Blog

Perbatasan,  Nilai Strategis Dan Peran Kaltara Membangun Halaman Depan Bangsa

Oleh Harmen Batubara

Dilihat dari berbagai sisi, provinsi Kaltara mempunyai simbol-simbol yang menggambarkan strategisnya provinsi ini. Pertama di provinsi ini terdapat Garis Batas Negara (RI-Malaysia) termasuk OBP (Outstanding Boundary Problem yakni di sungai Sinapad, sungai simantipal dan pulau sebatik);kita paham bahwa garis perbatasan adalah Batas Kedaulatan Negara-analogi mengisyaratkan perlunya persiapan yang baik terkait pertahanan keamanan; di daerah pantainya khususnya di Pantai Timur di pulau Sebatik, merupakan titik awal penarikan garis pangkal batas laut; masih ditambah lagi dengan permasalahan Perairan laut Sulasewi di sekitar Ambalat; juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI tempat lalu lalangnya Kapal bertonase besar-kapal perang dan dagang-yang mengharuskan kita memperhatikan kepentingan nasional di wilayah tersebut. Meskipun hal itu wewenang pemerintah Pusat, tetapi selayaknya Kaltara mempunyai ahli yang menguasai permasalahan Batas tersebut baik secara teknis maupun secara hokum. Dengan demikian Kaltara akan dapat memposisikan dengan baik terkait berbagai isu perbatasan.

Baca Juga : Perlunya Penyelesaian Garis Perbatasan

Jadi tidaklah berlebihan kalau kita sebut provinsi Kaltara adalah provinsi strategis yang memerlukan perencanaan pembangunan secara khusus yang mampu mengakomodasi pertahanan wilayahnya sendiri. Perencanaan yang bisa mengintegrasikannya dengan  pembangunan kawasan didalam negeri dan dengan negara tetangga. Pembangunannya harus juga mencerminkan kerjasama dengan jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan connectivity Asean (Malaysia-Brunai-Filipina). Kaltara harus dari awal mendesain lapangan terbangnya mulai dari Tarakan, Nunukan, Malinau, Tanjung Selor bisa didarati oleh pesawat tempur dengan panjang Run Way minimal 2500 meter. Kalau Amerika cukup punya satu “Pearl Harbour” maka Indonesia minimal ada dua, yakni di Natuna dan Tarakan.

Mulai Membangun Infrastruktur dan SDM

Kalau anda pernah ke Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, maka inilah gambarannya. Tanjung Selor tadinya adalah sebuah kecamatan dan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. luasnya 1.277 km persegi, dengan penduduk 37.539 orang. Kepadatan penduduknya 30 jiwa per km persegi. Di Tanjung Selor, hanya ada satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jumlah minimarket tidak lebih dari 4-5 buah. Tidak ada gedung bioskop, mal, hotel berbintang, maupun tempat hiburan keluarga.

Jalanan pun cukup lengang. Bahkan, hanya terdapat empat persimpangan yang memiliki lampu pengatur lalu lintas. Untuk bandara, Tanjung Selor memiliki Bandar Udara Tanjung Harapan, bandara kecil yang selama ini baru diisi rutenya oleh satu maskapai dengan pesawat kecil. Selama ini warga jika hendak merasakan hiburan, setidaknya mal, atau berbelanja, warga pergi ke Tarakan dengan menggunakan speedboat. Alternatif lain ialah ke ibu kota Kabupaten Berau, yakni Tanjung Redeb, dengan menempuh jalur darat sejauh 125 km. Kini ia sudah resmi jadi Ibu Kota Provinsi Kaltara.

 Tapi kalau anda bertemu dengan Gubernurnya, maka kesannya bisa beda. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie[1] di awal pemerintahahnya mengatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pihaknya. Hal itu telah dia lakukan sejak  dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltara.

Menurutnya  anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan sekaligus peningkatan Jalan Long Midang, Long Bawan hingga Long Pasia. Kemudian  pembangunan jalan perbatasan Long Layu, Pa Upan, Long Rungan juga sebesar Rp 35 miliar. Pembangunan jalan perbatasan Long Rungan, Long Padi, Binuang, Malinau juga sebesar Rp 35 miliar. Sedangkan pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Long Nawang, Data Dian, Long Pujungan, Malinau menggunakan nilai anggaran yang sama.

Baca Juga : Buruknya Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Untuk pembangunan Jalan Perbatasan Long Apung, Sungai Barang, Sungai Boh alokasi anggaran yang disediakan juga sebesar Rp 35 miliar. Untuk jalan Perbatasan Long Nawang, Batas Negara (Tapak Mega), dialokasikan sebesar Rp 3 miliar yang diserap dari APBD Kaltara. Gubernur juga  mengungkapkan, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk kegiatan pembangunan jalan dari Kabupaten Malinau hingga ke Long Bawan. Alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan.”Mudah-mudahan dalam tiga tahun kedepan, hasilnya sudah terlihat. Tahun ini saja sudah terlihat hasilnya, kita sudah bisa mengendarai mobil dari Malinau, Binuang, Long Bawan,” urainya. Menurutnya, “Jika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka hal itu akan dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan,” begitu pungkasnya.

Kalau kita melihat ke MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), kita dapat mengidentifikasi proyek proyek MP3EI yang ada di Kalimantan Timur  meliputi: 1. Pembangunan Express Way Samarinda – Balikpapan; 2. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan Maloy; 3. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang 1.314 m; 4. Percepatan Pembangunan Bandara Samarinda Baru; 5. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau; 6. Satker Sementara Pembangunan Pelabuhan PPU dan Kariangau; 7. Peningkatan Jalan Tj Selor-Tj. Redep – Maloy; 8. Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek; 9. Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang – Sangatta – Maloy; 10. Pelebaran Jalan Samarinda-Tenggarong; 11. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang; 12. Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku; 13. Pelebaran Jalan menuju P. Derawan; 14. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Issuy; 15. Pelabuhan Tanah Grogot; 16. Kanpel Nunukan; 17. Pembangunan Jalan Lingkungan di Derawan dan Tanjung Batu; 18. Pembangunan Pembangkit Listrik; 19. Bandara Balikpapan; 20. Pembangunan Fasilitas Transmisi Kelistrikan; dan 21. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu–Tanjung Isuy sepanjang 203 km. Menurut hemat kita pembangunan Infrastruktur akan sangat baik bila tetap dikembangkan bersama antara Kaltim dan Kaltara.

Pendidikan di Kaltara

Masalah pendidikan adalah persoalan SDM warga perbatasan, dan hal itu harapan kita menjadi salah satu perioritas yang menjadi perhatian Kaltara. Kita tahu setiap tahunnya, banyak anak-anak yang ada di perbatasan tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan ekonomi orang tua mereka dan juga karena sarana dan prasarana untuk pendidikan itu masih sangat terbatas. Harapan kita sesungguhnya Kaltara melakukan sesuatu yang sifatnya proaktif dalam hal pembangunan sarana penunjang pendidikan ini, khususnya pembangunan asrama bagi para siswa di tiap masing-masing kecamatan perbatasan, dan juga di Kabupaten. Dengan catatan asrama itu difungsikan mulai dari tibgkat SD, SMP,SMA dan sederajat dalam artian mereka diberikan jatah makan dan minum serta uang saku gratis. Termasuk juga pendirian asrama-asrama mahasiswa di dekat kampus-kampus terbaik di Kalimantan dan Indonesia. Menurut kita kalau Kaltara hanya melihat pendidikan ini sama seperti provinsi lainnya maka jelas Kaltara kurang peka dengan pembangunan SDM nya dan hal ini jelas akan mendatangkan kerugian tidak terhingga bagi peningkatan marwah perbatasan.

Baca Juga : Jadikan Sebatik Ikon Kota Perbatasan

Hal yang juga bisa dimintakan untuk mendapat perhatian dari Kaltara adalah pendidikan anak-anak para TKI yang ada di sekitar Tawau dan Kota Kinabalu. Kita tahu, menurut data catatan KJRI Kota Kinabalu, jumlah WNI yang berada di Sabah per 09 Februari 2012 sejumlah 401.773 orang, dengan komposisi TKI dan keluarganya 305.584 orang, Tenaga Profesional (guru, pilot, dosen dan dokter) 165 orang dan sejumlah 96.024 orang adalah masyarakat keturunan pemegang paspor RI. Dari sejumlah WNI tersebut di atas, sebanyak 53.768 orang adalah anak-anak. Dipercaya masih banyak lagi anak-anak Indonesia yang lahir tanpa akta lahir, apalagi paspor. Jadi jumlah diatas bisa berlipat menjadi 150% – 200%. Pendidikan anak-anak TKI itu sangat memelas, diatas kertas maka dari sisi pendidikan generasi mereka ini jelas lebih rendah mutu SDM nya disbanding orang tua mereka.

Pemerintah Indonesia pada 2006 mulai mengambil langkah untuk menangani nasib pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Sabah dengan membuat MOU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui NGO Borneo Child Aid – Humana Child Aid Society Sabah. Kini ada sekitar 90 gedung sekolah informal yang dikelola Humana dengan jumlah murid sekitar 7.000 orang,sisanya 46.000 lagi dapat pendidikan apa?. Sejak tahun 2007, Indonesia mengirimkan 109 guru. Pemerintah Sabah mengijinkan adanya sekolah Indonesia di Kota Kinabalu bagi anak-anak TKI. Sebagai propinsi di Perbatasan, kita berharap Kaltara bisa mengambil peran yang positip untuk ikut serta memecahkan permasalahan pendidikan para anak-anak TKI ini. Kalau hal ini belum juga terpikirkan oleh Kaltara, tentu sangat di sayangkan sekali.

[1] http://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-kaltara-fokus-pembangunan-jalan-perbatasan.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *