Blog

Toko Perbatasan, Membuka Peluang Bisnis di Perbatasan

Oleh Harmen Batubara

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, wilayah perbatasan adalah daerah kumuh, terisolasi, para petugas perbatasan hanya ada namanya saja tetapi secara fisik, para petugasnya umumnya tetap berada di Kabupaten. Yang kita temukan di perbatasan hanyalah plang-plang nama Kementerian/Lembaga, tetapi sama sekali tidak ada kehidupan pelayanan di sana. Tetapi gambaran seperti itu sudah berlalu. Pemerintah Jokowi-JK bertekat membuka isolasi perbatasan dengan visi : membuka jalan raya parallel perbatasan, membangun kembali serta memfungsikan kembali 11 PLBN dengan berbagai sarana penunjang perekonomian, memastikan route Tol Laut bisa melintasi perbatasan agar semua produk Indonesia dari Pusat – pusat Bisnis Indonesia bisa sampai di daerah perbatasan dengan biaya terjangkau. Semua itu untuk memastikan produk-produk Indonesia bisa unggul di perbatasan.

Membangun Jalan Hingga ke Ujung Perbatasan   Pembangunan 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan ditarget tuntas pada tahun 2019. Pemerintah juga memperluas pungsi PLBN untuk merangsang pertumbuhan sektor ekonomi. Misalnya kita lihat Dirjen Cipta Karya Kemenpupera, Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Aruk untuk tahap kedua. Pada tahap ini sifatnya melengkapi dari pembangunan PLBN tahap pertama. Untuk rencana pembangunan PLBN Aruk untuk tahap kedua pada zona inti akan dibangun “Car Wash”, sementara pada sub zona inti akan dibanun mes pegawai tipe 45, 54 dan 75. Kemudian pada zona pendukung juga akan dibangun pasar perbatasan, wisma Indonesia, gedung serbaguna, food court, masjid, gereja dan pasar pendukung.

Baca Juga : Jalan Paralel Perbatasan, Peluang BerBisnis Jadi Menarik

Demikian pula Tol laut terus berkembang dan menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat ini jumlah trayek tol laut sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini semakin menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kemudian terus bertambah enam trayek menjadi sekitar 13 trayek. Pada awal tahun 2018 Kementerian Perhubungan menambah dua jalur trayek baru, hingga menjadi 15 Trayek, kemudian pada Oktober lalu pemerintah kembali menambah 3 trayek baru yang khusus untuk pengangkutan semen ke kawasan timur. Sehingga ada kini terdapat 18 trayek jalur tol laut yang aktif di Indonesia. Salah satu intinya adalah agar semua wilayah perbatasan dapat terjangkau, sehingga berbagai produk unggulan Indonesia bisa sampai di perbatasan dan unggul.

Pemerintah Juga Menyalurkan Dana Desa   Pemerintah tidak berhenti hanya sampai di situ. Pemerintah memastikan agar seluruh Desa di Indonesia mempunyai program untuk mengembangkan Desa mereka. Politik fiskal digeser dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa);demikian juga untuk tahun 2018 sekitar Rp 60 triliun dan pada tahun 2019 besarannya mencapai 73 triliun.  

Sejauh yang sudah tercapai selama dua tahun pelaksanaan program DD ini, sekurangnya lima hal pokok telah dirasakan di lapangan. Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan yang ditandai oleh maraknya kegiatan musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan. Salah satu pemandangan lazim saat ini, warga desa berkerumun membahas aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, seperti inisiasi pasar desa atau pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa).

Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Di balai desa dipasang baliho APBDesa, demikian pula di lokasi-lokasi strategis atau sarana ibadah. Desa telah memberikan jawaban kontan atas kepercayaan yang diberikan. Ketiga, keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Tak jarang, warga desa menyumbangkan apa pun yang dimiliki agar pembangunan berjalan paripurna, misalnya tenaga, tanah, rumah, dan aset fisik lain.

Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Pada 2016 saja telah terbangun hampir 67.000 kilometer (km) jalan, jembatan 511,9 km, MCK 37.368 unit, air bersih 16.295 unit, dan PAUD 11.926 unit. DD juga dimanfaatkan untuk posyandu 7.524 unit, polindes 3.133 unit, dan sumur 14.034 unit. DD juga digunakan untuk membangun tambatan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.596 unit, penahan tanah 38.184 unit, dan ribuan BUMDesa (PPMD, 2017). Dengan menggunakan ukuran apa pun, efisiensi DD sangat mengagumkan.

Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, peraturan desa untuk memproteksi sumber daya alam dan ekologi, pembuatan almanak desa, balai rakyat, dan masih banyak lagi prakarsa menggetarkan di desa. DD bukan cuma dirayakan sebagai tradisi penyerapan anggaran, melainkan aktivitas berdesa yang mengendap dalam jantung kesadaran kedaulatan desa. Desa kini tengah Mngukir Sejarahnya.

Pemda Perlu Bersinergi

Setakat ini kita melihat Pemda sudah mulai berbenah dan mencoba untuk menjadikan wilayah perbatasan unggul dengan produk-produk Indonesia. Selama ini karena terisolasi, maka produk yang unggul di perbatasan adalah produk Negara tetangga. Karena memang jaraknya dekat serta infrastruktur mereka sudah siap. Jadi sangat wajar kalau produk mereka unggul. Kini kita mulai melihat Pemda Kaltara mulai membuka Toko Perbatasan   Pemerintah provinsi Kaltara selama ini terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Toko perbatasan yang rencananya tersebar di tujuh titik di wilayah perbatasan negara di Kaltara, diproyeksikan menjadi model dalam pembangunan kawasan perdagangan di perbatasan Indonesia. Konsep TOKO INDONESIA yang digagas adalah, terintegrasinya wilayah perbatasan dalam satu kawasan terpadu, mulai dari sektor ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antar negara yang berbatasan. Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara, Samuel Tipa Padan kala itu mengatakan, “gagasan ini asli Kaltara dan merupakan integrasi ekonomi perbatasan, dan belum pernah ada di wilayah perbatasan lain di Indonesia. Menurutnya, gagasan ini telah diamini oleh pemerintah pusat. Tinggal implementasi di lapangan. Kita memang belum tahu seperti apa konsepnya Toko perbatasan di daerah lainnya. Tetapi selama ini kita sudah mengenal adanya sebanyak 7 pasar perbatasan yang sudah kita dengar, antara lain pasar Skouw Papua, Nanga Badau, Entikong dan Aruk di Kalimantan Barat, serta Wini, Motaain dan Pasar Motamasin di Nusa Tenggara Timur.

Dengan 18 Trayek Tol ini dipastikan semua wilayah perbatasan bisa terjangkau oleh layanan Tol laut
18 Trayek Tol Laut

Sementara itu, menyangkut toko perbatasan ini, pemprov Kaltara telah mengadakan kajian teknis dengan tujuh wilayah yang telah dipersiapkan. Nunukan mengusulkan lima lokasi yakni Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Sei Semanggaris, dan Lumbis Ogong. Sedangkan Malinau mengusulkan dua lokasi, yakni Long Nawang dan Long Pujungan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltara, Hartono menambahkan, tujuh titik tersebut masih dikaji oleh Pemprov Kaltara. “Kalau sesuai rencana sebelumnya ada tujuh titik. Yang mana nantinya akan dikembangkan, itu teknisnya ada di PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” ungkapnya.

Baca Pula : Toko Perbatasan, Menjadikan Produk Indonesia Unggul Di Perbatasan

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan empat TOKO INDONESIA di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia pada 2018. Keempat toko Indonesia itu akan dibangun di Kabupaten Malinau sebanyak dua unit ditempatkan di Pujungan dan Long Ampung. Dua unit lainnya di Kabupaten Nunukan yakni Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. “Jadi ada empat unit toko Indonesia yang akan dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Alokasi anggarannya sebesar Rp 80 miliar atau Rp 20 miliar per unit,”

Bangun Pusat Bisnis Perbatasan

Gubernur Kaltara menambahkan, pihaknya memprogramkan lima toko Indonesia namun anggaran satu unit yang sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. Karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-Malaysia

Jika toko Indonesia sudah terbangun, maka pihaknya nanti akan bekerja sama dengan Bulog untuk memasok kebutuhan pokok yang akan di jual di perbatasan. “Kami yang menanggung ongkos angkutnya. Kan ada subsidi ongkos angkut (SOA) barang,” tukasnya.Seperti diketahui, selama ini warga di perbatasan, terutama di Krayan lebih banyak mengandalkan barang-barang asal Malaysia. Kalaupun ada produk dalam negeri, jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, harga kebutuhan pokok maupun lainnya di perbatasan pun sangat tinggi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga Malaysia. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada bulan Maret 2017 mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Mendag. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan.“Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,” kata Irianto.

Tak hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag ialah langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah (Malaysia) pada 6 April yang lalu.“Nanti Dirjen akan menghadiri musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kaltara, setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi,” ujarnya.

Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,” ungkap Irianto. Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),” ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masalahnya kini semua pihak masih demam Pilpres dan Pileg, kita berharap setelah ini Wilayah perbatasan akan mulai berbenah kembali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *