Perbatasan Dari Sentra Ke Food Estate Pangan

Perbatasan Dari Sentra Ke Food Estate Pangan

Oleh harmen batubara

Ketika Menteri Pertaniannya masih Andi Amran Sulaiman juga sudah diperkenalkan yang namanya program Wilayah Perbatasan jadi Lumbung Pangan Pertanian. Tetapi begitu Covid-19 datang semua jadi “berubah”, maka muncullah istilah Food Estate. Memang Ya. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan atau Food Estate sebenarnya sudah dihembuskan sejak lama. Bahkan sejak era Presiden Soeharto. Sayangnya di era Soeharto, ketahanan pangan hanya dilihat dari kemampuan swasembada beras saja. Kini kita mengenal.

Pasar Skow Jadi Pusat Bisnis Perbatasan
Pasar Skow Jadi Pusat Bisnis Perbatasan

Food Estate merupakan salah satu program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan khususnya terkait dengan masa Covid-19. Sejak awal kalimat ini muncul memang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Kini, Food Estate diperbincangkan karena dinilai gagal dan menyajikan data tak valid.

Konsep food estate secara garis besar merupakan merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan pangan secara terintegrasi baik dalam lingkup pertanian, perkebunan, peternakan pada suatu kawasan tertentu. Namun yang sedang aktif digaungkan pemerintah bertumpu pada persoalan pangan. Food estate ada sebagai upaya menjadikan lumbung pangan nasional agar pasokan makanan dalam negeri tidak mengalami kekurangan.Berdasarkan informasi KPPIP, food estate juga akan dibangun di Kalimantan Barat (120 ribu ha), Kalimantan Tengah (180 ribu ha), Kalimantan Timur (10 ribu ha) dan Maluku (190 ribu ha) dan Papua (1,2 juta ha).

Food estate sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang diklaim untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia dinilai akan menimbulkan masalah lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan.Program yang membutuhkan biaya cukup besar serta fokus pelaksanaannya berada di lahan-lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan baik itu hutan lindung, hutan produksi dimana sebagiannya berada di kawasan areal penggunaan lain (APL) dan di atas lahan gambut menuai kritik dari berbagai pihak.

Jika melihat hasil penelitian di lapangan tentang kebiasaan petani Indonesia Tim Riset CNBC bisa menyimpulkan proyek ini bisa saja gagal jika tak mendapatkan pendampingan yang tepat. Petani di lapangan itu tentunya realistis, jika hasil panen gagal dan tak mendapat pendampingan yang berkelanjutan Ia tak akan mau melanjutkan. Kemungkinan besar proyek ini gagal juga besar kalau kondisi di lapang seperti ini.

Jika pemerintah memang benar-benar ingin mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, maka aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan pangan harus benar-benar jadi patokan utama. Keberadaanfood estateyang direncanakan haruslah menjawab permasalahan dari ketiga aspek tersebut.Proyek pembangunan food estate haruslah dirumuskan secara matang dengan pendampingan yang terus berlanjut agar benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi jika memang tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan, agar tak mengulang kegagalan sebelumnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berencana akan membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan, dan rencana itu sepertinya mendapat dukungan penuh dari negara tetangga seperti Wakil Menteri Pertanian China, Singapore, dan Malaysia. Komitmen bersama ini mengemuka dalam pertemuan Menteri-menteri Pertanian negara-negara ASEAN, 5 Oktober 2016 di Singapura. Program pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari konsep besar Mentan yang tertuang dalam dokumen Grand-desain Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Roadmap Pengembangan Komoditas Pertanian di Indonesia 2016-2045, dengan semangat “Indonesia Feed the World”.

Lebih lanjut Amran menjelaskan: Setiap wilayah mempunyai komoditi khusus sesuai dengan keinginan negara tetangga. Misalnya  “Wilayah perbatasan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau akan memasok ke pasar Singapore dan Malaysia. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan memasok pangan ke Sabah, Serawak dan Brunei. Wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara memasok pangan ke Philipina, Provinsi Papua memasok ke Negara Papua New Guinea, serta perbatasan Nusa Tenggara Timur memasok pangan ke Negara Timor Leste”.

Baca  Juga   :  Tol Laut Pastikan Produk Indonesia Unggul di Perbatasan

Kebijakan Mentan membangun lumbung pangan di perbatasan ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk “membangun dimulai dari pinggir secara sinergis”. Program Mentan ini di Indonesia akan dilaksanakan secara sinergis dengan menggandeng Menteri PUPR, Menteri Perdagangan maupun Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, badan Nasional Pengelola Perbatasan, 42 Bupati/Walikota wilayah Perbatasan dan para Gubernur dan jajaran TNI.

Perlu Koordinasi dan Dukungan Para Pihak

Dari sisi lokasi wilayah, perbatasan terlihat sangat cocok dengan rencana Mentan. Tetapi kalau melihat bagaimana sebenarnya kondisi SDM dan ketrampilan masyarakat bertani  di perbatasan yang masih ‘masyarakat peramu’ dalam artian mereka belum sepenuhnya terbiasa dan terlatih jadi petani yang sebenarnya, maka tentu saja memerlukan pendekatan tertentu dan antisipasi. Misalnya terkait desa-desa di perbatasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo mengatakan, hingga saat ini belum ada desa di wilayah perbatasan yang masuk kategori mandiri. Justru, sebagian besar di antaranya masih kategori desa tertinggal. “Memang beberapa sudah mulai menjadi desa berkembang, tapi rata-rata masih tertinggal,” ujarnya saat menjadi Narasumber pada Rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan Negara RI Tahun 2016, di Jakarta (21/9).

Menurutnya juga ada kesamaan visi dengan Mentan. Untuk membangkitkan ekonomi perbatasan menurutnya, dapat dimulai dari sektor pertanian. Terdapat tiga hal agar sektor pertanian di perbatasan bisa sukses, yakni fokus pada produk unggulan, skala ekonomi yang cukup dan tersedianya sarana pasca panen.

Baca Juga   : Ekonomi Perbatasan Sinergitas PLBN, Tol Lut & Udara

Dalam hal seperti ini peran Pemda Perbatasan, sungguh sangat besar pengarushnya. Apalagi terdapat sebanyak 42 Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah perbatasan. Khusus lagi untuk Pemda yang daerah perbatasannya sudah mulai terbuka dan cocok bagi pertanian. Persoalannya apakah Pemda perbatasan dapat berpartisipasi dengan baik? Mengingat selama ini Pemda perbatasan hanya menggantungkan pengembangan wilayah perbatasannya kepada pemerintah Pusat. Sebab fokus pemda biasanya ada di daerah ibu kota kabupaten atau Kota perbatasan tempat dimana banyak tinggal warganya.

Manunggal TNI Rakyat Cetak Sawah

Menarik untuk diperhatikan adalah adanya semangat membangun pertanian dengan pola cetak persawahan baru yang dilakukan oleh TNI yang bekerja sama dengan Pemda Wilayah Perbatasan. Misalnya seperti yang  terlihat di lokasi Percetakan Sawah[1] Kleja Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana Tengah, telah dilaksanakan Acara Gerakan Tanam Serentak di Lokasi Cetak Sawah di Wilayah Kodim 1618/TTU, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (24/09/2016) dalam rangka mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional di Tahun 2017 yang akan datang.

Acara tanam perdana serentak ini dihadiri dan dibuka oleh Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M. dan juga disambut oleh Bupati Timur Tengah Utara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt., Dandim 1618/TTU Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd., dan sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten TTU, serta masyarakat kelompok tani serta para Tokoh Adat setempat.

Danrem 161/Wira Sakti mengatakan kegiatan penanaman padi serempak yang dilaksanakan kali ini merupakan salah satu tahapan untuknmewujudkan keberhasilan swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI. Danrem menambahkan kegiatan penanaman padi serempak ini merupakan sinergitas antara para petani yang tergabung dalam beberapa kelompok tani dengan para pemangku kebijakan seperti dinas pertanian, stake holder yang ada di Kabupaten TTU serta pelibatan langsung para Babinsa, Danramil, Dandim 1618/TTU, Danrem 161/Wira Sakti dan Pangdam IX/Udayana yang mendapat perintah langsung dari Bapak Presidan RI melalui Kasad utk menjadi motor penggerak dalam  memotivasi para petani dalam  mensukseskan program swasembada pangan nasional.

Presiden Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat mendasar di perbatasan, termasuk membuka jalan paralel perbatasan dan hal itu kini tengah terjadi di semua wilayah perbatasan. Di perkirakan pertengahan tahun 2017 perbatasan akan terbuka menjadi wilayah yang siap untuk dikembangkan. Khususnya dari sector pertanian, pekerkebunan dan juga peternakan dan bahkan pariwisata. Pemda sebagai yang mempunyai wilayah di perbatasan sudah seharusnya pro active dan berbuat sesuatu bagi pengebangan kemampuan warganya di perbatasan. Termasuk yang urgen sekali ikut mensukseskan pendidikan lewat perluasan Kartu Indonsia Pintar dan Indonesia Sehat yang telah dimulai oleh presiden. Sudah semestinya Kemendikbud, Pemda Perbatasan ikut juga mensukseskan program KIP dan KIS tersebut dengan kekuatan dana mereka sendiri.

[1] Catatan Program pencetakan sawah baru juga terdapat di Pontianak “Target pencetakan lahan sawah baru seluas 19 ribu hektar melibatkan TNI Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, diprioritaskan pada lahan yang tidak produktif seluas 182.825 hektar itu,” kata Hazairin, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (11/6).

One Comment

  1. Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai “Menteri Pertanian, Menjadikan Perbatasan Sentra Pertanian Nasional”.
    Saya juga mempunyai tulisan yang sejenis mengenai Pertanian yang bisa anda kunjungi di disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *