Blog

Wilayah Perbatasan, Waktunya Untuk Membangun Kota kota di Perbatasan

Oleh harmen batubara

Apa sebenarnya yang terjadi dengan pembangunan wilayah perbatasan? Kenapa wilayah perbatasan masih begitu-begitu saja meski sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut Asdep Tasbara BNPP (Dr Sony Sumarsono, kini sudah Dirjen OTDA) saat melepas Deputi Satu bapa Soesetyo memasuki masa Purna tugas di Marbella Hotel (28 Agustus 2014). Dr Sony menyebutkan ada tiga bidang utama yang harus dituntaskan secara terintegrasi terkait pembangunan di wilayah perbatasan, yakni peningkatan keamanan, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat di perbatasan.

Selama ini khususnya sebelum pemerintahan Jokowi-JK semua mekanisme penyelesaian masalah perbatasan berjalan linier. Tidak ada simpul yang mengintegrasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di lapangan. Idealnya BNPP dapat melakukan integrasi tersebut, tetapi ternyata BNPP hirarginya tidak mampu untuk itu. Meski ia diberikan Perangkat pengaturan anggaran, khususnya terkait anggaran tetapi itu hanya dalam lingkupnya saja. Karena lahirnya BNPP berdasarkan suatu keputusan presiden sementara K/L yang sudah ada terkait pembangunan perbatasan justeru diamanatkan oleh UU. Tetapi karena di Pimpin oleh Kemdagri tentu banyak hal yang bisa dilakukan.

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Persoalannya, BNPP ternyata tidak “level” atau tidak “mampu” mengkoordinasikan kebutuhan anggaran bagi para Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pembangunan perbatasan? Sehingga sampai sekarang BNPP itu masih merupakan Badan tambahan dalam pembangunan perbatasan, bukan menjadi Badan Pengelola perbatasan. Bisa dipahami kalau keberadaan BNPP justeru malah mengurangi porsi anggaran bagi K/L perbatasan yang sudah ada.

Kelemahan Personal atau Struktural?

Tadinya persoalan anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan sesungguhnya BNPP telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan perbatasan. Persoalannya Kementerian/Lembaga yang ada (± 29 K/L) yang sudah ada (dan lebih dulu ada) diatur berdasarkan ketentuan UU yang sekaligus melahirkan K/L tersebut. Dengan demikian anggaran yang ada di K/L sesuai hirarginya tidak bisa di”atur” lagi oleh BNPP. Dengan demikian BNPP hanya sekedar badan yang bisa mengkoordinasikan Badan sejenis (pengelola perbatasan Pemerintah daerah), dan badan Pemda itu juga tidak bisa jadi pelaksana BNPP di daerah, sesuai mekanismenya mereka juga harus memanfaatkan Badan Fungsional terkait yang ada di daerah. Lalu dengan kemampuan seperti itu, apakah kita masih bisa berharap pada BNPP? Tetapi kini semuanya sudah berubah. Pemerintahan Jokowi-JK membuatnya lebih sederhana, tetapi sosialisasinya terasa kurang. Sehingga sekarang ini banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sedang dan akan dilakukan terkait pembangunan perbatasan?

Saatnya Mengembangkan Kota-kota di Perbatasan

BNPP telah membuat Program ada 10 daerah bakal dikembangkan menjadi pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan 187 kecamatan perbatasan ditetapkan menjadi lokasi prioritas pembangunan. Seluruhnya tersebar di 41 kabupaten/kota dan 13 provinsi. Khusus untuk tahun 2015, dari 187 kecamatan, terlebih dahulu diprioritaskan pembangunan di 50 kecamatan. Secara teoritis daerah yang ditetapkan sebagai PKSN akan didorong untuk menjadi kawasan/perkotaan yang dapat mendorong pengembangan kecamatan perbatasan di sekitarnya. Demikian juga kalau kita melihat pembangunan perbatasan dari kacamata Presiden, semuanya masih memberikan harapan. Misalnya dalam twitter beliau: “Kemajuan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, NTT dan Trans Papua menggembirakan,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @Jokowi yang dikutip Republika, Kamis (27/8/2015).
Sementara itu melalui FAN PAGE facebook Presiden juga diunggahnya Kamis (27/8), Presiden Jokowi menyampaikan, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 771,36 kilometer (Km), membentang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur. “Sampai Agustus 2015, ruas yang sudah diaspal 188,37 Km dan ruas yang sudah fungsional sebagai jalan tembus 441,70 Km,” papar Jokowi. Adapun jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 171,56 Km. Sampai akhir 2015 ditargetkan sepanjang 47 Km, tahun 2016 sepanjang 67,61 km, dan tahun 2017 adalah penyelesaian akhir sepanjang 56,95 km. Sedangkan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 Km. “Sampai saat ini jalan yang teraspal sudah mencapai 2.075 Km. Jalan Trans Papua ditargetkan rampung 2019,” kata Presiden Jokowi.

Dengan semangat seperti itu maka sebenarnya sudah waktunya wilayah perbatasan mempersiapkan lahirnya Kota-kota baru di perbatasan. Kota yang memberikan berbagai sarana dan prasarana untuk pembangunan wilayah di sekitarnya.
Persoalannya memang saat ini warga dan para pihak tengah mempersiapkan datangnya Pilkada. Sehabis pilkada barulah pengembangan pembangunan di daerah di optimalkan. Dengan kondisi seperti ini, praktis hari hari sekarang ini adalah pembangunan infrastruktur yang terus di gebrak yang terus sesuai dengan rencana pembangunan di perbatasan. Dengan cara seperti ini, bisa jadi nanti pada waktu yang bersamaan akan terdapat pembangunan infrastruktur sudah mulai terlihat hasilnya, dan di sisi lain pimpinan daerah hasil pilkada juga sudah mulai bekerja. Secara teori kondisi ini sangat ideal bagi pengembangan daerah perbatasan. Khususnya terkait siapnya sebagian besar pembangunan infrastruktur yang memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan kearah yang lebih luas jangkauannya yakni menghadirkan berbagai sarana prasarana penunjang kesejahteraan di daerah. Dengan kondisi seperti ini, maka lahirnya kota-kota baru di perbatasan jelas akan memberikan harapan yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di perbatasan.
Pembangunan perbatasan di pulau-pulau terluar mungkin sedikit lebih sederhana. Misalnya kita konkritkan di Saumlaki. Dengan menjadikan Saumlaki sebagai PKSN. Saumlaki akan didorong menjadi pusat perekonomian baru. Caranya menurut BNPP di antaranya dengan membangun infrastruktur dan konektivitas dengan pusat perekonomian baik di Maluku sendiri maupun dengan di luar Maluku, yaitu Surabaya. “Direncanakan akan ada kapal KARGO KHUSUS yang melayani jalur dari Surabaya ke Saumlaki hingga Papua. Tak hanya membawa barang-barang kebutuhan pokok, kapal akan membawa hasil-hasil bumi rakyat di selatan Maluku,” begitu teorinya. Berarti itukan memerlukan subsidi lagi, dan itu terkait anggaran lagi; padahal anggaran itu persoalannya. Bisakah itu terwujut? Atau realistiskah yang disampaikan para pejabat yang berwenang itu? Hal seperti itulah yang sulit untuk dinilai.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam beberapa kesempatan menjanjikan perubahan wajah perbatasan bisa terlihat dalam waktu tiga tahun ini. Perubahan setidaknya harus terlihat dari lima hal, yaitu INFRASTRUKTUR JALAN, AIR BERSIH, LISTRIK, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN. Dia pun menjanjikan egosektoral kementerian/lembaga yang selama ini menghambat pembangunan perbatasan tidak akan terjadi. “Koordinasi antarkementerian/lembaga di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara BNPP menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, serta evaluasi dan pengawasan program. Hingga kini koordinasi berjalan lancar,” ujar Tjahjo, yang juga Kepala BNPP.

Jadi yang kita bisa lihat hingga saat ini adalah Kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan yang masih jauh tertinggal, terisolasi dan masih terbelakang; mulai dari keterbatasan infrastruktur, kegiatan perekonomian maupun kemampuan pengembangan sumber daya manusianya. Kebijakan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan bangsa, baru sebatas selogan semata.

Di sisi lain dan yang jelas anggapan pemerintah pusat setelah keluarnya UU no.32 Tahun 2004 percaya bahwa pembangunan wilayah perbatasan sudah menjadi domain Pemda, pada kenyataannya bagi pemda sendiri, wilayah perbatasan bukanlah wilayah yang jadi prioritasnya. Sehingga wilayah perbatasan tetap menjadi wilayah tidak bertuan tidak tersentuh pembangunan. Ternyata setelah adanya BNPP juga masih belum mampu mengurai persoalan, masih juga belum mampu untuk membuat perubahan.

Pertahanan Minus Kesejahteraan Adalah Petaka

Setiap bangsa di dunia ini pastilah mempunyai cita-cita dan Tujuan Nasional masing-masing. Namun karena di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara, maka akan terjadi interaksi baik positif maupun negatif antara satu sama lain yang memunculkan adanya kepentingan nasional sesuai tahapan waktu dan perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan RI juga mempunyai cita-cita dan tujuan Nasional sesuai yang tertera pada alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang dapat pula disebut sebagai Kepentingan Nasional yang abadi.
Dalam perkembangan lingkungan strategi global, regional maupun nasional termasuk interaksi antar negara, maka muncullah kepentingan Nasional Indonesia yang dinamis yang pada dasarnya terdiri dari tiga serangkai kata yaitu kepentingan Keamanan Nasional, kesejahteraan nasional dan ekonomi nasional.
Sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia, maka prioritas kebijakan Nasional Indonesia terkait perbatasan bisa diurai sebagai ; Menjaga integritas wilayah territorial dan menegakkan kedaulatan nasional serta membangkitkan ekonomi nasional yang didukung oleh politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan stabilitas regional serta Berpartisipasi secara terukur dalam memelihara perdamaian dunia.
Dalam rangka Pengamanan dan Penegasan Batas dan menyelesaikan masalah-masalah perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Negara Tetangga, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama bilateral yang diwadahi dalam lembaga Joint Border Committee ( JBC ) antara Indonesia dengan negara tetangganya yang meliputi : RI-PNG, RI-RDTL(Timor Leste) dan Genderal Border Committee ( GBC ) antara RI-Malaysia.

Masalahnya apakah makna pertahanan kalau keejahteraan warga sendiri di perbatasan sendiri masih sangat memprihatinkan. Apakah makna pertahanan kalau infrastruktur sarana dan prasarana wilayah perbatasannya sendiri masih nol besar?
Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah “etalase” NKRI. Artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi “nilai jual” positif bagi diplomasi internasional Indonesia.
Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas RI di dunia internasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan. Kelak, sarana transportasi darat itulah media “perkuatan” ketahanan ekonomi (juga sosial budaya) di daerah-daerah tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *