Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulaunya, secara hukum, tidak tergantung dari letaknya ataupun besar-kecilnya

Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulaunya, secara hukum, tidak tergantung dari letaknya ataupun besar-kecilnya, ataupun berpenduduk atau tidaknya pulau2 tersebut. Kedaulatan kewilayahan Indonesia atas seluruh wilayahnya dan hak-hak berdaulat serta kewenangannnya atas segala hal yang menjadi haknya, ataupun kepentingannya di Laut Bebas dan di Dasar Laut Internasional, pada hakekatnya sama untuk seluruh wilayah, Bangsa dan Negara Indonesia.

Click here for more >>

Pulau-pulau terluar dan Batas-batas Terluar Indonesia

Isu sengketa Laut China Selatan !!

Isu sengketa Laut China Selatan akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan ASEAN beserta sejumlah negara mitra pekan depan, 16-23 Juli 2011 di Bali. ”Masalah Laut China Selatan telah menyita banyak perhatian. Selama ini antara China dan ASEAN sudah ada deklarasi kode etik (DOC) sehingga untuk menuntaskan masalah itu tidak perlu lagi dimulai dari nol,” Akankah kawasan ini bergolak lagi?

Click here for more >>

Oleh:Prof. Dr.Hasjim Djalal,MA

Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulaunya, secara hukum, tidak tergantung dari letaknya ataupun besar-kecilnya, ataupun berpenduduk atau tidaknya pulau2 tersebut.  Kedaulatan kewilayahan Indonesia atas seluruh wilayahnya dan hak-hak berdaulat serta kewenangannnya atas segala hal yang menjadi haknya, ataupun kepentingannya di Laut Bebas dan di Dasar Laut Internasional, pada hakekatnya sama untuk seluruh wilayah, Bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut Hukum Laut Internasional yang baru, yang telah diperjuangkan oleh Indonesia sejak tahun 1957, yang telah mendapat pengakuan dalam Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS 1982), telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 17/1985, dan yang telah berlaku secara universal sejak 16 Nopember 1994, maka dapatlah dikatakan bahwa yang berada di bawah kedaulatan kewilayahan Indonesia itu adalah:

  •  Wilayah Darat, Wilayah Laut, termasuk Dasar Laut dan Tanah di Bawahnya, Wilayah Udara di atas Wilayah Darat dan Wilayah Lautnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya, terutama kekayaan alam.  Kelima unsur ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam konsepsi kewilayahan Indonesia (lihat Pasal 49 ayat 1 dan 2 UNCLOS)
  • Wilayah Laut Indonesia itu, juga menurut UNCLOS 1982, terdiri dari:
  •  Perairan Pedalaman (pasal 50), yang sampai sekarang belum      ditetapkan batas-batasnya oleh Indonesia.
  • Perairan Nusantara atau Perairan Kepulauan yang batas-batasnya telah pernah ditetapkan dalam UU No 4 Prp 1960 dan yang kemudian telah diperbaharui oleh UU No 6 tahun 1996 dan yang disempurnakan dengan PP No 61 tahun 1998 dan PP No. 38/2002.
  • Laut Wilayah atau Laut Teritorial Indonesia yang lebarnya 12 mil dari garis-garis pangkal Nusantara.  Hal ini relatif lebih mudah menetapkannya, walaupun garis batas yang jelas memang perlu ditetapkan dan digambarkan secara jelas.
  • Wilayah Udara di atas darat dan Perairan Nusantara dan Laut Wilayah yang semuanya luasnya lebih dari 5 juta km2.

Di luar wilayah laut Indonesia tersebut, Indonesia masih mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada, yaitu:

  •  Di ZEE nya, yaitu satu kawasan laut yang luasnya 200 mil laut dari garis-garis dasar yang dipergunakan untuk menetapkan Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara Indonesia. Perlu dicatat bahwa di ZEE ini, disamping mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya, walaupun bukan kewenangan teritorial, yaitu kewenangan untuk atau (1) yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan pulau-pulau buatan, bangunan-bangunan dan instalasi di laut.  Perlu dicatat bahwa bangunan, instalasi dan pulau-pulau buatan tersebut di laut tidak “generate” maritime zones, walaupun dapat menciptakan “safety zone” yang lebarnya tidak lebih dari 500 meter (Pasal 60 dan 80 UNCLOS).  UU RI menetapkan safety zone tersebut di dalam Perairan Nusantara selebar 1250 m. (2) kewenangan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, dan untuk melindungi dan memelihara lingkungan laut (Pasa 56 ayat 1).  Disamping itu, Indonesia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Konvensi, serta harus memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain di ZEE.  Perlu dicatat bahwa ZEE pada dasarnya bukanlah “territorial” Indonesia, dan karena itu negara-negara lain berhak terbang dan belayar diatasnya.  Salah satu hal yang masih belum jelas dewasa ini adalah apakah kapal-kapal terbang dan militer asing dapat melakukan kegiatan-kegiatan militer di ZEE seperti tindakan espionage atau mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan operasi intelijen,
  • Indonesia sudah mengundangkan ZEE ini dalam UU no 5 tahun 1983. Karena itu, karena telah lebih dari 20 tahun, barangkali ada baiknya UU no. 5/1983 dipelajari kembali.
  •  Diluar Laut Wilayah, Indonesia juga mempunyai hak-hak atau kewenangan tertentu dalam Contiguous Zone yang lebarnya bisa mencapai 12 mil lagi di luar Laut wilayah.  Di Contiguous Zone (Zone Tambahan) ini Indonesia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran ketentuan-ketentuan bea cukai, keuangan, imigrasi dan karantina kesehatan dalam wilayah atau laut wilayahnya.  Sampai sekarang Indonesia belum lagi menetapkan ketentuan ini dalam perundang-undangannnyaIni perlu sekali mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan dan ketertiban serta keamanan Indonesia.  Pengawasan dari ketentun-ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina Indonesia dapat dilakukan jauh diluar Perairan Nusantara dan Laut Wilayah Indonesia.  Beberapa negara maju di dunia, khususnya Amerika Serikat, Australia, Inggeris, Singapura, dan lain-lain dengan apa yan g dinamakan PSI (“Proliferation Security Initiative”) malah telah sepakat untuk melaksanakan pengawasan atas transportasi WMD (Weapons of Mass Destruction atau Senjata Pemusnah Massal) dan bahan-bahan yang berkaitan dengan WMD ini di seluruh laut bebas di seluruh dunia.
  • Kalau ZEE dan Contiguous Zone lebih banyak untuk kawasan air (water column), maka untuk dasar laut, Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut di luar Laut Wilayahnya sampai daerah dasar laut tersebut masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratnya  (Pasal 76 ayat 1).  Kelanjutan alamiah itu bisa diukur melalui 4 kriteria, yaitu pertama, sampai jarak 200 mil dari garis pangkal nusantara (jadi sampai sejauh batas ZEE), kedua, jika di luar itu masih ada lagi kelanjutan alamiah tersebut, maka batas terluar landas kontinen dapat ditetapkan dengan mengukur ketebalan sedimen di dasar laut, yaitu sampai ketebalan 1% dari jarak antara tempat tersebut dengan kaki kontinen  (“foot of the continental slope”), ketiga atau sampai kejauhan 60 mil dari kaki kontinen, keempat, atau sampai  sejauh 100 mil laut dari garis kedalaman air 2500 meter. Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen ini, tetapi UU tersebut telah sangat tua dan kuno dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena masih didasarkan kepada Konvensi Hukla PBB tahun 1958 yang sudah lama ditinggalkan, karena masih memakai criteria kedalaman air 200 meter.  Kiranya sangat perlu bagi Indonesia untuk merevisi UU No 1/1973 tersebut.

Perlu pula dicatat bahwa batas terluar dari Landas Kontinen Indonesia itu masih sangat memerlukan penelitian-penelitian karena keterkaitannya dengan batas daerah Dasar Laut Internasional.  Indonesia berkesempatan untuk mengajukan claimnya atas dasar laut tersebut sampai 16 Nopember 2004 (kini telah diperpanjang sampai 16 Nopember 2009) ke Continental Shelf Commission (CSC) di Sekretariat PBB, New York.  Untuk itu diperlukan penelitian-penelitian yang mendalam.  PBB dapat membantu dalam hal ini, baik dengan dana maupun nasehat-nasehat teknis.  Sepanjang saya ketahui, Indonesia belum pernah memanfaatkan bantuan dan dukungan PBB tersebut.  Karena itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk memperhatian batas-batas Landas Kontinennya diluar 200 mil tersebut, demi untuk kepentingann jangka panjangnya.  10 tahun telah lewat sejak Konvensi HUKLA berlaku, dan Indonesia kelihatan belum berbuat banyak dalam penentuan “continental margin” ini.  Perlu dicatat bahwa jenis-jenis perikanan sedentary species di dasar laut di Landas Kontinen menjadi bagian dari hak-hak berdaulat Negara yang berwenang atas Landas Kontinen tersebut (Pasal 77 ayat 4 UNCLOS).

Di luar Daerah dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat dan kewenangan-kewenangan, Indonesia masih tetap mempunyai kepentingan-kepentingan dilaut bebas diluar ZEE dan didasar laut internasional diluar Landas Kontinen. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut memanfaatkan sumber-sumber perikanan di samudera diluar batas 200—mil ZEE-nya, baik di Samudera Hindia maupun di Samudera Pasifik, baik untuk pelestarian sumber-sumber perikanan di ZEE-nya maupun untuk pemeliharan lingkungan lautnya dan laut bebas itu sendiri.  Belum terlihat perhatian Indonesia yang sungguh-sungguh kearah ini.  Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang melayari laut bebas tersebut.

Di dasar laut diluar batas Landas Kontinen, Indonesia juga mempunyai banyak kepentingan, bukan saja untuk pemeliharaan lingkungan laut tersebut, tetapi juga dalam pengelolaan kekayaan alamnya, baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk melindungi kekayaan mineral Indonesia dari darat atau laut nusantaranya dari kemungkinan persaingan exploitasi kekayaan alam didasar samudera itu.  Sampai kini sudah ada 7 izin yang dikeluarkan oleh Badan Otorita Dasar Laut Internasional untuk mengekplorasi kekayaan alam di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.  Indonesia belum lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak ekplorasi tersebut.  Secara umum perhatian dan kesadaran Pemerintah terhadap potensi kekayaan alam didasar samudera internsional tersebut masih sangat rendah. (Bagian-I)

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge