Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi

Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi

Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi
Strategi Pembangunan Perbatasan Jokowi

Oleh  Harmen Batubara

Di era pemerintahan SBY sebetulnya semangat untuk menjadikan Perbatasan sebagai Halaman Depan Bangsa sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang didalamnya ada terkandung untuk membentuk BNPP., yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu Badan “ super body” yang akan mengentaskan pembangunan Perbatasan. Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur MP3EI yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya dan ternyata MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya, maka praktis perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi, maka praktis BNPP hanya seperti macan diatas kertas. Hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan tetapi tidak bisa di implementasikan.

Di awal tahun 2016 Presiden Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur skala nasional. Terdapat 225 lebih, Daftar Proyek Strategis Nasional yang telah dituangkan dalam Perpres No 3 Tahun Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tanggal 8 Januari 2016 dan di dalamnya terdapat Perintah pembangunan berbagai proyek yang diyakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik dan seksi dilihat dari sisi mana saja. Bahkan pada tahun 2014 sesaat terpilih Jokowi sudah mencanangkan akan membangun Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 2004 km; suatu hal yang pada era sebelumnya hanya dianggap mimpi.

Baca   Juga   :  Membuka Perbatasan, Membangun Peluang Kerja Sama

Dengan Perpres No 3 Tahun 2016 daerah perbatasan jadi titik awal pembangunan pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang, sebagai upaya untuk memperlihatkan wajah baru gerbang perbatasan Indonesia. Adapun berbagai proyek itu terdapat hampir di semua lini kepentingan pembangunan Infrastruktur bangsa, yang meliputi :Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol (47 proyek) ; B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol ( 5 Proyek) ; C. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota ( 12 Proyek); D. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota ( 7 Proyek ); E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara (11 Proyek ); F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru (4 Proyek ); G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya ( 2 Proyek ) ; H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas (23 Proyek ); I. Program Satu Juta Rumah ( Rumah Susun di 3 daerah ); J. Proyek Pembangunan Kilang Minyak ( 6 Proyek ) Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah ( 9 Proyek ); N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal ( 1 proyek ); O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir ( 1 Proyek ); P. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang ( 7 Proyek ); Q. Proyek Bendungan ( 60 Proyek ); R. Program Peningkatan Jangkauan Broadband ( 27 Proyek ); U. Pariwisata ( 10 Kawasan Strategis ); V. Proyek Pembangunan Smelter ( 6 Proyek ); W. Proyek Pertanian dan Kelautan ( 3 Proyek ); dan X. Program Pembangunan Infrastruktur (Ketenagaan Listrik Nasional, sesuai progja PLN)

Strategi Pembangunan Perbatasan

Pertama Membuka Isolasi Perbatasan Dengan Jalan Paralel Perbatasan. Proyek pembangunan jalan paralel yang digagas sejak 2014 tersebut, melingkupi pekerjaan jalan paralel perbatasan Kalbar sepanjang 856 kilometer yang terbagi dalam 12 koridor ruas. Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), Sintang-Nanga Badau (43 kilometer). Kemudian Nanga Badau-Lanjak (46 kilometer), Lanjak–Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (158 kilometer).

Jalan paralel perbatasan Kalimantan – Malaysia sepanjang 1.920 km. Daerah Kalbar memiliki panjang 811.32 km yang  terbagi menjadi dua yakni 607.81 km berstatus jalan NON NASIONAL dan 203.51 km JALAN NASIONAL. Pada bulan Juli 2020, jalan paralel sepanjang 811.32 km tersebut telah tembus seluruhnya dari Temajok hingga Batas Provinsi Kalbar/Kaltim. Untuk daerah Kaltara dari 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan, yang berada di Provinsi Kaltara sepanjang 824 km dan Kaltim sepanjang 244 km. Jalan tersebut sudah bisa tersambung dan fungsional pada akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian perkerasan agregat, dan perkerasan tanah. Rata-rata seluruh jalan memiliki lebar minimal 6 meter dan ruang milik jalan (Rumija) antara 15 – 25 meter.

Kedua, Jokowi kemudian membangun kembali 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta satu di Sota Merauke dan masih ditambah dengan PLBN Terpadu Sei Pancang, PLBN Terpadu Long Midang dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan serta PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau.Kemudian PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan satu lagi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Laut terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. PLBN-PLBN tersebut kini terlihat megah dan membanggakan warga bila mengunjunginya. Ada perasaan bahwa pimpinan negeri ini patut dihormati.

Ketiga Membangun Tol Laut. Kalau ingat Jalur Tol Laut Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR nya Tiongkok atau “One Belt One Road”  yang dalam realitasnya adalah jalur kereta api “China Railway Express” atau BRI, yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari kota Yiwu Tiongkok melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. Tiongkok menginisiasi dan memimpin BRI dengan program investasi 1,3 trilyun USD untuk menciptakan jaringan infrastruktur yang meliputi jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan.

Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara mitra lewat Enam koridor Ekonomi: Tiongkok-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. Konektivitas SREB akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarabon, rel kereta api kecepatan tinggi.

Kalau China punya BRI – OBOR maka Indonesia punya Tol Laut. Secara harafiah memang yang disebut Tol Laut[1]  merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantarayang terkait dengan wilayah perbatasan. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok, sampai ke wilayah perbatasan. Dalam penglihatan saya, ada persamaan konsep antara OBOR Tiongkok dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja klasnya memang berbeda, kalau OBOR melintasi 60 negara internasional maka Tol Laut, melintasi 34 Provinsi Nusantara Tapi hakekatnya sama membenahi interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis.

Yang satu skopnya internasional yang satunya lagi nasional. Jadi kalau Tiongkok berani memberikan dukungan pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI tersebut; maka Pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 Pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan Kapal untuk mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Lautnya. Dengan harapan Pemda mau berpartisipasi, untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran program Tol Laut dan tentu demi keuntungan nasional serta Pemda nya sendiri. Pemda diharapkan dapat membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta berbagai jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.

Pada dasarnya proyek TOL LAUT diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya  Sumatera dan Natuna. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute untuk timur. Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke Natuna”.

SEJAK diluncurkan pada 2015, program Tol Laut[1] terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek atau lintasan, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas “Seperti kita ketahui jumlah trayek tol laut meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015, kemudian enam trayek rute (2016). Kini berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dan 100 pelabuhan singgah dan rencananya trayek ini masih terus ditambahkan jumlahnya hingga 30 trayek di Tahun 2022.

Untuk realisasi 26 trayek tol laut hingga Mei 2021 total muatan berangkat yang telah dibawa sebanyak 5.963 TEUS. Kemudian untuk muatan balik sebanyak 2.068 TEUS. Untuk penyelenggaraan tol laut tahun anggaran 2020 sendiri total muatan berangkat ialah 13.825 TEUS dan total muatan balik 4.303 TEUS. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan melakukan subsidi pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 118 trayek, kemudian 6 trayek angkutan ternak, 20 unit kapal rede dan melanjutkan pembangunan 4 unit kapal bottom glass untuk pariwisata, dan pengembangan sistem inaportnet.

Baca  Juga   :  50 Tahun Penegasan Batas Dengan Bersahabat Indonesia-Singapura

Keempat Dana Desa.  Pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Keempat, pemerintah kini dan “agak tersendat dengan adanya Vandemi cocvid-19” juga tengah menyelenggarakan peremajaan kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat–nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat, dan sebagainya.

Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski sampai saat ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya.

Keenam Pemda Kaltara membuka Toko Perba tasan   Pemerintah provinsi Kaltara  terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Toko perbatasan yang rencananya tersebar di tujuh titik di wilayah perbatasan negara di Kaltara, diproyeksikan menjadi model dalam pembangunan kawasan perdagangan di perbatasan Indonesia. Konsep TOKO INDONESIA yang digagas adalah, terintegrasinya wilayah perbatasan dalam satu kawasan terpadu, mulai dari sektor ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antar negara yang berbatasan. Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara, Samuel Tipa Padan mengatakan, “gagasan ini asli Kaltara dan merupakan integrasi ekonomi perbatasan, dan belum pernah ada di wilayah perbatasan lain di Indonesia. Menurutnya, gagasan ini telah diamini oleh pemerintah pusat. Tinggal implementasi di lapangan.

Perlu Strategi Bersinergi

Kegiatan bisnis seperti apa sebenarnya yang pernah di impikan atau di rancang oleh Pemda Perbatasan ini. Hal ini perlu kita kemukakan, karena Pemerintah Pusat sudah membuka Isolasi daerah Perbatasan. Pemerintah Pusat sudah melakukannya dengan skala besar dan  menurut saya sangat fenomenal.

Dari penelitian penulis, sebenarnya sudah terlihat gambaran seperti apakah Pusat Bisnis Perbatasan yang didamba atau dicoba dirancang oleh Pemda Perbatasan ( Kaltara ) itu?  Mungkin kita kilas balik sepintas. Pada zamannya Irianto Lambrie. Pemda telah mengagas 7 lokasi Toko Perbatasan yang telah dipersiapkan. Nunukan mempunyai lima lokasi yakni Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Sei Semanggaris, dan Lumbis Ogong. Sedangkan Malinau mengusulkan dua lokasi, yakni Long Nawang dan Long Pujungan.  Gubernur Kaltara menjelaskan, pihaknya telah memprogramkan lima toko Indonesia di Perbatasan.  Satu unit sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia waktu itu. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. “ Meski hingga kini” belum juga beroperasi.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan empat TOKO INDONESIA di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia pada 2018. Keempat toko Indonesia itu akan dibangun di Kabupaten Malinau sebanyak dua unit ditempatkan di Pujungan dan Long Ampung. Dua unit lainnya di Kabupaten Nunukan yakni Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. “Jadi ada empat unit toko Indonesia yang akan dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Alokasi anggarannya sebesar Rp 80 miliar atau Rp 20 miliar per unit,”

Jika toko Indonesia sudah terbangun dan beroperasi, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Kan ada subsidi ongkos angkut (SOA) barang,” tukasnya.Seperti diketahui, selama ini warga di perbatasan, terutama di Krayan lebih banyak mengandalkan barang-barang asal Malaysia. Kalaupun ada produk dalam negeri, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga kebutuhan pokok maupun lainnya di perbatasan pun sangat tinggi.

Pada masa itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada bulan Maret 2017 mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama MendagRI. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan.“Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,” kata Irianto.

Tak hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag ialah langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah (Malaysia) pada 6 April 2017 yang lalu.“Nanti Dirjen akan menghadiri musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kaltara, setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi,” ujarnya.

Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,” ungkap Irianto. Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),” ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Strategi Pemda Kaltara terkait menghidupkan Pusat Bisnis di Perbatasan ini adalah dengan langsung “menghadirkan Toko Indonesia” di perbatasan dengan bekerja sama Bulog dan memberikan dukungan subsidi Transportasi. Harapannya dengan kerja sama ini serta dikaitkan dengan adanya sara Tol Laut, tentu akan bisa memberikan keringanan dalam hal biaya “tranportasi. Dengan demikian produk Indonesia dari Jawa bisa sampai di wilayah perbatasan dengan biaya transportasi terjangkau. Hal itu nantinya akan diikuti dengan upaya “pembaharuan Perjanjian Kerja Sama perdagangan” dengan Malaysia, yang belum pernah direvisi sejak tahun 1978. Tentu dilewatkan saluran yang benar yakni lewat Pemerintah Pusat.  Pemda juga punya keinginan agar di Pulau Sebatik nantinya akan punya “Daerah Bebas Perdagangan”  yang dibuka secara legal seperti yang sudah beroperasi di Batam (Kepulauan Riau).

Baca   Juga  :  Potensi Perdagangan di Perbatasan & Pulau Pulau Kecil Terluar

Dalam hal pemenuhan produk-produk Indonesia ke wilayah perbatasan kita sebenarnya ingin menyarakan agar Pemda juga bisa memanfaatkan  kekuatan Perusahaan Swasta Nasional seperti DepoBangunan, IndoMaret, AlfaMaret Dll. Kita tahu bahwa Depo Bangunan adalah supermarket Bahan Bangunan yang menyediakan kebutuhan membangunan dan merenovasi rumah mulai dari bahan bangunan hingga perlengkapan rumah tangga. Depo Bangunan adalah Pionner yang memperkenalkan cara berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga dalam satu atap, lengkap, nyaman dan harga relatif murah dengan kualitas terjamin

Produk bahan bangunan yang disediakan juga langsung dari produsen (manufacturer) sehingga harga yang disajikan kepada konsumen adalah harga rata-rata eceran terendah yang ada di pasar. Depo Bangunan menyediakan produk-produk lebih dari 97.000 produk pilihan baik lokal maupun impor dari mancanegara dengan pilihan kualitas GOOD-BETTER-BEST. Untuk melayani kebutuhan pelanggannya, Depo Bangunan juga menyediakan Attendant terlatih yang siap memberikan pelayanan dan pengarahan teknis atas produk-produk yang tersedia.

Depo Bangunan berusaha memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan dan profesi mulai dari Tukang Bangunan, Kontraktor, Arsitek, Desainer, Real Estate, Developer, Do It Your Self sampai Ibu Rumah Tangga.  Hal yang tidak jauh berbeda dengan Toko toko lainnya dalam hal ini seperti AlfaMart dan IndoMaret Dll.  Maksud kita disamping Pemda mengagas adanya KEK tetapi juga bisa memanfaatkan potensi para perusahaan nasional. Pemda bisa menyediakan sarana untuk para pebisnis seperti ini dalam satu lingkungan di tingkat Ibu Kota (Tanjung Selor), Tarakan atau Nunukan.  Idenya adalah memanfaatkan potensi kemampuan berbisnis Perusahaan Nasional dalam memboyong produk-produk unggulan Indonesia ke wilayah perbatasan dengan harga yang mampu bersaing dengan Negara tetangga. Dengan demikian Produk Indonesia akan jadi unggulan di Wilayah Perbatasan.

Jokowi Membuka Isolasi Perbatasan
Jokowi Membuka Isolasi Perbatasan

 

[1] https://nasional.kontan.co.id/news/kemenhub-berencana-tambah-tol-laut-hingga-30-trayek-pada-tahun-depan

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut

[2] Pemda Kalbar mengusulkan agar pelabuhan Kijing di Mempawah bisa jadi bagian Tol Laut, pelabuhan ini dibangun oleh Pelindo I bekerja sama dengan Pemda.