Wilayah Perbatasan Dalam Konektivitas Infrastruktur Asean

oleh harmen batubara

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI)  mencatat, 77% inflasi nasional berasal dari daerah. Buruknya sarana dan prasarana transportasi membuat biaya distribusi di Indonesia sangat mahal. Kalangan industri mengungkapkan, biaya distribusi bisa mencapai 30% dari total ongkos produksi. Banyak perusahaan di negeri ini merasakan biaya distribusi jauh lebih besar ketimbang biaya produksi atau biaya pembelian.

Demonstran para buruh di pelabuhan Bakahuni-Merak merupakan cerminan, buruknya kondisi sarana transportasi di negeri ini telah menimbulkan banyak kerugian. Para supir truk, pengusaha, dan masyarakat merasakan proses distribusi barang di Indonesia sangat menguras waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Untuk jarak angkut yang sama, ongkos pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta mencapai US$ 600, jauh lebih mahal ketimbang dari Singapura ke Jakarta yang hanya hanya US$ 185.

Maka tak heran bila harga jeruk Pontianak di Jakarta lebih mahal ketimbang harga jeruk impor dari Tiongkok. Selain masalah transportasi, kondisi logistik Indonesia juga sangat buruk. Dibandingkan negara-negara Asean, biaya logistik di Indonesia paling mahal. Untuk kontainer 20 kaki, misalnya, biaya di pelabuhan Tanjung Priok mencapai US$ 95, sedangkan di Malaysia hanya US$ 88 dan Thailand US$ 63. Selain buruknya infrastruktur, proses distribusi di negeri ini masih dibebani aneka restribusi dan pungutan.

Pemerintah dinilai belum siap untuk memasuki masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang, terutama dengan kurangnya daya dukung infrastruktur yang memadai. Hal lain yang juga belum siap adalah  tidak tersedianya bahan baku sehingga dipastikan akan mempengaruhi  daya saing industri dalam negeri.  Pemerintah sepertinya masih akan terjebak dengan pola yang sama seperti pada perjanjian bilateral ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). “ACFTA merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan perjanjian bilateral.Disamping pemerintah harus menghentikan ekspor bahan baku agar industri dalam negeri siap bersaing memasuki masyarakat ekonomi ASEAN.

Perbatasan dan Konektiviti Asean

Rencananya pada tahun 2015 masyarakat ekonomi Asean akan terwujud dan diharapkan konektiviti Asean sudah “matang” pada tahun 2012. Masalahnya kalau merujuk antara rencana dan kenyataan di lapangan terlebih lagi bila hal itu dikaitkan dengan wilayah perbatasan masih jauh dari yang bisa dibayangkan. Merujuk pada ASEAN Summit ke-20(3-4 April 2012) di PhnomPenh Kamboja yang membahas “cetak biru” Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Rencana Induk tentang Konektivitas ASEAN (MPAC).

Yang meliputi Kelompok Kerja Bidang Perhubungan Udara misalnya, membahas mengenai finalisasi Komitmen Bidang Pelayanan Jasa Angkutan Udara, ASEAN Single Aviation Market (ASAM), dan perkembangan perjanjian bidang angkutan udara dengan mitra dialog ASEAN yaitu Jepang dan Korea Selatan; serta Kelompok Kerja Bidang Perhubungan Darat, pertemuan akan membahas mengenai perkembangan pelaksanaan Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) dan ASEAN Highway Network Project.

Pada Kelompok Kerja Bidang Perhubugan Laut, pertemuan juga membahas mengenai ASEAN Single Shipping Market (ASSM), memutakhirkan pelaksanaan peningkatan keselamatan pelayaran bagi pembentukan rute pelayaran yang efisien, program pelatihan SAR di ASEAN, serta tentang kerja sama dengan IMO (Organisasi Maritim Internasional).

Juga yang sangat menarik adalah adanya kesepakatan
untuk meluncurkan dana infrastruktur atau “ASEAN Infrastructure Fund” senilai 485 juta dolar AS. Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan jalan raya, jalan kereta api, pembangkit listrik, air, dan sarana infrastruktur lain yang diperkirakan menghabiskan 60 miliar dolar AS per tahun.

Untuk 2012, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN STOM Ke-33 di Bandung dan ASEAN STOM Ke-34, di Denpasar-Bali. ASEAN Senior Transport Officials Meeting merupakan pertemuan tingkat pejabat senior bidang transportasi negara- negara ASEAN yang dilaksanakan dua kali dalam setahun secara bergiliran di negara- negara anggota ASEAN.  Pemerintah juga mulai akan meningkatkan kualitas sarana maupun prasarana seluruh moda transportasi nasional, sehingga bisa bersaing secara global. Di sektor moda transportasi udara, pada 2015 juga akan mulai diberlakukan kesepakatan Open Sky.

“Sedangkan pada bidang infrastruktur pendukung interkonektivitas di wilayah ASEAN, telah diatur dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), termasuk akan membangun bandara baru di Karawang dan Kertajati sebagai antisipasi Bandara Soekarno-Hatta yang telah melebihi kapasitas,” jelasnya.

Menurut Mangindaan, Menteri perhubungan  “Proyek yang menjadi prioritas di antaranya ASEAN Highway Network, Singapore Rail Link dan masterplan of feasibility studypada penempatan ASEAN roll on-roll off networkingdan short sea shipping.” Indonesia dan Filipina saat ini merupakan koordinator proyek studi kelayakan pada penempatan ASEAN roll on-roll off (roro) networking dan short sea shippingtelah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan proyek tersebut dengan dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pelaksanaan MP3EI dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui delapan program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis, dari total 22 kegiatan ekonomi utama.

Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama, yaitu :

  • Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu : Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku;
  • Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global, dan ;
  • Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Sedangkan implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase (seperti terlihat pada gambar di bawah) hingga tahun 2025, dengan harapan, pada tahun 2025 Visi yang ingin dicapai dapat direalisasikan.

Kalau hal ini juga dikaitkan dengan program kerjasama ekonomi sub regional antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Phillipines East ASEAN Growth Area atau BIMP-EAGA). Kerjasama BIMP-EAGA yang melibatkan daerah-daerah yang berbatasan diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Melalui kerjasama semacam ini dapat dilakukan peningkatan peran pelaku usaha pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi minat para pelaku usaha.

Pemerintah sendiri mentargetkan investasi sebesar Rp368,6 triliun di tahun ini untuk membiayai 110 proyek infrastruktur MP3EI. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana, menyatakan bahwa pembiayaan proyek infrastruktur tersebut, tidak hanya berasal dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan investor.

Proyek infrastruktur tahun ini akan lebih difokuskan untuk pembangunan Indonesia Timur. Setidaknya sudah ada delapan proyek terkait pemasangan tiang pancang atau groundbreaking senilai Rp15 triliun di Bali-Nusa Tenggara, 18 proyek senilai Rp56 triliun di Papua-Kepulauan Maluku dengan.

Masih Sebatas Penonton.

Kalau kita memperhatikan perencanaan konektivitas Asean, secara kasat mata barulah menjangkau upaya penyatuan Daratan Asia lewat jalur semananjung Malaysia hingga ke Singapura. Terlebih lagi khususnya untuk Koridor Selatan misalnya, akan menghubungkan Ho Chi Minh, Phnom Penh, Bangkok dan Dawei serta kawasan Koridor Timur dan Barat yang terbentang dari Da Nang ke Mawlamyiang yang kesemuanya itu baru di mainland Asia.

Sementara di sekitar kita jelas sekali ada persoalan infrastruktur mendasar dipelabuhan Merak-Bakahuni serta belum terintegrasinya infrastruktur pembangunan kita ke wilayah perbatasan. Di Kalimantan misalnya sejak tahun 90 an telah digagas adanya konektivitas yang disebut KASABA ( yang menyatukan Kalimantan-Sarawak dan Sabah serta termasuk Brunai di dalamnya), tetapi program itu terlihat meredup bersama makin terisolirnya wilayah perbatasan. Perencanaan itu jadi indah karena ia direncanakan dalam batasan setara impian, sebab begitu tiba masanya ternyata tidak bisa di implementasikan atau tidak ada yang mampu untuk melakukannya atau perencanaanya dibuat jauh dari realitas yang sesungguhnya.

Indonesia juga mempunyai program kerja sama subregional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle/IMT-GT). IMT-GT adalah inisiatif kerja sama subregional antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk mempercepat transformasi ekonomi di provinsi yang kurang berkembang. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT.

Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah provinsi-provinsi di Sumatera yakni Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekali lagi semua itu hanya indah dalam perencanaan dan semangat kerja sama tapi tiba dalam hal implementasi; Indonesia terlihat sekali tidak bisa mendorong inisiasi bagi pengembangan infrastruktur di wilayahnya.

 

Bahan Rujukan Untuk Ads Online

Caranya mudah cukup masukkan nama dan emali anda:

Your Privacy is SAFE!

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge