi dengan adanya Tol Laut yang menghubungkan Jawa-Papua. Hal seperti itu harapan kita bisa juga dilakukan oleh pemerintah dan Pemda di Entikong Kal Barat.
Yakni menunjang PLBN dengan pelabuhan laut Internasional Kijing di Mempawah. Idealnya di Kalbar pemerintah menjadikan bandara Sanggoledo jadi bandara internasional. Hal serupa kita ingin melihat bandara Putusibau, bandara Malinau, bandara Nunukan bisa sekelas bandara Eltari di kupang NTT sebagai bandara internasional; sehingga produk-produk Indonesia bisa terakses lebih mudah dari perbatasan. Kelihatannya Pemda di daerah daerah tersebut lebih memilih nyerah dan belum mampu mengajak para investor.
Pulau Pulau Kecil Terluar Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar.
Hal yang tidak kalah menariknya adalah potensi di pulau-pulau terluar, misalnya pulau Miangas. Pulau Miangas ada di kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, pulau paling utara Indonesia itu dihuni 769 jiwa dengan 368 laki-laki dan 401 perempuan. Meski terdiri atas satu pulau dan satu desa, Pulau Miangas merupakan sebuah kecamatan khusus. Di sana sudah ada TK, SD, SMP, dan SMK Perikanan. Prasarana pendidikan tersebut diperkuat oleh 21 tenaga pengajar. Yakni, 1 guru TK, 8 guru SD, 8 guru SMP, dan 4 guru SMK.
Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang, meski sudah ada dokter umum dan didukung enam perawat, ketika ada pasien dengan kondisi kritis, masih terbatas yang bisa dilakukan. ’’Yang menjadi kendala di sektor kesehatan, bila ada pasien dengan keadaan darurat, kemudian perlu dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD) di Mala. Idealnya mereka punya ambulance. Mereka memerlukan “semacam” ambulance laut lokal. Masak sih Pemdanya anggak bisa?
Di Miangas meski terbatas tetapi ada kegiatan lintas batas dengan Filipina. Filipina juga menempatkan wakilnya di pulau tersebut. Jarak dari Miangas ke daratan Filipina ( San Agustin ± 58 mil) atau sekitar 5 jam perjalanan laut. Lebih dekat jika dibandingkan dengan Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaud dengan jarak 123 mil dengan waktu tempuh 12 jam.
Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar Jadi Menarik.
Miangas akan jadi sentra perlintasan batas yang menarik bagi kedua negara kalau lapangan terbangnya sudah baik, kalau pelabuhan Ferry nya sudah baik. Diharapkan dengan perbaikan sarana transfortasi yang memadai di Miangas akan bisa membuka peluang ekonomi warga. Berbagai sarana itu sudah dibangun oleh Pusat, harapan kita Pemdanya ya ikut ambil bagian dan jangan hanya mengandalkan Pusat.
Kemudian kita juga punya Pulau Tahuna,Sangihe, Sulawesi Utara. Pulau ini telah mengalami akselerasi pembangunan dan dapat menjadi model bagi pengembangan pulau-pulau terluar di kawasan lain. Sejak 12 Mei 2016 lalu, atas kerjasama KKP dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Tahuna telah melakukan ekspor perdana produk ikan frozen Muroaji sebanyak 24 ton. Produk ekspor tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang.
Keberhasilan ekspor tersebut juga merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur penanganan ikan di kawasan perbatasan seperti cold storage, dan lain-lain. Di samping itu, juga dibangun instalasi listrik berkapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 meter, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 unit (5 KL dan 600KL) serta Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 4.000 ton. Sebagai alternatif, ekspor juga dapat dilakukan melalui jalur udara, yaitu dari Bandar Udara Naha di Tahuna.
Natuna Jadi Sentra Perikanan Modern.
Natuna saat ini memang masih bagian dari kehidupan Nelayan tradisional sama seperti di perkampungan nelayan tradisioal lainnya di Indonesia. Mereka biasanya menghadapi kendala pemasaran bagi hasil tangkapan ikan mereka. Tapi kini ada solusinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna.
Disamping membangun pelabuhan standar internasional, di sana juga akan dibangun industri pengolahan dan pemasaran secara bersamaan. Bisa dipercaya, karena ini adalah idenya Bu Susi (Menteri KKP) yang kita tahu sangat “berpengalaman” dalam hal bisnis perikanan. Kita percaya, Bu Susi akan memberikan yang terbaik bagi nelayan Natuna. Jaminan itu ya semata-mata karena TREK RECORD beliau yang tidak terbantahkan dalam hal bisnis perikanan.
Di Selat Lampa, KKP menyediakan dana sebesar Rp300 miliar untuk menyediakan sejumlah fasilitas seperti ice flake machine (5 unit), integrated cold storage kapasitas 200 ton (1 unit) dan 3.000 ton (1 unit). Kemudian, ada juga mobile berpendingin, instalasi karantina ikan, pembangunan fasilitas bangunan darat. “Pokoknya lengkap. Selat Lampa akan jadi tempat baru untuk industri perikanan nasional. Nelayan lokal juga bisa memasarkan hasil tangkapannya ke Selat Lampa. Nanti ada perusahaan dan pengusaha yang siap menyerapnya,” itulah Idenya.
Baca Juga : Sinergi Bersama Mengikis Kekuatan Separatisme
Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar Butuh Kerjasama.
Dengan fasilitas seperti itu, harapan untuk menjadikan Natuna menjadi pusat perikanan nasional dinilai secara logis bisa terwujud. Dengan demikian, stok ikan yang mencapai 1,1 juta ton per tahun di Natuna juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Besarnya potensi perikanan di Natuna harusnya bisa memberi manfaat lebih untuk perekonomian masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya, sekarang itu tidak terjadi dan bahkan diperkirakan baru 4 persen saja atau sekitar 47.000 ton ikan per tahun yang bisa dimanfaatkan.
“Dengan stok 1,1 juta ton, kita berharap bisa ambil 40 persen saja per tahun atau sekitar 400 ribu ton itu sudah sangat bagus. Tapi, sekarang baru 4 persen saja,” itulah sekedar angka-angka.Kecilnya pemanfaatan sumber daya ikan di Natuna, secara logika terjadi karena nelayan lokal terbiasa menggunakan kapal kecil berukuran 1-3 GT dan fokus di sekitar pesisir saja saat mencari ikan. Kondisi itu terjadi karena mereka terbiasa dengan keberadaan kapal ikan asing (KIA) yang biasa mengambil ikan secara ilegal di ZEE dan lagi pula kalau tangkapannya banyak, mau di pasarkan kemana? “Jadi sekarang setelah KIA tidak ada, akhirnya pemanfaatan jadi anjlok. Harusnya memang ini dimanfaatkan oleh lokal, tapi hal itu belum atau tidak terjadi.
Indonesia dengan program Nawa Cita membangun dari pinggiran, kini tengah membangun dan beberapa sudah selesai. Yakni membangun pintu-pintu gerbang perbatasan di 7 Lokasi. Untuk wilayah Oecussi terdapat di tiga Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) seperti di Winni Timor Tengah Utara, Mota Ain Kabupaten Belu dan Motamasin Kabupaten Malaka. Ditambahkan pula, kupang kini memang sudah jauh berbeda.
Bisnis di Kawasan Perbatasan Timor Leste.
Kalau anda ke Kupang hari hari ini akan terasa dinamika pembangunan yang tengah dikembangkan oleh Pemda terkait. Ketika memantau kunjungan Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis bersama rombongan pada bulan Maret 2016 misalnya, mereka langsung meninjau sejumlah titik pembangunan infrastruktur dan pariwisata di daerah ini.
Menurutnya pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah anggaran untuk pembangunan sektor terkait, seperti pemecah gelombang di tempat rekreasi Batu Kapala Nunhila dan tempat rekreasi di Kelurahan Namosain sepanjang kurang lebih seribu meter, juga di Pantai Lasiana yang saat ini sudah dikelola Pemprov NTT.
Rombongan juga meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Petuk di Kelurahan Kolhua. Jembatan penghubung jalan lingkar luar Kota Kupang yang menghubungkan pelabuhan Bolok dan Tenau dengan bandara Eltari . Jembatan sepanjang 320 meter itu akan menjadi jembatan terpanjang di NTT mengalahkan rekor yang dipegang jembatan Noelmina di Kabupaten Kupang. Yang memiliki panjang 240 meter.jembatan Petuk ini akan menjadi proyek monumental karena membutuhkan biaya besar. Dirancang dengan model dua jalur untuk menampung kendaraan bertonase besar dan dibangun dengan karakteristik lokal menggunakan motif semua suku di NTT.
Perdagangan diPerbatasan DanPulau Kecil Terluar.
Untuk menghidupan jaringan bisnis di wilayah ini, Kupang memang perlu di desain untuk menjadi pusat kerja sama untuk kawasan. Yakni dengan membuka transfortasi dari dari dan ke pusat –pusat bisnis kawasan yang meliputi ; Kupang-Darwin-Dilli-Denpasar-Ambon-Merauke-Dll. Terlebih lagi jalur dari Kupang-Darwin dan Dilli sudah pernah ada. Dan kini tinggal menghidupkannya kembali. Kita percaya Kawasan ini berkembang sesuai dinamika pembangunan di kawasan masing-masing. Pembangunan pola Nawacita dari pinggiran kini telah bergulir, tinggal para pihak dan khususnya Pemda dan TNI diharapkan dapat menempatkan diri secara proaktif.
Catatan : Yang sering ditanyakan para pengunjung Blog terkait PPKT adalah sebagai berikut : Apa itu pulau-pulau kecil terluar? Pulau apa saja yang berada pada batas terluar dari Indonesia? Mengapa pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian penting bagi kestabilan suatu negara? Apa yang dimaksud dengan terluar? Dan ancaman pulau-pulau kecil terluar, pulau terluar indonesia bagian barat,pulau sumatera terbentuk dari 3 bagian terpisah,pulau terluar indonesia bagian timur,direktori pulau pulau kecil,pulau terluar indonesia bagian utara,pulau terluar indonesia bagian selatan,pulau kecil adalah
