Blog

Wilayah Perbatasan, Membangun dan Mencintai Daerah Perbatasan

Oleh harmen batubara

Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan. Saat ini memang tengah digalakkkan oleh pemerintah. Khususnya menyangkut pembangunan jalan dan khusus lagi jalan parallel perbatasan.

Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri tersebut, diperlukan adanya sebuah aksi bersama dari para stoke holder yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional.

Sebenarnya upaya sudah cukup banyak yang dilakukan pemerintah, khususnya yang menyangkut UU dan Kebijakan terkait pembangunan perbatasan. Hanya saja mereka yang mengawakinya memang kurang punya kemampuan. Saat ini memang sudah ada BNPP yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan?  Badan ini memang punya otoritas milik pemerintah  Pusat dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan atau pulau strategis yang dipercaya dapat menjadi motor atau lokomotive pengembangan ekonomi di wilayah sekitarnya. Badan seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya membangun perbatasan jadi beranda depan kedaulatan bangsa  tapi sayangnya karena berada ditangani oleh tenaga SDM seadanya maka Badan ini seperti lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. abatas malay

Menanti Peran BNPP Yang Lebih Nyata

Dengan adanya BNPP maka salah satu yang diharapkan darinya adalah mewujudkan perbatasan menjadi sebuah lokomotive ekonomi regional atau Asean yang berpusat di Perbatasan; pembangunan seperti ini sekaligus jadi  role model bagaimana wilayah perbatasan di kembangkan dan sekaligus tantangan kepada BNPP. Hanya saja dapatkah BNPP berperan sesuai dengan Visi dan Misinya? Kenapa BNPP? Karena BNPP adalah otoritas pengelola perbatasan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perbatasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.  Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang  nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah.  Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Harus terus digelorakan semangat untuk  mendorong perlunya suatu Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan;  diharapkan dapat mendorong untuk lebih menekankan perlunya pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada, atau mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih dulu berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Secara logika kalau ada SDA serta ditunjang oleh tersedianya infrastruktur yang baik, maka para investor akan datang dan mengembangkan bisnisnya di perbatasan. Jadi kata kuncinya, koordinasi yang baik, dukungan infrastruktur yang perima dan adanya regulasi yang pro investasi serta pelayanan yang taransparan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *