Blog

Pulau-Pulau Terluar Kian Tertinggal, Bangsa Yang Mengingkari Potensi Kebahariannya

oleh harmen batubara 

Sejak awal pendiri republik ini, Moh. Yamin misalnya, sudah menyadari bahwa laut Nusantara adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Jadi pertama-tama yang perlu mendapat perhatian seharusnya adalah bagaimana memanfaatkan laut dengan segala potensinya itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Laut diyakini akan jadi tumpuan masa depan umat manusia, lebih-lebih bagi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa laut. Berada diantara dua Benua dan Dua Samudra. Di dalamnya begitu banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan dapat dimanfaatkan.

Sumber daya perikanan melimpah. Begitu banyak jenis yang tersedia di laut, kita bisa langsung ”memanen” tanpa terlebih dahulu harus ”menanam” benihnya. Hanya perlu modal serta teknologi penangkapan dan pengelolaannya. Belum lagi sumber minyak dan gas.

Dari sekitar 60 cekungan yang ada saat ini, 40 cekungan berada di lepas pantai dan 14 cekungan di kawasan pesisir. Jumlah cekungan yang menyimpan kandungan minyak dan gas bumi tersebut boleh jadi baru sebagian kecil dari potensi sebenarnya yang masih tersimpan di dasar laut Nusantara. Belum lagi kita masih punya Palung Laut yang tiada duanya. ”Jangan lupa, laut berikut selat-selat yang ada berfungsi bagi pelayaran untuk mengangkut barang dan orang dalam skala besar.

Bangsa Yang Ingkar Jati Dirinya

Saat ini Indonesia masih belum bisa memanfatkan posisi geostrategisnya untuk kepentingan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sungguh keliru dan gagal dalam memahami bahwa infrastruktur negara kepulauan adalah PELAYARAN dan PELABUHAN, bukan JALAN dan JEMBATAN. Kebijakan subsidi BBM telah mendistorsi sistem logistik nasional yang terlalu tergantung pada angkutan darat, sementara angkutan laut dan penyeberangan dibiarkan terbengkalai. Akibatnya armada pelayaran nasional gagal memanfaatkan posisi geostrategi Indonesia untuk melayani lalu lintas barang internasional di perairan Nusantara.

Deklarasi Djoeanda yang menegasikan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam kenyataannya tak diikuti kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan bermatra kelautan. Hal ini terlihat dalam pengembangan kekuatan TNI kita (punya 13 Kodam, tetapi hanya 2 Armada Laut). Juga tidak terlihat dalam upaya membentuk dan memperkuat peningkatan kapasitas angkatan laut yang memadai untuk merealisasikan klaim sebagai negara kepulauan tersebut.

Kondisi Pulau Terluar Kian Memprihatinkan

Dengan pola pengembangan dan penghayatan pembangunan Nasional kita yang beroriantasi ke darat maka tidaklah mengherankan kalau Pemerintah memang sengaja mengambil kebijakan yang mengutamakan angkutan jalan dari pada angkutan laut dan penyeberangan. Boleh dikatakan hampir semua anggaran untuk Kementrian Pekerjaan Umum habis di Ditjen Bina Marga, lebih parah lagi anggaran ini jauh lebih besar daripada seluruh anggaran Kementrian Perhubungan sekalipun! Bisa anda bayangkan.

Saat ini praktis sektor perhubungan sudah terakumulasi dalam jebakan moda-tunggal jalan darat yang diperburuk oleh kebijakan subsidi BBM (bahan bakar minyak), yang menjadikan masyarakat semakin tergantung mobilitasnya pada mobil dan sepeda motor. Lebih parah lagi; angkutan umum di perkotaan(Mass trasportasi),  angkutan kereta api, angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan( khususnya Merak –Bakahuni) dibiarkan setangah hidup setengah mati.

Dalam kondisi kebijakan seperti ini maka masih wajarkah kita mengharapkan untuk mengembangkan kawasan perbatasan di pulau-pulau terluar? Pada 19 Agustus 2013 Kompas menuliskan Kondisi pulau kecil terluar Indonesia masih tertinggal. Perbaikan infrastruktur, pilihan pekerjaan, dan pengolahan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama untuk memperbaiki kondisi itu.

”Kita harus jujur dengan kondisi ini. Tidak ada artinya jika pulau kecil terluar masih terbelakang,” ujar Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad di Alor, Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/8). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada 92 pulau terluar di Indonesia. Sebanyak 31 pulau berpenghuni. Pulau terluar berbatasan dengan Filipina, Timor Leste, Malaysia, Australia, Papua Niugini, Thailand, India, dan Singapura.

Sudirman mengatakan, saat ini masih ada pulau terluar yang belum merasakan sepenuhnya kesejahteraan di Indonesia. Ia mencontohkan Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di Sebatik, transaksi jual beli masih menggunakan mata uang ringgit. Penggunaan gas untuk kebutuhan sehari-hari juga masih memilih milik perusahaan Malaysia karena mudah didapat.

Setali tiga uang kondisi Pulau Miangas dan Pulau Marore yang berbatasan langsung dengan Filipina. Di kedua pulau ini, barang kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari Filipina. Bahkan, masyarakat setempat lebih sering menonton siaran stasiun televisi Filipina.

Kondisi itu, menurut Sudirman, harus dibenahi. Ia tidak ingin pengalaman Indonesia kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terulang kembali. Saat itu banyak pihak alpa untuk hadir di kedua pulau itu terus-menerus. Proses administrasi negara juga lalai dalam pengelolaan kedua pulau itu. Keduanya tidak dimasukkan dalam wilayah administratif Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak ikut memperhatikan pulau terluar yang belum mendapat sentuhan selayaknya. Tanpa kesejahteraan masyarakat, kehadiran negara tidak akan dirasakan masyarakat. ”Pembangunan infrastruktur jalan, pelatihan mata pencaharian masyarakat, dan pengembangan sumber daya alam harus terus dilakukan. Negara harus terus berperan mengantar masyarakat pulau terluar menuju kemakmuran,” ujar Sudirman.

Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengakui, pulau kecil terluar Indonesia butuh sentuhan pemerintah. Ia mencontohkan kondisi di Kepulauan Alor. Infrastruktur dan pengetahuan usaha masyarakat yang belum memadai membuat sektor usaha kecil dan menengah belum cukup mampu menopang kehidupan. Karena itu, Alex mengatakan pihaknya sudah menyusun pengembangan usaha kecil dan menengah di Alor.
Beberapa pelatihan pengembangan akan dilakukan, seperti penciptaan wirausaha baru tenun, perbengkelan, pengolahan pisang, dan pendampingan tenaga desain tenun.

Bupati Alor Simeon Pally mengharapkan pendekatan yang dilakukan pemerintah harus terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ia yakin, jika masyarakat sejahtera, keutuhan negara akan terus terjaga. ”Salah satu yang bisa menjadi prioritas adalah akses transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Kelancaran moda tranportasi bisa membuat banyak potensi sumber daya alam dan wisata bisa menyejahterakan masyarakat Alor,” ujar Pally. (CHE)

 [clickbank-niche-storefront]

2 Responses

Page 1 of 1
  1. author says:

    Saat ini Indonesia masih belum bisa memanfatkan posisi geostrategisnya untuk kepentingan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah sungguh keliru dan gagal dalam memahami bahwa infrastruktur negara kepulauan adalah PELAYARAN dan PELABUHAN, bukan JALAN dan JEMBATAN. Kebijakan subsidi BBM telah mendistorsi sistem logistik nasional yang terlalu tergantung pada angkutan darat, sementara angkutan laut dan penyeberangan dibiarkan terbengkalai. Akibatnya armada pelayaran nasional gagal memanfaatkan posisi geostrategi Indonesia untuk melayani lalu lintas barang internasional di perairan Nusantara.

  2. sarmanpsagala says:

    betul pak, kita memang harus memajukan dan mengembangkan pulau-pulau terluar agar kedaulatan bangsa kita tetap terjaga..
    salam pak, tetap berkarya..

    Pulau Terluar Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *