Wilayah Perbatasan, Mengelola Ekonomi Perbatasan Selaras Dengan Ritme Persaudaraan

oleh harmen yunior

Untuk wilayah perbatasan  seharusnya yang jadi nahoda adalah ekonomi, soal politik biarlah ia di bagian belakang. Karena warga yang ada di wilayah perbatasan itu sebenarnya adalah satu rumpun, satu suku dan sudah kawin-mawin, lalu kemudian muncullah garis batas negara. Apakah dengan garis batas negara ini lalu akan jadi memisahkan mereka? Soal kedaulatan yes, tapi dalam hal kehidupan dan kesejahteraan biarlah warga ikut mengaturnya.

Hal seperti ini jadi menarik. Di Pasar Serikin, Bau, Negara Bagian Serawak, Malaysia misalnya, hampir seratus persen pedagang yang berjualan di pasar itu ialah warga Indonesia yang datang dari beberapa wilayah di Kalimantan Barat misalnya dari Jagoi Babang, Seluas dll. Aktivitas ekonomi terus berdenyut, seperti tulis kompas (31/12/2013) mengalahkan konflik politik antarkedua negara.

Di sela-sela kunjungan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Selasa (18/12/2012), di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkayang Dodorikus menyebutkan, lebih kurang 500 lapak di Pasar Serikin yang disewa pedagang dari Indonesia. Mereka menjual hasil bumi dari Indonesia, seperti sayur, buah, dan rempah-rempah.

Ketika Helmy dan rombongan mengunjungi Pasar Serikin, pasar itu tampak sepi karena masih hari Selasa. Para pedagang memenuhi pasar setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tampak lapak-lapak dari kayu berada di sisi kanan dan kiri jalan, memenuhi pasar yang terletak kira-kira 4 kilometer dari perbatasan RI-Malaysia. Kami harus melalui jalan tanah bergelombang dan menyeberangi sungai kecil yang tak berjembatan untuk menuju lokasi.

serikinPeta Pasar Serikin, Bau, Sarawak -Kalimantan Barat

Namun, itu tak menyurutkan warga Indonesia untuk rutin menyambangi pasar tersebut setiap minggu. Mereka datang dari Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau demi mendapatkan uang. Jumlah transaksi pun tak main-main. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik setempat, tercatat perputaran uang selama 20 hari di pasar itu sekitar Rp 1,6 miliar.

Napas Usaha Dagang di Perbatasan

Herkulanus Boniadi (36) mengaku setiap 3-4 minggu sekali pergi berjualan di Pasar Serikin. Ia membawa lada yang dijual seharga 16,5 ringgit setara Rp 50.000 per kilogram. Harga itu lebih tinggi dari harga jual di Kalimantan Barat yang sebesar Rp 40.000 per kilogram. Warga Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, itu menjual lada ke Malaysia 200-300 kilogram per bulan. Pendapatan yang diraih lebih tinggi daripada saat jadi penjaga toko di Tanah Abang, Jakarta, tujuh tahun silam.

Pedagang lain, Hendri Totok, yang tinggal di Jagoi Babang menuturkan, hasil bumi yang ada di wilayah itu tak akan ada yang membeli dan harganya akan jatuh di dalam negeri. Karena itu, mereka lebih memilih menjual ke negeri seberang karena harga-harga bahan pokok di Malaysia relatif stabil karena diatur pemerintah setempat. ”Apa pun yang kami jual, buncis, serai, dan rempah habis dibeli. Kami lebih untung menjualnya di Serikin,” kata Hendri, yang membayar 5 ringgit per hari untuk sewa lapak.

Dia pun lebih banyak berbelanja kebutuhan pokok di Malaysia ketimbang mencari di pusat Kabupaten Bengkayang atau Pontianak yang berjarak sekitar 300 kilometer dari Jagoi Babang. Untuk telur ayam, misalnya, dia hanya perlu mengeluarkan uang Rp 22.000 untuk 30 butir telur (hampir 2 kilogram). Belum lagi gula dan minyak goreng yang harganya tak terpengaruh pasokan atau hari raya.

Kebijakan Yang Sudah terlambat

Ternyata banyak pedagang yang berjualan di Pasar Serikin merupakan dampak pengetatan persyaratan warga asing masuk ke Indonesia oleh kantor imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, sejak tahun 2005. Kepala Desa Entikong, Raden Nurdin, mengungkapkan, kebijakan itu membuat semakin sedikit warga Malaysia yang datang ke Entikong, yang terletak sekitar 280 kilometer dari Pontianak, untuk berbelanja. Pembeli di pasar pun turun drastis meski pemerintah telah membuat bangunan pasar baru dengan kondisi lebih bagus. Para pedagang memilih menjual produk mereka ke Malaysia.

”Sekarang kebijakan itu memang sudah diubah. Ada semacam kelonggaran bagi mereka yang ingin berbelanja di Indonesia, khusus di Entikong. Namun, itu sudah terlambat. Seharusnya Pasar Serikin ditutup agar warga kembali berjualan di Indonesia. Biarkan mereka yang datang ke Indonesia,” ujarnya.

Bupati Bengkayang Suyatman Gidot menyatakan masih mengkaji rencana pembangunan pasar di Jagoi Babang. Rencana itu dianggap sebuah spekulasi. ”Iya kalau ramai, kalau tidak? Nanti malah buang-buang anggaran untuk sesuatu yang mubazir,” ujarnya. Bagi Gidot, yang utama adalah bagaimana warga mendapat kesejahteraan. Pendapatan asli daerah bukan segalanya jika warga tidak sejahtera.

Sementara itu, Helmy Faishal Zaini berjanji mendorong pemerintah daerah membangun pasar agar pendapatan, yang selama ini mengalir ke Malaysia, dapat terkucur ke Indonesia, yang akhirnya bermanfaat bagi pembangunan daerah itu. Namun, jika pemerintah daerah memiliki pertimbangan tersendiri, tak masalah. ”Sepanjang hal itu dipandang baik dan sudah diperhitungkan matang,” ujar Helmy.

Dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, 27 di antaranya ialah daerah perbatasan. Helmy mengakui disparitas antarwilayah di perbatasan Indonesia dengan negara lain tidak dapat dihindari. Di tempat tertentu, Indonesia lebih tertinggal dan negara lain maju, tetapi di tempat lain, Indonesia lebih maju. Daerah tertinggal memiliki masalah ketertinggalan pada aspek ekonomi, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, serta potensi bencana alam dan konflik sosial (amanda putrid/Kompas/31/12/2012)

Konektivitas Asean di Tengah Isolasi Perbatasan 

Dari awalnya rencananya pada tahun 2015 masyarakat ekonomi Asean akan terwujud dan diharapkan konektiviti Asean sudah “matang” pada tahun 2012. Tapi apa yang bisa kita katakan dengan konektivitas Asean pada saat ini? Masalahnya kalau merujuk antara rencana dan kenyataan di lapangan terlebih lagi bila hal itu dikaitkan dengan wilayah perbatasan khususnya di Indonesia masih jauh dari yang bisa dibayangkan.

Merujuk pada ASEAN Summit ke-20(3-4 April 2012) di PhnomPenh Kamboja yang membahas “cetak biru” Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Rencana Induk tentang Konektivitas ASEAN (MPAC). Yang meliputi Kelompok Kerja Bidang Perhubungan Udara misalnya, membahas mengenai finalisasi Komitmen Bidang Pelayanan Jasa Angkutan Udara, ASEAN Single Aviation Market (ASAM), dan perkembangan perjanjian bidang angkutan udara dengan mitra dialog ASEAN yaitu Jepang dan Korea Selatan; serta Kelompok Kerja Bidang Perhubungan Darat, pertemuan akan membahas mengenai perkembangan pelaksanaan Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) dan ASEAN Highway Network Project.

Juga yang sangat menarik adalah adanya kesepakatan untuk meluncurkan dana infrastruktur atau “ASEAN Infrastructure Fund” senilai 485 juta dolar AS. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan jalan raya, jalan kereta api, pembangkit listrik, air, dan sarana infrastruktur lain yang diperkirakan menghabiskan 60 miliar dolar AS per tahun.

Untuk 2012, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN STOM Ke-33 di Bandung dan ASEAN STOM Ke-34, di Denpasar-Bali. ASEAN Senior Transport Officials Meeting merupakan pertemuan tingkat pejabat senior bidang transportasi negara- negara ASEAN yang dilaksanakan dua kali dalam setahun secara bergiliran di negara- negara anggota ASEAN.  Pemerintah juga mulai akan meningkatkan kualitas sarana maupun prasarana seluruh moda transportasi nasional, sehingga bisa bersaing secara global. Di sektor moda transportasi udara, pada 2015 juga akan mulai diberlakukan kesepakatan Open Sky.

“Sedangkan pada bidang infrastruktur pendukung interkonektivitas di wilayah ASEAN, telah diatur dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), termasuk akan membangun bandara baru di Karawang dan Kertajati sebagai antisipasi Bandara Soekarno-Hatta yang telah melebihi kapasitas,” jelasnya.

Menurut Mangindaan, Menteri perhubungan  “Proyek yang menjadi prioritas di antaranya ASEAN Highway Network, Singapore Rail Link dan masterplan of feasibility studypada penempatan ASEAN roll on-roll off networkingdan short sea shipping.” Indonesia dan Filipina saat ini merupakan koordinator proyek studi kelayakan pada penempatan ASEAN roll on-roll off (roro) networking dan short sea shippingtelah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan proyek tersebut dengan dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tetapi apapun itu namanya, yang jelas konektivitas Asean itu belum bisa dipadukan oleh Indonesia dalam hal membuka wilayahperbatasannya. Seperti biasa Indonesia mmang selalu terlambat dan seolah tidak tahu apa yang lagi “In” di lapangan. Malaysia sendiri sudah memanfaatkan PPLB Entikong-Tebedu dengan pelabuhan Daratnya di Tebedu serta pelabuhan Peti Kemasnya di Kuching serta sentra-sentara bisnisnya di kawasan Sarawak-Sabah dan Brunai Darussalam yang lewat pelabuhan tersebut terkoneksi ke manca negara-Singapura-Hongkong-Taiwan-Filipina dll.

Tekan Disparitas Antarwilayah dengan Infrastruktur 

Menarik untuk diturunkan disini laporan Kompas (22/12/2012). Menurutnya disparitas antarwilayah yang terjadi di wilayah perbatasan amat nyata dan tak bisa disangkal. Daerah perbatasan seharusnya mendapatkan prioritas pembangunan, terutama terkait infrastruktur. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini mengatakan itu di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (20/12/2012), seusai pencanangan Perdesaan Sehat. Program tersebut digelar Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, PT Pertamina, dan sejumlah pihak. ”Di perbatasan, terlihat bagaimana daerah kita tertinggal dan negara lain lebih maju,” katanya.

Helmy mengakui, pembangunan infrastruktur harus digencarkan di daerah perbatasan. Daerah yang menjadi wilayah terdepan seharusnya ditata dengan baik pula. Pendidikan, kesehatan, ketersediaan energi, seperti listrik, dan air bersih, juga diperhatikan. Namun, karena kondisi wilayah yang berbeda, diperlukan perlakuan khusus untuk setiap daerah tertinggal yang jumlahnya mencapai 183 kabupaten di Indonesia. Pemerintah setiap lima tahun ditargetkan 50 daerah tertinggal terentaskan.

Air Bersih Kebutuhan Mendasar

Menurut Kepala Desa Entikong Raden Nurdin, warga di daerahnya membutuhkan suplai air bersih dan pelayanan kesehatan yang memadai. Selama ini, jika ada kasus penyakit yang berat, warga yang memiliki uang lebih memilih berobat ke Malaysia. ”Soal bangunan, sebenarnya sama saja. Perbedaannya pada pelayanan yang lebih baik dan fasilitas yang lebih lengkap,” ujar Raden.( Tahun 1984 takkala penulis melakukan pengukuran perbatasan di daerah itu; yang lengkap memang hanya papan nama dan nama-nama para petugasnya; selebihnya tidak ada sama sekali. Papan-papan nama itu didirikan di depan kantor Kepala Desa mulai dari Puskesmas-Posyandu-Koperasi-PKK-dll. Batin penulis waktu itu berkata-alangkah teganya Indonesia-uang negara sepenuhnya diambil oknum  tetapi sama sekali tidak ada manfaatnya untuk warga.)

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau Fadly Persi Mars mengungkapkan, dari sekitar 6.000 warga Sanggau yang melalui perbatasan setiap tahun, 40 persen di antaranya untuk berobat. Untuk kasus berat dan tidak tertangani oleh RSUD, terlalu jauh bagi warga untuk ke Pontianak yang jaraknya sekitar 280 kilometer. Mereka lebih memilih pergi ke Malaysia yang lebih dekat dan memiliki perlengkapan medis memadai.

Wargapun mengeluhkan sepinya Pasar Entikong sejak tahun 2005. Sebelumnya, banyak warga Malaysia yang berbelanja di pasar tersebut. Setelah kantor imigrasi di Entikong memperketat persyaratan masuk Indonesia, pasar itu kini sepi. Pedagang memilih berjualan di Pasar Serikin, Malaysia. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengatakan, pemerintah berencana membangun pasar di Jagoi Babang, berbatasan dengan Malaysia. (Kompas/22/12/2012/uti/aha). Memang semestinya, peraturan itu tidak kaku dalam hal mengelola warganya di perbatasan, khususnya bila melihat betapa kesejahteraan mereka sangat tergantung atas Malaysia.

One Response to “Wilayah Perbatasan, Mengelola Ekonomi Perbatasan Selaras Dengan Ritme Persaudaraan”

  • author on December 31, 2012

    Tetapi apapun itu namanya, yang jelas konektivitas Asean itu belum bisa dipadukan oleh Indonesia dalam hal membuka wilayahperbatasannya. Seperti biasa Indonesia mmang selalu terlambat dan seolah tidak tahu apa yang lagi “In” di lapangan. Malaysia sendiri sudah memanfaatkan PPLB Entikong-Tebedu dengan pelabuhan Daratnya di Tebedu serta pelabuhan Peti Kemasnya di Kuching serta sentra-sentara bisnisnya di kawasan Sarawak-Sabah dan Brunai Darussalam yang lewat pelabuhan tersebut terkoneksi ke manca negara-Singapura-Hongkong-Taiwan-Filipina dll.
    author recently posted..Wilayah Perbatasan, Mengelola Ekonomi Perbatasan Selaras Dengan Ritme PersaudaraanMy Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge