Blog

Wilayah Perbatasan, Apakah Kita Memang Tidak Becus Menjaga Batas Negara kita

Oleh harmen batubara

Bagi para politisi kita daerah perbatasan itu adalah beranda depan bangsa, suatu upaya untuk menggam barkan bahwa para pemimpin negeri ini benar-benar akan membangun perbatasan itu sebagaimana mestinya sebuah bangsa menjaga dignitinya. Tapi dalam kenyataannya bagi saya sebagai pemerhati dan mantan pelaku penagasan batas sesungguhnya belumlah ada yang berubah. Bahwa dana untuk pembangunan perbatasan itu selalu ada dan besar sejak dahulu angka-angka itu sudah berbicara sendiri. Tetapi antara besarnya anggaran dan realitas pembangunan perbatasan terbentang jurang yang menganga, yang nyata itu perbatasan masih saja terisolir, tertinggal dan diterlantarkan. Tetapi kini pemerintahan berubah, presidennya adalah pekerja cerdas, pekerja keras dan kata orang batak “ora ono udelnya”, yang menandakan sang presidennya tidak pernah lelah sama sekali. Karena itu saya sangat menaruh harapan, harapan yang tiada duanya. Saya percaya bahwa perbatasan akan berubah, karena itu saya harus menuliskannya dengan hati-hati.

Hembusan Angin Sorga

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebagai Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan mempercepat pembangunan daerah perbatasan mulai tahun ini. Menurut beliau kawasan perbatasan akan dijadikan sentra-sentra perdagangan utama di Indonesia. “Saya sebagai ketua badan perbatasan sudah mengeluarkan instruksi, tujuh perbatasan utama yang dipercepat pembangunannya. Di antaranya Entikong (Kalimantan Barat) yang lebih besar,” kata Tjahjo, Selasa 7 Juli 2015.
Dia mengatakan, hal utama yang harus dikebut adalah pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya jalan-jalan utama dan jalan paralel di perbatasan. Setelah itu baru sarana-sarana penunjangnya. “Yang paling penting sasaran Presiden, satu dua tahun ini, wajah perbatasan kita harus lebih baik dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste. termasuk pasarnya, semua hal,” jelas Tjahjo. Menurut dia, hal tersebut merupakan pekerjaan utama Menteri Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan master plan nya pembangunannya. Beliau juga rupanya tahu, bahwa “Selama ini anggaran maksimal tapi hasilnya belum nampak. Mudah-mudahan dua tahun ke depan, tampak hasilnya,” . Saya kagum juga sama beliau ini, ternyata beliau tahu kalau anggaran untuk perbatasan itu selama ini besar hanya hasilnya yang kecil atau nyaris tidak terasa. Padahal Grand Design BNPP itu tadinya adalah menentukan pembangunan pada daerah-daerah Lokasi prioritas (Lok Pri) tanpa memperhatikan pembangunan jalan paralel perbatasan. Tapi ya sudah lah, sekarang nggak perlu grand design yang penting pembangunannya dilakukan sungguh-sungguh, dan jangan lagi hanya mengambil uang anggarannya saja.

Jalan Paralel Perbatasan

Yang menarik lagi dari program pemerintah sekarang ini adalah semangatnya untuk membangun jalan paralel perbatasan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan pembangunan jalan paralel perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia itu. Diketahui panjang jalan tersebut mencapai 740 kilometer (Km), yang membentang mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni, mengatakan kementerian mengganggarkan Rp2,7 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembukaan akses jalan tersebut, seperti pembebasan lahan dan pembenahan area hutan untuk pembukaan akses jalan.
Jalan paralel perbatasan di Kalimantan dinilai sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi RI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Target penyelesaian pada tahun 2018.”Untuk kontraktor ada yang kerjasama dengan kami, juga ada dengan swakelola TNI, jadi jalan perbatasan 740 km, sudah pasti tak akan selesai dalam setahun (selesainya), tiga tahunan lah kami target,” tuturnya. Diutarakannya, anggaran Rp2,7 Triliun untuk tahun ini sudah mulai untuk pembukaan lahan, dan proses pembebasan buka hutan yang sudah mulai. “Kami dibantu oleh TNI zeni. itu jalan biasa (bukan tol), targetnya saya utamakan krikil dulu, nembus jalan baru,” ujar Hediyanto di Kementerian PUPR, Senin 22 Juni 2015. Dia melanjutkan, bahwa pada tahun anggaran 2016, jalan perbatasan tersebut akan menjadi prioritas pertama. “Pada 2016 prioritas kami, yang pertama jalan perbatasan itu.

Membangun Desa di Perbatasan

Setelah itu masih ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) yang akan mengalokasikan anggaran Rp58 miliar guna membangun kawasan perbatasan Negara, yakni di Kalimantan Utara. Ada dua kawasan yang akan diprioritaskan pembangunan ini yakni Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan, yang berbatasan dengan Malaysia. “Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar, Rabu, 24 Juni 2015.Dalam matrik untuk pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian mengalokasi program pengembangan kawasan. Marwan mencontohkan, pengembangan daerah perbatasan dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Lalu, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar sebesar Rp26 miliar, dan penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi Rp23 miliar.
Sementara, untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, Marwan mengatakan, diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2 miliar. Sementara alokasi untuk sarana dan prasarana di pedesaan dianggarkan sekitar Rp1 miliar. “Butir ketiga Nawacita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kami jalankan. Karena kami secara kongkrit menjalankan program-program unggulan ke wilayah perbatasan. Kami ingin citra bangsa dan negara diperhitungkan negara lain,” ujarnya.
Khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar, diupayakan tidak terjadi rawan pangan dan rawan bencana. Maka dari itu, aksesibilitas, mitigasi, dan rehabilitasi, serta penanganan daerah pasca konflik, akan dilakukan. Marwan juga berjanji, akan mendorong jaringan komunikasi antardesa di kawasan perbatasan Kalimantan Utara itu dengan tujuan pembangunan bisa maksimal.Sehingga, dalam waktu dekat akan dijalankan program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa. Dengan begitu, setiap perkembangan hingga kendala yang dihadapi masyarakat desa bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat. “Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan, batuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA.”

Saat Ini Perbatasan Lagi Nelongso Luar Biasa

Apapun rencananya, tetapi faktanya saat ini wilayah perbatasan benar-benar dalam keadaan “nelangsa”, terlantar dan seolah tidak terjaga dan sepertinya TNI kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan sejak januari hingga kini Sudah ada 7 Nota Protes Indonesia ke Malaysia Soal perbatasan, tetapi sama sekali tidak ditanggafi pihak tetangga itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir mengaku institutsinya telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia sebanyak tujuh kali. Nota protes itu dikirim terhitung sejak Januari lalu. Hal itu disampaikan oleh Arrmanatha ketika dikonfirmasi VIVA.co.id melalui telepon pada Rabu, 17 Juni 2015. Arrmanatha mengatakan memang belum ada kesepakatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.
Sebelumnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaporkan adanya peningkatan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, terutama di perairan Ambalat, kawasan sengketa. Radar TNI mendeteksi ada sembilan pesawat sipil dan militer asing tanpa izin memasuki wilayah Indonesia sejak Januari sampai Mei 2015. Menurut Komandan Lanud Tarakan, Letnan Kolonel Penerbang Tiopan Hutapea, ragam modus pelanggaran batas oleh pesawat sipil atau militer asing itu. Ada yang sengaja melintas dengan alasan patroli, melenceng dari jalur seharusnya dan dibelokan ke Ambalat, dan lain-lain. Kalau kita membaca berita seperti ini, apakah begitu “lemahnya TNI” kita diperbatasan itu? Jangan-jangan mereka malah nggak punya aftur untuk patroli? Atau pesawatnya tidak layak jalan?
Ternyata benar adanya dan ini fakta sekitar pukul 11.40 WITA, Jumat 26 Juni 2015.Mesin pesawat yang baru mendarat setelah melakukan PATROLI DI PERBATASAN ini tiba-tiba mati sebelum berhasil masuk ke dalam taxy way. Pesawat TNI AL itu kemudian ditarik secara manual oleh petugas bandara dan anggota TNI masuk ke area parkir pesawat. Butuh waktu sekitar 12 menit untuk bisa menarik badan pesawat ke area parkir pesawat. Meski begitu, insiden tersebut tidak berdampak pada jadwal penerbangan yang ada di Bandara Juwata, Tarakan, Kaltim.”Kejadian ini tidak mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Juwanta Tarakan,” kata Kepala Bandara Juwata Tarakan, Syamsul Bandri. Belum ada informasi resmi penyebab kejadian terhentinya pesawat TNI AL di landasan pacu Bandara Juwata. Namun diduga, mesin pesawat tersebut mengalami gangguan teknis. Bayangkan, susahnya sih tidak seberapa tetapi MALUNYA itu? Tapi ya sudahlah, mari kita tegar dan berpikir untuk maju.

 AH-64_Apache
Tetapi memang harus kita akui, kekuatan kita di perbatasan itu nyaris tidak ada. Lanud Tarakan misalnya baru tergolong kelas C yang belum bisa mengakomodasi “pesawat tempur”, lapangan di Nunukan apalagi, malah tidak bisa didarati oleh pesawat tempur. Kodam sendiri, meski kodam perbatasan juga tidak dilengkapi dengan kemampuan Mobud (Mobiliasi Udara) dan Mobilisasi Laut. Perbatasan kita juga tidak punya “meriam batas” sejenis meriam pantai. Dahulu Kemhan sudah membeli Drone untuk pengintai perbatasan, tetapi sekarang entah kemana drone kita itu. Sementara drone nya Malaysia memang sudah menjalankan missinya dengan baik dan terpantau oleh radar kita sendiri. Sementara negara tetangga kita, punya alut sista yang lengkap untuk menjaga batasnya. Ada meriam batas 155 dan sudah di gelar; semua lanudnya dapat didarati oleh peswat tempur dengan panjang runway diatas 2650 m, pangkalan kapal Selam di Spancar ( Tawau) dan punya tiga devisi Infantri . Yang kita punya di perbatasan itu (maaf ini ya), hanya pos-pos TNI sebanyak 56 buah dengan kualitas tidak jauh berbeda dengan pos pos Hansip yang kita kenal selama ini.

Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II Marsekal Muda Barhim mengatakan, melihat situasi ini TNI SUDAH HARUS membuat skadron tempur di Tarakan. “Namun program pemerintah bukan skadron udara. Tetapi kami ingin menaikkan klasifikasi Pangkalan Tarakan dari sebelumnya dikomandanin Letkol, nanti jadi Kolonel. Saat ini Tarakan masuk dalam pangkalan Kelas C bisa jadi Kelas B. Kalau begitu namanya pangkalan operasi,” ujar Barhim di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015.Ia menjelaskan, dengan peningkatan kelas, pangkalan ini bisa menyimpan pesawat militer, khususnya pesawat tempur yang akan mendarat di tempat ini. Tapi itukan baru rencana? Sementara perbatasan sudah di kuyo-kuyo tetangga dan kita hanya bisa protes dan protes.
Yang membuat saya tambah miris lagi. Adalah apa yang disampaikan (waktu itu masih ) Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo dan sekaligus mengakui, kekuatan militer belum selaras untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Menurut dia, perlu sistem untuk menyelaraskan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.Lemahnya koordinasi antar matra itu tampak dalam insiden pendaratan tanpa izin helikopter Malaysia yang membawa Menteri Dalam Negeri negara itu di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, pada Minggu, 29 Juni 2015. Helikopter itu bebas pergi karena personel TNI yang bertugas di sana tidak siap. “Pengamanan perbatasan perlu sinkronisasi tiap matra. Sektor udara perlu diperkuat radar,” katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015.
Menurut Gatot, kekuatan garda terdepan untuk menjaga perbatasan atau mengawasi bagian terluar wilayah Indonesia adalah Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Untuk itu, personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) mereka harus mendukung operasi itu.Ia mengatakan, personel dan alutsista yang memadai juga dapat mendukung visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekurang-kurangnya dapat mencegah atau menangkal kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia yang merugikan negara. Gatot menegaskan, ancaman dari luar dalam bentuk apa pun harus dapat lebih dahulu dicegah dari kekuatan matra udara dan laut. “Kalau laut dan udara kuat, serangan langsung belum tentu sampai ke darat,” katanya. Ya sudahlah..jadi kalau Menlu Australia mengatakan Indonesia tidak becus dalam menjaga perbatasannya..rasa-rasanya ya ada benarnya juga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *