Blog

Wilayah Perbatasan, Program Sarjana ke Perbatasan ke Daerah Tertinggal

Program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan ( sebenarnya artian Terluar dan Terdepan sama saja dengan Perbatasan) dinilai berdampak baik dan efektif dalam mengatasi masalah pendidikan, terutama terkait tidak meratanya jumlah dan kualitas guru. Tahun ini, 2.604 sarjana pendidikan akan kembali mengikuti program tersebut.

Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SMT3) merupakan program yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu daerah yang kekurangan guru, menginspirasi anak-anak di daerah, dan menumbuhkan kepekaan sosial calon guru. Koordinator Program SM3T Totok Bintoro mengatakan, peserta program dipilih lewat rangkaian seleksi yang meliputi kelengkapan administrasi; kemampuan akademik, seperti tes kemampuan dasar, potensi akademik, dan keahlian bidang studi; serta tes non-akademik, yakni wawancara dan diskusi kelompok.

Sebelum berangkat, mereka mengikuti kegiatan prakondisi untuk memetakan permasalahan di daerah tujuan. Prakondisi mulai pada 14 Agustus. ”Meskipun pengajar berganti-ganti setiap tahun, kami memastikan mereka memiliki gambaran tantangan, permasalahan, dan peluang di daerah tujuan,” jelas Totok.Selama satu tahun, peserta akan menjadi pendidik di sejumlah pelosok Tanah Air, seperti Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mayoritas daerah tujuan memiliki hambatan transportasi; infrastruktur, seperti jalan dan jembatan rusak; serta tidak ada sinyal telepon seluler. Setelah mengikuti program, peserta mendapatkan beasiswa program profesi guru (PPG).

Hingga 2013, ada 7.949 sarjana guru mengikuti program SM3T, yakni 2.479 peserta pada 2011, 2.666 peserta pada 2012, dan 2.804 peserta pada 2013. Menurut Totok, setiap kali program usai, masyarakat setempat menanyakan penyelenggaraan program berikutnya. ”Itu indikator program SMP3T ditunggu masyarakat,” ujar Totok yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rabu (30/7).

Tidak merata

Amich Alhumami dari Direktorat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, tak meratanya kualitas guru karena jumlah guru melebihi posisi yang dibutuhkan. Hingga 2014, ada 415 Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) di Indonesia. Universitas Negeri Jakarta, misalnya, mencetak 1.000 guru setiap tahun. ”Karena terlalu banyak guru, kualitas tidak terkontrol. Di kota-kota besar kelebihan guru, mereka enggan ke pedalaman. Sedangkan di pedalaman krisis guru berkualitas,” kata Amich.

Pengamat pendidikan Doni Koesoema berpendapat, tetap diperlukan kebijakan pemenuhan tenaga pendidik berkelanjutan. ”Jangan membuat program yang tidak berkelanjutan. Misalnya, program guru mengajar di pedalaman apakah bisa menumbuhkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kualitas guru setempat?” ujar Doni.
Menurut Doni, pemerintah perlu memberikan insentif agar guru mau mengajar di pedalaman. Kualitas pendidikan calon guru di pedalaman juga perlu ditingkatkan. (Kompas, 31 Juli 2014,A14)

Perlu Sinergi Dari Pemda

Kita lalu ingat TKS BUTSI Program yang sudah dimulai sejak tahun 1968, dahulu bernama Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (TKS-BUTSI) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 99/Kpts/1968 tentang Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia. Dalam perkembangannya, program ini telah mengalami berbagai pasang surut perubahan, mulai dari perubahan istilah, kelembagaan hingga fase penghentian kegiatan. Sayangnya program ini seperti Lone Ranger alias singel fighter(?) pernah lihat film Dancing in the Dark? Hemat saya program SM3T dan BUTSI itu mirip seorang serif yang ditugaskan di perbatasan atau pedalaman. Kalau ia berhasil ia bisa selamat dan sebaliknya ia bisa hilang di telan jaman.

Pendidikan di daerah tertinggal, pedalaman atau perbatasan hemat saya harus dilihat secara utuh. Di sana perlu ada sarana dan prasarana, perlu ruang untuk kelas, perlu rumah untuk para guru, perlu asrama buat para murid dan sekaligus kebutuhan mereka makan dan minum, perlu sarana kesehatan. Para pihak perlu kerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk menghadirkan sarana dan prasarana tadi di daerah. Kalau zaman dahulu, semua masih di pikirkan dan dikelola pusat, sekarang mestinya Pemda harus tampil di depan.

Masalah ini seperti persoalan di perbatasan itu sendiri, dari dahulu banyak K/L yang berebut membuat program untuk membangun perbatasan, tetapi sejatinya mereka hanya cari peran dan kepentingan mereka sendiri. Bahkan kini sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tetapi permasalahannya masih tetap sama. Dana yang ada di BNPP tidak bisa dimanfaatkan karena sejatinya dana itu memang harus di distribusikan lewat K/L fungsional yang sudah ada. Akibatnya dana tidak termanfaatkan dan perbatasan tetap saja tertinggal.

Yang terjadi selama ini K/L yang punya dana sibuk mencari trobosan atau ide baru agar dananya bisa termanfaatkan. Dahulu BUTSI mengemuka karena Depnaker pada masa itu pemegang dana. Kini SM3T berjalan karena memang Kemdiknas punya dana. Tapi seperti BUTSI dan kini SM3T pun hanya bisa mengirimkan personilnya. Padahal persoalan daerah tertinggal, daerah perbatasan adalah keterisolasian, tiadanya sarana dan prasarana. Idealnya dana yang ada seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan nyata, tetapi masalah pembagian dana ini sepertinya tidak berpihak pada kepentingan nyata, tetapi hanya tunduk pada lobi dan lobi para pemilik otoritas di pusat, dan sayangnya Pemerintah Daerah juga sepertinya tidak peduli. Bagaimana mereka bisa membangun daerah tertinggal, daerah pedalamannya? Untuk membangun daerah perkotaan atau daerah utamanya saja mereka belum sepenuhnya mampu. Tapi kalau mereka bersinergi, persoalan bisa diselesaikan dengan lebih baik.

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Sebelum berangkat, mereka mengikuti kegiatan prakondisi untuk memetakan permasalahan di daerah tujuan. Prakondisi mulai pada 14 Agustus. ”Meskipun pengajar berganti-ganti setiap tahun, kami memastikan mereka memiliki gambaran tantangan, permasalahan, dan peluang di daerah tujuan,” jelas Totok.Selama satu tahun, peserta akan menjadi pendidik di sejumlah pelosok Tanah Air, seperti Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mayoritas daerah tujuan memiliki hambatan transportasi; infrastruktur, seperti jalan dan jembatan rusak; serta tidak ada sinyal telepon seluler. Setelah mengikuti program, peserta mendapatkan beasiswa program profesi guru (PPG).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *