Blog

Percepatan Penegasan Batas Daerah, Pemda Dapat Mengoptimalkan Peran Topografi Kodam

Oleh harmen batubara

Ada Apa Dengan Perbatasan ?

Setelah tahun 2000, sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, jumlah daerah otonom di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota bertambahnya luar biasa. Sampai medio tahun 2008, jumlah daerah otonom di Indonesia sudah mencapai 504 Daerah Otonom, terdiri dari 33 daerah Provinsi dan 471 daerah Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut nampaknya akan terus bertambah banyak karena usulan yang masuk melalui pintu Departemen Dalam Negeri maupun pintu DPR masih terus mengalir meski sudah ada moratorium pada tahun 2012-2013 tetapi semangat untuk memekarkan diri itu sudah begitu kemaruk. Sepertinya tidak ada yang akan bisa menyetopnya, sampai kelak mereka tidak lagi mampu membayar gaji para pegawainya.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa ada dua aliran besar di dunia berkaitan dengan penambahan maupun penggabungan entitas-entitas pemerintahan, baik berupa negara, negara bagian ataupun daerah otonom. Aliran pertama berkembang di Eropa Barat dan Jepang yang cenderung untuk mendorong terjadinya penggabungan atau amalgamasi dari segi ekonomi ataupun politik seperti terbentuknya Uni Eropa. Aliran kedua yang berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti ex-Uni Soviet, Yugoslavia yang mengarah pada pemecahan dalam bentuk negara-negara baru yang lebih kecil. Agaknya Indonesia lebih mengarah kepada pola aliran kedua yang berkembang di Eropa Timur seperti ex-uni Soviet.

Perselisihan Batas Daerah

Di Indonersia setelah reformasi, maraknya pemekaran daerah telah menghadirkan berbagai persoalan yang terkait dengan perselisihan batas pemerintahannya. Pada masa ini dari jumlah perbatasan yang terdiri dari 946 segmen (151 segmen provinsi, 795 segmen Kab/Kota) yang terselesaikan baru 151 segmen dan yang sudah ditetapkan dengan Permendagri baru 79 dan dalam proses 206 segmen sementara 609 segmen lagi belum tersentuh.

Yang tidak kalah menarik adalah penderitaan rakyat yang terseret persoalan batas, Pemda seolah lebih berpihak pada pemodal usaha seperti pekebun besar daripada rakyatnya. Nah Polisi sebagai penegak hukum di daerah tentu akan mengikuti kebijakan Pemda. Nah dalam hal seperti ini rakyatlah yang kian terjepit. Terlebih lagi kalau didaerah yang berbatasan itu terdapat dua kebijakan Pemda dan Tata Ruang yang berbeda. Pemerintah yang satu memperuntukkan wilayah batasnya bagi perkebunan, sementara daerah tetangganya menjadikannya sebagai daerah perkampungan. Letak batas yang tidak jelas, telah dimanfaatkan oleh para oknum perusahaan untuk menggusur warga. Konflik tanahpun terjadi, korban berjatuhan dalam jumlah yang massif. Sama dengan riuhnya era otonomi daerah sejak tahun 1999, dengan berbagai alasan telah terjadi decentralizazi besar-besaran di Indonesia, jumlah daerah otonom bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010), tetapi ekses yang ditimbulkannya juga tidak kalah sengsaranya.

Perlu Percepatan Tegas Batas

Pengalaman penulis di Kemdagri (kebijakan dan pemberi dana), dan BIG (teknis) terkait penegasan batas daerah ini memberikan suatu cara pandang yang menurut saya paling sesuai dengan permasalahan perselisihan batas antar daerah saat ini. Pertama pada umumnya banyak Pemda yang belum punya SDM berpengalaman dalam hal penegasan batas; kalaupun secara teoritis mereka punya SDM yang mampu memahami masalah perbatasan secara teknis, tetapi untuk melakukan penegasan batas di lapangan secara langsung bukanlah sebuah kondisi yang menarik.

Selama ini pihak ke tiga yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan teknisnya, secara umum terlihat kewalahan. Sebabnya? Mereka umumnya adalah teknisi dari Pusat maksudnya para teknisi dari Jawa, sehingga kemampuan mereka dalam mengenal wilayah beserta masyarakatnya jauh dari memadai. Kemudian yang paling krusial adalah untuk mengorganisir petugas Pemda terkait dengan masyarakat itu sendiri. Warga dan Pemda terlanjur salah persepsi dan seolah para pihak ke tiga ini banyak dananya. Sehingga mereka juga berharap kebagian juga. Kalau pihak ke tiga ini tidak piawai maka waktu dan dana mereka habis terkuras pada pengorganisasian ini.

Lalu saya ingat Topografi Kodam setempat, karena di setiap wilayah NKRI itu ada Topografi Daerahnya yang merupakan ujung tombak TNI-AD terkait pemetaan dan sejenisnya di daerah. Soal teknis jelas mereka orangnya. Soal kemampuan teknis survei mereka adalah andalan yang tepat; soal rintangan alam? Bagi personal Topografi tidak ada gunung yang tinggi, jejak kaki mereka boleh dikatakan ada di setiap ketinggian Gunung di Indonesia, misalnya sebut saja Puncak Leuser di Aceh atau Puncak Jaya di Papua; soal kemampuan bergaul mereka dengan masyarakat jelas tiada duanya. Pengalaman itu sudah melegenda sejak dari zaman perjuangan dahulu. Ternyata pula, selama ini sudah banyak Pemda yang mempercayakan masalah teknis pengukurannya ke Topografi Kodam di wilayahnya masing-masing.

Permasalahan Non Teknis

Persoalannya memang jadi beda, sesuai mekanisme dan pengalokasian anggaran, pekerjaan penegasan batas (dilola oleh Ditjen PUM Kemdagri) dan juga pekerjaan Ajudikasi Batas Daerah oleh BIG dengan aturan bahwa program tegas batas ini harus melibatkan pihak ke tiga lewat mekanisme pelelangan pekerjaan. Secara prosedural mekanisme ini sudah berjalan, hanya saja memang menjadi tidak optimal karena berbagai alasan yang sudah dikemukakan diatas tadi.

Dari segi pemikiran, menurut penulis hal seperti ini bisa di lakukan lewat mekanisme penunjukan; dengan catatan sekali penunjukan hanya bisa mengeluarkan anggaran maksimal 200 jt. Mekanisme ini bisa dikolaborasikan antara Pemda-Kemdagri yang memberikan rambu-rambu agar pemanfaatan dana yang ada bisa optimal. Misalnya dalam sekali penunjukan harus mampu menyelesaikan pemasangan Tugu Batas sebanyak berapa ( berapa tugu untuk di medan berat; berapa tugu dimedan biasa dan berapa Tugu di medan yang mudah). Dengan demikian pekerjaan penegasan batas ini dapat berjalan sepanjang tahun dan bisa diharapkan menyelesaikan perselisihan batas lebih optimal.

Topdam VI Mulawarman

Saya lalu ingat pengalaman Topdam VI Mulawarman, juga Topdam VII Wirabuana, sepertinya hampir di setiap Topdam. Nah kembali ke Topdam VI Mulawarman, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Tim PBD Kabupaten Nunukan serta Tim PBD Kabupaten Tanah Tidung. Dalam pelaksanaannya Tim dari Topdam VI/Mulawarman (sebagai anggota Tim PBD dan sudah di BP kan oleh Kodam VI/Mulawarman ke Pemda) bergerak sesuai Surat Keputusan Gubernur Kaltim dalam hal ini diwaliki oleh Mayor Ctp Ir. Amirullah Idris (sekarang sudah Kolonel?) untuk menyelesaikan kegiatan Peninjauan dan Pelacakan Batas Daerah Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung dalam rangka percepatan penyelesaian masalah Batas antar Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Tim Penegasan Batas waktu itu masih berpegang dan mengikuti aturan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang telah dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 bahwa Penetapan Batas Daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek Yuridis maupun fisik di lapangan. Juga dalam Pasal 4 ayat (2) Tahapan Penegasan Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip Geodesi. Sekarang sudah diubah dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang memungkinkan garis batas di lapangan di hadirkan secara visual di ruang rapat.

Untuk penegasan batas daerah harus mengacu pada dokumen (UU tentang Pembentukan Daerah beserta lampiran peta wilayah), dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Desa/Kelurahan/Kecamatan. Batas wilayah di darat terdiri dari 2 (dua) yaitu masing-masing: 1). Batas alam, seperti sungai, gunung dll. dan 2). Batas buatan, seperti pilar batas, tugu, jalan, saluran irigasi dll. Sedangkan Batas daerah di wilayah laut ditetapkan berdasarkan batas pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di atas peta yang dalam implementasinya merupakan batas wewenang pengelolaan sumber daya yang terdapat di wilayah laut.

Karakteristik batas antar daerah biasanya merupakan batas alam atau buatan, yang disepakati dan diakui oleh daerah yang berbatasan, diikat dengan produk hukum berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, disertai dengan peta batas yang ditetapkan. Batas antar daerah sangat penting, dan menentukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah, identifikasi manfaat batas antar daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penentuan luasan daerah, yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan besaran Dana Alokasi Umum; 2) Batas daerah dijadikan dasar atau acuan dalam pelaksanaan bagi hasil pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah; 3) Batas daerah dijadikan batas wilayah Perencanaan Tata Ruang Daerah, baik umum, detail maupun teknis tata ruang wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan Provinsi; 4) Batas Kewenangan Pemerintah, dalam penyelenggaraan pelayanan wajib seperti optimasi pelayanan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, dan administrasi pemerintahan, perijinan, pertanahan, dan kependudukan dan pelayanan pilihan;

5) Pelayanan pilihan yang diberikan pemerintah sesuai dengan dukungan potensi sumber daya yang tersedia di daerah tersebut, baik alam, buatan maupun sumber ekonomi/keuangan lainnya. Adanya batas yang pasti, dapat dijadikan dasar menetapkan kewenangan pengeluaran izin pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya yang terdapat pada kawasan batas tersebut; dan 6) Batas daerah diperlukan untuk menentukan jumlah pemilih tetap penduduk dalam penyelenggaraan Pemilihan Langsung Anggota Legislatif, Bupati atau Walikota, dan Presiden/Wakil.

Mengingat besarnya manfaat batas bagi suatu daerah, maka prioritas terhadap penyelesaian batas bagi pemerintah merupakan tugas dan fungsi utama yang perlu diselesaikan secara terencana, berkesinambungan, dan konsisten. Untuk ini diperlukan perhatian, dukungan peralatan, dan perlengkapan, SDM dan pembiayaan yang proporsional dalam menyelesaikan batas-batas antar daerah yang belum ditetapkan.
Bagi Topografi Kodam pelaksanaan tugas seperti ini secara teknis adalah bidang serta keahliannya; dan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat 2.b menyatakan bahwa Tugas Pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu diantaranya adalah membantu tugas pemerintahan di daerah. Maka keterlibatan Topografi Kodam dalam Tim PBD seperti diceritakan di atas adalah wujud nyata implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam pembangunan bangsa.

5 Responses

Page 1 of 1
  1. author says:

    Lalu saya ingat Topografi Kodam setempat, karena di setiap wilayah NKRI itu ada Topografi Daerahnya yang merupakan ujung tombak TNI-AD terkait pemetaan dan sejenisnya di daerah. Soal teknis jelas mereka orangnya. Soal kemampuan teknis survei mereka adalah andalan yang tepat; soal rintangan alam? Bagi personal Topografi tidak ada gunung yang tinggi, jejak kaki mereka boleh dikatakan ada di setiap ketinggian Gunung di Indonesia, misalnya sebut saja Puncak Leuser di Aceh atau Puncak Jaya di Papua; soal kemampuan bergaul mereka dengan masyarakat jelas tiada duanya. Pengalaman itu sudah melegenda sejak dari zaman perjuangan dahulu. Ternyata pula, selama ini sudah banyak Pemda yang mempercayakan masalah teknis pengukurannya ke Topografi Kodam di wilayahnya masing-masing.

  2. Alina says:

    It’s an amazing piece of writing in support of all the online people; they will take advantage from it
    I am sure.

  3. fbi background check says:

    Hello, of course this piece of writing is truly pleasant and I have learned lot of things from it
    concerning blogging. thanks.

  4. Freda says:

    We stumbled over here coming from a different page and thought
    I might check things out. I like what I see so i am just following you.
    Look forward to looking over your web page for a second time.

  5. Josh says:

    Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for supplying these details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *