Blog

Tol Laut Pastikan Produk Indonesia Unggul di Perbatasan

Oleh Harmen Batubara

Tol Laut telah mampu menurunkan disparitas harga sebanyak 15%-20%. Tol laut dioperasikan pertama pada 4 November 2015 dengan dua rute, pada 2016 menjadi enam rute, 2017 13 rute dan tahun 2018 ada 18 rute. Untuk lebih fleksibel PT Pelni juga menyiapkan mini kontainer berkapasitas 5 feet atau volume 5 ton. Umumnya kontainer standar berkapasitas 20 feet atau 20 ton terlalu besar, terlebih lagi saat ini masih susah barang untuk mengisinya.

Dengan container kecil ini khususnya untuk mengangkut rumput laut dan kopra  Rencananya pihaknya membangun 200 mini kontainer dengan dukungan 46 kapal perintis. Pelni sendiri saat ini mengoperasikan delapan kapal barang dan 26 kapal penumpang. Pemerintah mendorong penyelenggaraan angkutan logistik tol laut bukan hanya Port To Port atau dari pelabuhan ke pelabuhan tapi sampai konsumen. Untuk merealisasikannya pemerintah bersama Maritime Research Institute Nusantara (MARIN) menggagas program kontainer masuk desa. Mengimplementasikan program kontainer masuk desa untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program tol laut demi mewujudkan program Nawacita pemerintah dalam rangka menghadirkan negara di beranda terdepan NKRI. Hal itu dikatakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko, di Jakarta Rabu (27/2/2019).

Program kontainer masuk desa ini juga akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah. Itu juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai lingkup desa. Program kontainer masuk desa dimulai dari salah satu desa di pulau terluar di Indonesia, yaitu Desa Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dan tahap selanjutnya juga akan difokuskan ke daerah Memberamo dan Boven Digoel di Papua.

Baca Juga : Jalan Paralel Perbatasan, Peluang BerBisnis Jadi Menarik

Untuk kepentingan bersama ada baiknya publik harus tahu bahwa program Tol Laut ini merupakan gabungan dari elemen program kewajiban pelayanan publik (PSO). Program ini terdiri dari angkutan laut penumpang kelas ekonomi atau kapal putih Pelni, angkutan laut perintis yang dikenal dengan kapal Sabuk Nusantara, tol laut Angkutan Barang atau dikenal dengan nama Kontainer Tol Laut, dan angkutan kapal khusus ternak. Program tol laut dengan anggaran untuk Public Service Obligation, penumpang kelas ekonomi sekitar Rp1,8 triliun, angkutan laut perintis sekitar Rp1,2 triliun, tol laut angkutan barang kontainer sekitar Rp300 miliar dan angkutan ternak sekitar Rp60 miliar per tahun. Dengan cakupan layanan seluruh pulau dan daerah di Indonesia. Menyatukan seluruh nusantara dalam sebuah konektivitas yang belum mampu dilayani oleh moda darat dan udara.Tentu dana sebesar itu masih jauh dari cukup.

Karena itu alasan daerah belum ada muatan balik tidak bisa diterima atau bahkan ditinggalkan oleh trayek tol laut. Justru perlu dilakukan bagaimana membantu dan memotivasi Pemda dan masyarakat untuk mampu mengkonsolidasi produk hasil daerahnya bisa dibawa oleh kapal penumpang Pelni, kapal perintis, kapal kontainer tol laut dan kapal ternak. Kementerian Perhubungan meyakini bahwa suatu program tidak dapat berjalan tanpa pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan logistik melalui tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Telkom sedang menyiapkan teknologi informasi berupa dashboard, sebagai model bisnis baru untuk memotong rantai bisnis yang panjang. “Dengan adanya Dashboard akan memudahkan para pedagang kecil dapat langsung membeli barang lewat tol laut,” katanya. Wisnu mengajak semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan angkutan logistik melalui Tol Laut ini dan meminta agar masyarakat optimistis dengan keberadaan tol laut yang setiap tahunnya terus menunjukan tren peningkatan.

Pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna menurunkan disparitas harga antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia. Terkait dengan muatan balik dari tol laut yang belum optimal, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi reefer container dan melakukan revisi tarif muatan balik hingga 50 persen serta merevisi tarif jasa kepelabuhanan untuk mengurangi cost kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kementerian Perhubungan juga mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT Pelni, Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT. Semen Indonesia, BULOG, PT RNI, PT PPI dan Pelindo I hingga IV serta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut dengan meningkatkan sinergi melalui program Rumah Kita atau Gerai Maritim.

Distribusi Produk Hingga Ke Perbatasan

Untuk mendistribusikan produk dibutuhkan adanya jasa transportasi  dan adanya Gerai atau Depo Produk yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk sampai di perbatasan. Pada tahun 2018 Tol laut sudah mempunyai 18 route, dan memastikan bahwa seluruh wilayah nusantara termasuk perbatasan bisa terjangkau oleh tol laut ini. Demi pleksibilitas, pemerintah juga telah membuat program Mini Kontainer yang bisa sampai ke Desa desa di Pulau-pulau Kecil terluar dan daerah perbatasan. Sementara untuk penampungan produk Pemerintah juga telah membuat dan membangun Depo, Gerai Maritim (pulau kecil terluar) tau Toko Perbatasan di daerah batas.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan mengembangkan Gerai Maritim. Gerai maritim dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran arus dan ketersediaan kebutuhan pokok dan barang.. Gerai maritim bertujuan mengurangi biaya distribusi barang meningkatkan perdagangan antar pulau memperluas jaringan produk unggulan daerah setempat sebagai muatan balik dan meningkatkan kesejahteraan petani serrta nelayan di daerah terpencil, tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP) melalui pemanfaatan tol laut yang lebih optimal. Gerai Maritim berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara barang setelah diturunkan dari kapal dan menampung produk unggulan daerah yang akan diangkut menjadi muatan balik sebelum diangkut kapal. Sampai saat ini sudah ada sembilan depo gerai maritim yakni di Kabupaten Wakatobi, Kepulauan Aru, Lembata, Sabu Raijua, Mimika, Kepulauan Yapen, Tidore Kepulauan, Fak Fak dan Teluk Wondama.

Berdasarkan pendataan kemendag dan pemerintah daerah pada 2018 tercatat ada 437 pedang dari 35 kabupaten/kota yang memanfaatkan tol laut yang daerahnya dilalui trayek tol laut. “Agar tidak tergantung subsidi, nantinya perlu rencana aksi dan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk meningkakan investasi dan perkembangan industri terkait barang kebutuhan pokok dan penting di daerah 3TP,” kata Enggartiasto.

Di perbatasan juga sudah ada Toko Indonesia, gubernur Kaltara telah memprogramkan lima toko Indonesia. Anggaran satu unit yang sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. Karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Jika toko Indonesia sudah terbangun, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog dan tentu dengan KemenPerdagangan untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Kan ada subsidi ongkos angkut (SOA) barang,” tukasnya.  Dengan adanya program mini Kontainer Desa lewat Tol Laut tentu ongkosnya akan lebih murah lagi. Seperti diketahui, selama ini warga di perbatasan, terutama di Krayan lebih banyak mengandalkan barang-barang asal Malaysia. Kalaupun ada produk dalam negeri, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga kebutuhan pokok maupun lainnya di perbatasan pun sangat tinggi.

Baca Pula : Desa Perbatasan, Semangat Jokowi Membangun Dari Pinggiran

Pada waktu itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada bulan Maret 2017 mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Mendag. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan.“Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,” kata Irianto.

Tak hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag ialah langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah (Malaysia) pada 6 April yang lalu.“Nanti Dirjen akan menghadiri musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kaltara, setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi,” ujarnya.

Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,” ungkap Irianto. Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),” ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masalahnya kini semua pihak masih demam Pilpres dan Pileg, kita berharap setelah ini Wilayah perbatasan akan mulai berbenah kembali.

Tol Laut Penyebar Kesejahteraan Yang Berkeadilan

Program Tol laut jadi sangat penting karena ia bukan hanya jadi urusan bisnis semata, tetapi jadi upaya penyebaran kesejahteraan bagi seluruh wagra NKRI di seluruh kepulauan Nusantara. Karena itu Tol Laut harus terus berproses dan terus lebih efisien. Program pembangunan 100 kapal Tol Laut oleh Kemenhub berjenis kapal perintis, kontainer, ternak dan rede. Kapal-kapal tersebut semuanya ditargetkan selesai dan dioperasikan tahun 2019 ini. Pembuatan dan pengoperasian kapal-kapal pendukung tol laut tersebut untuk melayani masyarakat Indonesia terutama untuk wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan. Pemerintah berharap melalui pembangunan kapal pendukung tol laut akan lebih meningkatkan konektivitas antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga akan meningkatkan roda perekonomian secara nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pembuatan dan pengoperasian kapal-kapal pendukung tol laut tersebut untuk melayani masyarakat Indonesia terutama untuk wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan

Lihat misalnya Kapal KM Sabuk Nusantara 92 memiliki panjang Seluruh (LOA) 62.80 meter dan panjang Antara Garis Tegak (LBP) 57.36  meter yang dioperatori oleh PT Pelni (Persero) dengan Pelabuhan Pangkal Surabaya pada Rute 16 yaitu Surabaya–Masalembo-Keramaian -Masalembo-Kalianget-Sapudi-Kangean–Pagerungan Besar-Sapeken-Tanjung Wangi-Sapeken–Pagerungan Besar–Kangean-Sapudi- Kalianget-Masalembo-Keramaian-Masalembo-Surabaya. Demikian pula dengan KM Kendhaga Nusantara 3 memiliki panjang seluruh (LOA) 74.30 meter dengan kapasitas angkut sebanyak 100 TC (Teus Container) termasuk tujuh reefer container yang dioperatori oleh PT Djakarta Lloyd Hub dengan rute Surabaya-Makassar-Kendari-Surabaya. Kedua kapal itu adalah kapal baru yang diberikan Kemenhub kepada PT Pelni.

Tol laut bukan hanya angkutan barang pokok tetapi juga hewan ternak dari produsen ke konsumen seperti dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) ke daerah Jakara Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek)  sehingga dapat mensuplai daging ke DKI Jakarta. Kapal ternak berkembang dari satu kapal pada 2015, menjadi enam kapal pada 2018. Pengangkutan hewan yang semula dengan kapal kargo diangkut dengan kapal ternak untuk mendukung swasembada daging. Kapal ternak ini membuat efiensi dan pangkas rantai distribusi. Kualitas daging juga tak kalah dari Australia dan Brazil. Direktur Pemasaran dan hasil Pengolahan Kementerian Pertanian Fini Murfiani menyebutkan tol laut meningkatkan kesejahteraan ternak. Dulunya ternak khususnya sapi dari NTT dan NTB diangkut kapal kayu atau kapal kargo bila ada ruang kosong.

Mulai 2015 dilayani satu kapal ternak, kini sudah enam kapal yakni KM Camara Nusantara 1-6. Penyusutan bobot sapi bisa dtekan dari Susut ditekan dari sebelumnya 15-20 persen kini tinggal 9 persen. Kualitas daging juga lebih baik, karena kesejahteraan hewan dalam arti tingkat stress hewan berkurang. Meskipun biaya pengapalan naik dari Rp 330.000 menjadi Rp 700.000 per ekor, tetapi penyusutan berat berkurang dan kualitas daging lebih baik. Hanya saja sampai kini posisi tawar produsen masih lemah.

Namun, berkat adanya kapal khusus ternak, distribusi lancar harga di produsen naik sedang harga di konsumen tidak terlalu tinggi. Bobot sapi hidup di tingkat produsen naik dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000 per kg, ketika sampai konsumen di Jakarta dijual Rp 45.000 per kg. Kapal ternak ini membuat efiensi dan pangkas rantai distribusi. Kualitas daging juga tak kalah dari Australia dan Brazil. Kini ada 1.000 ekor sapi per hari di potong di Jakarta. Sapi diangkut dengan pelayaraan khusus.

Kini sudah jadi nyata Tol laut merupakan pelayaran langsung dari daerah produsen ke konsumen di daerah tertinggal terisolasi, terdepan dan perbatasan (3TP) sehingga distribusi barang tercukupi dan harga dapat seimbang dengan harga di Jawa. Tol laut menjadi sarana angkutan bagi produksi  dari daerah untuk dipasarkan di Jawa sehingga menumbuhkan perekonomian daerah. Tol laut terbukti efektif dalam menurunkan disparitas harga, terlebih dengan dibangunnya Depo Maritim dan Grai Maritim atau Rumah logistik di daerah tujuan tol laut. Harga Depo dan Grai Maritim sudah jadi harga acuan harga pengusaha di daerah tujuan tol laut. Hingga saat ini penurunan harga secara umum dari harga bahan pokok secara umum turun 20 persen hingga 30 persen. Kapal tol laut terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai perkembangan daerah tujuan tol laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *