Blog

Waris wilayah Perbatasan,  Otonomi Khusus dan Perusakan Hutan

Oleh harmen batubara

Saya lama tinggal di wilayah Keerom, waktu itu tahun 1996 saat Tim Kami ( Tim Penegasan Perbatasan RI-PNG) melakukan pengukuran perapatan Tugu-tugu batas (Monument) di sepanjang perbatasan RI-PNG mulai dari Tugu MM1 di Wutung sampai dengan MM4A di Waris (± 80km). Maksudnya, jarak sepanjang dua Tugu batasnya di perapat sehingga Tugunya bisa saling terlihat.   Posko Utamanya ada di Arso-Posko Satu di Wutung dan Posko Dua di Waris. Sebagai komandan saya ada di Posko Utama Arso. Sesuai data BPS-2015 Kabupaten Keerom berpenduduk 53.003 jiwa, termasuk salah satu kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG), yang terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke.

Sesuai data Badan Wilayah Perbatasan Kabupaten Keerom di antara 11 distrik (kecamatan) yang ada di KabupatenKeerom, lima distrik berada di wilayah perbatasan dengan PNG. ”Lima distrik tersebut adalah Arso Timur, Towe, Senggi, Waris, dan Web daerah yang sangat akrab bagi semua anggota Tim. Pada umumnya, warga Papua asli yang tinggal di kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan PNG itu masih hidup secara tradisional sebagai peramu. Untuk keperluan sehari-hari, mereka berburu dan mencari bahan makanan di dalam hutan. Misalnya, berburu babi, rusa, dan mencari sayur-sayuran dll. Tetapi bagi warga pendatang yang sudah banyak di Arso, Wutung, Waris adalah masyarakat trans yang menghidupi keluarga mereka lewat usaha tani, berternak dan berkebun sawit. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap alam, Pemkab Keerom, secara terprogram telah melakukan beberapa program. Seperti memberikan pelatihan bercocok tanam maupun beternak. ”Tujuannya, ya agar mereka bisa lebih mandiri dan bisa hidup sejahtera.

Rusaknya Hutan di Perbatasan

Saya juga ingin memperkenalkan Waris atau tepatnya distrik (kecamatan) Waris. Di kabupaten Keerom terdapat 6 distrik yang berbatasan langsung dengan PNG salah satunya distrik Waris. Distrik Waris terdiri dari 6 desa dengan jumlah penduduk ± 2117 jiwa. Distrik Waris dihuni oleh dua suku yaitu Suku Walsa dan Suku Fermanggam. Suku Walsa tersebar di 5 desa di Papua Indonesia dan 26 desa di PNG sedangkan suku Farmanggam hanya satu desa di Papua dan Empat belas Desa di PNG. Jadi hubungan kekelurgaannya tetap berjalan baik sebab mereka satu tanah adat, satu bahasa dan satu budaya,sampai saat ini.

Saya juga ingin mempekenalkan bagaimana cara perusakan hutan di perbatasan, dan hal ini sudah berjalan sejak lama, hanya beda zaman beda cara. Pada waktu tahun-tahun 90an, dan setelah Otonomi khusus caranya beda lagi. Caranya juga  mudah, untuk mendapatkan areal penebangan, pengusaha cukup mendatangi sang pemilik ulayat. Mereka menegosiasikan luas lokasi dan harga kayu perkubik; selanjutnya teken perjanjian dibawah tangan. Proses berikutnya; eksploitasi hutan. Caranya juga gampang, biasanya diawali dengan membersihkan atau membuat jalan masuk. Cukup seukuran  ban motor atau sepeda. Lalu, membuat BASE CAMP atau tempat tinggal, mendatangkan tenaga dan alat-alat, dan terakhir memotong  dan mengangkut kayu. Ada kerja sama saling menguntungkan antara penguasa, pengusaha dan siapa saja. Peraturan dan hokum memang ada, tetapi hanya sebatas hiasan semata.

Luas lokasi tebangan sekitar dua sampai tiga kilometer. Diukur dari pinggir jalan utama. Dengan luas demikian, waktu operasi bisa mencapai tiga bulan kerja. Bedanya, pada tahun-tahun 90 an truk yang bisa angkut kayu hanya truknya tentara dan polisi. Tetapi setelah Otonomi khusus, siapa saja boleh. Jadi tidak jarang jumlah truk pengangkut kayu di sebuah lokasi bervariasi. Sekitar 5-10 truk dalam sehari. Saking banyaknya lokasi, hampir tidak putus-putusnya truk masuk keluar Waris dan Senggi. Hanya saja kalau tahun 90 an beroperasinya hanya waktu malam, tetapi setelah otonomi bebas baik siang atau malam. Truk-truk pengangkut selalu jalan beriringan. Pertama karena medan ditempuh amat berat sehingga membutuhkan kerjasama bila ada yang mengalami masalah. Kedua, untuk menghindari pungli berlebihan dari oknum aparat. Dengan jumlah truk hingga belasan, pengemudi berharap dapat ‘mengatur’ seminimal mungkin tip untuk petugas. Adakah yang peduli? Hal yang sama sebenarnya juga saya lihat di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan; baik di kalimantan barat maupun Kalimantan timur; waktu itu tahun-tahun 90an, bisa ratusan truk yang angkut kayu dari RI ke negara tetangga setiap harinya. Hutan di Kabupaten Keerom mencapai luas 942.157,31 ha (88,04% dari luas kabupaten). Pada tahun 2010, sub-sektor kehutanan hanya menyumbang PDRB Keerom sebesar 8,53 %. Entah bagaimana nasib generasi Keerom berikutnya.

Pembangunan Ala Warga Papua

Saya masih sering kembali ke wilayah Arso, baik sebagai peneliti atau sebagai penggiat perbatasan, Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Keerom, Ibukota Keerom secara resmi berkedudukan di Waris. Namun dalam kenyataannya, segala aktivitas pemerintahan dan birokrasi berlangsung di Arso. Bisa jadi hal ini hanya untuk memudahkan jalannya pemerintahan. Karena di Arso berbagai infrastrukturnya sudah jadi. Arso merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Jayapura, sementara Waris berada di antara distrik-distrik di pedalaman. “Arso dan Skanto merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya pendatang. Jadi kalau dari segi pembangunan semestinya, Ibu Kotanya jangan di Arso tetapi di Waris, biar pembangunannya bisa lebih berkembang. Tapi siapa peduli? Wang berbuat seperti itu ya pimpinan warga sendiri.

Menarik untuk melihat seperti apa sebenarnya pembangunan Papua di tingkat akar rumput dan di wilayah perbatasan? Sejak Otonomi Khusus masuk ke Papua, danapun mengalir dalam berbagai bentuk ke kampung-kampung. Salah satunya bisa kita lihat  ke Kampung Senggi, ibukota Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Masyarakat Kampung Senggi terdiri dari 6 marga yakni Nak, Mela, Mangun, Mangul, Know dan Nawas.Kampung yang berjumlah sekitar 75 KK ini, terbilang kaya, sebab dana cukup besar pada waktu itu (tahun 2013) mengucur deras. Dalam setahun, ada dana BK 3 (Bantuan Keuangan Kepada Kampung) sebesar Rp.1 milyar, kemudian dana RESPEK dan PNPM Mandiri sebesar Rp.301 juta serta dana Infrastruktur kampung dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.250 juta.

Dana yang diterima, dibuka dihadapan masyarakat dan diputuskan bersama penggunaannya. Ada yang dipakai untuk membangun jalan penghubung di kampung termasuk dari pemukiman menuju SD yang letaknya agak jauh. Juga digunakan untuk bercocok tanam, mulai dari pembelian bibit, obat-obat pertanian hingga alat pertanian. Selain itu, setiap KK diberikan pula dana cash, paling besar Rp.800 ribu. “Kami berpikir dana yang diberikan langsung itu, tidak akan digunakan untuk pertanian karena masyakarat akan pakai untuk keperluan lain, makanya sebagian kami belikan juga alat-alat pertanian,” ujar kepala Kampung Senggi Cristian Know.

Sejak Desember 2012, setiap KK diberikan 1 ekor sapi. Diharapkan mereka dapat merawat bersama dengan tetangga terdekat yang juga memiliki sapi. Selain sapi, diberikan juga babi sepasang. Selain itu, mulai tahun 2013  Kampung Senggi sudah dilengkapi dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Tiang-tiang solarcell berdiri megah di setiap kiri kanan jalan kampung. Pemerintah menyediakan 3 titik lampu untuk setiap 1 unit rumah. Jaringan telkomsel pun sudah ada.

Kampung Senggi memang terlihat lebih tertata rapi. Ada banyak rumah direhab, dan ada pula yang memiliki motor roda dua. Namun banyaknya dana bantuan yang mengalir ke kampung Senggi tidak serta merta membuat masyarakat makmur, berkecukupan pangan dan dapat menyekolahkan anak mereka dengan baik. Kehidupan mereka dengan berburu, bertani atau ikut mendulang emas di Kali Wembi, tak banyak berubah. Bisa jadi lebih tidak intensif lagi dikerjakan sebab ketergantungan pada dana-dana bantuan semakin besar. Juga ketergantungan terhadap sumber bahan makanan dari luar. Sementara akses transportasi dari Jayapura dan Senggi tak banyak berubah, jalan darat masih sulit dilalui, beberapa ruas jalan rusak, tariff angkutan yang mahal, sedangkan pesawat udara tidak cukup lancar.

Sebagai pemerhati di wilayah perbatasan, saya selalu menyarakan agar warga di bekali dengan pusat-pusat layanan kesehatan, anak-anak mereka di beri pendidikan dan sarananya yang memadai, anak-anak didik itu diberikan guru, diberikan fasilitas sarapan dan makan siang dan punya sarana olah raga dan berkesenian. Tetapi selama ini, saya belum menemukan pimpinan warga perbatasan yang peduli terhadap hal-hal seperti itu. Keluhannya sangat banyak, tetapi karyanya tidak terasa. Jadi hal selalu berulang adalah  dana yang banyak itu, sebagian besar habis terpakai untuk membeli bahan makanan ataupun biaya transportasi. Sulit untuk melihat tumbuhnya proses kehidupan yang mampu menghidupkan satu perputaran ekonomi lokal yang mandiri dan mensejahterakan warga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *