Blog

Perbatasan Papua, Papua Sejahtera dan Solidaritas Melanesia

Oleh harmen batubara

Bagaimana  strategi pembangunan Papua yang bisa melahirkan rasa ke Indonesiaan merupakan salah satu strategi yang selalu jadi kajian para ahli di Jakarta. Tapi sampai kini belum juga selesai-selesai. Bagi pemerintahan Jokowi-JK masalah strategi adalah persoalan wacana, dan itu masanya sudah jadi masa lalu. Kini saatnya berbuat, kini saatnya untuk bekerja-bekerja- dan bekerja. Untuk Papua maka bekerja-bekerja dan bekerja itu bermakna membangun Papua sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, bukan untuk mendapatkan “proyeknya” untuk kemudian di korupsi secara halus dan berjamaah. Programnya satu jangan membuat kebijakan yang “mencelakakan” orang Papua, pen titik. Kalau itu terlaksana maka Papua akan berubah dan menjadi wilayah surga yang menjanjikan bagi alam sekitarnya.

Kedua jangan bicara tentang DIALOG karena bagi warga Papua Dialog itu ya membicarakan hak untuk merdeka. Padahal masalah itu sudah jadi sejarah. Papua adalah bagian Indonesia yang tidak terpisahkan dari NKRI. Kalau anda mau menjadikan Papua yang lain, ya itu sama saja dengan keinginan Belanda masa lalu. Padahal Belanda sudah mati di Papua.Dunia sudah mengakui bahwa Papua itu adalah bagian integral dari NKRI pen, titik.

Mensejahterakan Papua

Langkah pertama Jokowi untuk Papua sudah jelas, yakni membuka isolasi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi darat yang bisa menghubungkan seluruh wilayah Papua-papua pesisir-papua pegunungan dan papua perkotaan. Gubernur Papua Lukas Enembe, berharap dan mudah-mudahan tahun 2018 akses jalan semua sudah terbuka. Tinggal peningkatan pengaspalan. Bila akses jalan dibuka, akan membuka kegiatan perekonomian sekitar pegunungan tengah dan pesisir jadi sinergi.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.  Target tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan ruas jalan Nduga-Wanena di Kabupaten Nduga, (31/12/2015). Presiden menargetkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah dilintasi jalur darat pada 2018.

Dalam tahap awal, Presiden menargetkan jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Wamena harus sudah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu TNI pada 2016. “Di sini (Nduga) juga akan dibuka PELABUHAN BESAR agar KAPAL 300 GT bisa masuk sehingga nantinya semua bahan kebutuhan bisa masuk dan harganya bisa lebih murah,” katanya. Presiden menyebutkan Kabupaten Nduga adalah salah satu contoh yang baik untuk memperlihatkan cara untuk membuka isolasi dengan membangun jalan agar transportasi dan distribusi lancar dan secara langsung akan bermanfaat bagi masyarakat. Bupati Nduga Yairus Gwijangge menjelaskan proyek jalan tembus Nduga-Wamena yang tengah dikerjakan antara lain ruas Jalan Kenyam-Mugi. Menurut Yairus, Nduga merupakan daerah persinggahan bagi kabupaten lain seperti Kabupaten Lani Jaya, Tolikara dan Puncak Jaya.

Keseriusan Pemerintah  terlihat dari pembangunan sebanyak 12 Ruas Jalan. Menurut situs resmi kepresidenan, terdapat 12 ruas jalan sepanjang 4.325 kilometer yaitu MERAUKE-TANAH MERAH-WAROPKO, WAROPKO-OKSIBIL, DEKAI-OKSIBIL, KENYAM-DEKAI, WAMENA-HABEMA-KENYAM-MAMUGU, WAMENA-ELELIM-JAYAPURA, WAMENA-MULIA-HAGA-ENAROTALI, WAGETA-TIMIKA, ENAROTALI-WAGETA-NABIRE, NABIRE-WINDESI-MANOKWARI, MANOKWARI -KAMBUAYA-SORONG DAN JEMBATAN HAMADI-HOLTEKAMP.

Hingga saat ini, jalan TransPapua yang sudah tersambung mencapai 3.498 kilometer, dengan kondisi jalan aspal 2.075 kilometer sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah, dan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan perwujudan janji Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Selain pembangunan Trans-Papua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang memasuki fase studi kelayakan (feasibility study). Kebutuhan dana proyek kereta api Papua untuk rute Sorong-Manokwari diprediksi mencapai Rp10 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 300-400 km, yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Provinsi Papua Barat. Presiden mengatakan bahwa dana infrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Kebutuhan untuk menyambungkan seluruh jalan di Papua dan Papua Barat (Trans-Papua), diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun.

Dengan anggaran yang cukup besar dan maraknya pembangunan di Papua di berbagai bidang, maka dampak yang diharapkan pemerintah adalah berakhirnya kesenjangan antar kabupaten di Papua. Konektivitas yang tercipta tidak semata-mata akan menguntungkan secara ekonomi, tapi lebih dari itu pelayanan publik melalui berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan tentu akan lebih optimal.

Tingkatkan Rasa Solidaritas Malanesia.

Membangun Papua tanpa memelihara semangat  rasa solidaritas Spearhead Group Melanesia (MSG),  jelas akan terasa hampa. Membangun rasa solidaritas MSG adalah sesuatu yang semestinya dilakukan. Langkah ke arah itu sudah dimulai. Menkopolhukam melakukan kunjungan resmi diplomasi berdasarkan  koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (31 Maret-2 Appril 2016) ke PNG dan Fiji termasuk di dalamnya  penyerahan bantuan senilai US$ 5 juta kepada Fiji, serta rencana pengiriman 1 kompi Zeni TNI-AD untuk membangun kembali sebagian wilayah Fiji yang porak poranda akibat bencana topan Winston bulan lalu.  Juga terkait dalam hal membangun kebersamaan semangat Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan pemerintah kedua negara tersebut; Menko juga membawa serta Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, Wagub Papua, serta perwakilan pemda Papua Barat dan NTT. Terkandung maksud untuk menunjukkan bahwa keturunan Melanesia di Indonesia tidak hanya berada di Papua tapi juga di daerah-daerah lain yang justeru jumlahnya jauh lebih banyak.

Rasa kebersamaan MSG ini perlu terus dikembangkan dan sudah waktunya Indonesia lebih memperhatikan kebersamaan ini lewat berbagai kegiatan diplomasi dan kerja sama atau lewat pemberian bantuan yang mencerminkan rasa persahabatan. Salah satu peluang bagus adalah merealisasikan rencana pengiriman 1 Kompi Zeni AD dalam pembangunan kembali wilayah Fiji dari amukan Topan Winstaon. Dapat kita lihat dari hasil kunjungan Menko tersebut seperti responnya sangat positif, menlu Fiji, Kubuabola menyatakan akan mengusulkan peningkatan status Indonesia di MSG dari Associate Member menjadi Full Member. Status ini akan memperkuat posisi Indonesia di kelompok negara-negara Melanesia. Sementara Menteri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Kimbink Pato, mengutarakan dukungannya untuk meningkatkan keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh MSG. Sebagai catatan, PNG akan menjadi tuan rumah pertemuan MSG tahun depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *