Blog

Perbatasan, Pembangunan Infrastruktur Membuka Isolasi Perekonomian

Hasil jajak pendapat Kompas, terlihat bahwa publik mengapresiasi proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Pemerintah dinilai serius untuk merealisasikan proyek-proyek itu. Apresiasi ini terekam dalam jajak pendapat Kompas, dua pertiga responden jajak pendapat (70,5 persen) yakin, pemerintah serius membangun infrastruktur nasional. Optimisme publik sejalan dengan semangat program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita atau sembilan program prioritas. Pada poin keenam Nawa Cita, pemerintah berupaya membangun infrastruktur untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produktif. Realisasinya, saat ini pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia demi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Yang kita rasakan selama ini, minimnya infrastruktur dan sarana transportasi menjadi salah satu faktor pemicu naiknya harga barang. Hal seperti itu sudah jamak kita temukan di wilayah perbatasan dan salah satunya seperti di Kepulauan Riau. Boleh dikatakan harga barang di wilayah ini, lebih mahal ketimbang provinsi lain di Indonesia. Warga tentu tidak habis akal, salah satunya ya dengan memanfaatkan jalur-jalur illegal atau jalur C. Warga harus bisa memanfaatkan produk negara tetangga untuk bisa menghidupi keluarganya sehari-hari. Hal seperti itulah yang terjadi di wilayah perbatasan. Jalur C jadi tumpuan hidup.

“Kepulauan Riau tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangannya sendiri karena lahan terbatas. Kepri 96 persen adalah laut dari keseluruhan wilayah,” Pasokan dari sentra-sentra produksi pangan di Indonesia tidak mudah masuk Kepri karena persoalan transportasi. Kecuali Batam, Bintan, Karimun, penduduk pulau lain di Kepri mengandalkan kapal yang berlabuh paling cepat 10 hari sekali. “Sebagian, mau tidak mau, harus dipenuhi dari barang impor yang memang sudah mahal, atau itu tadi lewat jalur illegal atau jalur C. Soal angkutan kapal misalnya, tidak hanya lama, kapal juga tidak merapat di sebagian pulau. Proses bongkar muat dilakukan di tengah laut. Penyebabnya, sebagian pulau tidak punya dermaga yang dapat disandari kapal-kapal perintis dan kapal-kapal Pelni. Kerap kali, kapal bersandar di pulau besar, lalu muatan dipindah ke kapal atau perahu lebih kecil. Dengan kapal lebih kecil, barang dan orang diangkut ke pulau-pulau lain. Padahal kalau Pemda mau, tentunya mereka bisa bangun pelabuhan atau bandara. Faktanya hal itu tidak mereka lakukan. Alasan untuk itu, bisa kita maklumi. Khususnya terkait kemampuan Leadership dalam membangun wilayahnya.

Catatan Blog Seorang Prajurit Perbatasan

Rajungan Natuna Mendunia

rajungan natuna

Dari Pulau Sedanau, sebuah pulau kecil di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Al Izhar (32) mengirimkan aneka hasil laut ke kota-kota di sejumlah negara. Dengan modal pas-pasan, ia berusaha menjadi penyeimbang agar nelayan dan petani Natuna mendapatkan harga yang lebih wajar. Tidak mendapat harga yang relatif rendah yang ditetapkan sepihak oleh pedagang besar. Setiap pekan, ia mengirimkan ratusan kilogram daging rajungan. Dari Pulau Sedanau, daging itu dikirim ke Australia, Hongkong, hingga ke Amerika Serikat. “Kiriman saya digabung dengan pengupas dari tempat lain,” ujar ayah dua anak itu. Ia juga mengirimkan kepiting dan rajungan hidup ke Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah rumah makan menjadi pelanggannya sejak beberapa tahun terakhir. “Ada saudara mengurus di sini,” ujarnya.

Izhar juga mengirimkan beberapa ratus ton ikan hidup ke Hongkong dan Singapura setiap dua pekan. Kapal pengangkut datang ke Natuna setiap dua pekan lalu membawa aneka ikan laut. Aneka jenis kerapu, bawal, hingga napoleon menjadi andalan para nelayan Natuna. Sementara pada musim panen cengkeh, ia juga menjadi pedagang pengumpul. Dari Natuna, cengkeh dikirimkan ke Jawa. “Sudah ada pembeli di sana, saya tinggal mengirim saja kalau ada barang,” tuturnya.

Seolah belum cukup sibuk, ia juga mengurus bisnis pengiriman uang. Bisnis itu bermula ketiadaan anjungan tunai mandiri (ATM) dan kantor pos di Sedanau. Padahal, kerabat orang Sedanau banyak beraktivitas di sejumlah daerah. “Orang-orang yang anaknya sekolah di kota atau provinsi lain, kesulitan mengirimkan uang. Bank dan kantor pos terdekat hanya bisa dicapai dengan naik kapal dua jam lalu perjalanan darat 20 kilometer,” tuturnya.

Izhar kemudian mencari cara agar orang-orang di kampungnya bisa mengirimkan uang dengan mudah. Ia mengontak salah satu bank perkreditan rakyat di Bandung, Jawa Barat, agar bisa menyediakan mesin gesek kartu untuk menerima pembayaran (EDC). Ia memilih Bandung karena sering bolak-balik ke sana untuk urusan keluarga. “Gesek pakai ATM saya, warga bayar pakai uang tunai. Nanti di kota lain, penerima tinggal mengambil dengan ATM masing-masing,” ujarnya. Untuk setiap transaksi, ia mengutip Rp 15.000. Biaya itu lebih murah dibandingkan dengan warga harus mengirimkan sendiri ke Ranai, ibu kota Natuna. Untuk ongkos pergi pulang saja, harus mengeluarkan Rp 140.000 per orang. “Kalau tujuannya hanya untuk kirim uang, terlalu mahal biayanya,” ujarnya.

Menolong sesame. Bisnis pengiriman uang itu salah satu perwujudan keinginan Izhar menolong orang-orang di kampungnya. Usahanya yang tersebar di Sedanau juga didasari keinginan menolong orang-orang.

Bisnis daging rajungan bermula dari keluhan nelayan setiap pulang melaut. Mereka mengeluh jaring rusak karena jepitan rajungan dan hanya dapat rajungan yang nyaris tidak ada harganya. “Sampai empat tahun lalu, rajungan hanya Rp 5.000 per kilogram. Tidak sebanding dengan biaya,” tuturnya. Ia kemudian mencari cara agar harga jual rajungan membaik. Setelah bertanya sana-sini, rupanya ada yang membutuhkan pasokan daging rajungan dan kepiting. Harganya bervariasi, tergantung kualitas dan jenis daging.

Kebetulan, penerbangan komersial di Natuna mulai rutin sehingga mudah mengirimkan barang. “Sebelum ada pesawat, kirim barang hanya lewat kapal. Tidak mungkin untuk mengirim daging kupas karena dari Natuna ke Tanjung Pinang paling cepat dua hari. Daging bisa rusak di jalan,” ujarnya. Setelah ada kepastian tempat memasarkan dan cara pengiriman, ia merekrut beberapa ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Ibu-ibu ini tidak bekerja, hanya mengandalkan pendapatan dari suami yang mayoritas nelayan. “Mereka menjadi pekerja dengan upah per kilogram daging kupas,” tuturnya.

Dari beberapa kilogram (kg) per pekan, usaha daging rajungan kupasnya butuh bahan baku ratusan kilogram per pekan. Harga rajungan di nelayan juga kian membaik. “Sekarang paling rendah Rp 25.000 per kg,” ujarnya.

Setiap beberapa hari, ia menerbangkan daging kupas itu ke Medan, Sumatera Utara. Di sana ada pabrik pengemasan sebelum diekspor ke sejumlah negara. “Di sini tidak bisa mengemas sendiri. Jumlahnya sedikit, jadi tidak efisien. Di Medan, kiriman saya digabung dengan kiriman pengupas lain, jadi banyak,” tuturnya.

Setelah beberapa waktu berbisnis daging rajungan kupas, ia mulai menjual rajungan hidup. Namun, pemasarannya hanya dibatasi ke beberapa kota/kabupaten di Kepulauan Riau. “Pengirimannya tidak bisa banyak, kargo pesawat memang terbatas,” ujarnya. Ia juga masih mempertahankan ekspor ikan hidup dan jual-beli cengkeh. Meski sadar modalnya tidak besar, ia tetap bertahan.

“Tujuan utama saya agar nelayan dan petani punya harga pembanding, jangan ditentukan pedagang. Dengan ada harga pembanding, nelayan dan petani tahu berapa harga jual pantas untuk hasil kerja mereka,” ujarnya.

Al Izhar memang wirausaha gigih dan jeli melihat peluang. Menjelang lulus STM beberapa tahun lalu, ia ditawari masuk salah satu perguruan tinggi tanpa tes. Namun, ia tak ambil karena berpikir pasti akan menjadi pegawai. “Saya ingin bisa membuka lapangan kerja, bukan malah bekerja untuk orang lain,” tuturnya.Ia pun merantau ke Jakarta. Sembari bekerja sebagai tenaga pemasar di perusahaan kerabatnya, ia mengikuti aneka kursus. “Beberapa tahun di Jakarta, saya kembali ke Natuna,” ujarnya.

Usaha pertamanya adalah reparasi ponsel dan jual pulsa. Kala itu, belum ada usaha sejenis di Sedanau. Izhar menambah usahanya dengan berdagang air isi ulang. “Di tahap awal, saya bagikan gratis beberapa galon setiap hari. Lama-lama, orang merasa lebih praktis membeli air isi ulang,” tuturnya.Ia juga berdagang buah-buahan yang dibeli dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kapal ke Pontianak lebih sering dibandingkan dengan ke Tanjung Pinang. Dari tiga usaha awal itu, bisnisnya kini berkembang ke mana-mana. Dari bekerja sendirian, kini ia mempekerjakan sedikitnya 30 orang di berbagai jenis usahanya. Belum termasuk para nelayan dan petani yang menjadi langganannya membeli ikan, rajungan, dan cengkeh. “Saya hanya berusaha bermanfaat untuk orang lain,” ujarnya.

Sumber : Rajungan Natuna Mendunia, Kris Razianto Mada, kompas, 7 November 2015

Tekad Pemerintah Membantu Provinsi Kepulauan

Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan hingga Rp 215 triliun untuk provinsi-provinsi kepulauan. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan. Selama ini, provinsi Kepulauan selalu tidak mendapatkan jumlah anggaran yang sesuai, karena pusat waktu itu selalu mengacu pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal provinsi kepulauan itu bisa saja wilayah daratnya hanya sekitar 10 persen, bisa dipastikan mereka tidak akan dapat alokasi anggaran yang memadai. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Haripinto Tanuwidjaja, di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (21/10/2015), mengatakan, dana itu tersebar di beberapa kementerian. Pemanfaatannya berbasis program usulan dari provinsi. Jadi, provinsi harus mengusulkan kegiatan agar bisa memanfaatkan dana ini. Dana itu akan dibagikan untuk delapan provinsi kepulauan, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi-provinsi itu punya wilayah laut lebih luas daripada daratan.

Haripinto mengemukakan, proposal dibuat untuk mengukur kesiapan provinsi memanfaatkan anggaran itu. Jika tidak ada anggaran, dikhawatirkan anggaran tidak dapat dimanfaatkan dan pembangunan tidak berjalan. “Pemerintah memastikan permintaan dana tanpa proposal akan ditolak. Di Kepri sudah ada contohnya, dapat anggaran malah tidak digarap karena takut bermasalah dengan hukum. Kalau proposal dan rencana kegiatan sudah jelas, seharusnya tidak perlu khawatir lagi,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Kepri itu.

Pembangunan Infrastruktur Lagi On Going

Pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur berupa 24 pelabuhan laut, 15 bandara, jalan tol 1.000 kilometer, jalan antarprovinsi 2.650 kilometer, serta 49 bendungan/waduk. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangkit listrik 35.000 megawatt dan transportasi massal di 23 kota besar, termasuk 3.258 kilometer jalur kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019, infrastruktur perhubungan menjadi fokus program pemerintah.

Fokus pemerintah membangun infrastruktur di luar Jawa mendapat dukungan publik. Delapan dari sepuluh responden setuju dengan langkah tersebut. Dua dari tiga responden yakin langkah itu mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah tersebut. Keyakinan itu didasarkan pada penilaian mereka bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hampir semua responden (90,8 persen) setuju bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Komitmen pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah memang menumbuhkan harapan masyarakat terhadap Indonesia yang lebih maju, lebih produktif, dan modern. Namun, publik berharap agar pemerintah tidak melupakan warga masyarakat yang terkena/terdampak oleh program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah diharapkan dapat meminimalisasi kekerasan infrastruktur yang kerap tersembunyi di balik gemerlap dan kemegahan pembangunan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya program pemerintah yang bisa membantu warga local pada saat pembangunan infrastruktur itu tengah dibangun. Apakah itu berupa pasar murah atau berupa bea siswa bagi anak-anak mereka. Karena jangan lupa, pembangunan itu memerlukan waktu, sementara kebutuhan warga juga sangat mendesak, namun belum punya pilihan lain. (Bahan : Pembangunan Infrastruktur yang Manusiawi, Mg Retno Setyawati; Kompas, 28 September 2015; dan Rajungan Natuna Mendunia, Kris Razianto Mada, kompas, 7 November 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *