Blog

Poros Maritim di Perbatasan, Revitalisasi Pelabuhan Sepanjang Selat Malaka

 Oleh harmen batubara
Presiden Jokowi dalam enam bulan ini telah dua kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Pertama pada 9-11 November 2014, untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Pertemuan serupa kembali diadakan dua pemimpin negara itu di Beijing, Kamis 26 Maret 2015. Dua kali pertemuan bilateral Jokowi dan Xi dalam kurun waktu kurang dari lima bulan menunjukkan betapa eratnya hubungan Indonesia-Tiongkok sekarang. Karena itu dan bisa dipahami, kunjungan Jokowi memiliki makna strategis bagi Indonesia ke depan. Perkiraan kita pasti Presiden tengah mencoba memanfaatkan posisi Tiongkok sebagai raksasa ekonomi global untuk bersinergi memperkuat hubungan dagang demi perbaikan ekonomi nasional. Peluang yang coba dikaitkan dalam semangat dan visi poros maritim global yang digagas kedua pimpinan itu untuk memanfaatkan peluang ekonomi lewat visi jalur sutra ekonomi masa lalu yang kembali direvitalisasi oleh Xi.
Namun demikian apa yang disampaikan presiden dalam dua rangkaian kunjungan tersebut juga tidak kalah menariknya. Di satu sisi presiden terlihat ingin mengelola persahabatan tersebut dalam kemasan yang seimbang. Pertama mari kita simak komentar Presiden Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Jepang terkait dengan permasalahan Laut Tiongkok Selatan (23/3), Jokowi menyatakan, sembilan garis putus-putus (nine-dash line) ’’tidak memiliki dasar dalam hukum internasional mana pun’’. Karena itu, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik, Indonesia ’’mendukung code of conduct (CoC) serta dialog antara Tiongkok, Jepang, dan ASEAN’’.

jalur sutra nusantara

                                    Gambar  Jalur Sutra Nusantara era Mojopahit dan Sriwijaya
Kedua saat Presiden Joko Widodo menjadi pembicara utama dalam konferensi tahunan Forum Boao untuk Asia (BFA) 2015, Sabtu (28/3/2015), forum yang dihadiri sejumlah kepala negara dan pemerintahan dari seluruh dunia, termasuk Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, PM Malaysia Najib Razak, Presiden Armenia Serzh Sargsyan, Presiden Austria Heinz Fischer, dan Presiden Nepal Ram Baran Yadav. Menurut presiden untuk mewujudkan stabilitas eksternal di kawasan, setiap sengketa harus diselesaikan dengan cara yang damai dan bijak. Jangan sampai terjebak pada permainan yang merugikan semua pihak. ”Negara-negara di Asia tidak boleh dibiarkan memiliki ketegangan-ketegangan dan perlombaan senjata karena ini adalah permainan berbahaya dengan biaya yang sangat mahal. Tidak menguntungkan siapa pun, tidak menguntungkan negara mana pun,” katanya.

Para pemerhati kunjungan tersebut setuju bahwa seluruh rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo pekan lalu (Jepang, RRT, dan Singapura) harus dilihat sebagai upaya penjajakan ataupun peletakan landasan kebijakan luar negeri yang lebih pas yang akan ditempuh pemerintahannya di kawasan Asia Pasifik. Kita menyimak banyak harapan muncul dari kunjungan itu, baik harapan atas masalah ekonomi, perdagangan, keuangan, infrastruktur, keamanan, maupun pertahanan. Para pemerhati mencoba mempertanyakan strategi seperti apakah yang akan diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika yang sangat pesat perkembangannya di kawasan Asia Pasifik ini. Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah regionalisme dan multilateralisme di kawasan Asia Tenggara akan disesuaikan dengan keinginan dan kebangkitan Tiongkok? Mampukah Tiongkok mematut diri kalau kawasan ini memberinya legitimasi baru sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan dalam bentu-bentuk damai.
Apa yang dikatakan oleh Presiden, sesungguhnya tidak ada yang baru. Tetapi cara beliau menyampaikannya di forum dan waktu perhelatan istimewa adalah sesuatu pernyataan secara tidak langsung bahwa Indonesia tetap menghargai semangat yang hidup di kawasan ini khususnya terkait dengan konflik Laut Tiongkok Selatan. Presiden sepertinya ingin menyampaikan pesan, meski hubungan Indonesia-Tiongkok semakin dekat tetapi soal laut Tiongkok Selatan Indonesia tetap satu pandangan dengan harapan para pihak. Mari menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Bagi Tiongkok sendiri apa yang dikatakan oleh Presiden sejatinya “tidak enak untuk didengar” tapi tetap bisa memahami. Tapi apakah pandangan para sesama rekan asean yang punya klaim atas sebagaian Laut Tiongkok Selatan sudah sesuai dengan bahasa perbatasan? Sebagai pemerhati perbatasan penulis lebih memahami klaim Tiongkok dan cara penyelesaian yang mereka ajukan. Tetapi soal itu nanti akan kita bahas dalam tulisan yang berbeda.

Jalur Tradisi Sutra Nusantara

Pada zaman baheula jalur sutra nusantara itu sejatinya sudah berkembang sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, kala itu saudagar dari Gujarat dan semenanjung Arab masuk ke nusantara lewat kepulauan Andaman – pulau wee atau Sabang-terus ke Lamuri (Aceh Besar). Dari Lamuri mereka bisa lewat jalur selatan lewat pulau Simeuleu-Barus-Padang terus ke selat Sunda. Dari sini mereka bisa langsung ke Sunda Kelapa (Batavia) dan bisa juga ke pesisir utara pulau jawa lewat Kediri (Kahuripan)-Bali-Bima-Banggai-terus ke kepulauan Maluku, pada waktu itu Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa juga dari Sabang-Lamuri-Perlak-Kedah-Indragiri-Jambi-Sriwijaya (Palembang) mereka juga bisa terus ke Sunda Kelapa ( Batavia).
Jalur perdagangan atau jalur sutra nusantara masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit itu, kini seolah tidak berbekas. Pembangunan Nusantara seolah membelakangi laut dan lautan. Hal ini terlihat dari terus berkembangnya jalur pelayaran Cargo internasional yang masih memanfaatkan jalur sutra masa lalu-misalnya bisa kita lihat dengan jelas. Jalur cargo internasional (transhipment) dari India dan semenanjung Arab melewati Sabang-terus ke jalur selatan-lewat Simeuleu-Sibolga-Pdang dan terus selat Sunda-Jakarta-terus ke A jalur ALKI I di laut Sulawesi-terus ke Tawau (Sebatik) dan terus ke Hongkong-Jepang –USA. Jalur lainnya lewat Sabang mereka masuk ke selat Malaka dan terus ke Johor atau Singapura dan kemudian masuk ke jalur ALKI II terus ke kepulauan Riau-Kepulauan Natuna-Taiwan-Hongkong-Jepang dan USA. Apa yang terjadi? Mereka memang melewati laut Nusantara tetapi tidak pernah berhenti atau “isi ulang keperluan logistik”nya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Karena memang pelabuhan kita tidak memenuhi standar internasional yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dari dahulu kesadaran akan vitalnya selat Malaka dan besarnya potensi ekonomi yang lewat di jalur targo tersebut, tetapi dalam aksinya tidak ada yang sungguh-sungguh ingin mengembangkan fasilitas atau sarana kepelabuhanan yang bertaraf internasional di sekitar jalur tersebut. Padahal kita mempunyai gugusan atau rangkaian pulau-pulau terluat di jalur tersebut. Misalnya, untuk gugusan di rangkaian Pulau Wee, Sabang terdapat tujuh pulau di sana yakni, Pulau Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, dan Simeulucut. Kemudian gugusan di rangkaian Kepulauan Riau, pulau Batam ada sebanyak 19 pulau yakni, Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipah, Pelampong, Batu Berhanti, dan pulau Nongsa.

Indonesia memang mempunyai pelabuhan di Sabang-Meulaboh-Barus-Padang-Bengkulu dan seterusnya hingga ke selat Sunda. Tetapi pelabuhan-pelabuhan ini, kualitasnya baru setara kelas Provinsi, jauh dibawah standar Nasional dan tidak bisa di manfaatkan oleh kapal-kapal Transhipment internasional. Demikian juga dengan jalur Selat Malaka. Kita mempunya pelabuhan Sabang- Belawan-Batu Ampar Batam tetapi sekali lagi masih sangat jauh dari memadai. Pelabuhan dengan kapasitas 400 ribu TEU bandingkan Singapura dengan kapasitas 34 juta TEU, masih jauh dari memadai, khususnya pelayanannya yang sangat memprihatinkan. Batam juga ada rencana mau membangun Pelabuhan Baru di Tanjung Sauh dengan kapasitas 6 juta TEU. Tetapi melihat apa yang bisa mereka buat di Batu Ampar, pelabuhan baru ini juga sepertinya tidak akan mampu memberikan layanan yang baik bagi kustomernya. Artinya jalur Selat Malaka yang demikian potensial itu hanya bisa jadi tontonan belaka.
Jadi kalau melihat semangatnya pa Presiden dalam berupaya melihat berbagai hal perlu dikerja samakan dengan Tiongkok memang memberi harapan. Manatahu Tiongkok mau bekerja sama membangun berbagai infrastruktur ke pelabuhanan di Indonesia. Khususnya di sepanjang jalur-jalur transhipment dan jalur cargo internasional yang begitu potensil itu. Kalau melihat rencana pembangunannya yang selama ini sudah didengung-dengungkan kita juga ikut gembira. Hanya saja dari dahulu pemerintah kita itu senangkan hanya dalam perencanaan di dunia hayal saja. Kalau ini nanti kita bangun maka anak bisa begini dan begitu dan bla bla bla lainnya. Padahal kalau di lihat dalam RAPBN nya ternyata baru sebatas wacana. Hal seperti itu sudah membuadaya sejak dahulu. Semoga dengan kepemimpinan yang sekarang berbeda dan bisa terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *