Wilayah Perbatasan, Sejahterakan Warga di Perbatasan

oleh harmen batubara

Terkait lambatnya upaya pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan kita sudah maphum. Sudah sering kali kita mendengarkan himbanuan agar  pemerintah diminta bekerja lebih baik lagi dalam membangun dan memelihara wilayahnya. Cobalah lihat bagaimana Malaysia bisa membangun pulau Sipadan dan Ligitan jadi simbol Dunia Pariwisata di negeri itu. Padahal kalau pulau itu dahulu jatuh ke tangan Indonesia? Bisa dipastikan, dua pulau itu hanyalah jadi sarang “lanun” atau perompak di wilayah perbatasan. Ini fakta dan kenyataannya memang demikian. Namun demikian,  semua orang percaya  bahwa pemerintah bisa memulainya dengan meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan. Kondisi warga Indonesia di perbatasan dinilai memprihatinkan dibandingkan dengan warga Malaysia yang juga tinggal di perbatasan.

Penulis masih ingat  pada bulan oktober 2012, takkala masalah Tanjung Datu mengemuka. ”Ini, kan, kasus kesekian kalinya. Pemerintah seharusnya bisa bekerja lebih lagi untuk mempertahankan setiap jengkal tanah kita di perbatasan. Sebagai pimpinan DPR, saya menyetujui dan mendorong penuh temuan-temuan dari Komisi I. Saya juga sudah meneken persetujuan, Komisi II ingin melakukan kunjungan ke lapangan untuk menelisik semua itu, termasuk di Kalimantan Barat dan daerah perbatasan lain,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Jakarta, kompas, Rabu (12/10/2011).

Menurut Priyo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan harus segera melakukan langkah konkret dengan menteri terkait dan melaporkannya langsung kepada Presiden. Priyo mengatakan, langkah konkret itu bisa dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. ”Kalau perlu, buat anggaran khusus untuk meningkatkan harkat martabat dari lingkungan masyarakat kita yang ada di perbatasan. Itu karena yang saya temukan ketika berkesempatan melakukan kunjungan ke daerah adalah Malaysia itu penduduknya berpendar cahaya, sementara kita gelap gulita. Kan, jadi pilu juga. Padahal, itu halaman depan kita punya negeri dan republik,” tutur Priyo waktu itu.

Tetapi ternyata pemerintah kita juga kurang professional dalam menangani hak kedaulatan bangsa terkait garis batas juga sudah sering kita dengarkan. Kita masih ingat takkala  Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin (Fraksi PDI-P) menjelaskan, tak ada persoalan perbatasan apabila mengacu pada garis batas Peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind), dan peta kolonial Inggris Federated Malay States Survey tahun 1935. ”Akan tetapi, kemudian dalam MOU (nota kesepahaman) antara tim Border Committee Indonesia dan pihak Malaysia, garis batas itu diubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai peta tua tersebut. Akibat kelalaian tim ini, Indonesia akan kehilangan 1.490 hektar di wilayah Camar Bulan dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu,” kata Hasanuddin waktu itu.(Kompas, 12 oktober 2012)

Dengan hilangnya garis pantai tersebut, Indonesia kehilangan wilayah teritorial laut yang diprediksi memiliki kandungan timah, minyak, dan gas.Ia menegaskan, MOU itu belum diratifikasi sehingga Pemerintah RI perlu membatalkannya dan melakukan perundingan ulang. Mantan sekretaris militer itu menambahkan, walau belum diratifikasi, ternyata Pemerintah Malaysia telah membuat tempat wisata konservasi di Tanjung Datu berupa Taman Negara Tanjung Datu dan proyek penangkaran penyu. Waktu itu Indonesia seolah bergetar dan sangat getir akan hilangnya wilayah tersebut. Tetapi setelah berita itu berlalu, semua kembali semula. Penanaganan wilayah perbatasan kita hanya jadi wacana di hotel-hotel, mereka melakukan seminar-demi seminar sementara perbatasan tetap saja senyap.

Dana Besar Tapi Minim Infrastruktur

Kampung Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sangat minim infrastruktur, terutama jalan dan sarana kesehatan. Infrastruktur jalan dari ibu kota kecamatan juga sangat memprihatinkan. Saat  wartawan Kompas mendapati infrastruktur dasar yang sangat memprihatinkan itu mereka  temukan saat mengunjungi Camar Bulan, Rabu (12/10/2011). Untuk mencapai Temajuk dan Camar Bulan, pengendara hanya bisa menggunakan mobil hingga ke Paloh. Dari Paloh, perjalanan diteruskan dengan menyewa sepeda motor dengan ongkos Rp 400.000. Namun, perjalanan darat itu tergantung kondisi pasang dan surut laut serta sungai.

Jalan dari Cermai, Paloh, sejauh 30 kilometer ke Camar Bulan sedang dibuka, tetapi masyarakat harus menunggu air laut surut, yakni pukul 09.00-13.00 dan pukul 18.00-20.00. Namun, surut air laut sulit diprediksi. Perlu waktu dua jam dari Paloh hingga ke Camar Bulan. Kepala Desa Temajuk Mulyadi mengatakan, infrastruktur jalan yang belum tersedia itu menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan di Paloh karena tidak ada dokter di Temajuk. ”Kasus ibu meninggal saat hendak melahirkan terjadi beberapa kali,” katanya. Warga Kampung Temajuk Besar, Desa Temajuk, Ismid Mustafa (54), mengatakan, penyakit yang sering diderita warga adalah malaria. ”Saya terpaksa harus berobat ke Paloh karena di Temajuk tidak ada obat walaupun ada mantri dan bidan. Kalau sudah berurusan dengan sakit, ongkosnya sangat mahal,” kata Ismid.

Rosadi (38), warga Camar Bulan, mengatakan, selain menyulitkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang belum tersedia itu juga menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok melambung. ”Kalau harus beli bahan kebutuhan pokok dari Paloh, harga beras bisa mencapai Rp 11.000 per kilogram. Maka, sebagian warga membeli kebutuhan pokok ke Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, karena harganya selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per kilogram,” kata Rosadi.

Terkait pengembangan wilayah perbatasan termasuk juga penjagaan pulau-pulau terluar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal mengatakan, paradigmanya mesti diubah dari pendekatan teritorial keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur harus diutamakan. ”Selama ini penyaluran dana alokasi khusus (DAK) hanya berdasar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, daerah-daerah tertinggal semestinya mendapat porsi DAK yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar. ”Upaya menjaga kedaulatan perlu didukung dengan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan,” ujarnya.

Kehilangan Muka di Perbatasan RI-Timor Leste

Yang lebih menarik lagi adalah tulisan Iwan Santosa dari Kompas terkait wilayah perbatasan kita dengan Timor Leste. Udara terik menyengat, sebuah minibus bernomor polisi dengan kode TL (Timor Leste) melintasi Pos Lintas Batas Republik Indonesia di Mota Ain, memasuki wilayah Timor Leste di Batugade, Kamis (22/9/2011). Saat tiba di Batugade, terlihat sebuah bangunan dengan kubah yang bisa menaungi sebuah truk pengangkut peti kemas berukuran 40 kaki.

Bangunan tersebut berisi alat pemindai sinar X untuk memeriksa kendaraan yang masuk Timor Leste. Alat tersebut sama canggihnya dengan pemindai peti kemas yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keseriusan Timor Leste menata perbatasannya patut diacungi jempol bagi negara yang baru berdiri sepuluh tahun itu. Gedung baru, seperti kantor bea cukai, imigrasi, dan karantina, juga terlihat berdiri megah di seberang Pos Lintas Batas RI di Mota Ain. Infrastruktur baru tersebut, menurut Jose, warga setempat, baru berdiri sejak setahun terakhir dan siap dioperasikan.

Menyesaakkan Dada,Tidak  ada perlengkapan

Sebaliknya, di wilayah RI, beberapa prajurit TNI terlihat sibuk memeriksa truk dan kendaraan yang hilir mudik dengan sarana seadanya. ”Kami tidak punya perlengkapan untuk memeriksa. Sebetulnya ini pun bukan tugas tentara,” ujar anggota Batalyon 743 berpangkat kopral yang menjaga perbatasan. Antonio Soares, pengemudi minibus bermesin 1.300 cc yang lazim dijadikan angkutan perkotaan di Pulau Jawa, mengaku hendak kembali ke Dili. ”Habis dari Kupang antar penumpang,” kata Soares yang mengaku tidak mengalami hambatan melintasi perbatasan RI-Timor Leste.

Wijay Kumar, petugas imigrasi di Mota Ain, mengatakan, aparat harus bekerja dengan sarana terbatas. Pos Lintas Batas Mota Masin juga masih minim sarana pendukung, seperti listrik dan komunikasi. ”Kalau tugas di Pos Lintas Batas Napan di perbatasan enklave Oekussi, petugas harus naik ke atas bukit untuk mencari sinyal telepon. Di Mota Ain juga lebih kuat menerima sinyal operator seluler Timor Leste,” ujar Wijay yang lahir di Medan, Sumatera Utara.

Setiap hari, ujar Wijay, rata-rata ada 200 orang pelintas batas dari Timor Leste dan RI yang bepergian dari dua arah tersebut. Sejumlah warga asing non-Timor Leste juga terlihat melintas dari Batugade ke Mota Ain dengan menumpang minibus. ”Saya mau mengunjungi anak yang menikah di Sumba. Dia ahli pengairan dari Darwin,” ujar seorang pria Australia yang menuju pemeriksaan imigrasi Mota Ain.

Pos Perbatasan Mota Ain tergolong baik dibandingkan dengan lokasi lain yang belum memiliki pos lintas batas, seperti di Maritaing di ujung timur Pulau Alor. Sudah tersedia bangunan untuk imigrasi, bea cukai, dan karantina, tetapi pemerintah pusat tidak kunjung menyediakan petugas di sana. Saat Kompas berkunjung tahun 2009, warga Alor sudah meminta fasilitas imigrasi, bea cukai, dan karantina agar bisa resmi berdagang dan menggerakkan ekonomi setempat. ”Kalau bisa berdagang resmi ke Timor Leste di Dili dan Pulau Atauro akan menguntungkan warga Alor. Selama ini, warga berdagang tidak resmi,” kata Stevanus Makunimau, seorang tokoh agama setempat.

Berusaha maksimal

Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Erwin Napitupulu yang membawahkan wilayah perbatasan RI-Timor Leste mengakui, tentara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat sesuatu di halaman muka Indonesia di Atambua.

”Ada 35 generator yang disebar di pos perbatasan sumbangan KSAD Jenderal Pramono Edhi yang digunakan untuk menerangi pos dan desa-desa sekitar yang selama ini tidak terjangkau listrik. Bahkan, kita juga terlibat memeriksa barang bawaan yang dibawa pelintas batas,” kata Napitupulu.

Itulah ketidak seriusan pemerintah pusat dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sejumlah aparat setempat yang ditemui mengaku, para pejabat pemerintah pusat hanya sekadar meminta data dan tidak terjun langsung melihat kondisi infrastruktur perbatasan RI yang semakin ketinggalan dari Timor Leste yang baru 10 tahun merdeka. Sungguh tragis melihat negara yang sudah 66 tahun merdeka, tetapi mengelola halaman muka secara apa adanya!(sumber; Iwan Santoso, kompas 22/9/2011)

Bahan Rujukan Untuk Ads Online

Caranya mudah cukup masukkan nama dan emali anda:

Your Privacy is SAFE!

One Response to “Wilayah Perbatasan, Sejahterakan Warga di Perbatasan”

  • author on June 17, 2012

    ternyata pemerintah tidak saja lemah dalam memberikan kesejahteraan kepada warga perbatasan tetapi ternyata juga lemah dan tidak pula profesional dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan…sudah itu kalaupun pembangunannya di lakukan sepertinya juga kualitasnya jauh dibawah standar…hal ini kita bisa lihat bagaimana Timor Leste dalam membangun “gerbang” perbatasannya…yang sesuai dengan standar internasional…semenatara gerbang batas kita tidak lebih dari gerbang di tingkat kecamatan….sungguh menyesakkan dada…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *