Blog

Wilayah Perbatasan, Metode Kartometrik Solusi Bagi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah

Oleh : Harmen Batubara[1] Sumaryo Joyosumarto[2] Lulus Hidayatno[3]

Kita seolah sudah terbiasa dengan berbagai hal terkait banyaknya perselisihan batas daerah, padahal perselisihan itu telah banyak menghabiskan waktu, dana dan peluang untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Sebagai contoh sengketa batas antara Kabupaten Musirawas dengan Musi Banyuasin yang dipicu oleh rebutan SDA di gassubhan 4, antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri dalam hal memperebutkan kawah Gunung Kelud dan sengketa batas wilayah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait kepemilikan Pulau Berhala.

Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun 1999, jumlah daerah otonom bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34  kota (Kemendagri, 2010). Saat ini batas antar daerah yang ada berjumlah 946 segmen dan baru 14% yang telah ditegaskan melalui Permendagri, selebihnya (86%) masih belum ditegaskan dilapangan dengan bebagai alasan (Subowo,2012). Dari fenomena batas wilayah yang akhir-akhir ini muncul, Pertanyaannya adakah Solusi yang ampuh bagi penyelesaian perselisihan Batas ini?

Batas Wilayah Daerah Anda Bermasalah???

Kalau perbatasan Wilayah Daerah Anda Bermasalah, dan anda belum punya Ahli TimP3Bterkait penegasan Batas? Maka jangan Sungkan hubungi kami di www.wilayahperbatasan.com kami bisa menghadirkan wilayah perbatasan anda di ruang rapat dalam tampilan tiga dimensi ; kami dapat memperlihatkan wilayah batas anda secara jelas; bahkan kalau anda mau sampai pada ketelitian  60 cm. Jadi anda bisa lihat Tugu Batas anda diatas Peta secara live.

Secara Teknis batas mudah di selesaikan, tetapi secara politis itu memerlukan keakuratan yang jelas dan anda perlu mengetahui secara teknis permasalahan batas daerah anda-sebelum anda berunding. Tim Kami adalah ahli perbatasan yang bekerja untuk Kemdagri-BIG. Kami adalah bagian penggagas Permendagri No 1 Tahun 2006 dan Permendagri No.76 Tahun 2012.

Hubungi kami lewat email:harmenbatubara@gmail.com atau harmenbatubara@ymail.com-Kami percaya andapun sudah lama mengenal kami.

Didalam Undang-undang Pembentukan Daerah (UUPD) secara jelas telah dilakukan tahap memilih batas yang jelas dengan dicantumkannya ayat-ayat yang menentukan cakupan batas disebelah utara, timur, selatan dan barat. Namun pilihan yang telah dilakukan pada umumnya tidak diikuti dengan pendefinisian titik dan garis batas yang tegas di dalam peta lampiran UUPD. Peta lampiran UUPD adalah peta yang bersifat legal, artinya apa yang digambarkan pada peta tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Oleh sebab itu pembuatan peta lampiran UUPD seharusnya dilakukan secara cermat dan benar sesuai kaidah kartografis yang baku. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan sengketa posisional antar daerah yang berbatasan (Adler,1995).

Permasalahan yang ditemukan, banyak peta batas wilayah pada UUPD yang tidak memenuhi syarat teknis kartografis bila digunakan sebagai dasar dalam penegasan batas daerah. Persyaratan teknis tersebut meliputi : adanya skala, datum geodetik, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Penelitian yang telah dilakukan terhadap peta batas wilayah pada UUPD periode 1990-2003, 68 % tidak mencantumkan skala. Tidak adanya  skala maka peta batas wilayah tersebut tidak dapat digunakan untuk analisis spasial seperti mengukur panjang segmen batas atau luas wilayah.

Dalam Permendagri No.1 tahun 2006, penegasan batas daerah dititikberatkan pada upayamewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Oleh sebab itu Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,  dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kurang mendukung dalam proses percepatan penegasan batas daerah, sehingga kemudian pada bulan Desember 2012 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan mengganti Permendari No.1 tahun 2006  dengan Permendagri  yang baru yaitu Permendagri No.76 tahun 2012.

Salah satu perubahan yang mendasar pada Permendagri No.76 tahun 2012 adalah bahwa penegasan batas daerah untuk penentuan koordinat titik-titik batas tidak harus selalu dilakukan dengan metode survei lapangan, namun dapat ditentukan secara kartometrik di atas peta dasar. Dalam Permendagri No. 76 tahun 2012, disebutkan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Metode kartometrik ini diharapakan dapat mengurangi kegiatan survei lapangan yang biasanya memerlukan dana yang besar dan waktu yang relatif lama pada kondisi medan yang sulit dijangkau.

Metode Kartometrik

Mengacu kepada Permendagri No.76 tahun 2012, metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap. Dari pengertian ini, untuk penelusuran dan penarikan garis batas serta pengukuran dan perhitungan posisi (koordinat), jarak serta luas cakupan wilayah, terlebih dahulu harus disiapkan peta kerja. Peta kerja ini dibuat menggunakan peta dasar (peta RBI) sebagai acuan dan peta-peta atau  informasi geospasial lain seperti citra satelit sebagai pendukung.

Penyiapan dokumen terdiri atas dokumen yang bersifat yuridis  dan dokumen teknis. Dokumen yuridis  meliputi  peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Dokumen teknis  meliputi peta dasar (peta RBI)  dan informasi geospasial lainnya (citra satelit, peta tematik) yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta kerja yang akan digunakan untuk pelacakan batas.

Pekerjaan awal yang sangat penting dalam penegasan batas daerah secara kartometrik adalah menyiapkan dan membuat peta kerja  yang akan digunakan dalam pelacakan  untuk mencapai kesepakatan batas antara daerah yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan koordinat titik-titik batas. Dalam hal peta dasar maka perlu tersedia peta dasar yang memadai baik dari aspek skala maupun ketelitian dan kebenaran informasi yang terkandung di dalam peta dasar tersebut.

Pekerjaan pelacakan meliputi memilih letak  dan mendefinisikan titil-titik dan garis batas. Memilih letak titik dan garis batas biasanya merupakan kompromi antara pertimbangan geografis dengan kepentingan politik. Tahap memilih letak ini biasanya merupakan fase yang sangat kritis untuk mencapai kesepakatan letak titik dan garis batas. Sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan suatu proses yang sebagian besar bersifat  teknis (kartometris). Proses ini terdiri atas penentuan posisi (koordinat) titik-titik batas secara teliti dan kemudian mendefinisikannya yaitu menarik garis yang menghubungkan titik-titik batas tersebut di atas peta serta menguraikannya dalam bentuk narasi di dalam perjanjian (Jones, 1945).

Karena kegiatan boundary making pada dasarnya kegiatan yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek hukum dan aspek teknis survei pemetaan, maka pada setiap tahapan diperlukan adanya suatu berita acara yang mencatat semua hasil kesepakatan yang dilakukan pada setiap tahapan.

Pilot Proyek Penegasan Batas Daerah Secara Kartometrik

Pada tahun anggaran 2013, Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG melakukan pilot proyek kegiatan penegasan batas daerah secara kartometrik khususnya dalam tahap menyiapkan peta kerja untuk dasar pelacakan titik-titik dan garis batas. Lokasi pilot proyek adalah  batas daerah antar kabupaten/kota se provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi 23 segmen batas. Pelaksana kegiatan adalah PT Indah Unggul Bersama (PT IUB). Segmen batas antar daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Gambar.

Tahapan pekerjaan

Tahapan pekerjaan pada kegiatan pilot proyek ini meliputi: a. pembuatan peta koridor batas terkait 23 Segmen batas kabupaten/kota Kalimantan Tengah atau disebut juga pembuatan peta kerja, b. Pemodelan (2 dan 3 dimensi) Peta Kerja dan c. Analisis atau pelacakan batas terhadap 23 segemen batas antar kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Tengah  diatas peta kerja (metode kartometrik) dan d.  sosialisasi hasil pekerjaan kepada pihak terkait.

Pembuatan peta Segmen koridor batas

Pada proses ini terdapat tahapan pre-processing dan prosesing citranya sendiri, dengan langkah langah sebagai berikut; Loading image; Citra mentah (raw image) berupa format citra diproses secara digital geoprocessing (image processing), seperti, format bit (16 sd 32 bit), format data (Geotiff, BILL, BSQ dll). Kemudian di koreksi radiometrik citra, process untuk mengurangi efek kesalahan akibat radiometri, seperti haze atmosfer, kesalahan strip data image dll.

Kedudian dilakukan koreksi geometri citra yakni penyesuain sistem koordinat citra terhadap sistem koordinat nasional (WGS 84).  Metode yang dimaksud cukup dengan model image to map register, dengan peta RBI skala yang memadai sebagai master correction. Karena diperlukan juga untuk kontrol vertikal (ketinggian), diharapkan juga citra terkoreksi terhadap data ketinggian. Data ketinggian yang dimaksud cukup menggunakan data SRTM yang memadai. Sehingga output citra fiinal berupa citra yang terkoreksi baik secara horisontal maupun vertikal (Ortho Rectified Imagery).

Pada tahap Processing Citra, adalah prosesing pada citra yang sudah terkoreksi (ORI) dan itu dilakukan dengan tahapan lewat  Cropping image (ROI) sesuai lokasi kegiatan; Overlay data citra dan data kewilayahan; dan Analisis untuk updating segmen batas wilayah berbasis citra. Dalam tahapan pekerjaan prosesing Citra ini PT IUB menyediakan berbagai Software terkait prosesing yang diperlukan meliputi : Global Mapper 11, Argis 10.1, Google earth, Spectral Transformer Tools untuk Landsat-8 Imagery (GeoSage) dll.  Proses data citra didahului dengan melakukan Penggabungan (pembuatan Mosaik) peta RBI untuk seluruh liputan batas daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dengan penyusunan liputan peta sesuai dengan nomor Lembar peta (NLP) dibutuhkan atau sesuai corridor batas.

Tahapan berikutnya adalah melakukan buffering terhadap segmen koridor batas yang dibutuhkan. Proses buffering dilakukan dengan memanfaatkan software Argis. Proses ini dilakukan dengan mengikuti pemberian indeks segmen corridor batas sesuai kode wilayah sebagaimana yang diberikan oleh PPBW-BIG dan sekaligus akan menetapkan jumlah segmen koridor batas sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan. Dari proses buffering ini diperoleh sebanyak 23 segmen koridor batas ( sesuai Peta segmen koridor batas).

Untuk memperkaya atau memperlihatkan lebih jelas keadaan lapangan yang sebenarnya, maka dilakukan proses pemodelan baik dalam 2 ataupun 3 dimensi yang dilakukan dengan memanfaatkan Citra yang ada. Prosesing ini lebih sederhana karena berbagai data citra yang ada sudah dalam bentuk jadi (matang), dengan demikian prosesnya lebih sederhana dan lebih cepat.  Secara keseluruhan data segmen batas provinsi Kalimantan Tengah telah ter cakup  dengan baik diatas peta RBI, citra Landsat, Aster, Spot4, 5,rapid eye dan Alos.

Analisa segmen batas berbasiskan citra dan data kewilayahan

Setelah peta kerja termasuk pemodelan 2 dan 3 dimensi selesai dibuat, maka dilakukanlah proses analisis pelacakan garis batas. Pada kegiatan pelacakan ini dilakukan dua tahap kegiatan yaitu memilih letak titik dan garis batas dan mendefinisikan titik dan garis batas sesuai dengan data yang ada. Mendefiniskan titik dan letak garis batas disini adalah menentukan koordinat titik-titik batas,  menentukan panjang segmen batas serta menghitung luas cakupan wilayah. Peta kerja yang dibuat ditampilkan dalam bentuk peta model 3 dimensi (3D) sehingga sangat memudahkan untuk memilih letak titik dan garis batas dengan pertimbangan geografis. Pemilihan letak garis batas yang dilakukan, sebagian besar menggunakan pertimbangan geografis (fenomena bentang alam seperti punggung bukit dan sungai) dan garis indikatif batas kabupaten/kota yang tercantum pada peta RBI.

Sesuai dengan semangat analisis tersebut maka tahapan pada pekerjaan ini diawali dengan mencari informasi atau data terkait batas-batas Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini dari UU Pembentukan provinsi Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 13 kabupaten dan 1 kota. Dari 14 kabupaten/kota tersebut, 8 kabupaten dibentuk pada era otonomi daerah melalui Undang-undang No. 5 tahun 2002 tentang pembentukan daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan Timur.

Pada undang-undang ini terdapat lampiran peta batas administrasi wilayah kabupaten yang dibentuk, namun peta tersebut skalanya terlalu kecil  yang bervariasi dari 1: 1.000.000 s.d. 1: 2.000.000. Pada setiap peta tidak dicantumkan sistem koordinat dan tidak digambarkan unsur geografis, hanya digambarkan garis batas kabupaten yang dibentuk.

Secara teknis pemetaan, atau kondisi peta lampiran UU pembentukan daerah seperti ini tidak dapat digunakan untuk dasar penegasan batas  baik secara kartometrik maupun secara survei lapangan. Peta lapmpiran ini lebih tepat hanya digunakan untuk orientasi kedudukan letak kabupaten yang dibentuk terhadap kabupaten yang lain.

Lima kabupaten yang lain dibentuk pada era sebelum otonomi daerah yaitu melalui UU Darurat No. 3 tahun 1956 dan kota Palangkaraya  dibentuk  melalui UU No. 5 tahun 1965. Pada undang-undang  pembentukan daerah 6 kabupaten/kota ini tidak dilampiri peta batas administrasi  wilayah daerah yang dibentuk.

Dari UU Pembentukan daerah tersebut diatas secara teknis tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Karena itu kita juga mencari Peta lainnya, yakni peta penegasan batas yang tengah dilakukan oleh provinsi.  Peta tersebut adalah Peta penegasan batas daerah yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan SK Gubernur  sebanyak 15 segmen beserta koordinat titik –titk batas. Pada 15 segemen yang telah ditegaskan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah, tidak lagi dilakukan pemilihan titik batas. Letak titik batas menggunakan koordinat titik batas yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dan dilakukan pengeplotan letak garis batas pada segemen-segmen yang letak garis batasnya telah ditegaskan dalam SK Gubernur Kalimantan Tengah.

Batas lainnya yang kita jadikan pertimbangan adalah Indikasi Batas pada peta RBI skala 1 : 50.000, akan tetapi dari berbagai pengeplotan data batas indikatif tersebut, terlihat adanya ketidak sinkronan, dengan kata lain data batas indikatif tersebut tidak dapat dijadikan sebagai referensi.

Dari uji coba penggunaan peta kerja yang dihasilkan untuk melakukan pemilihan latak garis batas, dihasilkan tiga alternatif garis batas yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Tiga alternatif tersebut adalah: (1) letak garis batas versi batas indikatif pada peta RBI, (2) letak batas versi penegasan SK Gubernur Kalimantan Tengah pada 15 segemen, (3) letak titik dan garis batas versi metode kartometrik pilot proyek.

Sosialisasi

Sosialisasi hasil pembuatan peta kerja dan model penegasan batas daerah secara kartometrik disampaikan kepada pihak terkait di jajaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan workshop  dengan tema: Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/Kota . Workshop dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal  4 Oktober 2013 di Palangkaraya.

Sebagai penutup dari tulisan ini, disampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan pilot proyek telah dapat menghasilkan peta kerja. Pilot proyek penegasan batas daerah yang dilakukan pada dasarnya baru sampai pada tahap menyiapkan peta kerja yang akurat yang nantinya dapat digunakan untuk bahan perundingan para pihak yang berkepentingan terutama Tim Penegasan Batas Daerah  (TPBD) Pusat dan TPBD Provinsi dan  TPBD Kabupaten/kota  dalam melakukan pelacakan, pengukuran dan penentuan koordinat ttik batas, perhitungan panjang segmen garis batas serta perhitungan luas cakupan wilayah daerah.
  1. Pembuatan peta kerja memerlukan waktu 4 bulan, waktu yang relatif cepat untuk  jumlah  23 segmen batas yang meliputi 13 daerah kabupaten dan 1 kota.

REFERENSI

Anonim, 2007, Permendagri No.1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Departeman Dalam Negeri, Jakarta.

Anonim, 2012, Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.

Anonim, 2013, Kerangka Acuan Kerja Ajudikasi dan Pembuatan Peta Koridor Batas Kabupaten/Kota, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Cibinong.

Jones, S.,B., 1945, Boundary MakingA Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners , William S. Hein & Co.,Inc, Buffalo, New York.


[1]  PT Indah Unggul Bersama, Wilayahperbatasan.com

[2] Jurusan Geodesi FT-UGM

[3] Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG

2 Responses

Page 1 of 1
  1. author says:

    Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun 1999, jumlah daerah otonom bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010). Saat ini batas antar daerah yang ada berjumlah 946 segmen dan baru 14% yang telah ditegaskan melalui Permendagri, selebihnya (86%) masih belum ditegaskan dilapangan dengan bebagai alasan (Subowo,2012). Dari fenomena batas wilayah yang akhir-akhir ini muncul, Pertanyaannya adakah Solusi yang ampuh bagi penyelesaian perselisihan Batas ini?

  2. Qaisar says:

    Dolni ,skapani,mrasni,prostazi y idioti,jestoki uizibi!Sto za lajlivo opravdanie?Znachi dobrovolzite sa vi vinovni,ustroili sa vi kapan?V ada da gorite,decata vi da izmrat,zialoto vi seme chumata da gi ubie!Nima da se izviniavam za dumite si,zashtoto te sa otpraveni kam xora ,koito ne zaslujavat da jiveiat i da ostaviat pokolenie na tozi sviat!Kakvo stana,izplashix te li se,ne vi xaresva che zial sviat vidia che za nishto drugo ne vi biva,che ste prosto bokluzi,ubiizi,xora koito sa rodeni po pogreshka?Niamte li savest,niamate li strax ot vashiat Allah ?V sveshtenata vi kniga Korana ,kakto i v BIBLIATA se kazva da ne ubivame,no kakto vijdam vas ne vi puka za jivota !Mrazia vi,vnushavate mi otvrashtenie ,povrashta mi se ot vas!Kak shte obiasnite snimkite sas schupenata cheliust na kuchenzeto,tezi snimki na koito se vijdat trupovete na jivotni v nailonovi torbi i xvarleni na bokluka,mizeriata v koiato tezi bezzashtitni sashtestva jiveiat,manipulaziite ,koito ste izvarshvali bez obezboliavashti y prichiniavaiki neveroiatna bolka na kuchetata?Mrasnite kletki v koito sa prinudeni da jiveiat bednite sashtestva prilichat na konzlager Nima iskate da kajete, che che vsichki snimki i videota sa prosto fantastichni kolaji ili specialni efekti,za da vi obviniat v nechoveshko otnoshenie ?Shte vi kaja samo edno neshto:Nie zashtitnizite na jivotnite ,nie koito gi obichame ,Nie koito se borim za texnite prava ,Nie igraem po pravilata,nie ne sme vie ,nie ne se kriem,nie pokazvame istinata takava kakvato e! I SEGA SHTE VI OBESHTAIA NESHTO .AZ NE GOVORIA TURSKI,NO VI OBESHTAVAM CHE SHTE NAMERAI XORA ,KOITO GO GOVORIAT!Kalna vi se v jivota si,che shte zapochna da agitiram vsichki vashi sanarodnizi,xorata jiveeshti v Istanbul,da ne glasuvat ,na izborite koito nablijavat,za vas,za xorata ot obshtinata!Kak shte go napravia.?, Facebook e neogranichen,tuk ima xora ot zial sviat ,a Takiva ,koito jiveiat v istanbul sa mnogo!NEKA DA VIDIM DALI XORATA TAM SHTE IZBERAT DA GI UPRAVLIAVA T UBIIZI ILI SHTE ISKAT NIAKOI ,KOITO DA SI IZPALNIAVAT ZADALJENIATA I OBESHTANIATA !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *