Blog

Perbatasan, Sinapad Simantipal Apakah Juga Bakal Hilang atau Lepas

Oleh harmen Batubara 

Sejak dahulu kalau kita mengacu pada penjelasan Kemlu, maka yang selalu kita dengarkan tentang lepasnya Sipadan-Ligitan adalah pernyataan bahwa Sipadan-Ligitan itu bukan lepas, tetapi memang kedua pulau itu tidak pernah jadi milik Indonesia. Lalu tentang Tanjung Datu, Kemlu juga selalu mengingatkan pada kita bahwa masalah itu sudah selesai bersamaan dengan ditanda tanganinya MOU tentang wilayah itu pada tahun 1978.

Sebagai pemerhati wilayah perbatasan, saya hanya bisa “meradang”, bukan apa-apa. Sebab dari kacamata teknis, justeru posisi Indonesia sangat kuat dalam kedua persoalan tersebut. Misalnya tentang Pulau Sipadan dan Ligitan, secara logika hal itu tidak bisa dipisahkan dengan perbatasan kedua negara di Pulau Sebatik, yakni yang disebut East Pilar. Titik ini berada dan bisa sebagai di “titik dasar” batas darat antara RI-Malaysia di ujung timur pulau Sebatik dan kedua negara mengakui ke sahihan titik batas ini.

Secara logika atau menurut Unclos 1082 pun, batas darat ini adalah titik dimulainya penentuan batas laut. Tetapi anehnya, Malaysia bilang bahwa rejim hukum batas darat dan hukum batas laut itu sebagai sesuatu yang berbeda. Anehnya para ahli Indonesia kok percaya saja. Padahal secara apapun bisa dikatakan, bahwa memang benar rejim hukumnya berbeda, tetapi tentang Titik batas kedua rejim itu saling membenarkan. Kalau saja batas laut itu ditentukan dari titik batas EAST PILAR tersebut, maka sesuai hukum Unclos 1982, maka jelas sekali kedua pulau Sipadan dan Ligitan itu masuk Indonesia. Tetapi Indonesia malah ikut pola Malaysia, menentukannya tidak berdasarkan perhitungan teknis batas, tetapi malah ke persoalan sosial budaya dan politik. Maka lepaslah Dia, Yam au bilang apa lagi?

Masalah Sinapad Simantipal

Kini giliran Simantipal. Secara fakta saat ini wilayah muara Sungai Sumantipal, masuk Kecamatan Lumbis Ogong – Kabupaten Nunukan  Provinsi Kalimantan Utara. Di area yang di klaim oleh Malaysia ini terdapat lima desa yang berada di sekitar muara Sungai Sumantipal yakni Desa Sumantipal, Desa Labang, Desa Ngawol, Desa Lagas dan Desa Bulu Laun Hilir. Lima desa ini berbatasan langsung dengan dengan Kampung Bantul, Sabah, Malaysia Timur, dan secara fakta juga memperlihatkan bahwa untuk urusan ekonomi masyarakat di desa-desa perbatasan itu pada umumnya sangat tergantung dengan suplai barang lewat jaringan perdagangan dari Malaysia.

Pertemuan sungai simantipal-sungai sedalir

Persoalan Sungai Simantipal bermula dari permasalahan Sungai Sinapad, dan ini merupakan klaim pihak Malaysia. Mereka berpegang pada Perjanjian 28 September 1915 antara Belanda-Inggeris, pada Pasal 8 (kawasan S. Sedalir,  S.Sinapad dan Semantipal) :  Wilayah Yang Masuk Kawasan Belanda (Indonesia) Adalah Area Yang Dikeringkan Oleh : Sungai Pensiangan di selatan 4° 20‘ LU;  Sungai Sedalir di selatan paralel 4° 20‘ LU ;  Semua anak sungai dari Pensiangan dan Sedalir    yang bermuara di selatan 4° 20‘ LU ; dan  Sungai Sesajap. Wilayah Yang Masuk Kawasan Inggris (Malaysia) Adalah Area Yang Dikeringkan Oleh : Sungai Pensiangan di utara 4° 20‘ LU;  Sungai Sedalir di utara paralel 4° 20‘ LU; dan semua anak-anak sungai dari Pensiangan dan  Sedalir bermuara di utara 4° 20‘ LU.

Dimana Makna Tim Bersama (RI-Malaysia)

Perlu juga ditambahkan disini, bahwa OBP (outstanding boundary problem) ini sebenarnya boleh dikatakan pada umumnya  berawal dari klaim Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, kedua negara sebenarnya sudah membentuk Tim Bersama, Tim Bersama ini sudah melakukan pengukuran penegasan batas ini secara seksama dan secara bersama-sama sebagai realiasi MOU Tahun 1972 dan 1975. Apapun yang dilakukan selama pelaksanaan pengukuran penegasan batas ini, semua dilakukan secara bersama. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penggambarannya benar-benar dilakukan secara bersama, dan atas kesepakatan bersama dan semua itu tertuang dalam berita acara bersama. Tetapi di ujungnya setelah semua hamper selesai, Malaysia menyatakan keberatannya, dan melakukan pengajuan keberatan atas beberapa Titik atau segmen OBP tersebut. Anehnya Indonesia, ya kok manut saja dan menerima keberatan tersebut.

Menurut Malaysia OBP di S. Sinapad dipermasalahkan atau diklaim oleh pihak Malaysia.  Karena menurut mereka, muara dimana air sungai S. Sinapad bergabung dengan S. Sedalir ternyata (menuru Malaysia) terletak di sebelah Utara  paralel 4° 20‘ LU. Padahal jarak antara pengukuran itu sudah terbentang 100 tahun lebih, yakni penggalan tahun 1809-1928 takkala Inggeris – Belanda menetapkan batas itu; sesuatu yang sudah selayaknya terjadi perubahan di permukaan bumi. Tapi Malaysia “kekeh”, pokoknya menurut Malaysia, S. Sinapad termasuk  wilayah kekuasaan Malaysia dan garis batas darat antara RI dan Malaysia haruslah watershed yang terletak di sebelah Timur S. Sinapad, watershed yang lebih kecil). Dari temuan ini mereka kemudian mecari pola yang sama di tempat tempat lain dan meyakini kalau di sungai Simantipal juga punya kasus yang sama, maka mereka melakukan Klaim atas daerah Sungai Simantipal, maka jadilah OBP Sungai Simantipal. Padahal daerah itu sudah selesai diukur oleh TIM BERSAMA (RI-Malaysia), dan kalau klaim Malaysia di dengarkan maka kampung-kampung Indonesia serta wilayah seluas 4800 ha akan hilang lagi. Ingat di Tanjung Datu Indonesia kehilangan 1499 ha.

Memang soal garis perbatasan, adalah masalah yang sangat sensitive dan semua orang juga akan langsung bicara atas nama kedaulatan negara. Padahal kedua belah pihak sadar betul, kalau dari sisi harga tanah, berapah sih harga tanahnya sehingga sangat sulit untuk bisa berkompromi? Tapi itulah masalah perbatasan. Para perunding Malaysia di era penulis, selalu “mengatakan”, Indonesia yah “ngalahlah”, wilayahnya kan sangat luas. Lepas hanya sekira 5000 hektar apalah artinya?

Harus diakui perbatasan antara Indonesia-Malaysia adalah perbatasan yang paling banyak “masalahnya”. Dari seluruh batas wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, batas terpanjang memang dengan Malaysia. Baik perbatasan darat, begitu juga dengan batas lautnya.  Perundingan batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia mencakup  semua batas wilayah laut yang belum disepakati yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, dan Landas Kontinen. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, yang belum disepakati masih tersisa 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer.

Di bagian barat, daerah ”yang belum jelas ” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh   di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan di Pulau Sebatik di Laut Sulawesi. Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas 5 % atau berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati.

Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut. Pengalaman penulis, kelemahan di Tim Perunding kita adalah, tidak adanya program “penyelesaian batas” yang komrehensip, penyelesaian batas darat dan laut yang terintegrasi. Kelemahan utamanya karena terbatsanya dukungan anggaran, karena tidak adanya lembaga yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian batas ini. Secara garis besarnya memang penegasan batas ada di Kemdagri dan laut ada di Kemenlu. Kedua Tim ini jelas berkoordinasi, tetapi tidak sinergis. Lagi pula penanganannya hanya bersifat Ad-Hoc setiap tahun berubah, maka berubah pulalah kepekaannya.

Profil perbatasan Laut Indonesia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *