Blog

Wilayah Perbatasan, Buruknya Pengelolaan Perbatasan

Oleh harmen batubara

Banyak kebijakan terkait pengelolaan perbatasan yang sebenarnya justeru malah menjauhkan penyelesaian permasalahan aslinya. Malah melupakan persoalan yang semestinya. Kebijakan itu bisa jadi sangat populer dan sepertinya bisa jadi andalan Tetapi sejatinya kebijakan tersebut justeru melupakan akar permasalahannya. Semua ini berasal dari ketidak berdayaan pemerintah untuk membuka isolasi perbatasan. Membuka jalan paralel sepanjang perbatasan.
Dalam hal pendidikan misalnya pemerintah punya banyak program yang sungguh bagus dan menarik, misalnya seperti program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru. Program ini banyak diminati dan sangat diharapkan oleh warga perbatasan. Tetapi apakah dengan demikian lalu Kementerian pendidikan lupa akan persoalan pendidikan di perbatasan?
Kalau kita melihat pendidikan di perbatasan, maka Persoalan Pendidikan di Perbatasan bisa diuraikan kurang lebihnya sebagai berikut :
Pertama, Kurangnya Tenaga Pendidik
Keberadaan guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi ketersediaan tenaga guru jauh dari memadai, terutama bagi daerah perbatasan. Di daerah ini sudah umum jumlah tenaga pengajar tetap hanya 1-2 orang saja, sehingga dibutuhkan tenaga honorer atau kontrak dengan gaji ala kadarnya. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di daerah perbatasan daerah terpencil dan tertinggal. Umumnya mereka hanya bertahan selama beberapa tahun saja, setelah itu kemudian mengajukan pindah dengan berbagai macam alasan. Keadaan ini terus berulang sesuai dengan belum adanya perubahan kemajuan di perbatasan.
Kedua, Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru menyebabkan banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Adanya tunjangan profesi dan khusus daerah perbatasan sampai saat ini hanya jadi bancaan disana dan disini, dan ujungnya mentok pada terbatasannya anggaran. Itu berarti tidak semua dapat tunjangan, lalu ada pembagian kesejahteraan dengan pola kuota proporsional, tetapi diujungnya tetap saja tunjangannya sangat kecil atau tidak ada. Coba bayangkan saja, gaji guru baru golongan III/a berkisar 1,7-2 juta rupiah. Besaran gaji tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka butuhkan. Di beberapa daerah perbatasan misalnya, harga premium dapat mencapai belasan ribu bahkan puluhan ribu rupiah, belum lagi ditambah pengeluaran dan biaya hidup yang lainnya. Bahkan, di beberapa lokasi gaji guru seringkali di ambil beberapa bulan sekali lantaran mahalnya biaya transportasi menuju kecamatan terdekat.
Ironis lagi adalah guru-guru yang bertugas sebagai guru honor dan guru kontrak di daerah perbatasan. Banyak dari mereka yang bahkan mendapatkan upah berkisar Rp. 200-300 ribu perbulan ditambah tunjangan guru tidak tetap di daerah perbatasan yang belum tentu dapat diterima setiap bulannya. Misalnya Susana Mofu, guru yang bertugas sebagai guru honorer di SD Inpres Sumberker, Biak, Papua, hanya menerima upah sebesar Rp 500 ribu untuk 6 bulan meskipun telah lama mengajar di wilayah terpencil dan perbatasan (Hetifah, 2011).
Kemudian Dedi Susilo Guru Kontrak SD 06 Desa Duroi Kecamatan Noyan perbatasan Kalimantan Barat. Menurut Dedi, ia hanya memproleh gaji sebesar 150 ribu yang diterimanya setiap 3 bulan sekali. Sementara sejumlah teman-teman guru honor sepropesinya di kecamatan sebagian besar sudah menerima Gaji rata-rata diatas 500 ribu rupiah bahkan diatas Upah Minimun Regional Kabupaten Sanggau sebesar 700 ribu rupiah (Welly, 2012).
Ketiga,Minimnya Kualitas Sarana Fisik
Kualitas sarana fisik pendidikan berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, masih banyak SD dan SMP yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Saat ini sekolah di bawah SPM 41,31 persen atau 74.806 sekolah. Sementara yang berkategori SPM 50,39 persen atau 91.243 sekolah, standar sekolah nasional baru 8,03 persen atau 14.545 sekolah, sedangkan RSBI 0,33 persen atau 595 sekolah. (Kompas/13/6/2011/ELN). Data ini dapat tercermin dari berbagai kondisi sekolah tertutama sekolah dasar (SD) yang ada di daerah perbatasan seperti yang diungkapkan oleh Andreas Baha, seorang guru SDN 009 Lordes, Nunukan, Kalimantan Timur bahwa selain bangunannya yang tidak memadai layaknya sebagai pusat pelayanan pendidikan, sekolah itu juga tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti bangku dan meja murid yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Sehingga setiap proses belajar mengajar (PBM) banyak muridnya yang tidak duduk, padahal sekolah ini memiliki enam kelas dengan jumlah murid sebanyak 176 orang.
Keterbatasan fasilitas pendidikan di perbatasan juga dapat dilihat di Distrik Sota, perbatasan Papua Nugini. Di SMPN 11 Sota, misalnya, komputer dan sarana laboratorium IPA sangat terbatas, serta listrik belum tentu menyala saat komputer akan digunakan (Batubara, 2011). Selain itu banyak rumah siswa yang jauh dari sekolah, sehingga tidak memungkinkan bagi siswa untuk tiap hari pergi-pulang ke sekolah. Pilihan cuma satu, mereka harus menginap di Sekolah sehingga keberadaan asrama menjadi sesuatu yang sangat diperlukan.
Keempat, Kurangnya Kesempatan Pemerataan Pendidikan
UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kenyataannya, sampai saat ini kesempatan memperoleh pendidikan tersebut masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar saja. Untuk tingkat sekolah menengah (SMP dan SMA) jumlah sekolah yang ada masih jauh dari kata mencukupi dan bahkan tidak jarang letak sekolah tersebut sangat jauh untuk dapat dijangkau oleh siswa. Hal inilah yang menyebabkan angka partisipasi siswa sekolah menengah masih rendah.
Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Oleh karena itu masih diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
Kelima, Budaya Pendidikan Masih Rendah
Di daerah perbatasan, kesadaran akan pentingnya arti pendidikan masih sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan yang melekat di dalam suatu kelompok seringkali menjadi faktor penghambat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Banyak dari orang tua memilih untuk memperkerjakan anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi pendidikan di daerah perbatasan membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
Hasil penelitian Bunau, Sada, Salem dan Hanye (2009) ditemukan bahwa Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas sebesar 456 (18,38%) dan Angka Transisi Daerah Perbatasan Kabupaten Sanggau sebesar 305 (17,93%) yang sangat tinggi maka dapat digambarkan secara umum bahwa Aksesibilitas dan Partisipasi Pendidikan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sanggau tergolong masih rendah.

Bermula Dari Tidak Adanya Jalan Perbatasan

Apakah malah membuat jalan paralel perbatasan itu ? Sama sekali tidak. Sesungguhnya hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang murah dan bersinergi tetapi karena tidak ada yang jadi koordinatornya, maka jalan itu dari dahulu sampai sekarang belum bisa terwujud. Coba bayangkan, kalau semasa zamannya HPH ( hak pengusahaan hutan) dahulu jalan lori angkut kayu mereka sudah dioptimalkan untuk memanfaatkannya jadi jalan yang paralel batas. Jalan itu tentu sudah menjadi jalan tol sekarang ini. Tetapi yang terjadi adalah jalan itu tidak pernah ada yang mau membangunkannya; ya pemerintah daerah begitu juga pemerintah pusat. Akibatnya maka berbagai kebijakan dibuat untuk menngatasi keterbatasan tersebut. Beberapa hal yang sangat penomenal adalah kebijakan yang terkait pertahanan, pendidikan, perekonomian.
Kebijakan terkait pertahanan terkait karena terisolirnya perbatasan adalah pembuatan Pos Pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan. Jumlahnya untuk pulau Kalimantan saja ada 56 Pos Batas. Kalau satu Pos Batas ditempati 10 orang saja, maka minimal diperlukan personil prajurit sebanyak 560 orang. Mereka perlu sarana, dan prasarana Pos mereka membutuhkan dropping logistik, serta berbagai kebutuhan lainnya dan itu semua perlu biaya yang tidak sedikit. Itu baru di Kalimantan, masih ada lagi di Timor Leste dan masih ada lagi di Pulau-pulau Terluar.
Tapi begitulah yang terjadi, berbagai persoalan mendasar yang ada bukannya dipecahkan atau dicari solusi yang pas, tetapi justeru merancang program baru. Program yang lebih mahal dan lebih menggairahkan para perancangnya, tetapi justeru tidak menyelsasikan persoalan yang mendasarnya sendiri.
Masalah Mendasar Perbatasan
Berbagai kebijakan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan terkadang memang sangat penomenal, tetapi kalau kita telisik secara lebih detail bisa jadi hanya akan memperparah keadaan. Kalau kita mau secara sederhana, persoalan perbatasan itu sendiri sebenarnya bisa diuraikan lebih kurang begini:
Pertama, persoalan penegasan batas itu sendiri. Penegasan batas ini sudah dilakukan sejak 35 tahun yang lalu tetapi sampai sekarang belum selesai. Memang harus diakui penegasan batas bukanlah hal yang sederhana, minimal ia membutuhkan waktu yang lama. Dari sepuluh perbatasan Indonesia dengan negara tetangganya, sampai saat ini masih belum ada satupun yang sudah selesai. Pernahkah kita mempertanyakan bagaimana sebenarnya negara kita menyusun organisasi penegasan perbatasan kita? Apakah sudah baik, apakah memang tidak benar? Bagaimana selama ini program mereka dianggarkan? Ternyata memang sampai saat ini bentuk pengorganisasinnya itu masih bersifat ad-hoc (kepanitiaan), dan itu jelas tidak yang terbaik.Kita mempunyai persoalan serius terkait pengorganisasian penanganan penegasan batas ini. Tetapi nayatanya tidak pernah dievaluasi sesuai dengan semestinya. Maksudnya belum cukup memadai.
Kedua, pembangunan Infrastrukturnya. Selama ini kendala utamanya adalah karena perbatasan itu dibiarkan terisolasi. Jalan, listerik dan sarana airnya memang tidak pernah dibangun sesuai nilai strategisnya. Secara nasional kita menyebut perbatasan sebagai halaman depan bangsa, tetapi sejatinya perbatasan itu selama ini tetap dibiarkan terisolasi. Pusat bilang itu persoalan daerah dan daerah bialng itu masalahnya Pusat (pemerintah pusat). Perbatasan jadi tetap terlantar.
Ketiga, ada 27 Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini berlomba untuk menangani pembangunan di perbatasan. Diantaranya ada BNPP baik di Pusat maupun di daerah, tetapi dari sekian banyak K/L itu sesungguhnya tidak ada satu Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai Koordinator atau sebagai penanggung jawabnya. Tadinya orang berharap pada BNPP, tetapi ternyata BNPP nya sendiri malah belum sepenuhnya “dipercaya” dan itu terlihat dari pola penganggarannya yang masih menyebar ke 27 K/L yang punya kegiatan terkait perbatasan,
Keempat, pola penanganan pertahanan di perbatasan masih jauh dari yang semestinya. Hal itu terlihat dari belum memadainya kemampuan monitoring/pengawasan yang bisa dilakukan. Memang di sana sudah ada puluhan Pos-pos pengamanan Batas, tetapi kemampuannya masih sangat terbatas. Malah keberadaan Pos-pos itu sendiri masih bagian dari persoalan ( misalnya untuk drop logistik dan pergantian personil). Demikian juga dengan kemampuan Mobilisasi, baik darat, laut maupun udara. Baik Kodam (darat), Armada(laut) maupun Koops (udara) tidak ada yang punya. Idealnya Kodam perbatasan punya kemampuan MobUd, MobAL tapi perangkat itu tidak ada. Demikian juga dengan gelar kekuatan-gelar kekuatan di perbatasan kita jauh tertinggal dengan kemampuan gelar kekuatan pertahanan negara tetangga.
Kita ingin mengatakan, bahwa persoalan perbatasan itu sejatinya sangat sederhana, bangun infrastrukturnya, buka isolasinya dan bangun daerahnya. Tetapi anehnya hal itulah yang belum dilakukan selama ini. Misalnya saja soal pengaturan Tata Ruang wilayah perbatasan? Apakah sudah dikerjakan? Pada tahun-tahun 2000 an masalahnya terkendala tidak adanya Peta, dan anehnya sampai sekarang Peta yang benar dan baik terkait wilayah perbatasan kita ternyata belum ada. Kalupun ada, sifatnya masih parsial. Presiden ingin perbatasan kita tidak kalah dengan negara tetangga. Niat itu juga sangat sederhana, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan adanya satu kesungguhan. Yakni untuk menunjuk satu atau dua saja Kementerian/Lembaga yang ditunjuk khusus untuk menangani perbatasan, baik dalam hal koordinasi maupun mengeksekusinya. Niat itu sudah ada tetapi aksinya yang belum terlihat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *