Wilayah Perbatasan, Menunggu Serambi itu Benar-benar di Benahi


Warning: Illegal string offset 'disable_postoptin_global' in /home3/batas/public_html/wp-content/plugins/premium-list-magnet/plm.php on line 1220

oleh harmenbatubara

Perbatasan Negara dilihat dari sisi idealnya, merupakan menifestasi kedaulatan wilayah Negara (sovereignty’s boundary) yang harus ditegakkan, diberi insfrastruktur yang pantas sehingga orang bisa melihat negeri tersebut sebagai sesuatu negera yang kuat dan patut untuk dihormati. Disamping itu juga sebagai wilayah “frontier” atau garda terdepan yang mempunyai peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam (SKA) , penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara, serta mempertahankan keutuhan wilayah. Oleh karenanya itulah yang terkandung maksud dengan upaya pemerintah untuk menjadikannya “Halaman Depan”  bangsa  atau Negara. Dengan adanya perubahan tersebut tentunya ada suatu konsekwensi logis yang harus dilakukan, yaitu dengan berusaha memperioritaskan pembangunan yang terintegrasi di daerah perbatasan.

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal HA Helmy Faisal Zaini mengatakan, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.  Ha itu dikemukakannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Tertinggal dan Terluar di Atambua. Dikatakan, daerah perbatasan mendapat prioritas untuk dibangun karena merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indomnesia (NKRI), sehingga menjadi prioritas ke-10 yang perlu dengan Negara tetangga. Serta daerah perbatasan juga merupakan prioritas pemerintah ke 10 yang perlu dibangun secepatnya.

Itulah sebabnya, Kementerikan PDT pada berbagai kesempatan selalu memperjuangkan pembangunan demi kemajuan di daerah perbatasan, di mana hasilnya kini mulai dirasakan masyarakat masyarakat perbatasan yang tertinggal dan terluar. Untuk itu, pihaknya juga terus melakukan berbagai terobosan dalam kebijakan terutama  dalam pendanaan. Baik dalam bentuk  DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Infratruktur Daerah (DID) dan Dana Adhock.

Dijelaskan, selain terus memperjuangkan keseimbangan anggaran, pihaknya juga melakukan sejumlah program, antara lain bedah desa dengan mendorong tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan mendorong sinergitas program antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota. Ke depan pihaknya akan terus mengucurkan dana bagi daerah perbatasan tertinggal dan terluar, dengan harapan dengan daera terus melakukan upaya sinkronisasi program.

Sementara Deputi Pengelolaan Infratruktur Kawasan Perbatasan Bambang Istiono mengatakan, masih 20 kabupaten di NTT yang berkategori tertinggal. Sehingga, akan diupayakan penyelesaikan perbatasan antar Negara, infraktruktur maupun lainnya.  Khsusus untuk daerah tertinggal akan diintervensi dengan anggaran yang cukup, agar secepatnya maju.  Sehingga diharapkan program pemerintah Kabupaten Belu, sinkron dengan RPJMN maupun RPJPN yang anggarannya cukup besar. [ www.wilayahperbatasan.com/5/6/2011)

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang sangat berpengaruh kepada integritas dan ketahanan nasional suatu Negara. Hal mana akan menjadi sangat strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait erat dengan proses “Nation State Building”, dan secara wilayah ia harus dapat mengintegrasikan diri dengan perkembangan ekonomi wilayah tetangganya. Hal seperti ini rawan terhadap munculnya potensi konflik internal maupun konflik dengan negara lain yang berbatasan langsung. Penanganan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah Nusantara sebagai “Satu Kesatuan” Geografi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan, yang untuk mewujudkannya memerlukan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia umumnya merupakan wilayah tertinggal, terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan dan masih mengandung celah – celah kerawanan yang mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan umumnya tergolong masyarakat yang miskin dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan berada pada kategori rendah. Ketertinggalan wilayah perbatasan juga berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya menjadi tidak terkontrol, rentan terhadap penyalahgunaan dan kegiatan illegal baik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia maupun oleh aktor dari negara lain.

Pengelolaan.
Pengelolaan wilayah perbatasan, baik perbatasan darat dan laut maupun keberadaan pulau – pulau kecil terluar berikut segala permasalahannya, pada hakekatnya dilakukan dengan fokus pada 3 aspek utama yaitu : Aspek pembangunan/ kesejahteraan ;Aspek keamanan/Pertahanan; dan Aspek kerjasama perbatasan.

Pengelolaan dari sisi keamanan/pertahanan, diorientasikan kepada ketahanan wilayah dan kepastian batas wilayah kedaulatan yurisdiksi nasional, dalam rangka menjamin kepentingan nasional termasuk pemanfaatan sumber daya nasional yang ada di wilayah tersebut, hal mana dapat dilakukan dengan :

Upaya mempercepat proses penyelesaian penegasan batas pada segmen – segmen perbatasan yang belum terselesaikan, baik didarat maupun di laut. Perlu dipahami bahwa penyelesaian perbatasan ini memang perlu dan sebaiknya dapat dilakukan dengan lebih cepat, dengan catatan kalau kita sendiri sudah siap untuk itu. Artinya kita harus siap dengan Tim pakar yang professional di bidangnya serta mempunyai dana yang cukup untuk itu. Kalau hal-hal seperti itu belum tercapai, maka lebih baik kita bersabar, dalam arti jangan melakukan perundingan yang menentukan kalau memang belum siap. Sebab perundingan batas itu, sangat mengikat, sekali disepakati maka sampai dunia runtuh, maka perjanjiannya tidak bisa diubah lagi.

Peningkatan pembangunan pos – pos perbatasan darat dan penempatan aparat / TNI secara reguler serta patroli di sepanjang perbatasan darat, meski dilakukan dalam semangat kerjasama, tetapi kemampuannya harus makin baik. Dengan catatan secara perlahan perlu dilakukan pemanfaatan teknologi “pengintaian” yang lebih baik. Artinya, karena cakupan wilayah perbatasan yang demikian luas dan panjang, maka perlu upaya memanfaatkan teknologi dalam membantu pengamanan wilayah perbatasan.

Perlu upaya konkrit untuk mempertahankan kehadiran di laut (Naval Presence) dari unsur – unsur TNI AL di seluruh wilayah perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, utamanya pada daerah-daerah atau pulau-pulau kecil terluar yang belum ada kesepakatan batasnya. Dengan catatan terus dilakukan peningkatan kesejahteraan para perajurit yang bertugas di sana, lewat berbagai parangkat yang bisa membuat mereka bekerja lebih efektif.

Memantapkan kehadiran aparat (TNI dan Polri) baik secara tetap maupun secara reguler di pulau – pulau kecil terluar secara selektif dan peran serta masyarakat, baik dari unsur masyarakat pantai, dan nelayan atau masyarakat di wilayah perbatasan ( laut dan darat) pada khususnya. Dalam arti tetap menggalang semangat sesama warga batas dengan Negara tetangga.

Pengelolaan aspek pembangunan/Kesejahteraan, diorientasikan kepada peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dalam rangka memperkuat basis persatuan dan kesatuan NKRI, dengan jalan mendorong;

Penguatan paradigma pembangunan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara, hal ini diwujudkan dengan kerjasama Pemerintah Pusat dan daerah dalam arti pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dan pemda juga memberikan dukungan yang sama.

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kerjasama antara pusat dan daerah serta Negara tetangga, minimal agar infrastruktur yang ada bisa saling sinergi, baik di dalam negeri maupun dengan Negara tetangga.

Keserasian pendekatan (kesejahteraan/keamanan/kelestarian lingkungan) dan lingkup pembangunan, dengan jalan memadukan konsep tata ruang pertahanan, tata ruang kesejahteraan dan lingkungan hidup.

Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara hukum badan ini sangat besar kewenangannya, tetapi Karena masih baru barangkali belum menemukan pola kerjanya yang pas. Sehingga boleh dikatakan wilayah perbatasan belum juga bisa mendapatkan suasana baru terkait pembangunan di wilayah perbatasan. Sepertinya pola lama masih saja lebih dominan. Dimana pusat masih lebih memegang kendali dalam hal pendanaan sementara daerah masih saja lebih banyak dalam posisi menunggu.

Related Blogs

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *