Blog

Program Pembangunan Perbatasan, Mensinergikan Upaya Pembangunan Desa Tertinggal

Oleh harmen batubara
Sebagai pemerhati kehidupan masyarakat termarjinalkan di perbatasan dan desa tertinggal, saya sering tidak menemukan “gatukannya” atau kaitannya antara program yang digagas oleh Pemerintah dengan kondisi riel masyarakat yang terpinggirkan. Masalah utama rakyat terpinggirkan ini adalah karena mereka tidak mempunyai pekerjaan yang memberikan mereka penghasilan. Kalau itu dimasyarakat pertanian, maka mereka ini tidak punya lahan sawah. Kalau mereka ini di perkampungan nelayan, maka mereka ini tidak punya motor pencari ikan meski hanya dengan ukuran 5 gros ton (ukuran paling kecil). Kalau mereka di perbatasan, mereka tidak punya lahan untuk bercocok tanam dan kalaupun ada maka sarana transportasinya yang tidak ada. Jadi masalah mereka ini umumnya tidak punya sarana usaha yang bisa memberikan mereka penghasilan. Yang ada hanyalah jadi buruh serabutan, kalau di perbatasan ya jadi peramu hasil hutan musiman.
Sekarang mari kita lihat program Kementerian Desa Tertinggal. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, desa di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain menjadi sasaran prioritas pembangunan. Selama ini desa di perbatasan kurang tersentuh pembangunan sehingga kondisi sumber daya manusia dan infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. ”Kami bertekad untuk mengurus desa di wilayah perbatasan. Caranya, antara lain, dengan membuat kerja sama antarkementerian untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di sana,” kata Marwan seusai mengikuti seminar bertemakan ”Membangun Indonesia dari Desa dan Pinggiran: Pelajaran dari Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara”, Sabtu (15/11/2014), di Yogyakarta.
Marwan mengatakan, desa di perbatasan mengalami tiga masalah pokok, yakni ketertinggalan, kemiskinan, dan minimnya perhatian dari pemerintah. ”Jalan di desa perbatasan itu sangat buruk sehingga barang-barang kebutuhan pokok juga susah didapat. Sinyal telepon genggam juga jelek sehingga komunikasi dengan wilayah lain susah dilakukan,” katanya. Kondisi semacam itu kadang membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga. Marwan menegaskan, kondisi semacam itu tak boleh dibiarkan. Keberadaan desa di perbatasan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika desa itu terus-menerus tidak terurus, keutuhan wilayah NKRI bisa terancam. ”Desa di perbatasan merupakan garda terdepan NKRI sehingga harus diperhatikan,” katanya waktu itu.
Dalam program kerja kementerian yang dipimpinnya, Marwan menerapkan NAWAKERJA PRIORITAS, yang adalah target utama dalam masa jabatan tahun 2014- 2019. Dalam Nawakerja Prioritas terdapat sembilan program yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
”Pertama adalah program Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa tahun 2014. Kedua, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa tahun 2015,” ; Program yang ketiga adalah pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Keempat, melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 desa/ kawasan pedesaan; Kelima, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri; Keenam, persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sejumlah Rp 1,4 miliar untuk setiap desa secara bertahap; Ketujuh, penyaluran modal bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. Kedelapan, pembangunan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di desa. Kesembilan, pembangunan desa di perbatasan.
Saya mencoba menghubungkan program kementerian ini dengan kondisi riel masyarakat Nelayan miskin di berbagai kawasan Nusantara yang direkam oleh penulis Harian Kompas (Akses untuk Perbaikan Kesejahteraan Masih Minim; 6 April 2015). Saya mencoba menghubung-hubungkannya, tetapi hemat saya memang tidak “gatuk”. Cobalah baca realitas para nelayan miskin ini.

Program TMMD nantinya akan disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau,…

Posted by Harmen Batubara on Thursday, April 17, 2014

Kemiskinan Nelayan Kronis

Kemiskinan kronis menjerat nelayan di sejumlah daerah di Nusantara. Kesejahteraan mereka secara turun-temurun tak kunjung membaik. Penyebabnya, mereka jauh dari akses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kemiskinan telah menjadi bagian hidup nelayan kecil karena penghasilan yang tidak sesuai dengan ongkos melaut serta bergantung pada cuaca, seperti terlihat di Kampung Nelayan Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (5/4). Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada nelayan menjadi harapan besar mereka agar bisa hidup lebih sejahtera.
Keadaan ini sudah dihadapi nelayan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan hingga pada Hari Nelayan Ke-55 yang jatuh hari Senin (6/4). Angka statistik yang menunjukkan nilai tukar nelayan sejak Desember lalu naik, yang seharusnya berarti kesejahteraannya membaik karena pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, kenyataannya tidak dirasakan nelayan. Potret kemiskinan nelayan antara lain ditunjukkan oleh nelayan tradisional yang tinggal di salah satu kantong nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, di sepanjang tepi Kali Adem. Nelayan berada di tempat itu sudah lebih dari tiga generasi. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan dengan kapal rata-rata berbobot 5 gros ton dan panjang sekitar 6 meter. Kapal ini merupakan kapal motor terkecil. Kapal ukuran ini merupakan kapal yang paling banyak dimiliki nelayan Indonesia.

Permukiman nelayan itu berada di atas aliran Kali Adem. Sekitar 200 rumah berukuran 4 meter x 4 meter dibangun dengan topangan pilar-pilar bambu. Dinding rumah terbuat dari tripleks, berlantai papan, dan beratap seng. Sampah rumah tangga, seperti plastik, botol, dan sisa memasak, terlihat menumpuk di bawah rumah itu. Limbah mandi-cuci- kakus (MCK) tiap keluarga juga langsung dibuang ke Kali Adem. Padahal, pada musim kemarau, air sungai tak mengalir sehingga sampah dan berbagai jenis limbah lain menumpuk dan menggenang di sana.
Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, nelayan mengakui bahwa kehidupan mereka makin berat ketika harga bahan bakar minyak naik. Akibatnya, nelayan juga terbebani kenaikan harga bahan pangan. ”Kenaikan biaya perbekalan bisa mencapai 20 persen karena perbekalan melaut tidak semata-mata bahan bakar,” ujar Rudi, nelayan setempat. Kelompok nelayan di Indramayu, Jawa Barat, mengatakan kerap mendapat tangkapan yang minim, hingga pernah hanya mendapat Rp 10.000 per orang sehari dan bahkan pernah tidak mendapat uang sama sekali. ”Kalau tidak ada uang, kami berutang biaya perbekalan sama bos,” kata Kholili, nakhoda Kapal Bintang Barokah. Sekalipun mendapat Rp 10.000, lanjut Kholili, uang itu tak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka.
Habib (48), nelayan di Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menuturkan, mereka hanya bisa menggunakan kapal kecil. Kapal itu tak bisa jauh dari pantai. Sayangnya, saat ini ikan di tepian sudah langka sehingga banyak nelayan dengan perahu kecil menambatkan perahunya dan memilih bergabung dengan kapal berukuran lebih besar. H Kasmuddin, nelayan di Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan, saat ini, untuk mendapatkan ikan, mereka harus melaut lebih jauh. Artinya, dibutuhkan waktu berhari-hari dan modal lebih besar untuk bahan bakar serta bekal makanan selama melaut.

Akses perbaikan minim

Para nelayan mengatakan, sulit meningkatkan kemampuan mereka untuk menambah atau membeli kapal dengan kapasitas besar. Mereka mengakui pendidikan mereka sangat rendah. Sejumlah nelayan di Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (4/4) sedang memperbaiki jaringnya yang rusak. Nelayan berharap tidak ada pelarangan pemakaian jaring dengan ukuran mata jaring 1 inchi, karena sekarang ikan sudah susah di dapat.
Mulyadi (35), nelayan generasi ketiga di Muara Angke, hanya mencicipi pendidikan sampai kelas III SD. Sekarang ia berusaha menyekolahkan anaknya agar tidak menjadi nelayan lagi. Bagi dia, nelayan identik dengan kemiskinan. Ia menyekolahkan anaknya kelak bukan untuk menambah pengetahuan tentang cara mereka melaut agar lebih modern yang bisa meningkatkan kapasitas produksi. Namun, hal itu dilakukan agar bisa bekerja di luar pekerjaan nelayan.
Darmin (30) melaut sejak lulus SMP. Ia mengikuti jejak ayahnya yang juga nelayan di Muara Angke. Ia lahir dan tinggal di permukiman nelayan tradisional Muara Angke. Menurut dia, hidup bersama anak dan istrinya sekarang tidak banyak berbeda dengan kehidupan ayah dan ibunya dulu. ”Penghasilan tak pernah bisa ditabung, sedangkan utang selalu saja ada. Yang berbeda hanya permukiman yang semakin padat dan kumuh, sementara penghasilan semakin menurun,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, kemiskinan nelayan yang terstruktur tecermin dari sejumlah persoalan klasik yang belum terpecahkan sejak dulu. Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan, nasib nelayan tidak banyak berubah karena keterbatasan akses hulu-hilir, mulai dari permodalan, sarana penunjang, hingga pemasaran produk.
Kebijakan pemerintah dinilai makin baik, tetapi tidak ada yang langsung mengangkat nasib nelayan. Ainur Rofik (41), nelayan di Lamongan, mengatakan, nelayan mengapresiasi langkah pemerintah menenggelamkan kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Brebes Rudi Hartono menyebutkan, nelayan berharap kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dengan melanjutkan program yang langsung dirasakan nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, fokus kerja kementeriannya tahun ini antara lain pemberantasan perikanan ilegal. Menanggapi keluhan nelayan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwynn Jusuf mengatakan, pemerintah akan mendorong sejumlah program pemberdayaan, mendorong akses pembiayaan ke perbankan, dan mengatur akses pemasaran agar tangkapan dijual dengan harga layak.(B01/B09/ACI/ETA/WIE/UTI/REK/LKT/REN/FRN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *