Prajurit Mengamankan Pulau-pulau Kecil Terluar

Kompas melukiskan kondisi para prajurit di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan di pulau-pulau kecil terluar. Kesejahteraan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di pulau-pulau terdepan di Kepulauan Riau masih sangat kurang.

Di samping uang operasional yang belum memadai, ketersediaan infrastruktur penunjang tugas dan kebutuhan hidup juga masih minim.

”Kondisi para prajurit TNI di pulau-pulau terluar masih sangat kurang. Pemenuhan kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kewajiban tugas yang diemban,” kata Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Noer Muis di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Nipah dan Pulau Abang di Kepulauan Riau, Rabu (14/4).

Di Kepulauan Riau terdapat tiga pulau terluar yang dijaga TNI, yakni Pulau Nipah yang berbatasan dengan wilayah perairan Singapura, Pulau Berhala yang berbatasan dengan wilayah perairan Malaysia, dan Pulau Sekatung yang berbatasan dengan wilayah perairan Vietnam. Kecuali Pulau Nipah, dua pulau lainnya didiami sejumlah penduduk.

Pasukan marinir bertugas di Pulau Berhala dan Pulau Nipah. Pasukan Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti TNI Angkatan Darat bertugas di Pulau Sekatung. Pasukan di tiap-tiap pulau tersebut berjumlah satu peleton atau 34 personel.

Ketersediaan air bersih, menurut Muis, masih menjadi permasalahan. Selama ini, prajurit hanya mengandalkan kebutuhan air bersih dari air hujan yang ditampung. Pasokan kebutuhan makanan pun sangat terbatas di samping jenisnya yang monoton.

”Bertugas di pulau terluar yang terpencil dari apa pun pasti membuat orang jenuh. Di situ dibutuhkan sarana hiburan yang memadai dan itu tidak tersedia di pulau-pulau terluar,” ungkap Muis. (Kompas, 15 April 2010,LAS)

Sebagai tambahan, dapat juga kita cantumkan disini rekaman saat Menhan ke salah satu pulau kecil terluar di pulau Nipa.Pada saat kunjungan Menhan ke P. Nipah pada 14 November 2009. Beliau melihat wilayah perbatasan di pulau Nipah, paska reklamasi di sana telah ditempatkan 34 (tiga puluh empat) orang Marinir dari satgas pam pengamanan pulau terluar dan 6 (enam) orang personel Posal dari Lanal Batam. Sampai dengan pelaksanaan kunjungan, kebutuhan akan air tawar masih tergantung kiriman dari darat atau air hujan. Kebutuhan listrik masih tergantung dari diesel pembangkit tenaga listrik dan institusi untuk pengelola P. Nipah paska reklamasi masih belum diputuskan, sekarang ini sudah di berikan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan. Disamping itu, signal komunikasi lemah, terjadi roaming dan bahkan sering hilang. Disisi lain, P. Nipah seusai reklamasi belum dipetakan kembali sesuai aturan/ketentuan International Hydrographic Organization (IHO) dan hal ini dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Pada saat kunjungan Menhan waktu itu berjanji akan memperjuangkan adanya tunjangan bagi para prajurit yang bertugas di perbatasan; perjuangan itu memang menghasilkan kepres, tetapi sampai sekarang proses administrasinya ternyata belum selesai, dan para prajurit itu sudah berganti dengan petugas lainnya, dan mereka belum bisa merasakan apa yang dijanjikan oleh Menhannya. Apa boleh buat, bagi mereka dengan atau tanpa tunjangan pun, mengawal kedaulatan negeri ini adalah pilihan. Seperti yang sering mereka sampaikan; kalau ada tambahan tunjangan ya syukur sekali, tetapi kalau ternyata belum ada. Ya ga apa-apa.