Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan

Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan

Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan
Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan

Pusat bisnis seperti apa sebenarnya yang pernah di impikan atau di rancang oleh Pemda Perbatasan ini. Hal ini perlu kita kemukakan, karena Pemerintah Pusat sudah membuka Isolasi daerah Perbatasan. Pemerintah Pusat sudah melakukannya dengan skala besar dan  menurut saya sangat fenomenal. Pertama, Presiden Jokowi telah membangun jalan paralel perbatasan–di Kalimantan panjangnya 2004 km, di Papua 800 km, dan Timor Leste 350 km. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Kedua, Jokowi kemudian membangun kembali 14 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta satu di Sota Merauke dan masih ditambah dengan PLBN Terpadu Sei Pancang, PLBN Terpadu Long Midang dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan serta PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau.Kemudian PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan satu lagi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Laut terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. PLBN-PLBN tersebut kini terlihat megah dan membanggakan warga bila mengunjunginya. Ada perasaan bahwa pimpinan negeri ini patut dihormati.

Ketiga, pemerintahan Jokowi menggelontorkan dana ke perdesaan atau Dana Transfer Desa, suatu konsep yang belum pernah ada di dunia, dan hasilnya sudah mulai dirasakan di perdesaan. Keempat, pemerintah kini dan “agak tersendat dengan adanya Vandemi cocvid-19” juga tengah menyelenggarakan peremajaan kebun rakyat, dan sudah dimulai lewat program peremajaan kebun sawit rakyat–nantinya akan bergeser ke kebun karet rakyat, kebun sahang rakyat, dan sebagainya.

Baca  Juga   : Membangun Wilayah Perbatasan Halaman Depan Bangsa

Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski sampai saat ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Keenam, Jokowi juga membangun Trayek Tol Laut, yang hingga kini sudah ada 15 Trayek dan memastikan semua wilayah perbatasan terjangkau. Artinya? Kalau pemda proaktif, maka barang-barang produk Indonesia pasti jadi primadona di perbatasan. Ya kualitas, dan juga harganya.

Keenam Tol Laut kalau ingat Jalur Tol Laut yang diinisiasi Presiden Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR-nya China, yakni “One Belt One Road” atau “The Belt and Road Initiative” (BRI) yang dalam realitanya adalah jalur kereta api China Railway Express yang melewati 60 negara mitra. Tol Laut Jokowi beda lagi. Tol Laut ini menghubungan rangkaian Negara kepulauan ini dengan berbagai trayeknya, sehingga semua wilayah perbatasan bisa terjangkau. SEJAK diluncurkan pada 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek atau lintasan, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas “Seperti kita ketahui jumlah trayek tol laut meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari hanya tiga trayek pada 2015, kemudian enam trayek rute (2016) dan kini berkembang menjadi 26 trayek pada tahun 2020 dan 100 pelabuhan singgah,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangn resminya, Senin (26/10/2020).

Ketujuh Kaltara Mmembuka Toko Perba tasan   Pemerintah provinsi Kaltara  terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Toko perbatasan yang rencananya tersebar di tujuh titik di wilayah perbatasan negara di Kaltara, diproyeksikan menjadi model dalam pembangunan kawasan perdagangan di perbatasan Indonesia. Konsep TOKO INDONESIA yang digagas adalah, terintegrasinya wilayah perbatasan dalam satu kawasan terpadu, mulai dari sektor ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antar negara yang berbatasan. Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara, Samuel Tipa Padan mengatakan, “gagasan ini asli Kaltara dan merupakan integrasi ekonomi perbatasan, dan belum pernah ada di wilayah perbatasan lain di Indonesia. Menurutnya, gagasan ini telah diamini oleh pemerintah pusat. Tinggal implementasi di lapangan.

Membaca Strategi Perbatasan Jokowi
Membaca Strategi Perbatasan Jokowi

Dari penelitian penulis, terlihatlah gambaran seperti apakah Pusat Bisnis Perbatasan yang didamba atau dicoba dirancang oleh Pemda Perbatasan ( Kaltara ) itu?  Pada zamannya Irianto Lambrie : Telah mengagas 7 lokasi Toko Perbatasan yang telah dipersiapkan. Nunukan mempunyai lima lokasi yakni Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Sei Semanggaris, dan Lumbis Ogong. Sedangkan Malinau mengusulkan dua lokasi, yakni Long Nawang dan Long Pujungan.  Gubernur Kaltara menjelaskan, pihaknya telah memprogramkan lima toko Indonesia di Perbatasan.  Satu unit sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia waktu itu. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. “ Meski hingga kini” belum juga beroperasi.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan empat TOKO INDONESIA di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia pada 2018. Keempat toko Indonesia itu akan dibangun di Kabupaten Malinau sebanyak dua unit ditempatkan di Pujungan dan Long Ampung. Dua unit lainnya di Kabupaten Nunukan yakni Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. “Jadi ada empat unit toko Indonesia yang akan dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Alokasi anggarannya sebesar Rp 80 miliar atau Rp 20 miliar per unit,”

Jika toko Indonesia sudah terbangun dan beroperasi, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Kan ada subsidi ongkos angkut (SOA) barang,” tukasnya.Seperti diketahui, selama ini warga di perbatasan, terutama di Krayan lebih banyak mengandalkan barang-barang asal Malaysia. Kalaupun ada produk dalam negeri, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga kebutuhan pokok maupun lainnya di perbatasan pun sangat tinggi.

Baca  Juga  :  Meningkatkan Ekonomi Warga Perbatasan

Pada masa itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada bulan Maret 2017 mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama MendagRI. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan.“Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,” kata Irianto.

Tak hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag ialah langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah (Malaysia) pada 6 April 2017 yang lalu.“Nanti Dirjen akan menghadiri musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kaltara, setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi,” ujarnya.

Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,” ungkap Irianto. Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),” ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perlu Strategi Bersinergi

Strategi Pemda Kaltara terkait menghidupkan Pusat Bisnis di Perbatasan ini adalah dengan langsung “menghadirkan Toko Indonesia” di perbatasan dengan bekerja sama Bulog dan memberikan dukungan subsidi Transportasi. Harapannya dengan kerja sama ini serta dikaitkan dengan adanya sara Tol Laut, tentu akan bisa memberikan keringanan dalam hal biaya “tranportasi. Dengan demikian produk Indonesia dari Jawa bisa sampai di wilayah perbatasan dengan biaya transportasi terjangkau. Hal itu nantinya akan diikuti dengan upaya “pembaharuan Perjanjian Kerja Sama perdagangan” dengan Malaysia, yang belum pernah direvisi sejak tahun 1978. Tentu dilewatkan saluran yang benar yakni lewat Pemerintah Pusat.  Pemda juga punya keinginan agar di Pulau Sebatik nantinya akan punya “Daerah Bebas Perdagangan”  yang dibuka secara legal seperti yang sudah beroperasi di Batam (Kepulauan Riau).

Dalam hal pemenuhan produk-produk Indonesia ke wilayah perbatasan kita sebenarnya ingin menyarakan agar Pemda juga bisa memanfaatkan  Perusahaan Swasta Nasional seperti DepoBangunan, IndoMaret, AlfaMaret Dll. Kita tahu bahwa Depo Bangunan adalah supermarket Bahan Bangunan yang menyediakan kebutuhan membangunan dan merenovasi rumah mulai dari bahan bangunan hingga perlengkapan rumah tangga. Depo Bangunan adalah Pionner yang memperkenalkan cara berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga dalam satu atap, lengkap, nyaman dan harga relatif murah dengan kualitas terjamin

Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan
Membangun Pusat Bisnis Di Perbatasan

Menjadi pelopor di bidang pasar swalayan bahan bangunan dan perlengkapan rumah terbaik dan terlengkap di Indonesia yang didukung dengan manajemen yang profesional. Depo Bangunan mempunyai rencana membuka jaringan di kota-kota besar yang berpotensi baik sebanyak mungkin, sehingga dapat memberikan pelayanan bahan bangunan dari pabrik langsung ke konsumen di Indonesia. Produk bahan bangunan yang disediakan juga langsung dari produsen (manufacturer) sehingga harga yang disajikan kepada konsumen adalah harga rata-rata eceran terendah yang ada di pasar.

Produk bahan bangunan yang disediakan juga langsung dari produsen (manufacturer) sehingga harga yang disajikan kepada konsumen adalah harga rata-rata eceran terendah yang ada di pasar. Depo Bangunan menyediakan produk-produk lebih dari 97.000 produk pilihan baik lokal maupun impor dari mancanegara dengan pilihan kualitas GOOD-BETTER-BEST. Untuk melayani kebutuhan pelanggannya, Depo Bangunan juga menyediakan Attendant terlatih yang siap memberikan pelayanan dan pengarahan teknis atas produk-produk yang tersedia. Depo Bangunan berusaha memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan dan profesi mulai dari Tukang Bangunan, Kontraktor, Arsitek, Desainer, Real Estate, Developer, Do It Your Self sampai Ibu Rumah Tangga.  Hal yang tidak jauh berbeda dengan Toko toko lainnya dalam hal ini seperti AlfaMart dan IndoMaret Dll.  Pemda bisa menyediakan sarana untuk para pebisnis seperti ini di tingkat Ibu Kota (Tanjung Selor), Tarakan atau Nunukan.  Idenya adalah memanfaatkan potensi kemampuan berbisnis Perusahaan Nasional dalam memboyong produk-produk unggulan Indonesia ke wilayah perbatasan dengan harga yang mampu bersaing dengan Negara tetangga. Dengan demikian Produk Indonesia akan jadi unggulan di Wilayah Perbatasan.