Blog

Pulau Pulau Perbatasan RI-Singapura Kian Hilang, Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipah

oleh harmen batubara

Kompas 13 Mei 2013 Menuliskan bahwa Garis perbatasan wilayah antara RI dan Singapura di Provinsi Kepulauan Riau mendesak direklamasi karena terus tergerus abrasi. Namun demikian, Kementerian Pertahanan memastikan semua titik dasar perbatasan sudah terdata dan didaftarkan secara internasional. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, di Batam ada empat titik dasar pengukuran perbatasan yang perlu direklamasi karena tergerus abrasi. Titik-titik itu adalah Pulau Pelampong, Pulau Putri, Karang Helen Mars, dan Karang Banteng. Saat pasang, titik-titik dasar pengukuran maritim perbatasan Indonesia-Singapura itu hilang sebagian.

Diskon 30% Dari HostGator

Kami rundingkan kesepakatan khusus dengan HostGator, hanya untuk pembaca hostgakelompok www.Wilayahperbatasan.com Jadi Bila Anda Membeli Hosting di HostGator Gunakan Kode Kupon “SPRING30″ Ini adalah kupon untuk Diskon 30% biaya web hosting dan $ 1 dari domain (dengan hosting). Selain itu Anda tetap mendapatkan jaminan uang kembali 45-hari, jika karena alasan apapun Anda tidak merasa puas. Kupon ini berlaku sampai 30 Mei 2013.

Bahkan, Karang Helen Mars dan Karang Banteng sama sekali tidak terlihat. ”Pulau Pelampong sudah dalam proses reklamasi dan Pulau Putri menurut rencana tahun ini mulai direklamasi. Untuk Karang Helen Mars dan Banteng, sudah kami usulkan ke pusat,” ujarnya, Minggu (12/5), di Batam, Kepulauan Riau. Reklamasi, pendataan, dan penetapan titik perbatasan merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan tindakan kepada pusat berdasarkan temuan di lapangan.

Sebelumnya diberitakan, beberapa titik perbatasan RI-Singapura di wilayah Kepulauan Riau rawan hilang karena abrasi. Pemerintah daerah belum mendapat kepastian apakah titik-titik itu sudah terdata pemerintah pusat atau belum. Singapura terus menambah garis pantai lewat reklamasi (Kompas, 2/3). Kementerian Pertahanan lewat surat nomor B/593/V/2013 yang ditujukan kepada Wali Kota Batam membenarkan kondisi itu. Surat yang ditandatangani Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen Sisriadi itu menyebut Karang Banteng dan Helen Mars merupakan karang kecil yang rentan tenggelam. Kerentanan disebabkan pengaruh abrasi, baik alamiah maupun abrasi karena tindakan manusia, seperti pengerukan pasir laut. (RAZ)

WilayahPerbatasan.com Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) tetapi hal itu memang tidak mudah. Disamping jumlahnya yang banyak juga karena lokasinya yang menyebar di seluruh persada nusantara. Pada 21/6/2011- Kompas menuliskan akan kondisi Warga dan pulau kecil di Indonesia tak terlindung dari aktivitas tambang merusak meski Mahkamah Konstitusi mengabulkan pembatalan pasal terkait hak pengusahaan perairan pesisir dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia mempunyai 92 pulau ppkt, dan 13 diantaranya sangat memerlukan perhatian khusus. Salah satu yang menarik diantaranya adalah pulau Nipa. Pengembangan kegiatan ekonomi di Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, cukup penting, khususnya kalau dilihat dari upaya  untuk meningkatkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, potensi dan prospek ekonomi Pulau Nipah perlu dibicarakan dengan menteri-menteri di bidang ekonomi.

Pulau Nipa ( nipah), pada awalnya tahun 2000an sudah nyaris tenggelam, karena pasirnya di keruk dan di jual ke Singapura. Bayangkan harga pasir yang satu kubiknya setara dengan harga beras satu kilogram telah menjadi assets yang luar biasa bagi Singapura karena nilainya setara dengan 20 juta rupiah. Maka pelan tapi pasti pulau Nipa kian sirna. Kemhan melihat pulau ini sangat strategis karena lokasi dan posisinya sebagai salah satu titik dasar perbatasan Indonesia-Singaoura. Maka Kemhan mengusulkan dan melakukan kampanye untuk segera mereklamasinya.

Pemerintah kemudian menyepakati agar Departemen PU melakukan reklamasi. Maka mulai tahun  2004 proses reklamasi dimulai dan berahir tahun 2008. Akhir 2008, proses reklamasi selesai dikerjakan dengan biaya reklamasi lebih dari 300 milyar rupiah. Bisa dibayangkan betapa ruginya negara, hanya karena warga menjual pasir demi sekedar cari penghidupan sesuap nasi. Luas Pulau Nipa saat ini sekitar 60 hektar. Beberapa fasilitas yang sudah dibangun, antara lain, pos TNI Angkatan Laut, dermaga, dan mercusuar. Namun, sarana listrik dan air bersih masih terbatas. Listrik mengandalkan genset. Air bersih mengandalkan air hujan. Belakangan ini malah terdengar jug aide akan menempatkan satu Yon Marinir di sana. Sulit membayangkan bagaimana kehidupan mereka dan keluarganya di pulau karang yang sekecil itu.

Perbatasan Indonesi-Singapura

Republik Indonesia telah mempunyai perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973  dan diratifikasi dengan UU. RI No. 7 tahun 1973 . Perjanjian ini menyetujui 6 (enam) titik / koordinat di Selat Singapura. Setelah selama 32 tahun tidak berunding (terakhir 25 Mei 1973), akhirnya RI – Singapura melakukan perundingan lanjutan untuk penetapan batas teritorial pada tgl. 28 Februari 2005,  selanjutnya  perundingan teknis ke – 8  (Joint Technical Working Group)   Indonesia – Singapura dilaksanakan tgl. 24 s/d. 25  Februari 2009,  di Jakarta. Hasil perundingan sudah cukup baik  dan disepakati usulan garis batas laut teritorial di segmen wilayah Barat hal ini sudah sesuai dengan keinginan pihak Indonesia

Penandatangan perjanjian batas laut teritorial Segmen Barat RI – Singapura  tanggal 10 Maret 2009, merupakan hasil dari beberapa kali perundingan yang dilakukan oleh Tim Perunding Indonesia  yang terdiri Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kemenko Polhukam, Bakosurtanal, Kemlu dan Dishidros TNI AL.  Dalam acara Penandatangan perjanjian batas laut teritorial Segmen Barat RI – Singapura  , Indonesia  diwakili Oleh Menlu RI  Dr. M. Hasan Wirajuda dan Singapura diwakili oleh Menlu Singapura Mr. George Yong Boon Yed. Dari Indonesia  hadir antara lain : Panglima TNI, Wakil Staf TNI AL, Dubes RI di Singapura,  Kabakosurtanal, Deputi IV Kemenko Polhukam, Dirjen HPI Deplu, Dirwilhan, Kadishidros TNI AL dan Tim Perunding Indonesia. Sedangkan dari Singapura  yang hadir adalah Tim Perunding Singapura

Hasil perjanjian ini tentunya akan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan kedepan batas maritim RI – Singapura di Segmen Timur  (perairan Utara P. Bintan / Karang Pedra Branca) dapat segera diselesaikan dengan semangat  perundingan sepertiyang  sudah terlihat selama ini. Disamping perundingan laut teritorial di Segmen Timur Indonesia masih harus menyiapkan perundingan Trilateral antara RI, Singapura dan Malaysia untuk menghasilkan  penetapan garis Tri Junction ke tiga negara pada garis akhir batas laut teritorial RI – Singapura baik di Segmen Barat dan Segmen Timur yang berbatasan dengan perairan Malaysia  dan Singapura.

Keputusan Mahkamah Internasional atas Pedra Branca

Pada tanggal 23 Mei 2008 International Court of Justice ( ICJ) telah memutuskan kasus sengketa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh, Middle Rocks dan South Ledge antara Malaysia dan Singapura, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa kedaulatan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh adalah milik Republik Singapura (12 Hakim mendukung, 4 hakim menentang, termasuk hakim ad hoc Malaysia).Bahwa kedaulatan atas Middle Rocks adalah milik Malaysia (15 hakim mendukung , hakim ad hoc Singapura menentang). Bahwa kedaulatan atas South Ledge “belongs to the State in the territorial waters of which it is located” (15 hakim mendukung termasuk kedua hakim ad hoc,1 hakim menentang).

Yang menjadi pertanyaan adalah dan semoga itu sudah dilakukan, yakni simulasi dan Kajian wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia setelah jelas nya kepemilikan pulau Pedra Branca ini. Apa dan bagaimana konsekwensinya dan sisi mana yang akan lebih positip bagi NKRI. Kalau hal itu belum dilakukan, ya sesuatu yang sudah keterlaluan.

Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipa

Pengembangan kegiatan ekonomi di Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, cukup penting dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional. Tetapi itulah kenyataannya, disadari bahwa potensi dan prospek ekonomi Pulau Nipah sangat besar kalau dimanfaatkan sesuai dengan potensinya. Hanya saja memang ia memerlukan ide dan konsep yang tidak biasa. Artinya disatu sisi mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk pelayanan kebutuhan pelayaran Internasional. Persoalannya mampukah berkreasi secara berkolaborasi dengan Singapura bersama membangun wilayah perbatasan dan menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dahulu selepas pulau Nipa selesai direklamasi. Para menteri terkait sesumbar dengan berbagai janjinya dan kemauannya untuk saling kerja sama demi pengembangan pulau Nipa. Tapi kini dan nampaknya hal seperti itu masih sangat jauh dari kenyataan melakukan kerja sama untuk mengembangkan Pulau Nipa. Tetapi kini apa yang terjadi. Sama sekali belum ada perubahan yang memadai. Yang ada hanya sebatas ide saja. Misalnya Kementerian Kelautan akan menyerahkan pengelolaannya pada perusahaan swasta dan itupun yang terbaca waktu itu, idenya hanya sekedar menjadikan wilayah pulau Nipa sekedar lokasi lego jangkar kapal-kapal yang tidak tertampung di Singapura.

Padahal potensi yang demikian besar, lokasi yang sangat strategis, tetapi nyatanya memang kementerian terkait belum bisa mendapatkan partner yang pantas untuk mengembangkannya dan disanalah letak ketidak mampuan kita sebagai bangsa. Menemukan tokoh yang pantas dengan ide yang pantas pula? Tetapi semua ide itu malah sudah hilang sama sekali. Sementara pulau-pulau di sekitarnya kian tergerus air laut. Karena memang nyata tidak ada yang peduli. Para pejabat itu hanya asal omong, dan mita dukungan dana ke sana kemari. Setelah uangnya turun, mereka bancaan bersama-sama. Kedengarannya sangat tendensius, tetapi itulah faktanya. Wilayah Perbatasan tetap saja tidak terbangun dan juga tidak terpelihara.

 

One Response

Page 1 of 1
  1. author says:

    Yang menjadi pertanyaan adalah dan semoga itu sudah dilakukan, yakni simulasi dan Kajian wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia setelah jelas nya kepemilikan pulau Pedra Branca ini. Apa dan bagaimana konsekwensinya dan sisi mana yang akan lebih positip bagi NKRI. Kalau hal itu belum dilakukan, ya sesuatu yang sudah keterlaluan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *