Blog

PLBN Entikong, Membuka Potensi Ekspor Impor Lewat Kijing-Entikong Kalimantan Barat         

Oleh harmen batubara

Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di PLBN Entikong pada pukul 09.40 WIB tanggal 12-12-2016 bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, dan Mensesneg Pramono Anung, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH setelah selesai menghadiri Peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo  meresmikan beroperasinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.  Dalam sambutannya, Jokowi merasa puas lantaran penyelesaian PLBN Entikong bisa tepat waktu. Bahkan, saat ini sudah lebih baik dari pos lintas batas milik Malaysia sesuai keinginannya.”Saya beri waktu dua tahun sejak 2014 dan secara singkat saya minta ini harus lebih baik dari di sana (Malaysia). Sekarang kata Menteri PUPR ini udah lima kali lebih baik dari yang di sana, tapi akan saya cek lagi nanti,” tutur Jokowi.

Setelah peresmian ini, Jokowi meminta semua pihak untuk menggerakkan roda ekonomi di Entikong dan memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya dari keberadaan PLBN Entikong. Jokowi minta dibuat pasar yang besar, lokasinya sudah ditentukan agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi di PLBN. “Agar masyarakat bisa ambil keuntungan sebesarnya dari perbaikan PLBN ini. Saya yakin harga kita lebih kompetitif dari negara lain, lebih banyak bisa ekspor ketimbang impor,” tambah beliau.Terus terang rasanya ada kebanggaan jadi Bangsa Indonesia saat melihat bagaimana PLBN ini dibangun dengan “Hati”. Ternyata kalau kita mau dan pimpinannya amanah, dan terbukti  bangsa kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna demi kejayaan bangsanya. Sesuatu hal yang selama ini, sungguh sulit untuk diharapkan.

Baca Juga : Peluang Di Tengah Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Saya masih ingat di awal tahun-tahun 80an, saat Tim saya melakukan pengukuran perbatasan RI-Malaysia di wilayah Entikong dan sekitarnya. Saya melihat, backhoe nya Malaysia meratakan tanah di sebelah mereka dengan cermat dan terpola dengan skala yang pantas guna mematangkan lokasi agar siap di bangun. Mereka juga membangun Rusun empat Lantai untuk para petugas mereka yang bertugas di PLBN tersebut. Sementara Indonesia, sungguh terlihat apa adanya. Sudah lokasinya tidak dimatangkan terlebih dahulu, masing-masing instansi membangun sendiri-sendiri kantor dan rumah dinasnya. Kotoran sisa yang ada, hanya di dorong ke sebelahnya. Begitu juga dengan kantor lainnya, datang dan bangun serta kotorannya di dorong entah kemana. Para pedagang juga polanya sama, mereka membuat bedeng dan membuang sampah dimana saja. Sekilas terlihat, betapa PLBN dari sisi Indonesia itu begitu kotor,berdebu dan sampah serta tumpukan sisa urugan dimana-mana. Sementara di sebelah Malysianya, begitu asri dan bersih. Terus terang, sebagai warga Indonesia saya merasa malu. Masak sih, nggak ada pola kerja sama antar intansi sekali? Dari sisi biaya? Saya yakin kedua belah pihak, pengeluarannya hamper sama. Tapi hasilnya sangat kontras.

 Plbn Entikong

Bangga juga Melihat PLBN Begitu Agung dan Besar-Ternyata Kita Bisa Kalau pinannya juga Amanah

Semangat Kerja Sama Terpadu

Soal sarana export dan impor ini memang, menjadi inti sebuah PLBN tetapi nampaknya hal itulah yang seolah terlupakan selama ini. Sayang sekali negara kepulauan Nusantara yang demikian strategis itu, ternyata belum mampu membuka diri dan menjadi pelaku serta punya sarana serta fasilitasi pendukung kepentingan perdagangan internasionalnya. Khususnya dalam bidang ekonomi perdagangan. Bayangkan hingga saat ini, ekspor atau impor di kawasan tengah dan timur wilayah Indonesia semuanya masih harus dilakukan melalui pelabuhan di Jakarta, Surabaya, atau Semarang. Misalnya kalau ada para pebisnis CPO Kelapa sawit yang akan mengekspor hasilnya keluar negeri mereka harus mengurusnya ke Jawa. Bayangkan berapa besarnya biaya yang akan jadi beban tambahan para pebisnis seperti mereka, kalau mereka berbisnis di Sumatera sebelah barat, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Suatu ironi yang amat sangat.

Pemda Kal Bar Sudah Proaktif

Tebedu, Sarawak (juga dikenal sebagai Tepedu) adalah sebuah kota perbatasan di Kabupaten Serian barat daya Sarawak, Malaysia, di perbatasan Malaysia-Indonesia. Terletak ± 1.5  km dari Entikong. Tebedu berada di tanah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Hal ini terletak di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Kuching, Sarawak, dan Pontianak, Kalimantan Barat. Pada tahun 2010, MATRADE Sarawak Direktur Omar Mohd Salleh menyatakan bahwa lebih dari 90% perdagangan ekspor Sarawak melewati Sungai Tujoh (di perbatasan dengan Brunei) atau melalui Tebedu. Sekarang Tebedu sudah jadi bagian kawasan pelabuhan Darat Kota Kuching ( Ibu Kota Sarawak). Terminal Darat pertama dan di perbatasan RI-Malaysia- Sarawak. Di bawah yurisdiksi Otoritas Pelabuhan Kuching, dioperasikan dan dikelola oleh SM Inland Pelabuhan Sdn Bhd, operator pelabuhan yang disetujui dan ditunjuk oleh Pemerintah Sarawak pada tahun 2004.

Tujuannya Pemerintah Negara Sarawak dalam pembentukan Tebedu Inland Port adalah untuk memantau, mengatur dan mengontrol pergerakan barang dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan lintas batas. Inisiatif ini dalam hubungannya dengan perkembangan Tebedu Industrial Estate dan Bandar Mutiara, New Tebedu Township akan memiliki efek sinergis dan multiplier efek dalam pembangunan ekonomi regional di wilayah perbatasan, yang memungkinkan warga Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak untuk berbagi dalam kemakmuran. Kita tahu selama ini, boleh dikatakan semua produk Indonesia hampir semuanya memanfaatkan “fasilitas ekspor negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia). Barang kita yang punya, tapi untung dan nama tetangga yang dapat. Tetapi kita bertekat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, lebih baik bagi kepentingan nasional kita, tanpa merugikan negara tetangga.

Hal seperti itulah yang terlihat. Hal seperti itulah yang menggembirakan, khususnya adanya semangat yang kuat dari Pemda Kal Bar dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur Ekspor-Impor di daerahnya, khusus nya terkait peningkatan sarana PLBN Entikong. Pemda Kalbar sebenarnya sudah punya rencana terkait fasilitasi Ekspor impor di daerahnya. Pemda dan Pelindo II akan bekerja sama untuk membangun Pelabuhan Internasional Pantai Kijing, Mempawah. Rencananya, tahap pertama pembangunan itu akan selesai pada 2017 kemudian diharapkan dapat selesai pada 2020. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Intl Kijing ini, Kalimantan Barat nantinya dapat memiliki dua pintu ekspor dan impor, yakni pelabuhan Kijing dan jalur darat melalui Pos Pemeriksaan Lalu Lintas (PLBN) Entikong yang tentu masih perlu dikembangkan infrastrukturnya.

Pembangunan pelabuhan Kijing akan menggunakan dana dari Pelindo, sementara lahannya disediakan oleh Pemda (Kab Mempawah) sekitar 5000 ha;  Jadi tidak menggunakan dana APBN. Nantinya Pelabuhan Intl Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat. Kawasan ini akan menjadi pelabuhan padat. “Ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan ini. Jadi kalau kita ekspor CPO tidak lagi melalui pelabuhan tetangga (Malaysia).Selama ini untuk mengekspor komoditas andalan seperti CPO, harus melalui pelabuhan lain, seperti Belawan. Jadi Pemda Kalbar tidak mendapatkan pajak dari ekspor tersebut. Kalau pelabuhan ini bisa dibangun, pajaknya bisa masuk ke kita (Kalbar).

Juga Baca : Jalan Paralel Perbatasan dan Pengembangan Pariwisata di Perbatasan

Setelah pelabuhan ini terbangun, akan ada banyak kargo yang melintas di sana. Pelabuhan ini, akan menjadi salah satu bagian dari program tol laut  Jokowi.  Pemda berharap pelabuhan Kijing jadi bagian dari Tol Laut Jokowi. Ini multiplier effectnya akan sangat besar. Ditambah lagi kalau jalan Tol Pontianak-Entikong sudah ada dan beroperasi.

Dengan adanya program tol laut ini, perdagangan di Indonesia yang selama berpusat di Jawa akan bergeser ke daerah-daerah lain, termasuk Kalimantan.  Memang dibutuhkan waktu untuk menjadikan wilayah tengah dan timur sebagai pintu ekspor. Sebab, industri harus dikembangkan terlebih dahulu. Untuk menggapai target itu, pemerintah kini tengah menyusun payung hukum yang akan mengatur agar impor beberapa komoditas tertentu tidak boleh masuk ke pelabuhan di kawasan Indonesia Barat, melainkan harus masuk melalui pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. Memang ada skema perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) memang membuat Indonesia tidak bisa menolak impor produk-produk dari negara yang sudah meneken perjanjian FTA. Padahal, arus barang melalui kawasan Indonesia Barat seperti Batam dan Jakarta sudah sangat padat.

Selain itu, karena masuk dari wilayah barat, ketika kemudian didistribusikan ke wilayah timur, barang-barang menjadi lebih mahal. Karena itu, menggeser pintu masuk impor ke wilayah timur dan tengah ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Yakni, mengembangkan wilayah timur sekaligus membuat harga produk di wilayah timur menjadi lebih murah. Langkah itu sekaligus merespons pergeseran kekuatan ekonomi dunia yang duhulu berada di barat, khususnya Eropa, melintasi Samudra Atlantik. Namun, dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara-negara di sepanjang Samudra Pasifik –yang dimotori Jepang, lalu diikuti Korea Selatan serta Tiongkok– menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Meski program yang terahir ini nampaknya kurang mendapat dukungan dari presiden terpilih As Donald Trumph.

Memperkuat PLBN Dengan Jadi Pintu Ekspor – Impor

Kita tahu, disamping PLBN Entikong dan Aruk pemerintah kini tengah membangun simbol simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun ke 7 PLBN yang saat ini tengah dikerjakan yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong, dan di Papua ada di Skouw. Sebenarnya ke 7 PLBN tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak sehingga diratakan dan kemudian dibangun baru.Selain 7 PLBN yang sedang dalam proses pembangunan ulang, ada tambahan 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN yakni infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll. Kita berharap  Pemda terkait disekitar PLBN tersebut juga ikut berperan aktif untuk membuka isolasi di wilayahnya, yakni dengan memperkuat sarana Ekspor dan Impor bagi kesejahteraan Rakyat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *