Blog

Wilayah Perbatasan, Perlu Langkah Nyata Menyelesaikan Penegasan Batas Negara Kepulauan

Oleh harmen batubara

Pada hari kebangkitan Nasional di tahun 2015 Indonesia memperlihatkan pada dunia ada 40an kapal illegal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Sebuah pengalaman nyata memperlihatkan bahwa ke depan Indonesia akan bertekad untuk mengamankan wilayah perairannya dari illegal apapun juga. Meski harus diakui, apa yang dilakukan itu barulah aksi yang sesungguhnya tergolong kecil, bila dikaitkan dengan besarnya jumlah illegal fishing yang menjarah kekayaan laut Nusantara yang jumlahnya lebih dari 7000 kapal. Tetapi dengan hal itu setidaknya Indonesia telah berani mencanangkan dan bertekad secara sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat UU nya untuk melindungi segenap bangsa di seluruh wilayah tumpah darahnya.
Sejatinya UU telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara yang berada di pertemuan dua samudra (Hindia dan Fasifik) dan dua benua ( Asia dan Australia). Strategi pertahanan NKRI minimal, harus mampu memperhatikan realita geografi; bahwa (i) wilayah negeri ini terdiri dari rangkaian pulau besar dan kecil, dengan luas perairan 5 juta km², termasuk ZEEI serta daratan 2 juta km² (ii) ada tiga perbatasan darat, dengan seluruh rangkaian pulau dan kepulauan negeri yang terbuka dan berbatasan dengan sepuluh negara yang memiliki FIRE POWER yang berbeda beda, (iii) negeri dengan kewajiban menyiapkan 3 ALKI bagi dunia. Strategi pertahanan NKRI haruslah strategi pertahanan yang mampu manangkal, menindak dan memulihkan.
Kini kita sadar bahwa TNI AL kita harus kuat. Tetapi bagaimana menjadikan AL kuat kalau keadaan ekonomi nasionalnya masih defisit? Di satu sisi kita memang harus sadar bahwa negara kita itu penuh hutang, dan pertahanan negara kita itu hanya dilakukan dengan alut sista bekas dan dengan tentara yang digaji ala kadarnya. Kalau kita bisa “nyadar” dan mau menyadari sebagai bangsa, barulah kita sadar alangkah “lembeknya” negeri ini yang masih memberi pengampunan bagi para koruptor yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Tetapi itu semua bukan salah mereka, sebab selama ini UU memang tidak ditegakkan. Kalaupun ia ia hanya tajam ke bawah tetapi sangat tumpul ke atas.

Sudah Waktunya Menyelesaikan Penegasan Batas

Kalau kita mau menyederhanakan masalah perbatasan, maka sejatinya masalah perbatasan dari dahulu hingga sekarang sepertinya masih terjebak pada tiga masalah utama. Pertama Batas itu sendiri yang hingga kini masih belum selesai ditegaskan. Kedua keterisolasian dan keterlantaran wilayah perbatasannya dan ketiga Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang mengelolanya. Mari kita mulai dari perbatasanya sendiri. Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan 10 negara tetangga (India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste). Boleh dikatakan terkait perbatasan Laut belum ada satu perbatasan pun yang sudah seleai, dan sekitar 70 persen diantaranya masih jauh dari kesepakatan.
Perbatasan Darat juga sama, Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Papua New Guinea (Papua Nugini) dan Timor Leste. Panjang perbatasan itu sendiri ada ± 3200 km; 2004 km berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan masih mempunyai 10 Outstanding Boundary Problems (OBP) artinya kedua negara belum sepakat di sepuluh area/lokasia tersebut. Sementara dengan Papua Nugini dari sepanjang 820 km perbatasan boleh dikatakan sudah disepakati, kecuali di area Warasmol, area milik Indonesia tetapi ditempati dan diadministrasikan serta dikelola oleh Papua Nugini. Dengan Timor Leste ada sepanjang 300 an Km masih ada dua lokasi lagi yang masih belum di sepakati.
Dalam berbagai analisa, dan dari fakta yang ada maka sesungguhnya masalah yang paling memungkinkan akan jadi sumber konflik di masa datang, maka salah satunya adalah yang berasal dari sengketa perbatasan ini. Dari data di berbagai negara dan khususnya di Asia ternyata persoalan batas adalah persoalan yang semua negara mempunyainya. Kita bisa sebut mana saja. Laut Tiongkok Selatan di sana ada enam negara yang saling klaim yakni: Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Brunai, Malaysia dan Filipina.Begitu juga antara India dan Pakistan antara India dan Tiongkok; antara Thailand dengan Kamboja, Tiongkok dengan Jepang dll dll. Persoalan batas adalah permasalahan yang menguras emosi para warganya, tetapi anehnya tidak banyak negara yang peduli dengan Tim Penegasan Perbatasannya.

Organisasi Penegasan Perbatasan Indonesia

Habis masa konfrontasi dengan Malaysia, maka pada tahun 1972 kedua negara sepakat untuk menegaskan kembali perbatasan yang sudah ditetapkan oleh Belanda dan Inggeris pada rentang waktu 1891-1928. Kedua negara menanda tangani dokumen pengaturan bidang Keamanan di daerah perbatasan 6 April 1972 (Security Arrengement SA 1972) di Kuala Lumpur. Maka lahirlah panitia umum perbatasan yang disebut GBC MALINDO (General Border Committee Malaysia – Indonesia). GBC Malindo merupakan badan tertinggi dibidang kerjasama KEAMANAN DIPERBATASAN darat, laut dan udara dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Besarnya organisasi ini secara tidak terasa seolah membuat Badan Penegasan Batasnya sendiri tidak dikenal. Termasuk oleh para petinggi GBC itu sendiri.

organisasi batas
Saking tidak dikenalnya organisasi penegasan batas itu, maka sering terjadi kalau GBC melaksanakan Rapat malah Tim Penegasan Batas itu tidak diundang, hal seperti ini sering terjadi terutama pada tahun-tahun awal reformasi. Maka setelah dikomunikasikan ke sana dan ke sini barulah diberi slot khusus langsung dari Ketua GBC ke Ketua Nasional Joint Border Committe (Sekjen Kemdagri) kemudian ke Ketua Teknis Nasional Joint Border Committe dan posisi yang terahir ini di setarakan dengan SOSEK-SAR-OPERASI-dan LATIHAN dan di organisasi itu tidak ada yang terkait batas lautnya. Karena organisasi yang menangani perbatasan Laut itu lain lagi.
Kedua organisasi ini ( batas laut dan darat) sepertinya sangat tidak bersahabat, jadi kalau yang menangani batas laut mengadakan rapat maka batas darat tidak diikutkan dan begitu sebaliknya. Begitu juga untuk memperoleh informasinya, pada zaman penulis dahulu susahnya bukan main. Waktu itu sudah sering kita kemukakan bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi NKRI. Tetapi jawabannya selalu sama bahwa dua hal batas itu ( darat dan laut ) memang beda, mereka sebut dua rezim yang berbeda. Penanganan batas laut ini diketuai oleh Kemlu.
Padahal berkaca dari pengalaman kita, lepasnya sipadan dan Ligitan salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia mau menentukan batas pulaunya, tanpa mengaitkannya dengan perbatasan darat. Tim Indonesia (khususnya Laut ) itu tidak pernah mengkaitkannya dengan batas darat yang ada di pulau Sebatik, dan jelas Malaysia tidak mau. Mereka seolah tidak pernah mengkaitkan kenapa batas darat di Sebatik itu tidak pernah diselesaikan oleh pihak Malaysia, tapi tiba-tiba mau menetapkan kepemilikan batas pulau Sipadan-Ligitan. Sampai suatu hari Tim Penegasan batas laut kita itu mau merundingkan batas laut Indonesia dengan Timor Leste. Timor Leste secara tegas mengatakan tidak akan bersedia menentukan batas lautnya sebelum batas darat selesai. Tapi sekali lagi Tim Batas Laut dan Darat kita sama sekali jauh dari sinergi. Padahal juru rundingnya itu ya sama-sama dari Kemlu.
Yang sangat dihawatirkan adalah kalau Tim Penegasan Batas Laut kita mau merundingkan masalah Ambalat dengan Malaysia, pesan kita hanya satu. Jangan mau melayani penegasan batas laut, kalau batas daratnya belum selesai. Tetapi berkaca pada pengalaman, yang sering kita lihat itu adalah tidak adanya awarenes terkait hal seperti ini. Yang menonjol itu Tim Batas Laut kita seolah sangat memahami tugasnya dan sangat yakin, sehingga tidak peka atas saran dari kiri dan kanan. Tapi terus terang itu di zaman penulis dahulu, semoga sekarang sudah berbeda dan sudah lebih peka.
Kalau kita sedikit kritis sebenarnya persoalan teknis penegasan batas itu ketrampilan teknis nya ada di Direktorat Topografi Angkatan Darat, Dinas Hydro Oceonografi Angkatan Laut, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional. Tetapi selama ini yang terlibat langsung adalah BIG, Topografi AD dan Hydrografi AL dengan anggarannya ada di Kemdagri. Sampai tahun 2012 an penanggaran terkait kerja Tim Penegasan Batas ini tidak pernah bisa terkomunikasikan degan baik kepada para pihak, khususnya dengan Departemen Keuangan. Akibatnya setiap tahun selalu runyam, anggaran umumnya ikut pola di Kemdagri yakni dalam bentuk PERJALANAN DINAS; sementara penegasan batas memerlukan Heli dengan sewa yang persatu jamnya bisa 15-20 juta. Anda bisa bayangkan bagaimana mempertanggung jawabkan keuangannya kalau dihitung lewat biaya perjalanan dinas? Untuk sewa satu jam Heli saja setara dengan perjalanan dinas sebanyak 100 orang dalam dua minggu? Lha kalau pemakaian Helinya 20-30 jam? Pendek kata kelihatannya sangat konyol lah. Tapi anehnya hal iu terus saja berulang dan berulang. Dengan cara kerja dan pengorganisasian seperti itu? Apakah bisa mengharapkan selesainya penegasan batas dalam waktu yang pantas? Semoga sekarang sudah berubah, kalau belum ya harus di luruskan dan dikomunikasikan lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *