Blog

Perdagangan di Perbatasan Peluang Besar Perlu Dukungan Infrastruktur

Oleh harmen batuara
Ada hal menarik yang ingin kita kemukakan di sini tentang pola gambaran perdagangan kita dengan Malaysia, bahkan termasuk dengan Singapura dan Thailand. Kita melihat produk kita itu diminati oleh warga negara tetangga kita itu. Baik karena keunikan produk dan indahnya wilayah maupun dari segi harganya. Hal ini terlihat dari misalnya ramainya penerbangan ke Bandung. Misalnya, Air Asia saja dengan rute 4-5 kali, daily dari Malaysia yang datang ke Jawa Barat. Pada tahun 2011, ada 1,4 juta wisatawan dari Malaysia. Dari 1,4 juta, 30 persennya datang ke Jawa Barat dan hingga sekarang jumlahnya terus meningkat. Selain obyek wisata seperti Gunung Tangkuban Perahu, sisi ekonomi kreatif dan kebudayaan juga menarik wisatawan mancanegara, terutama Malaysia.
Data itu terus meningkat sepanjang Juni, turis asing yang datang ke Indonesia mencapai 789.594 orang. Jumlah ini naik 12,69 persen dari Mei, sekaligus meningkat 13,52 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Data BPS melansir, lonjakan jumlah turis paling signifikan terjadi di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, sebesar 22,78 persen.”Banyak wisman dari ASEAN, negara tetangga, yang langsung ke Bandung. Banyak yang belanja kartu ucapan pernikahan, pakaian pernikahan, dari Malaysia, Singapura, Thailand, datang ke Pasar Baru Bandung,”. Yang menarik bagi mereka adalah keindahan wilayah dan ke ramah tamahan penduduknya, dan yang paling hot ya karena harganya yang serba murah. Yang ingin kita katakan, adalah negeri kita berserta penghuninya adalah sesuatu yang menarik, terlebih lagi dengan produk dan harganya juga tergolong murah. Mereka rela datang ke Bandung, Bali dan Jakarta meski membayar transportasi yang tidak murah. Potensi pasar kita begitu menjanjikan. Sayangnya infratruktur penunjangnya meski sudah ada tetapi masih terlalu sederhana.
Kemudian kita melihat kondisi perdagangan kita di perbatasan, khususnya di perbatasan dengan Malaysia. Dari hasil penelitian Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan atau BP2KP tentang perdagangan lintas batas Indonesia dengan negara-negara tetangga menarik untuk disimak. Penelitian mana dilakukan di wilayah Nunukan, Malinau, Sanggau, dan Bengkayang di Kalimantan, yang berbatasan dengan Malaysia. Dari penelitian itu diperoleh fakta, masyarakat di wilayah perbatasan tersebut masih bergantung pada Malaysia untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok. Porsi bahan pokok dalam negeri yang beredar di empat wilayah penelitian itu rata- rata 47 persen dari seluruh total bahan pokok yang beredar. Artinya, sekitar 53 persen dari total kebutuhan bahan pokok yang ada justru berasal dari negara tetangga.
BP2KP juga mencatat, bahan pokok yang beredar di wilayah-wilayah itu banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan barang beredar di Indonesia. Dari seluruh bahan pokok yang diambil sebagai contoh di empat wilayah itu, rata-rata 40,7 persen sesuai dengan ketentuan barang beredar. Dengan demikian, sekitar 59,3 persen bahan pokok tidak sesuai ketentuan. Banyak tabung elpiji, pupuk, garam, tepung terigu, dan ban sepeda motor dari Malaysia yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia beredar dan digunakan di wilayah-wilayah perbatasan itu. Ada juga gula yang beredar yang tidak memenuhi unsur kesehatan. Dari data Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, diperkirakan ada sekitar 150.000- 200.000 ton gula ilegal masuk ke Indonesia melalui pintu perbatasan Entikong, Kalbar-Tebedu, Sarawak. Harga gula itu lebih murah daripada gula kristal putih petani, yaitu Rp 6.000-Rp 7.000 per kilogram.
Yang terjadi di daerah perbatasan adalah tingginya ketergantungan kita terhadap Malaysia, dan tingginya harga barang-barang buatan Indonesia di perbatasan, karena memang infrastrukturnya belum dibangun. Kondisi tersebut menunjukkan, infrastruktur penopang logistik belum terbangun dengan baik dan semestinya.

Jalur Tradisi Sutra Nusantara dan Perbatasan

Pada zaman baheula jalur sutra nusantara diyakini sudah berkembang sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, kala itu saudagar dari Gujarat dan semenanjung Arab masuk ke nusantara lewat kepulauan Andaman – pulau wee atau Sabang-terus ke Lamuri (Aceh Besar). Dari Lamuri mereka bisa lewat jalur selatan lewat pulau Simeuleu-Barus-Padang terus ke selat Sunda. Dari sini mereka bisa langsung ke Sunda Kelapa (Batavia) dan bisa juga ke pesisir utara pulau jawa lewat Kediri (Kahuripan)-Bali-Bima-Banggai-terus ke kepulauan Maluku, pada waktu itu Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa juga dari Sabang-Lamuri-Perlak-Kedah-Indragiri-Jambi-Sriwijaya (Palembang) mereka juga bisa terus ke Sunda Kelapa ( Batavia).
Jalur perdagangan atau jalur sutra nusantara masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit itu, kini seolah tidak berbekas. Pembangunan Nusantara seolah membelakangi laut dan lautan. Hal ini terlihat dari terus berkembangnya jalur pelayaran Cargo internasional yang masih memanfaatkan jalur sutra masa lalu-misalnya bisa kita lihat dengan jelas. Jalur cargo internasional (transhipment) dari India dan semenanjung Arab melewati Sabang-terus ke jalur selatan-lewat Simeuleu-Sibolga-Padang dan terus selat Sunda-Jakarta-terus ke jalur ALKI I di laut Sulawesi-terus ke Tawau (Sebatik) dan terus ke Hongkong-Jepang –USA. Jalur lainnya lewat Sabang mereka masuk ke selat Malaka dan terus ke Johor atau Singapura dan kemudian masuk ke jalur ALKI II terus ke kepulauan Riau-Kepulauan Natuna-Taiwan-Hongkong-Jepang dan USA. Apa yang terjadi? Mereka memang melewati laut Nusantara tetapi tidak pernah berhenti atau “isi ulang keperluan logistik”nya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Karena memang pelabuhan kita tidak memenuhi standar internasional yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dari dahulu kesadaran akan vitalnya selat Malaka dan besarnya potensi ekonomi yang lewat di jalur cargo tersebut, tetapi dalam aksinya tidak ada yang sungguh-sungguh ingin mengembangkan fasilitas atau sarana kepelabuhanan yang bertaraf internasional di sekitar jalur tersebut. Padahal kita mempunyai gugusan atau rangkaian pulau-pulau terluat di jalur tersebut. Misalnya, untuk gugusan di rangkaian Pulau Wee, Sabang terdapat tujuh pulau di sana yakni, Pulau Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, dan Simeulucut. Kemudian gugusan di rangkaian Kepulauan Riau, pulau Batam ada sebanyak 19 pulau yakni, Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipah, Pelampong, Batu Berhanti, dan pulau Nongsa.
Indonesia memang mempunyai pelabuhan di Sabang-Meulaboh-Barus-Padang-Bengkulu dan seterusnya hingga ke selat Sunda. Tetapi pelabuhan-pelabuhan ini, kualitasnya baru setara kelas Provinsi, jauh dibawah standar Nasional dan tidak bisa di manfaatkan oleh kapal-kapal Transhipment internasional. Demikian juga dengan jalur Selat Malaka. Kita mempunya pelabuhan Sabang- Belawan-Batu Ampar Batam tetapi sekali lagi masih sangat jauh dari memadai. Pelabuhan dengan kapasitas 400 ribu TEU bandingkan Singapura dengan kapasitas 34 juta TEU, masih jauh dari memadai, khususnya pelayanannya yang sangat memprihatinkan. Batam juga ada rencana mau membangun Pelabuhan Baru di Tanjung Sauh dengan kapasitas 6 juta TEU. Tetapi melihat apa yang bisa mereka buat di Batu Ampar, pelabuhan baru ini juga sepertinya tidak akan mampu memberikan layanan yang baik bagi kustomernya. Artinya jalur Selat Malaka yang demikian potensial itu hanya bisa jadi tontonan belaka.
Hal yang sama kita temukan di perbatasan darat dengan negara tetangga kita, yakni dengan Malaysia, Papua dan Timor Leste maka kemampuan kita untuk membuka isolasi wilayah perbatasan jauh dibawah standar. Jauh dibawah sebagaimana semestinya. Padahal secara logika kita perlu membuka isolasi itu dan sekaligus memadukannya dengan konektivitas Asean, atau dengan negara tetangga. Sayang sekali dalam hal Asean Konektiviti saja Indonesia minus gagasan, yang ada justeru ide dari negara-negara tetangga dan sekaligus mereka wujudkan. Hal itu terlihat dari cara Malaysia membuka jalan paralel perbatasannya serta melengkapinya dengan pelabuhan darat internasional di Tebedu (dekat Entikong-Kalbar) yang terkoneksi dengan jalur pelabuhan internasional di Kuching. Begitu juga dengan pelabuhan laut mereka di Tawau atau Sampurna, Sandakan di Sabah berbatasan dengan Pulau Sebatik di Kalimantan Timur.
Secara tersirat dari langkah-langkah Presiden, kita juga menaruh harapan dalam berbagai upaya dari berbagai hal yang tengah digagas dikerja samakan dengan Tiongkok memang memberi harapan. Sepertinya Indonesia tengah berharap pada Tiongkok mau bekerja sama membangun berbagai infrastruktur ke pelabuhanan di Indonesia. Khususnya di sepanjang jalur-jalur transhipment dan jalur cargo internasional yang begitu potensil itu. Kalau melihat rencana pembangunannya yang selama ini sudah didengung-dengungkan kita juga ikut gembira. Hanya saja dari dahulu pemerintah kita itu senangkan hanya dalam perencanaan di dunia hayal saja. Kalau ini nanti kita bangun maka anak bisa begini dan begitu dan bla bla bla lainnya. Padahal kalau di lihat dalam RAPBN nya ternyata baru sebatas wacana. Hal seperti itu sudah membuadaya sejak dahulu. Semoga dengan kepemimpinan yang sekarang berbeda dan bisa terwujud.
Kita ingin mengatakan potensi yang kita meliki itu sangat menarik minat para tetangga kita. Sama seperti kalau mereka ke Bandung misalnya. Karena Bandung di tunjang oleh berbagai infrastruktur yang sudah memadai. Mulai dari Jalan Tol, sarana perhotelan, sarana wisata dll. Hanya saja kalau melihat bandaranya memang jauh dari memadai. Lemahnya visi jawa barat terkait infrastruktur telah membuat bandara Husein Sastra negara tidak mengalami perubahan, kecil dan jauh dari memadai. Padahal kalau bandaranya lumayan dan bisa menerima penerbangan langsung dari negera-negara Asean tentu perkembangan Bandung dan Jawa Barat akan sangat berbeda. Hal yang sama bisa kita katakan dengan wilayah perbatasan kita di Kalimantan, Papua dan Timor Leste. Infrastruktur penunjang perekonomian kita di wilayah itu jauh dari memadai dan bahkan tidak atau belum tersentuh sama sekali. Sama ironinya dengan keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau itu kini jadi Ikon pariwisata Malaysia serta membrikan kontribusi nya bagai perkembangan ekonomi Malaysia. Coba bayangkan kalau kedua pulau itu masih bagian dari NKRI saya percaya kedua pulau itu tidak akan lebih hanya sebagai pulau karang tak layak huni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *