Work

Wilayah Perbatasan Papua, Potensi Yang Terabaikan

Oleh harmen batubara

Perekonomian  Provinsi  selama ini masih tergantung kepada sumber  daya  alam  berupa produk mentah tambang  migas  dan  non  migas.  Hasil  dari  kegiatan  ekonomi  di  sektor pertambangan  inilah selama ini yang menopang dan memberikan  sumbangan  nilai  tambah  bagi  perekonomian  Provinsi  Papua.  Sektor  pertambangan konsentrat  tembaga memberikan  sumbangan  yang  sangat  dominan  terhadap perkembangan perekonomian  Provinsi  Papua.  Sehingga peningkatan maupun penurunan  laju pertumbuhan pada sektor konsentrat  tembaga  ini akan sangat berpengaruh terhadap arah pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua.

Sejak  tahun  2008,  Perkembangan  Ekonomi  Tahunan   Provinsi  Papua mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan,  dari  -0,78%  pada  2008 meningkat  menjadi  20,34%  pada  tahun  2009.  Sumbangan  terbesar  dalam peningkatan  perkembangan  ekonomi  di  Provinsi  Papua  ini  adalah  sektor pertambangan dan penggalian  (14,23%). Sementara pada 2  triwulan pertama pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, sehingga  Perkembangan  Ekonomi  pada  tahun  2010,  sampai  pada  triwulan kedua  tumbuh  negatif  (kontraksi)  dan  laju  tumbuh  lebih  rendah  (lambat) dibandingkan  periode  triwulan  sebelumnya,  yaitu  (-15,69%)  pada  triwulan pertama, dan semakin menurun menjadi (-22,42%).

Terisolir, Terlantar dan Minim Infrastruktur

Wilayah Papua diwarna oleh Kawasan Terisolir,  karakteristik  geografis  yang  beraneka  ragam,  terdiri dari  dataran  rendah,  rawa-rawa,  pesisir,  dan  pegunungan.  Kawasan Pegunungan Tengah merupakan daerah terisolir, karena secara umum hampir sebagian besar wilayah ini belum memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya  pembangunan,  yang  menyebabkan  terkendalanya  kinerja  sektor pengembangan infrastruktur dasar, sektor transportasi, sektor pendidikan, dan sektor  kesehatan;  yang  menyebabkan  rendahnya  pengembangan  ekonomi kerakyatan,  serta  masih  tingginya  tingkat  kemiskinan.

Ada  pun  kabupaten-kabupaten  yang  berada  di  kawasan  pegunungan  tengah  yang  dikategorikan sebagai  wilayah  terisolir  diantaranya:  Kabupaten Jayawijaya,  Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Pegunungan  Bintang,  Kabupaten Puncak,  Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Memberamo, Kabupaten Memberamo  Tengah,  Kabupaten Tolikara,  Kabupaten Puncak  Jaya, dan Kabupaten Yahukimo.

Kabupaten-kabupaten  ini umumnya mempunyai kondisi  topografi maupun  geografi  yang  berbukit  terjal,  gunung-gunung   serta  lembah  yang curam,  juga  dataran  ngarai  yang  sulit  ditembus  melalui  transportasi  darat, sehingga masih sangat mengandalkan tranportasi udara.

Adapun  kawasan  perdesaan,  melingkupi Kabupaten  Keerom,  Kabupaten Jayapura,  Kabupaten  Sarmi,  Kabupaten Waropen,  Kabupaten Nabire,  Kabupaten Merauke,  Kabupaten  Boven Digoel,  Kabupaten  Asmat, Kabupaten  Mappi,  Kabupaten  Mimika,  Kabupaten Biak,  Kabupaten  Supiori,  Kabupaten Kep.  Yapen,  Kabupaten  Mamberamo  Raya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai.

Kawasan Strategis Pembangunan Kawasan  strategis  adalah pembangunan  yang difokuskan pada lokasi  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  (backward  linkages)  dan sumber  daya  manusia  terampil,  yang  didukung  infrastruktur  wilayah  yang mendukung investasi yang berbasis potensi ekonomi lokal dan membuka pasar domestik  dan  internasional  (forward  linkages).  Kawasan  strategis  di  Provinsi Papua  adalah:  Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika,  Kabupaten      Merauke   dan  Kabupaten   Biak.  Sayangnya kawasan strategis ini pun sebenarnya jadi lumpuh karena hanya bisa dihungkan oleh transportasi udara. Akibatnya biaya ekonomi jadi tinggi, perkembangan ekonomi jadi tidak ekonomis dan itulah sesungguhnya yang membuat Papua menjadi serba terbelakang.

Wilayah Perbatasan Papua

Wilayah  Papua  memiliki  kawasan  perbatasan,  baik  berupa  perbatasan  laut  maupun perbatasan darat. Di sepanjang perbatasan telah di bangun Pos-pos pertahanan TNI. Secara terbatas pembangunan Pos-pos perbatasan terus dilakukan. Akan tetapi dihadpkan dengan tidak adanya atau terbatasanya sarana jalan darat di sepanjang perbatasan, menyebabkan keberadaan Pos-pos ini kurang optimal. Keberadaan pos-pos ini boleh dikatakan masih bagian dari persoalan daripada solusi permasalahan, terutama bila dikaitkan dengan mobilitas dan daya gerak kemampuan Pos-pos ini dengan permasalahan di sekitarnya. Pembangunan  pos  pengamanan  perbatasan  belum  secara  signifikan mampu memperpendek jarak antara satu pos dengan pos yang lainnya, karena sifatnya yang masih tradisional, tanpa didukung oleh teknologi yang memadai baik dari sisi komunikasi, dan transportasi. Secara harpiah keberadaan pos –pos ini belum merupakan bagian dari solusi masalah, tetapi justeru sebaliknya masih bagian dari masalah, termasuk diantaranya untuk kepentingan pendropan atau penarikan personil dan logistiknya.

Di kawasan perbatasan papua  selama  ini terjadi  migrasi  penduduk  secara  tradisional  berkaitan  dengan  ikatan  kekerabatan  yang sudah  lama  terjalin. Kondisi  tersebut sebenarnya dapat didaya gunakan untuk membuat wilayah di perbatasan jadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satu buktinya adalah dengan keberadaan Pasar Tradisional Skow di pintu perbatasan RI-PNG di Wutung. Pasar ini perlu didesain agar warga Papua, bisa tampil dan berperan meski itu masih dengan pola “Ali-Baba” di tahun 60an.

Terlebih lagi  kalau wilayah disepanjang perbatasan dikem bangkan kebun karet, kebun coklat atau kebun sagu rakyat. Upaya untuk menumbuh kembangkan semangat bertani di tengah warga perbatasan belum tersentuh sama sekali. Kalau saja potensi territorial pasukan perbatasan, BNPP beserta K/L terkait bisa diarahkan untuk menumbuhkan perkebunan rakyat di perbatasan, serta pembuatan sarana jalan parallel perbatasan tentu akan bisa memberikan peluang pertumbuhan ekonomi di perbatasan.

Provinsi Papua mempunyai wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea (PNG) sepanjang 820 km, mulai dari Tugu MM1 ( Monument Meredian) di desa Skow, lurus ke selatan sampai Sungai Fly, mengikuti Thalweg Sungai Fly sampai di MM10, dan seterusnya sampai MM14  di muara sungai Bensbach pantai selatan Merauke Papua. Secara makro sepanjang perbatasan, terdapat terdapat lima daerah kabupaten dan satu kota; yaitu Kota Jayapura; dan empat kabupaten (Kab), yang terdiri dari Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digul,  dan Merauke. Wilayah sepanjang perbatasan dimaksud,  memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan pertahanan yang bila direncanakan dengan baik tentu akan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya. Namun demikian, selama ini belum pernah dibuat sebuah kebijakan yang komprehensif mengenai bagaimana mengelola sumberdaya yang ada di perbatasan Papua, termasuk upaya menghubungkan jalan disepanjang perbatasan mulai dari Jayapura-Keroom-Pegugungan Bintang-Boven Digul dan Merauke termasuk dalam kaitannya dengan kepentingan pertahanan.

Jalan yang menghubungkan empat kabupaten perbatasan dengan jaya pura maupun kabupaten di pegunungan tengah seperti Timika dan sekitarnya dapat dilakukan jika didorong dengan kebersamaan. Untuk wilayah perbatasannya-jalan dari Jayapura ke Waris –terus ke Obrup sudah ada. Yang belum tersambung adalah dari Obrup – ke- Oksibil-dan Oksibil ke Waropko-yang belum tersambung;sementara dari Oksibil ke Mindiptana-Tanah Merah-Asiki-Muting-Bupul-Sota dan sterusnya ke Merauke sudah tersambung. Kemudian untuk menghidupkan perekonomian Papua, maka perlu disambungkan jalan dari Jayapura-Mimika (Timika)-dan Timika-Oksibil di perbatasan. Kalau jalan ini tersambung, maka kehidupan perekonomian di wilayah perbatasan dan sekitarnya akan tumbuh dengan proporsional dan sehat.

Selama ini yang belum muncul jadi upaya untuk pembangunan wilayah perbatasan di Papua adalah belum adanya usaha untuk menumbuh kembangkan semangat bertani di tengah warga perbatasan. Kalau saja potensi territorial pasukan perbatasan, BNPP beserta K/L terkait bisa diarahkan untuk menumbuhkan perkebunan rakyat di perbatasan, serta pembuatan sarana jalan parallel perbatasan tentu akan bisa memberikan peluang pertumbuhan ekonomi di perbatasan.

Percepatan Pembangunan Papua

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) yang merupakan keberlanjutan  dari  Inpres  5/2007  tentang  Percepatan  Pembangunan  di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, adalah:

  • Meningkatnya  ketahanan  pangan  lokal  melalui  optimalisasi  potensi bahan pangan lokal.
  • Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam.
  • Terbangunnya  infrastruktur  dasar  pembangunan  terutama  yang membuka  keterisolasian  wilayah  melalui  peningkatan  aksesibilitas transportasi  dan  informasi  serta  layanan  dasar  (pendidikan,kesehatan, pemukiman, air bersih,ketenagalistrikan,   telekomunikasi)  di  kawasan terisolir.
  • Terjangkaunya  pendidikan  yang  bermutu  dan  relevan  di  kawasan terisolir.
  • Meningkatnya derajat kesehatan dan  status  gizi masyarakat di kawasan terisolir.
  • Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui peningkatan investasi.
  • Terwujudnya  kebijakan  yang  berpihak  kepada  penduduk  asli  Papua, golongan  ekonomi kecil dan menengah,  serta menuju kesetaraan dalam proses pembangunan di kawasan terisolir.
  • Meningkatnya  keamanan  dan  ketertiban  serta  penegakkan  supremasi hukum di kawasan terisolir.
  • Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui  peningkatan   investasi di kawasan terisolir.

Apa yang ada tertera dalam semangat percepatan pembangunan Papua, masih merupakan jawaban teoritis atas persoalan yang ada. Sesungguhnya yang diharapkan adalah adanya upaya yang sungguh-sungguh dari para pihak agar pembangunan di Papua harus berbasis pada kebutuhan spesifik warga Papua. Dalam pendidikan misalnya mereka membutuhkan pendidikan berpola asrama, dimana para siswa, guru diberikan sarana asrama, perumahan guru yang dilengkapi dengan poliklinik puskesmas yang baik. Di wilayah ini pendidikan, kesehatan harus diberikan secara gratis serta dilengkapi dengan sarana berolah raga-khususnya lapangan sepak bola, berkesenian dan ketrampilan etnis budaya yang menarik.

Infrastruktur dibangun berbarengan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, baik lewat pertanian, perkebunan dan perdagangan. Pemberdayaan ekonomi rakyat ini harus dikemas, dan disesuaikan dengan kemampuan warga dan memberi mereka sarana, ketrampilan, dan bimbingan yang pada ahirnya bisa memberikan bekal bagi kemandirian mereka berusaha baik di sector pertanian, perkebunan maupun perikanan. Suatu program yang memang di desain khusus untuk warga. Hanya saja program seperti ini belum terlihat idenya, yang ada justeru pola-pola seperti yang sudah ada di derah Indonesia lainnya. Padahal sama sekali tidak cocok untuk wilayah ini.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge