Sekolah Di Wilayah Perbatasan, Siapa Peduli

Oleh Harmen Batubara
Bacalah suasana bathin yang dilukiskan kompas ( 14/12/2009/oleh ; M Syaifullah/Ambrosius Harto Manumoyoso/ Wahyu Haryo P) saat mereka mengunjungi asrama pela jar di Ledo. “ Tiga pelajar yang berada di dapur sebuah asrama sekolah terlihat asyik mengupas tiga mentimun yang mereka beli di Ledo, ibu kota Kecamatan Ledo, Kabupa ten Bengkayang, Kalimantan Barat di wilayah perbatasan. Di beberapa panci, nasi terli hat sudah matang. Malam itu, mereka makan seadanya dengan telur goreng. Mentimun yang dikupas merupakan sayurannya. Suasana keterbatasan sebuah asrama pelajar se kolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Ledo itu terpotret saat Kompas berkunjung ke sana suatu akhir pekan pada pertengahan November lalu.

Letak asrama mereka sekitar 50 kilometer dari perbatasan Kalbar-Serawak, Malaysia (di Kecamatan Jagoibabang, Bengkayang), atau sekitar 260 kilometer utara Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar. Asrama milik Yayasan Peduli Pendidikan Masyarakat Pedalaman itu memang khusus menampung anak-anak dari kampung-kampung di Kecamatan Ledo dan sekitarnya.
Di tempat itu, ada dua bangunan, masing-masing untuk pelajar putra dan putri. Bangunannya terbuat dari kayu dan batako. Kamar-kamarnya disekat dengan papan tripleks, sedangkan ranjang dan kasur harus disediakan sendiri oleh pelajar yang tinggal di sana. ”Tinggal di sini gratis. Cuma bayar listrik Rp 20.000 per bulan. Memasak dan mencuci sendiri. Kompor, panci, piring, dan gelas juga bawa sendiri-sendiri,” kata Peter, rekan sekamar Rubanus Robin. Di asrama yang dibangun tahun 2004 itu ada 15 pelajar, yang terdiri dari 8 pelajar putra dan 7 putri. Mereka biasanya kembali ke kampung masing- masing dua pekan sekali. Asrama itu biasanya akan ramai jika musim ujian sekolah tiba. Pada masa seperti ini bangunan bisa ditempati lebih dari 50 siswa. Mereka belajar bersama untuk menghadapi ujian. ”Asrama ini bantuan warga. Tak ada dari pemerintah daerah. Yang ada cuma memberi biskuit. Anak-anak di sini hidup mandiri,” tutur pengasuh asrama, Caecilia.”
Itulah realitas sekolah bagi anak-anak di wilayah perbatasan atau di daerah-daerah tertinggal atau pedalaman. Saat ini anggaran pendidikan nasional sudah tinggi, 20% PDB tetapi itu nyaris tidak berdampak apa-apa bagi wilayah perbatasan dan desa-desa terpencil. Yang selalu terdengar selama ini adalah riuhnya masalah kurikulum, persoalan ujian nasional dan pembangunan sekolah bertaraf Internasional di wilayah perbatasan. Herannya lagi yang menuturkan hal-hal seperti itu adalah para pejabat yang memang kompeten dalam bidangnya. Dalam hati sering bertanya-tanya, apakah para pejabat ini tidak tahu tentang wilayahnya, khususnya meraka yang berada di daerah perbatasan dan terpencil. Kalau membangun sekolah di daerah terpencil susah dan mahal, ya bangunkanlah asrama-asrama sederhana di wilayah kecamatan atau kabupatennya; buatlah asrama yang bisa memberikan makan para siswanya; tolonglah agar sekolah-sekolah mereka dilengkapi sarananya, lengkapi guru-gurunya, berikan tunjangannya sehingga siswa yang ada di wilayah perbatasan dan terpencil itu bisa terangkat kemampuan SDMnya.
Begitu juga dalam hal prekrutan jadi pegawai, jadi tentara atau jadi Polisi tolonglah jangan sama ratakan anak-anak di wilayah perbatasan atau di wilayah pedalaman dengan anak-anak yang ada di kota-kota besar. Terbayang ga pada anda sekalian berapa orang atau jumlahnya perwira atau PNS golongan III yang ada dari lingkungan Suku Dayak, Papua, Suku anak dalam, Nias atau yang sejenisnya Suku Batak mungkin ada kekecualian? Masalahnya bukan pilih kasih, tetapi rasa keadilannya. Saya masih ingat saat pembukaan Seskoad tahunnya ga usah saya sebut ( sekolah Staf dan Komando AD) kebetulan ada gubernur Papua, beliau melihat ada perwakilan siswa dari Papua New Guinea, yang setiap tahunnya memang selalu ada perwakilan dari Negara sahabat tersebut; beliau lalu nanya yang dari Papua (Indonesia sendiri) mana? Beliau ahirnya diam sendiri, sebabkan jangan perwira Papua yang bisa masuk Seskoad, untuk sekedar perwira saja pun, kalau ada, jumlahnya kali, baru hitungan jari. Hal yang sama terjadi juga di Polisi, di AL, di AU. Apa hal-hal seperti ini tidak membuat sakit hati? Bagaimana hati seorang Dayak, kalau melihat tentara dan PNS di wilayahnya hanya tentara Indonesia ? minus Dayak? Atau di Papua tentara Indonesia minus Papua dan selanjutnya..
Terlebih lagi bagi mereka anak perbatasan atau wilayah terpencil yang akan kuliah di perguruan Tinggi, semisal UGM, UI, ITB dan atau sejenisnya, jauh panggang dari api. Padahal zaman saya dahulu, kesempatan itu terbuka lebar, anak-anak batak itu bisa tembak langsung, sekolahnya jelas ga tau dimana desanya, tetapi mereka berani daftar dan kuliah ke Jawa dan dilalah malah keterima pula. Sekarang ? Ga tau gimana menjelaskannya, sistemnya rumit, tetapi kalau anda punya uang anak anda bisa kuliah di sana. Itu saja. Padahal NKRI ini masih akan terus dipertahankan, tetapi kalau filosofi hidupnya seperti itu. Apa ya bisa ya?