Wilayah Perbatasan Pembangunan Serambi Depan Bangsa

oleh harmen batubara

Pada awal bulan April 2011, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal HA Helmy Faisal Zaini mengatakan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.  Ha itu dikemukakannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Tertinggal dan Terluar di Atambua.

Dikatakan, daerah perbatasan mendapat prioritas untuk dibangun karena merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indomnesia (NKRI), sehingga menjadi prioritas ke-10 yang perlu dengan Negara tetangga. Serta daerah perbatasan juga merupakan prioritas pemerintah ke 10 yang perlu dibangun secepatnya.

Itulah sebabnya, Kementerikan PDT pada berbagai kesempatan selalu memperjuangkan pembangunan demi kemajuan di daerah perbatasan, di mana hasilnya kini mulai dirasakan masyarakat masyarakat perbatasan yang tertinggal dan terluar. Untuk itu, pihaknya juga terus melakukan berbagai terobosan dalam kebijakan terutama  dalam pendanaan. Baik dalam bentuk  DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Infratruktur Daerah (DID) dan Dana Adhock.

Dijelaskan, selain terus memperjuangkan keseimbangan anggaran, pihaknya juga melakukan sejumlah program, antara lain bedah desa dengan mendorong tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan mendorong sinergitas program antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota. Ke depan pihaknya akan terus mengucurkan dana bagi daerah perbatasan tertinggal dan terluar, dengan harapan dengan daera terus melakukan upaya sinkronisasi program.

Sementara Deputi Pengelolaan Infratruktur Kawasan Perbatasan Bambang Istiono mengatakan, masih 20 kabupaten di NTT yang berkategori tertinggal. Sehingga, akan diupayakan penyelesaikan perbatasan antar Negara, infraktruktur maupun lainnya.  Khsusus untuk daerah tertinggal akan diintervensi dengan anggaran yang cukup, agar secepatnya maju.  Sehingga diharapkan program pemerintah Kabupaten Belu, sinkron dengan RPJMN maupun RPJPN yang anggarannya cukup besar. [ Suara Pembaruan12/4/2011/YOS/ 120]

Tetapi memang begitulah dinamikanya, para pimpinan kita itu sesungguhnya selalu mengajak dan mencoba mengemukakan bahwa wilayah perbatasan itu sebagai serambi depan bangsa yang perlu untuk dikembangkan dan di bangun. Hal seperti itu juga dilakukan oleh presiden SBY saat memulai 100 hari pemerintahannya, beliau kala itu  bilang bahwa negara akan membangun wilayah perbatasan.  Seperti biasa, semuanya jadi gegap gempita. Boleh dikatakan hampir semua lini kementerian yang terkait dengan perbatasan, semuanya menjelaskan bagaimana pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan. Boleh dikatakan semua jajaran pula lalu melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan.

Tentu saja yang jadi kaget adalah Pemda wilayah perbatasan. Mereka semua mendapatkan kunjungan begitu intens. Ya yang namanya daerah yang dikunjungi oleh pemerintah Pusat, maka semua mereka jadi repot luar biasa. Bahkan warga juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin semua para pejabat itu datang berkunjung, padahal semuanya hanya sekedar memberikan janji-janji. Tidak lebih. Mereka bilang hanya “Malaikat saja” yang belum datang berkunjung secara resmi ke wilayah perbatasan tetapi sungguh dan tidak mengada ada..hasilnya sama sekali tidak ada.

Begitu pulalah yang terjadi takkala presiden SBY pada ahkir bulan Mei 2011 melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, suara pembaruan kemudian menuliskannya seperti ini: Kunjungan Presiden SBY ke Pontianak  pada  akhir Mei lalu, terkesan kurang membawa berdampak terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Dikatakan demikian karena berbagai program yang disampaikan terkesan kurang menyentuh secara langsung daerah perbatasan khususnya Kecamatan Badau.  Hal itu dikatakan  Darminaus (45) salah seorang warga Kecamatan Badau Kabupaten Kapuashulu yang berbatasan langsung dengan Lubuk Antu di Sarawak Malaysia kepada SP di Pontianak Jumat (3/6).

Ia mengatakan, kunjungan Presiden ke Pontianak sebenarnya sangat baik dan sangat dinantikan masyarakat Kalbar. Karena  masyarakat mengharapkan kunjungan Presiden itu akan membawa dampak secara khusus ke wilayah perbatasan . Namun selama dua hari di Kota Pontianak, Presiden tidak sedikitpun menyinggung soal pembukaan Pos Lintas Batas (PLB) Badau yang sudah selesai dibangun beberapa tahun yang lalu. Padahal PLB itu sangat penting karena letak dan nilainya juga sangat strategis.

Selain itu, infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Kaupaten Kapuashulu dengan Kecamatan Badau yang panjangnya mencapai sekitar 110 Km lebih, juga tidak mendapat perhatian. Sebenarnya jika Presiden SBY mempertanyakan atau menyinggung soal PLB Badau, maka sudah barang tentu imfrastruktur jalan dan jembatan dari kota Kabupaten Kapuashulu ke Badau akan membawa dampak. Artinya jalan itu akan dibangun untuk mendukung aktifitas PLB Badau.

Dikatakan demikian karena jika PLB di resmikan tetapi jalan tidak dibangun maka PLB itu akan mubazir karena tida banyak orang yang melintas. Jadi dengan peresmian PLB, maka jalan yang menghubungkan Kapuashulu dengan Badau akan di bangun. Namun hingga kunjungan Presiden SBY berakhir dan kembali ke Jakarta hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap kondisi PLB Badau.

Padahal masyarakat sangat mengharapkan kunjungan Presiden SBY ke Kalbar akan terjadi perubahan khususnya di Kecamatan Badau. Artinya ada komitmen dari SBY  tentang waktu peresmian PLB Badau. Sebab seperti sekarang ini tidak ada kejelasan kapan peresmian penggunaan PLB Badau dilaksanakan. Pihaknya sangat mengarapkan agar pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Badau.

Dikatakan demikian karena PLB Badau sudah dibangun dan diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak Malaysia sehingga peresmian dapat segera dilakukan. Hal ini penting karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Badau. Selain itu,  jika tidak segera di resmikan maka diperlukan biaya operasi yang cukup besar yaitu untuk perawatan gudang dan kantor.[146] 

Duduk Persoalan

Terus terang sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya untuk pembangunan di wilayah perbatasan. Tetapi harus diakui, yang paling menonjol itu baru pada kepentingan “politik” itu sendiri. Artinya kalau media lagi mengambil topik perbatasan maka semua orang ikut berbicara terkait perbatasan. Tetapi pada kenyataannya tetaplah bahwa yang terjadi saat ini pembangunan itu barulah pada sebatas slogan, dan untuk tetap memberikan semangat,  pada kenyataannya dana untuk pembangunan di wilayah perbatasan itu sendiri, boleh dikatakan tidak ada yang berubah secara signifikan. Uang untuk perbatasan itu polanya masih sama dan besarnya juga sama, hanya “pemegangnya” saja yang berubah dan semua itu baru bisa membawa para pimpinan wilayah perbatasan itu sampai ke perbatasan. Jadi yang kita lihat dari dahulu badan-badan yang terkait pembangunan wilayah perbatasan itu masih begitu-begitu saja. Mereka mengajak media dan mintak agar media memberitakan tentang wilayah perbatasan; mereka seminar di wilayah perbatasan dengan segala hiruk pikuknya. Setelah itu ya semua kembali lagi seperti biasa. Warga yang kebetulan berada di wilayah perbatasan juga tidak merasakan perubahan apa-apa. Kini sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tetapi kalau saya tanya jajaran mereka yang ada di pemda wilayah perbatasan, jawabannya juga sama. Belum ada yang berubah di wilayah perbatasan. Masih sama pak  yang berubah itu baru “juragannya” dan tentu gayanya juga. Yah apa boleh buat …kita harus tetap sabar.

Related Blogs