Tiga wilayah Rawan Sengketa di Perbatasan RI-Timor Leste
Dari 10 kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tiga di antaranya hingga kini ternyata masih bermasalah. Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya berbahaya bagi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain rawan konflik, masalah tapal batas di ketiga titik itu juga bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena Timor Leste aktif melakukan pembangunan di sana. Mestinya, selama belum ada kejelasan status di wilayah perbatasan tersebut, tidak boleh ada aktivitas pembangunan. Ironisnya, pemerintah pusat terkesan kurang perhatian terhadap persoalan ini.
Demikian masalah yang diungkapkan dalam suatu seminar terkait Rapat Kerja Nasional Ke-5 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kabupaten Ende, Pulau Flores, NTT, Senin (14/6). Rakernas ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid.
Kepala Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa NTT Sisilia Sona berpendapat, terkesan persoalan perbatasan itu belum menjadi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ”Ini harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Masalah perbatasan ini juga bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTT saja, tetapi juga perintah pusat,” ujarnya.
Selain Sisilia, hadir juga sebagai pembicara Asisten Deputi Urusan Wilayah Perbatasan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Noviar Lutfi, Direktur Pusat Pengkajian Strategi Politik dan Pembangunan Benediktus Bosu, Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Melkiades Lakalena, Rektor Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende Romo Dominikus Nong, dan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquino, Stefanus Asat Gusma.
Tiga titik yang dinilai bermasalah itu adalah Desa Delomil di Kecamatan Lakmanen, Kabupaten Belu; Desa Manusasi di Kecamatan Miofamo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara; dan Desa Naktuka di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Sisilia, memutuskan daerah itu sementara harus steril atau tidak ada aktivitas pembangunan. Kenyataannya, ada aktivitas pembangunan oleh Timor Leste di sana.
”Kami sudah turun dua minggu lalu dan situasinya seperti itu. Bahkan, satu bulan lalu pihak Timor Leste juga membagikan KTP (kartu tanda penduduk) kepada 44 keluarga di Naktuka. Dalam situasi demikian, bagaimana sikap Pemerintah Indonesia?” kata Sisilia. (Kompas.SEM.15/6/2010)
