Blog

Wilayah Perbatasan, PPLB Entikong Jalan Tikus dan Konektiviti Asean

Oleh harmen batubara

Pembangunan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, terutama pintu lintas batas PPLB Entikong dan jalan segera dimulai. Proses tender proyek sudah selesai, direncanakan pada awal April 2015 dimulai proses konstruksi. Itu sesuai janji Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kalbar pada Januari lalu. M. Zeet Hamdi Asovie, Sekretaris Daerah Kalbar, Senin (16/3/2015) di Pontianak, mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, terhitung Januari sudah ada dua perusahaan pemenang tender. “Tiga bulan setelah itu, tepatnya pada April nanti, sesuai dengan yang diinginkan Presiden saat kunjungan, sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.
Perbaikan jalan yang dicanangan pemerintah sepanjang 34 kilometer. Ruas jalan yang diperbaiki adalah Sajingan-Aruk (Kabupaten Sambas) 11,6 kilometer dan Balai Karangan-Entikong (Kabupaten Sanggau) 19,2 kilometer. Selain itu, Nanga Badau (Kapuas Hulu)-Batas Serawak (Malaysia) 3,8 kilometer.Terkait pembebasan lahan, menurut dia, sebagian sudah ditangani Dinas PU setempat. Sisanya sedang ditangani. Markus, Camat Entikong, menambahkan, untuk pembangunan pelabuhan darat (dry port) di Entikong pun lahannya segera dibebaskan. “Saat ini sudah ada pendataan warga yang lahannya terkena pembebasan. Tidak sampai beberapa bulan lagi akan segera ada pembebasan lahan. Demikian juga untuk pembangunan jalan di perbatasan di wilayah Entikong,” ujar Markus.
Masyarakat di perbatasan menyambut gembira rencana pembangunan ini. Apalagi hal ini sudah lama mereka mendambakan. Bahkan, mereka justru meminta pemerintah secepatnya merealisasikan rencana itu. Alasannya, selama ini lambannya pembangunan di perbatasan menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya konflik warga dengan pihak Bea dan Cukai karena pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) tidak dibangun sesuai standar sehingga tata niaga karut-marut. Selain itu, jika tidak dibenahi, dikhawatirkan penyelundupan terus terjadi karena tidak ada sistem monitoring yang baik. “Bagaimana orang mau tahu barang yang masuk dan keluar negara jika alat pengontrol tidak memadai, apalagi ada jalur tikus,” ujarnya.

PPLB Entikong dan Jalan Tikus Perbatasan

Entikong adalah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB ) yang dilengkapi dengan fasilitas Bea cukai, Imigrasi, Karantina dan keamanan (CIQS) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan. Pintu gerbang ini belum dilengkapi dengan sarana yang semestinya; sehingga para petugas seolah olah hanya mengira-ngira sendiri mana yang boleh dan mana yang tidak. Persoalan ini banyak dikeluhkan oleh warga. Sebagai pintu gerbang negara, sudah semestinya mempunyai sarana dan prasarana standar internasional. Karena dengan adanya sarana dan prasarana PPLB ini akan mengurangi keluar masuknya barang-barang ilegal.
PPLB ini berada di Kabupaten Sanggau di Kecamatan Entikong, Sanggau mempunyai dua kecamatan yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia yakni Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam. Dari data yang diperoleh dari BNPP untuk penggalan perbatasan kabupaten Sanggau ini terdapat perbatasan sepanjang ± 152 km terdapat 29 Jalur C atau sering juga disebut sebagai jalan tikus, 27 dikatagorikan jalur C hijau atau aman, satu jalur C rawan yang melalui Sungai, dan satu lagi jalur C merah atau bahaya atau sering dilewati berbagai barang illegal. Untuk pengamanannya dari berbagai kegiatan jalur C tersebut maka TNI menempatkan empat Pos Pam Tas yakni di : Pos Pengaman Perbatasan di Kumba Semunying, Jagoibabang, Siding dan Seluas.
Perbatasan pada dua kecamatan ini ( Entikong dan Sekayam) terdapat Jumlah Tugu Batas sebanyak 605 yang terdiri dari Type C sebanyak 6 tugu dan Type D sebanayk 559 tugu. Disamping itu ada 4 segmen OBP atau Out standing Boundary Problems yaitu: di Batu Aum; D.400; Gunung Raya; dan Gunung Jagoi (Sungai Boan).

Pengembangan Perbatasan dan Konektivitas Asean

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Selama ini dari konsep yang ada belum terlihat adanya sinergi antara pengembangan wilayah perbatasan dengan memanfaatkan potensi regional tersebut, sementara negara tetangga kita justeru jauh jauh hari sudah memanfaatkannya dengan sangat baik.
Berbeda dengan Indonesia yang daerahnya masih belum tertata dan terisolir Malaysia sudah sejak lama mempersiapkan dan telah membangun Pelabuhan darat ( Inland Port) di Tebedu (di sebelah atau 1.5 km dari Entikong), Sarawak, Malaysia. Malaysia telah membuka pelabuhan darat yang ditargetkan menjadi penampung produk-produk dari Kalimantan Indonesia untuk dapat mengakses pasar internasional di Singapura, China, Hongkong, Jepang, Korea dan pelabuhan-pelabuhan utama lainnya di dunia. Adanya kedekatan serta kemudahan akses ke terminal kontainer internasional Senari di Serawak, pelabuhan darat Tebedu (Tebedu Inland Port, TIP) akan mampu berperan sebagai pintu gerbang penting bagi kawasan pedalaman Indonesia, khususnya di Sarawak dan Kalimantan Barat. Dengan demikian daerah-daerah sekitarnya itu akan mampu merambah pasar internasional, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Yang kita lihat jalinan kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) justeru tidak terakomodasi dengan Poros Maritim dan simpul-simpul pengembangan perekonomian nasional kita. Di Kalimantan misalnya, kita mempunyai dua lokasi strategis yakni untuk menunjang perkembangan regional Asean. Pertama, Tanjung Datu sama sekali tidak terkoneksi dengan pengembangan IMS-GT(Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle) dan bahkan dengan Kepulauan Natuna. Padahal idealnya BNPP menjadikan Tanjung Datu sebagai pelabuhan laut Internasional.
Kemudian posisi Pulau Sebatik di Kalimantan Timir, idealnya dia dijadikan Kota perbatasan, sebagai model pengembangan kota perbatasan dan sekaligus mendukung pengembangan regional BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area). Sayangnya kita tidak atau belum melihat pembangunan perbatasan kita dengan regionalnya secara sinergis. Kita memang gembira melihat pemerintah sudah akan memulai perbaikan jalan yang dicanangan pemerintah sepanjang 34 kilometer. Ruas jalan yang meliputi Sajingan-Aruk (Kabupaten Sambas) 11,6 kilometer dan Balai Karangan-Entikong (Kabupaten Sanggau) 19,2 kilometer. Selain itu, Nanga Badau (Kapuas Hulu)-Batas Serawak (Malaysia) 3,8 kilometer.
Namun semua itu harus kita akui belumlah memberikan efek domino, karena jalan paralel perbatasannya justeru belum tersentuh sama sekali. Ya dua tahun lagi jalan di sekitar Entikong memang akan sama-sama mulus, tetapi Malaysianya tetap dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya potensi ekspor impor yang ada, sementara kita tetap belum punya akses bebas ke dunia luar, kecuali lewat sarana dan prasarana Malaysia.
Padahal kalau kita membuka jalan paralel perbatasan dan membangun Kota di Sebatik lengkap dengan pelabuhan internasionalnya dan hal yang sama di Tanjung Datu maka kita mempunyai wilayah perbatasan yang tergabung dengan dunia internasional dan mampu memanfaatkan potensi dari dalam negeri kita sendiri. Sayangnya ide ke arah seperti itu sampai sekarang belum juga bisa kita lihat hingga sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *