Kaltara Membangun Halaman Depan Bangsa

Kaltara Membangun Halaman Depan Bangsa

Oleh : Harmen Batubara

Kita senang melihat pembangunan di Kaltara berjalan dengan baik, dan kita percaya pembangunan itu akan berlanjut. Gubernur Kaltara Irianto[1] menyebutkan “Masalah umum terjadi di perbatasan adalah ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center) sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland. Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal,” jelasnya.

Selain itu, minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan, seperti pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan. Melihat kondisi itu, Irianto memandang perlu  langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat, agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya. “Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang di fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas,” jelasnya.

gub kaltara-wilayahperbatasan
gub kaltara-wilayahperbatasan

Misalnya pada bidang kesehatan, 4 RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini  sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang dibangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan. “Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir. Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara saat ini juga dalam proses membangun seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” sebutnya.

Baca Juga  :  Tol Laut Dalam Pengembangan Ekonomi Perbatasan

Terkait PLBN ini menteri PUPR Basoeki[2] menuturkan salah satu PLBN di Kaltara yang akan segera dimulai pembangunannya adalah Long Midang di atas lahan seluas 5,49 hektare dengan anggaran Rp245 miliar. Selain Long Midang juga ada 3 PLBN lainnya yang akan diselesaikan yakni Long Nawang, Sei Pancang, dan Labang. Pembangunan keempat PLBN tersebut diperkirakan membutuhkan biaya total sekitar Rp 1 triliun, dengan masing-masing PLBN sekitar Rp200 miliar. “Dari keempat PLBN, tiga diantaranya akan mulai dibangun tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada 2021 yakni Long Midang, Long Nawang, dan Sei Pancang. Sedangkan PLBN Labang ditargetkan selesai di 2022 karena tahap konstruksinya direncanakan pada 2021,” jelasnya Senin (23/12/2019).

Sementara itu pada kawasan perdesaan, Ditjen Cipta Karya pada 2019 telah mengerjakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 380 meter di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Pembangunan perkerasan jalan rigid tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara di Kecamatan Krayan Tengah Kementerian PUPR juga telah melaksanakan program PISEW berupa pembangunan jalan penghubung desa dan perbaikan pasar tradisional di Krayan Timur untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi dua desa.

Pembangunan infrastruktur kerakyatan juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara. Penataan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan komunitas. Program Kotaku di Karang Rejo menggunakan dana APBN tahun 2019 sebesar Rp 10,9 miliar.

Di tingkat kawasan permukiman, Ditjen Cipta Karya menambah ruang terbuka publik sebagai ruang interaksi dan olahraga masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kotaku menyasar kawasan yang sebelumnya kumuh dan sempit menjadi kawasan yang lebih tertata. Pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan bersama antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah menggunakan pola pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi dan renovasi gedung lembaga pendidikan. Rehabilitasi gedung pendidikan dasar SD dan SMP di Kota Tarakan dan Kecamatan Krayan mencakup 3 SD di Tarakan serta 3 SD dan 3 SMP di Raya dengan dana APBN senilai Rp 33,7 miliar. Renovasi juga dilakukan pada Gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan dengan dana APBN 2019 senilai Rp 33,7 miliar. Renovasi sarana pendidikan di Kaltara menghasilkan total 14 ruang kelas belajar dan 3 toilet di Kota Tarakan dan 27 ruang kelas belajar serta 6 toilet di Kecamatan Krayan.

Selain itu, secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan di Tanjung Selor, secara perlahan. Hal ini menjadi pelecut semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara. “Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan dapat di raih Kaltara sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain. Salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengembangan infrastruktur di Kaltara juga terus berkembang pesat. Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

Ada beberapa indikator untuk mengetahi bahwa pembangunan dianggap berhasil, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kaltara selama 2016-2018 mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata IPM Nasional. Pada tahun 2016 Nilai IPM Kaltara 70,18 meningkat tajam menjadi 71,39 pada tahun 2018.

Untuk membuktikan ekonomi kaltara tumbuh berkualitas atau sehat dan inklusif dapat dilihat data-data statistik antara lain: Presentase Penduduk Miskin yang mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 48.610 Jiwa, atau sebesar 6,49% dari total penduduk Kaltara, angka ini jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 9,41%. Lalu Indeks Gini pada Tahun 2019 mencapai 0,292 dan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6,91. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kaltara juga membaik diukur dengan data statistik tingkat pengangguran. Catatan Agustus 2019, penduduk Kaltara yang bekerja mencapai 333.777 orang, bertambah sebanyak 10.377 orang dibanding Agustus 2018 sebanyak 323.400 orang. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 mencapai 4,40 % atau sebanyak 15.380 orang. Artinya, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2018 yang sebesar 5,22 persen atau 17.797 orang, angka ini jauh di bawah TPT Nasional yaitu 5,28%.

Nilai Strategis Pertahanan Batas Kaltara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, dan pulau sebatik). Kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanannya. Di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut Sulasewi di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut. Meskipun hal itu wewenang pemerintah Pusat, tetapi selayaknya Kaltara mempunyai ahli yang menguasai permasalahan Batas tersebut baik secara teknis maupun secara hukum. Dengan demikian Kaltara akan dapat memposisikan dengan baik terkait berbagai isu perbatasan.

Baca Pula   :  Toko Perbatasan, Jadikan Produk Indonesia Unggul di Perbatasan

Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus yang mampu mengakomodasi pertahanan Nasional di wilayahnya. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan  pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga. Terlebih lagi dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota ke KalTimur. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina). Kaltara harus dari awal mendesain lapangan terbangnya mulai dari Tarakan, Nunukan, Malinau, Tanjung Selor bisa didarati oleh pesawat tempur dengan panjang Run Way minimal 2500 meter. Kalau Amerika cukup punya satu “Pearl Harbour” maka Indonesia minimal ada dua, yakni di Natuna dan Tarakan.

Kalau kita melihat ke MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), kita dapat mengidentifikasi proyek proyek MP3EI yang ada di Kalimantan Timur  meliputi: 1. Pembangunan Express Way Samarinda – Balikpapan; 2. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy; 3. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m; 4. Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau; 6. Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau; 7. Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep – Maloy; 8. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek; 9. Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta – Maloy; 10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong; 11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang; 12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku; 13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan; 14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy; 15. Pelabuhan Tanah Grogot; 16. Kanpel Nunukan; 17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu; 18. Pembangunan Pembangkit Listrik; 19. Bandara Balikpapan; 20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan; dan 21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km. Menurut hemat kita pembangunan Infrastruktur akan sangat baik bila tetap dikembangkan bersama antara Kaltim dan Kaltara.

Infrastruktur Bagi Ekonomi Warga

Biasanya Pemda sibuk melakukan pembangunan infrastruktur demi secepatnya membuka Isolasi wilayah. Tetapi pada umumnya lemah dalam hal membangun infrastrukur terkait yang langsung berhubungan dengan ekonomi rakyat. Maksudnya langsung di sini adalah sarana jalan ke sawah atau ladang mereka. Yang sering terjadi itu mereka tidak punya jalan ke ladang atau ke sawahnya, kadang mereka membutuhkan antara 2-3 jam jalan kaki untuk sampai ke sana. Sehingga membuat usaha bertani itu jadi sangat berat, atau mereka terpaksa bermalam di kebun atau sawahnya. Hal lain yang juga sering terabaikan adalah tidak adanya jaringan pasar. Akibatnya hasil kebun atau sawahnya tidak bisa di jual. Kalaupun bisa tetapi harganya sangat murah. Kondisi seperti ini hampir bisa kita jumpai di berbagai daerah perbatasan serta daerah tertinggal. Kita berharap Kaltara dapat mensiasati hal seperti ini.

Kita melihat Pemda sudah mulai berbenah dan mencoba untuk menjadikan wilayah perbatasan unggul dengan produk-produk Indonesia. Selama ini karena terisolasi, maka produk yang unggul di perbatasan adalah produk Negara tetangga. Karena memang jaraknya dekat serta infrastruktur mereka sudah siap. Jadi sangat wajar kalau produk mereka unggul. Kini kita mulai melihat Pemda Kaltara mulai membuka Toko Perbatasan   Pemerintah provinsi Kaltara selama ini terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah[3]. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Gubernur Kaltara[4] menambahkan, pihaknya memprogramkan lima toko Indonesia namun anggaran satu unit yang sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia.

Jika toko Indonesia sudah terbangun, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Sebenarnya Kaltara bisa berkoordinasi dengan pengatur Tol Laut sehingga, sarana tol laut ini bisa dimanfaatkan oleh Kaltara agar ongkos angkut barang dari Surabaya atau Jakarta bisa lebih murah sampai di perbatasan. Termasuk memanfaatkan adanya subsidi ongkos angkut (SOA) barang. Waktu itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada bulan Maret 2017 mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Mendag. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan.“Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,” kata Irianto.

Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,” ungkap Irianto. Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),” ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Memang hal seperti itu memerlukan waktu, dan hal itulah yang tidak mudah. Kita berharap semoga Kaltara tetap teguh dengan semangatnya, teguh untuk membangun Halaman Depan Bangsa.

[1] https://diswaykaltim.com/2019/07/06/kaltara-serius-membangun-perbatasan/

[2] https://kalimantan.bisnis.com/read/20191223/407/1183983/tiga-pos-lintas-batas-negara-dibangun-di-kaltara

[3] Program Toko Perbatasan ini sudah dicanangkan Pemda akan bisa operasional pada akhir tahun 2018, tetapi sampai tahun 2020 ini ternyata belum juga operasional

[4] https://www.wilayahperbatasan.com/toko-perbatasan-jadikan-produk-indonesia-unggul-di-perbatasan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *