Blog

Wilayah Perbatasan, Mensinergikan Pembangunan Perbatasan

Oleh harmen batubara

Presiden arahannya tentang pembangunan perbatasan cukup jelas dan sederhana. Bangunlah wilayah perbatasan lebih baik dari negara tetangga dalam membangun wilayah perbatasannya. Presiden ingin perbatasan Indonesia harus lebih baik dari Malaysia, PNG, Timor leste, dan Filipina. Ibarat Petunjuk Perencanaan ( Juk Can) apa yang dikatakan presiden sebenarnya sudah cukup untuk para Menteri dari Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menjabarkannya. Tim Perbatasan mencoba melakukan penelitian secara sederhana terkait bagaimana aparat Perbatasan Daerah dalam menyikapi ini, khususnya daerah perbatasan mulai dari provinsi Riau (Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis,Meranti); Provinsi Kepulauan Riau ( Kabupaten Karimun, Kota Btam dan Tanjung Pinang) .
Hal mendasar dan jadi salah satu hal yang membuat pembangunan perbatasan ini jadi berbeda dan “lemot” adalah karena bagi Daerah persoalan batas adalah masalah orang-orang Pusat ( Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah mempunyai daerah prioritas dalam pembangunan wilayahnya, dan itu bukan di wilayah perbatasan. Terlebih lagi bagi mereka yang disebut sebagai Badan Perbatasan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), mereka seolah tidak punya pijakan yang jelas. Tugas mereka yang sudah berjalan selama ini barulah sebatas membubuhkan Cap dan Tanda Tangan pada Surat Jalan bagi para pelaksana pembangunan perbatasan itu, yang datangnya juga dari Pusat. Selebihnya mereka seolah tidak bisa berbuat banyak.

Soal koordinasi? Mereka memang bisa mengundang Badan terkait yang ada di wilayah kerjanya, tetapi karena mereka bukanlah pemegang mata anggaran, maka yang datang untuk memenuhi undangan mereka itu ya hanya sebatas asal ada saja. Praktis memang makna koordinasi yang bisa mereka lakukan hanyalah sebatas imbauan, tidak lebih. Pemegang mata anggaran itu ada di BNPP dan Jajaran perbatasan terkait di Kemdagri. Hanya saja posisi mereka ada di pusat. Secara teori Badan Perbatasan Daerah itu bisa menjadi perpanjangan tangan Pusat di daerah. Tetapi itu tadi setiap kali Badan perbatasan daerah ini, melakukan koordinasi atau mengundang para stake holder di daerah kerjanya, mereka juga toh tidak “dianggap”, sebab memang mereka seolah tidak punya kewenangan apa-apa. Mereka bukanlah pemegang mata anggaran.

Memaknai Tugas Membangun Perbatasan

Dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa bayangkan akan seperti apa para Menteri terkait memberikan arahannya kepada jajarannya masing-masing dalam pembangunan perbatasan ini. Kalau presiden sudah memberikan Juk Can maka seyogyanya para Menterinya sudah punya rencana yang lebih terperinsi dan layak untuk di kerjakan. Mari kita mulai dari Mendagri. Menurut beliau ini, Pemerintah merealisasikan percepatan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mulai dari wilayah pinggiran atau perbatasan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbtasan (BNPP) mengatakan untuk tahun ini pemerintah menargetkan 50 dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan bisa segera terwujud. “Kita targetkan 50 selesai, ya PUSKESMASnya ada, PASARnya ada, SEKOLAHnya baik, LISTRIKnya baik,” begitu kata beliau usai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/7).
Beliau mengatakan dengan jumlah tersebut diharapkan dalam tiga tahun, 187 kecamatan di wilayah perbatasan seperti yang dicanangkan pemerintah dapat selesai seluruhnya. Hal tersebut juga diyakini Tjahjo dapat mengubah wajah perbatasan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.“Perintahnya presiden (perbatasan Indonesia) harus lebih baik dari Malaysia, PNG, Timor leste, dan Filipina,” ujar mantan anggota DPR tersebut. Ia menambahkan percepatan pembangunan juga difokuskan untuk menyelesaikan batas wilayah perbatasan dengan 10 negara. Dalam wilayah batas ini juga, Mendagri berharap pos-pos perdagangan dapat diefektifkan dan direncanakan dengan baik.“Entikong, Sebatik, Nunukan, Skouw, Sangir-Talaud, sampe Kepri (Kepulauan Riau), itu daerah masuknya barang-barang yang harus terpadu dengan baik,” ujarnya.

Terkait Pemda? Mendagri juga berharap keterlibatan Pemerintah Daerah besar dalam mengelola perbatasan tersebut. Terutama berkaitan dengan pembangunan dalam segi fisiknya.”Secara fisik proyek perbatasan itu jangan dikerjakan orang Jakarta, tapi harus mengoptimalkan pemborong di daerah, tapi untuk jalan-jalan itu diserahkan kepada TNI Zeni, pangkalan angkatan laut itu kepada AL, pangkalan AU kepada AU, jadi terpadu,” ujarnya. Dalam rakorsus tingkat menteri tersebut juga turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Apa yang dikatakan oleh Mendagri jelas dan lugas, kita percaya bahwa jajaranya akan mampu merencanakan, untuk kemudian melaksanakannya. Hanya saja dalam masalah sinegitas dengan Pemerintah Daerah, maka kita melihat ada hambatan di sisi operasionallannya. Kalau Mendagri juga berharap keterlibatan Pemerintah Daerah besar dalam mengelola perbatasan tersebut. Terutama berkaitan dengan pembangunan dalam segi fisiknya.”Secara fisik proyek perbatasan itu jangan dikerjakan orang Jakarta, tapi harus mengoptimalkan pemborong di daerah. Dalam tahapan ini ketika penulis secara langsung mewawancarai Badan Perbatasan di Daerah maka mereka merasa tidak “dibekali” apa-apa. Posisi mereka tidak dalam kapasitas untuk mengoptimalkan, sebab mereka bukan pemegang mata anggaran, mereka merasa tidak ada satu badanpun yang akan mau mendengarkan kalau mereka ngomong soal peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur perbatasan.

Dahulu memang sempat ada wacana agar Badan perbatasan daerah ini yang pro aktif untuk melakukan pelelangan pekerjaan. Tetapi ternyata hal itu baru sebatas wacana, dan belum berjalan seperti yang diharapkan. Jalan untuk itu juga memang belum juga ada SOPnya dan itulah salah satu hal yang jadi kendalan pada sinergitas pembangunan perbatasan kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *