Blog

Tol Laut Poros Maritim Memastikan Hadirnya Negara di Perbatasan

Oleh harmen batubara

NKRI, suatu negara kepulauan yang secara geografis berada diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera ( Samudra Hindia-Pasifik) juga merupakan jalur berbagai kepentingan Dunia serta berbatasan dengan 10 (3 darat dan 10 laut) negara, Merupakan negara kepulauan terbesar ( Benua Maritim) dengan letak pulau-pulaunya yang menyebar, berjumlah tidak kurang dari 17.504 pulau, serta memiliki wilayah daratan seluas ? 1.9 juta km² dan wilayah perairan seluas ? 5.8 juta km² serta berada tepat di sebelah selatan Kepulauan Spratly, laut China selatan yang memiliki potensi konflik dengan melibatkan beberapa negara aeperti China, Vietnam, Malaysia, Brunai, Filipina. Ancamanan yang dihadapi dapat berupa ancamanan militer maupun nirmiliter.
Dengan dekelarasi Djoeanda 13 Des 1957 sekaligus menjadi acuan secara geopolitik dan geoekonomi yang sangat penting dan vital bagi Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi bagi pengembangan kekayaan laut nasional di 11 sektor yang meliputi ; a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budi Daya c. Industri pengolahan hasil perikanan, d. Industri bioteknologi, e. pertambangan dan energy f. Pariwisata Bahari g. Kehutanan, h. Perhubungan laut, i. Sumber Daya Pulau-pulau Kecil, . Industri dan Jasa Maritim, dan k. SDA Nonkonvensional. Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional, yakni dengan ditanda tanganinya UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica, konsekwensinya Indonesia harus memelihara keamanan laut dan perairannya bagi kepentingan internasional.

Dewasa ini 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75 % barang yang diperdagangkan ditranspor tasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1300 triliun pertahun. Diperkirakan 132 juta jiwa (60% jumlah penduduk), hidup dan tinggal di daerah pesisir sebagai masyarakat desa pesisir. Ada sekitar 4.735 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat di kategorikan sebagai desa pesisir, sebagian diantaranya terletak diwilayah perkotaan dengan 75% kota-kota besar dan menengah yang berpenduduk diatas 100.000 jiwa berada di pantai selat malaka, laut cina selatan, laut jawa dan selat makasar, yang selama ini belum terpikirkan sarana transportasi yang mengkomunikasikannya secara terpadu (laut,darat,udara). Untuk dapat mengelola wilayah yang demikian luas, maka diperlukan Pola Pembangunan Kelautan, yang perlu untuk ditindak lanjuti, yang meliputi;

Pertama, menyelesaikan seluruh persoalan batas wilayah laut territorial, ZEE, LK dan Zona Tambahan dengan Negara-negara tetangga. Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, dan sampai saat ini belum ada satupun yang sudah selesai secara tuntas.
Kedua, meningkatkan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum di laut.

Untuk kepentingan pengamanan di laut khususnya pengamanan di jalur-jalur strategis seperti Selat Malaka, jalur ALKI serta jalur-jalur seperti jalur laut Natuna – Selat Malaka – Samudera Hindia/ perairan Barat dan Utara Sumatera, jalur Natuna – Selat Karimata – Selat Sunda – Samudera Hindia/ Selatan Jawa, Jalur Laut Sulawesi – Selat makasar – Selat Lombok – Samudera Hindia, jalur Laut Halmahera – Laut Maluku – Laut Banda – Selat Wetar/ Selat Ombai, jalur Laut Irian Jaya – Laut Seram – Selat Manipa/ Selat Misol – Laut Aru – Selat Tores Semua ini telah dibagi menjadi lima (5) Daerah Operasi bagi TNI-AL.
Masalahnya adalah kemampuan untuk memantau wilayah dan mempersiapkan Sarana dan prasarana di pusat – pusat daerah operasi serta sarana penindak dan kemampuan menggerakkannya yang tidak seimbang dan belum terdukung.
Terbatasnya sarana Navigasi, Perairan di wilayah Indonesia relatif belum aman bagi pelayan kapal; salah satunya adalah terbatasnya perlengkapan alat navigasi di seluruh wil Indonesia; jumlah rambu navigasi yang diperlukan di seluruh wilayan Indonesia, 3.469 unit, yang baru terpasang baru 1.899 unit. Tetapi untuk pelayaran internasionalnya seperti Selat Malaka, sudah tergolong aman. Di Selat Malaka terpasang 95 alat navigasi pelayaran, terdiri dari menara suar, rambu suar dan pelampung suar. Juga terdapat 23 rambu suar lainnya yang dipasang oleh Malacca Strait Council (MSC), bantuan sebuah lembaga Independen dari Jepang.

Ketiga, penguatan sarana prasarana di sektor-sektor ekonomi kelautan seperti kualitas kepelabuhanan, dan perkapalan. Kini pemerintah tengah mengembangkan dan mengintegrasikan 14 buah Pelabuhan Nasional untuk menunjang program Tol laut. Dari catatan yang ada Potensi total muatan nasional sekitar 502 juta ton/tahun ( terdiri dari 200 juta ton batubara, 55 juta ton crude oil, 60 juta ton CPO, 7 juta ton ikan dan produk perikanan, 8 juta ton LNG, 2 juta ton LPG, 120 juta ton containers, dan 50 juta ton general cargo. Dari sector ini saja Negara bisa memperoleh devisa perhubungan laut antara US $ 15-21 miliar pertahun, jadi lepas dan tak tertangani.
Keempat, Merevitalisasi dan mengembangkan industri penunjang serta services, yang berkaitan dengan kepelabuhanan dan perkapalan. Tidak tumbuhnya industeri penunjang dan services mestinya menjadi suatu indikasi betapa masalah perizinan dan fasilitasi di sektor ini belum hadir sama sekali. Kecuali itu diharapkan pemerintah terus mendukung PELNI untuk membuka jalur jalur pelayaran baru ke PPKT (pulau-pulau kecil terluar) khususnya yang berbatasan dengan Negara tetangga seperti dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Palau, PNG, Australia, Thailand, Vietnam dll.

Kita ingin agar para pihak terkait tersebut mau duduk bersama, menghilangkan ego sektoralnya dan bahu membahu untuk mendapatkan sinergitas diantara mereka untuk kemudian menghasilkan cetak biru pola tindak dan pola laku. Khususnya untuk ;
Mengkomunikasikan potensi sumber daya Nasional para stake holder terkait kelautan dan mengkoordinir operasi keamanan di laut untuk menegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas pelanggaran dan kejahatan di perairan Indonesia, yang lainnya untuk menegakkan kedaulatan di Laut. Bagaimana cara kita memilahnya mana porsi TNI-TNI AL-Pol Air-Bakorkamla-KKP.Dll.
Karena luasnya sector yang perlu diamankan, sebaiknya perlu ada badan-badan pengamanan yang fokus dalam suatu kegiatan pengamanan tertentu, misalnya dalam hal perampokan/bajak laut dan illegal fishing; dengan demikian manfaatnya lebih dapat dirasakan dan operasionalnya lebih sederhana dan lebih efisien.
Mampu mengkoordinasikan dan memecahkan / menyelesaikan berbagai masalah yang timbul yang tidak bisa dipecahkan oleh satu instansi saja, dengan kata lain dapat mensinergikan kerjasama antar instansi sesuai kebutuhan. Membangun atau memperkuat jaringan kerjasama dengan Negara tetangga dan Negara sahabat , khususnya dalam memperkuat dan mensinergikan kerjasama yang telah ada, serta diupayakan agar terintegasi baik di laut, darat dan udara.

Perlu Langkah Taktis dan Fungsional

Kalau masalah ini dikomunikasikan dengan para pihak tentu masing-masing akan punya ide sesuai dengan persepsi masing-masing. Misalnya, bagi perencana Strategi Pertahanan, bisa dipastikan konsep pertahanan bagi mereka bisa menjadi segalanya. Dalam pandangan mereka pengamanan Poros Maritim memerlukan strategi agar segenap daya, upaya, keunggulan sumber daya, posisi strategis dan geopolitik perlu diarahkan untuk menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia. Sebuah konsekwensi dari sebuah negara yang ingin dihargai di kawasan. Mengharuskan terwujudnya pembangunan kekuatan militer khususnya AL yang bersifat outward looking, yaitu militer yang dipersiapkan untuk mampu menghadang dan menghancurkan ancaman serta lawan jauh sebelum mereka melampaui batas terluar negara. Kedengarannya sih sederhana, tetapi apakah pola seperti itu yang kita butuhkan saat ini?
Tetapi kalau kita bertanya pada para ahli dari kalangan akademi maka pendekatannya dipercaya akan beda lagi, misalnya seperti yang sering disampaikan oleh Hasjim Djalal mantan presiden International Seabed Authority (organisasi internasional independen terkait Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982/UNCLOS). Hasjim selalu mengingatkan bahwa status Indonesia yang sudah dikenal dan tercatat secara legal di tingkat internasional sebagai negara kepulauan (archipelagic state, negara maritim ). Menurutnya untuk menjadi negara maritim, Indonesia harus paham memanfaatkan ruang maritim untuk kepentingan ekonomi, pertahanan, politik, dan sebagainya.
Apabila Indonesia ingin sejajar dengan negara-negara maritim lain, Indonesia perlu untuk bisa memenuhi syarat- syarat berikut ini :
Pertama- Mampu dan telah menggunakan hakhak atas laut internal sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS. Kedua- Menetapkan perairan kepulauan dan mendaftarkannya ke PBB. Ketiga- Mengakui wilayah laut teritorial (12 mil dari karang terluar) termasuk menetapkan perbatasan yang jelas dengan negara-negara tetangga. Keempat- Menetapkan zona tambahan (contiguous zone) untuk dimanfaatkan dalam menambah biaya bea, imigrasi, termasuk dalam hal standar-standar tertentu dan mendaftarkan wilayah (baru) ini kepada PBB.
Kelima- Menetapkan zona ekonomi untuk mengklaim hak pengelolaan perikanan. Keenam- Menetapkan hak pengelolaan dasar laut di luar zona 200 mil dan ini sama sekali belum dimanfaatkan oleh Indonesia. Ketujuh- Menetapkan hak atas samudera, baik lautnya maupun dasar lautnya (bayangkan bahwa negara seperti China dan Korea Selatan sudah punya hak ini di Samudera Hindia, padahal mereka tidak berbatasan laut dengan wilayah itu dan Kedelapan- Mengakui hak negara-negara lain atas laut di Indonesia. Kesembilan- Mampu menjaga zonamaritimIndonesia, baik dari segi keamanan maupun pertahanan, termasuk pemanfaatan sumber daya yang ada di sana. Dan Kesepuluh-Mampu melindungi lingkungan hidup di laut, termasuk menghindarkan dari polusi dan kerusakan lingkungan.
Dari dua pandangan itu saja, kita sudah melihat berbagai hal yang perlu dibenahi, dan semua itu memerlukan prioritas. Tetapi itu jelas tidak sederhana. Karena itu, bagi kita sebetulnya persoalannya sangat sederhana, kita ingin TNI kita mempu menjaga dan memonitor serta mengamankan wilayah kedaulatan NKRI. Laut kita terjaga dari kegiatan illegal fishing atau illegal lainnya-ALKI kita aman dan mampu mengontrol dengan baik apa saja yang terjadi di sana. Warga kita dapat memanfaatkan potensi kelautan yang ada seperti : a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budi Daya c. Industri pengolahan hasil perikanan, d. Industri bioteknologi, e. pertambangan dan energy f. Pariwisata Bahari g. Kehutanan, h. Perhubungan laut, i. Sumber Daya Pulau-pulau Kecil,j. Industri dan Jasa Maritim, dan k. SDA Nonkonvensional serta dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa. Tidak muluk-muluk, kita ingin yang disebut Poros maritim itu tidak lebih dari adanya kemampuan kita sebagai bangsa untuk memanfaatkan potensi laut kita secara aman dan sepenuhnya untuk kesejahteraan bangsa dan kepentingan nasional. Ya hanya itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *