Blog

Perdagangan di Perbatasan, Memadukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Ekowisata

Oleh harmen batubara

Kawasan Ekonomi Khusus dan Ekowisata adalah potensi yang menarik untuk dikembangkan dikawasan Asean. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menyampaikan hal itu di sela-sela pertemuan Senior Economic Official Meeting (SEOM) pada ASEAN Economic Ministers Retreat XXII and Related Meetings, di Chiang Mai, Thailand, Rabu (2/3/2016). Sebagai Ketua ASEAN 2016, Laos menyampaikan delapan usulan baru, antara lain kerangka fasilitasi perdagangan ASEAN, kerangka aturan keamanan pangan, kerangka institusional mengenai akses pembiayaan usaha kecil dan menengah, ekowisata dan penghargaan di bidang pariwisata ASEAN, serta kerangka pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Donna Gultom mengatakan, dalam pembahasan di tingkat SEOM, muncul juga usulan pembentukan portal informasi mengenai tarif produk negara-negara ASEAN dengan negara lain yang menjalin perjanjian perdagangan bebas, seperti ASEAN + Tiongkok atau ASEAN + Korea Selatan. Saat ini, lanjut Donna, rasio ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Rasio ekspor Indonesia terhadap PDB sebesar 17,9 persen pada 2014. Rasio ekspor Brunei terhadap PDB sebesar 61,9 persen, Kamboja 63,7 persen, Malaysia 71,8 persen, Singapura 133 persen, Thailand 61 persen, dan Vietnam 79,5 persen. Sementara rasio ekspor terhadap PDB di Laos 22,4 persen, Myanmar 16,8 persen, dan Filipina 21,7 persen. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing dan lebih gencar memasuki pasar ekspor di negara-negara ASEAN ataupun luar ASEAN.

Kalau hal itu kita kaitkan dengan perdagangan di perbatasan, maka dapat dikatakan ada dua hal perkembangan yang menarik terkait kebijakan pengelolaan perbatasan terkait dengan PPLB Entikong-Tepedu di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pertama Pemerintah Malaysia sudah lama meminta Indonesia membuka kembali perdagangan ekspor-impor di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, dengan Tebedu, Serawak, Malaysia pasca ditutup pertengahan 2014. Malaysia berharap perbatasan itu bisa menjadi pelabuhan darat atau pintu masuk resmi ekspor-impor. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, kepada Kompas, (23/4/2015), mengatakan, permintaan itu disampaikan Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian Malaysia Mustapa Mohamed. Malaysia ingin komoditas ekspor, seperti elektronik dan obat-obatan, bisa kembali diperdagangkan lintas batas.

Kedua Indonesia sesuai Janji Presiden akan membangun infrastruktur di Perbatasan khususnya Entikong dan wilayah sekitarnya. Sesuai rencana, PPLB Entikong akan dirombak total guna meningkatkan kapasitas dan kualitas. Pemerintah pusat memintak Pemda untuk menyediakan lahan ± 50 hektar, sayangnya Pemda hanya mampu memberi seluas 5 hektar. Seolah Pemda mau lepas tangankah? Padahal pusat sekarang tengah semangatnya membangun Perbatasan. Diperkirakan pekerjaan infrastrukutr yang tengah dikerjakakan saat ini,  bakal memakan waktu dua tahun agar layanan dan tampilan PPLB menjadi lebih baik dan membanggakan, termasuk pembangunan jalan pelintas menjadi empat jalur. Misalnya, sistem monitoring yang akan dibuat direncanakan terhubung dalam satu jaringan sehingga PPLB Entikong dapat meminimalkan penyelundupan. Setelah itu, pos-pos pelintas di wilayah perbatasan lain juga akan dirombak, misalnya di Kabupaten Sintang, Sambas, dan Kapuas Hulu.

Pemerintah pusat akan melakukan perbaikan jalan yang dicanangan pemerintah sepanjang 34 kilometer. Ruas jalan yang diperbaiki adalah Sajingan-Aruk (Kabupaten Sambas) 11,6 kilometer dan Balai Karangan-Entikong (Kabupaten Sanggau) 19,2 kilometer. Selain itu, Nanga Badau (Kapuas Hulu)-Batas Serawak (Malaysia) 3,8 kilometer. Sebagaimana kita ketahui, selama ini lambannya pembangunan di perbatasan menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya konflik warga dengan Bea dan Cukai karena pos pemeriksaan lintas batas (PPLB) tidak dibangun sesuai standar sehingga tata niaga karut-marut. Karena kalau tidak dibenahi, dikhawatirkan penyelundupan terus terjadi karena tidak ada sistem monitoring yang baik dan seolah sepenuhnya tergantung pada kebijakan orang per orang. “Bagaimana orang mau tahu barang yang masuk dan keluar negara itu sudah benar atau tidak, jika alat pengontrol tidak memadai, apalagi masih adanya jalur tikus yang tidak terawasi,”. Hal-hal seperti itulah yang selama ini jadi bahan pembicaraan terkait Entikong.

Memasuki Era Perdagangan Asean

Indonesia memang belum memutuskan apakah perdagangan di perbatasan itu akan dibuka kembali atau tidak. Para pihak tentu akan membahasnya bersama sejumlah kementerian terkait di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah Indonesia menutup perdagangan ekspor-impor di perbatasan itu karena banyak komoditas yang masuk tanpa disertai persyaratan impor. Larangan impor sejumlah produk itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang berlaku hingga 31 Desember 2010.

Dalam peraturan itu, produk makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, pakaian jadi, dan mainan anak-anak hanya dapat diimpor melalui pelabuhan laut Belawan, Medan; Tanjung Perak, Surabaya; Tanjung Mas, Semarang; Tanjung Priok, Jakarta; Soekarno Hatta, Makassar; serta pelabuhan udara internasional. Mengacu pada peraturan itu, pos pemeriksaan lintas batas negara seperti di Entikong tidak diperbolehkan menjadi pelabuhan darat untuk impor produk-produk tertentu. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Entikong (waktu itu) Iwan Jaya mengatakan, peraturan menteri itu diperpanjang melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2010. Peraturan itu berlaku sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2012.

Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong berbatasan dengan Tebedu, Serawak, dan menjadi pintu masuk dan keluar masyarakat yang hendak pergi ke negara bagian itu. Selain Entikong yang sudah lama berfungsi, pemerintah juga meresmikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk, Kabupaten Sambas, pada 1 Januari 2011 untuk perlintasan menggunakan paspor. Berdasarkan data Pemerintah Malaysia, perdagangan di perbatasan Entikong-Tebedu turun drastis. Pada 2014, nilai perdagangan itu sebesar 395 juta RM dan pada 2013 sebesar 713 juta RM. Adapun pada Januari-Maret 2015 sebesar 27 juta RM.

Pemda Perlu Proaktif dan Mengambil Peran

Selama ini kalau membicarakan Perbatasan, umumnya Pemda seolah melihat masalah itu sebagai persoalan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.  Karena hal-hal seperti itu, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah ikut bersama membangun, mensinergikan kekuatan Pemda dengan Pusat. Pemda sudah semestinya meningkatkan layanan di semua lini dan khususnya perizinan investasi. Kesediaan pemerintah pusat membangun sarana dan prasarana infrastruktur perlu diimbangi komitmen pemerintah daerah memangkas birokrasi pelayanan publik. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu ketika meresmikan perpanjangan landasan pacu dan perluasan Bandar Udara Rembele di Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Rabu (2/3/2016). Peningkatan kapasitas bandara di dataran tinggi sentra produksi kopi Arabika di wilayah tersebut; diharapkan membawa Aceh semakin terbuka terhadap investasi baru.

Seperti pakah perdagangan di daerah perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat? Selama ini yang kita dengan Pemda selalu menyebutkan bahwa di sana ada potensi. Perbatasan memiliki potensi perdagangan antarnegara yang bisa mendatangkan devisa. Namun, potensi itu belum juga di garap oleh Pemdanya sendiri. Umumnya alasannya menurut Pemda karena, belum adanya regulasi dan fasilitas penunjang. Misalnya seperti yang diungkapkan Suparman, Camat Entikong, Selasa (1/3/2016), mengatakan, daerah perbatasan negara itu memiliki potensi besar bagi peningkatan perekonomian Indonesia melalui perdagangan antarnegara. “Selama ini, perdagangan memang sudah ada, tetapi hanya sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan. Suparman sama sekali tidak menyebutkan kenapa Pemda tidak atau belum juga melakukan sesuatu.

Masyarakat perbatasan berbelanja ke Malaysia hanya berdasarkan Perjanjian Sosial Ekonomi Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo) yang diberlakukan sejak 1970. Dalam Sosek Malindo terdapat ketentuan, warga perbatasan hanya bisa berbelanja maksimal 600 ringgit atau setara Rp 1,8 juta per orang per bulan di Malaysia. Potensi perdagangan itu perlu digarap. Apalagi, Indonesia saat ini sudah memasuki babak baru dalam integrasi ekonomi yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Momentum itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan melalui wilayah Kalimantan Barat. Misalnya, komoditas lada, karet, dan hasil-hasil pertanian hortikultura lainnya.

Suparman hanya mengatakan, pihaknya sudah MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT agar dibangun pelabuhan darat. Tapi apakah Pemda sudah pernah melakukan penelitian atau study terkait pengembangan perdagangan di kawasan itu? Bagaimana sebenarnya Pemda melihat fasilitas Dry Portnya Malaysia di Tebedu? Dry Port yang sudah terintegrasi dengan pelabuhan laut dan Udara itu. Apakah hanya sekedar latah untuk membangun? Misalnya karena Malaysia sudah membangun lalu Indonesia juga harus membangun? Dll. Demikian juga dengan MH Munsin, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kalbar, dia juga mengakui, potensi perdagangan di perbatasan belum tergarap. “Saya sudah berulang kali mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perdagangan dalam skala besar diberlakukan di perbatasan, tetapi tidak ada kejelasan sampai saat ini,” ujar Munsin. Menurut Catatan Wilayah Perbatasan.com ; pemerintah pusat memang menhendaki adanya lahan dengan luas ± 50 hektar, sementara Pemda hanya mampu 5 hektar. Jadi memang jauh dari memadai. Kita sebenar ingin melihat Pemda yang pro aktif dan bisa menunjukkan konsepnya terkait pengembangan perdagangan di perbatasan. Kalau Pemda peduli dia bisa menggandeng BNPP, Kementerian/Lembaga terkait untuk mematangkan konsepnya. Sayangnya hal seperti itulah yang tidak terlihat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *