Blog

Perbatasan, Mengubah Kawasan Segitiga Lanun Rompak Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Oleh harmen batubara

Zaman sudah berubah. Keamanan bertetangga di kawasan tidak lagi dapat diandaikan. Kerja sama pengamanan, seperti patroli terkoordinasi, pertukaran informasi serta intelijen, dan adanya kerja sama penanganan kondisi darurat di wilayah perbatasan, kian mendesak dan jadi kebutuhan seiring maraknya kegiatan perompak di kawasan. Kerja sama terkoordinasi[1] ini menjadi bagian penting dari deklarasi yang disepakati, Kamis (5/5/2016), di Yogyakarta oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mewakili ketiga negara adalah Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menlu Malaysia Dato’ Sri Anifah Haji Aman, Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Zulkifeli Mohd Zin, Menlu Filipina Jose Rene D Almendras, dan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Madya Caesar C Taccad.

Sebelumnya kepada para menlu dan panglima Presiden Joko Widodo di Gedung Negara, Yogyakarta. menegaskan pentingnya langkah bersama menghadapi tantangan keamanan di perairan Sulu-Sulawesi. Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan serta kepercayaan di kawasan.”Kalau ada kejadian di lapangan, tindakan apa yang dilakukan. Karena itu perlu dilakukan pembukaan hotline antara pusat krisis di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Panglima sudah diberi arahan untuk membuat prosedur operasi standar yang jelas sehingga tindakan yang akan diambil itu bisa dilakukan bersama,” kata Presiden.

Perairan Sulu di kawasan segi tiga perbatasan yang jadi penghubung Filipina, Malaysia, dan Indonesia itu adalah jalur ekonomi strategis. Sepanjang  tahun 2015, lebih dari 100.000 kapal melintas di perairan Sulu mengangkut 55 juta metrik ton kargo, lewat lebih dari 1 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Perairan Sulu juga menjadi perlintasan 18 juta penumpang kapal.  Jadi kalau ada gangguan di wilayah ini, maka yang kena dampaknya secara langsung adalah ke tiga negara yang bertetangga tersebut. Minimal orang bisa bertanya, seperti apa kemampuan kerja sama ke tiga negara yang bisa dilakukan untuk pengamanan kawasan perbatasan ini. Penyenderaan WNI dan warga Malaysia yang terjadi belakangan ini seolah mengingatkan ketiga negara untuk bekerja sama untuk mengawal negeri. Para perompak itu telah menimbulkan kerugian bersama. Salah satu dampak konkrit adalah penghentian sementara ekspor batubara dari Indonesia ke Filipina. Tidak hanya mengurangi ekspor Indonesia, penghentian itu juga mengganggu Filipina yang menggantungkan 90 persen pasokan batubara dari Indonesia. Ibarat di desa kini saatnya membentuk kekuatan “ronda” bersama.

Kawasan Bajak dan Perompak Laut

Lapian dalam bukunya For Better of Worse[2] menjelaskan, tahun 1600-an, sekitar Kepulauan Sulu-Mindanao-Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara merupakan salah satu pusat ekonomi dan politik. Dia juga menuliskan, pada era 1700-an dan medio 1800-an, para penjelajah barat masih menyaksikan kekuatan kesultanan Sulu. Adanya tradisi memungut upeti atas kapal-kapal yang lewat di perairan Sulu memang sudah menjengkelkan para penjelajah dari barat itu. Para “foyagers” dari Spanyol malah berani menantang dan melancarkan perang tahun 1851. Sejak itulah wilayah Sulu-Mindanao menjadi panas. Perang Sulu terjadi enam kali hingga kekuasaan Spanyol berakhir tahun 1861.

Pada era tahun 1800 an Lino Miani dalam buku The Sulu Arms Market – National Responses to a Regional Problem mengungkapkan, pihak Jerman dan Inggris pernah berhubungan baik dan memasok senjata bagi Kesultanan Sulu. Pada era itu sebenarnya penyelundupan senjata sudah mulai marak. Pada masa pendudukan AS, Kesultanan Sulu dan Mindanao berada dalam keadaan damai. Namun, setelah Perang Dunia II, wilayah Sulu dan Mindanao kembali memanas. Pada 1970-an, di wilayah itu mulai muncul gerakan komunis, juga para pejuang muslim hingga terbentuknya Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang dipimpin Nur Misuari yang berasal dari etnis Tausug. Saat itu, penyelundupan di kawasan tersebut juga kembali marak untuk membiayai gerakan bersenjata. Pada saat yang sama, migran dari Indonesia serta aktivis keagamaan dari Mesir dan Malaysia juga mulai masuk ke daerah itu. Profil wilayah yang penuh kekerasan dan instabilitas itulah yang kini mewarnai kehidupan di wilayah itu.

Wilayah komunitas kelompok Abu Sayyaf adalah manusia pengelana, para pelintas batas tradisional (jalur-C) antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Tradisi kehidupan seperti itu sudah ada sejak abad ke-15, persisnya ketika Kesultanan Sulu, Mangindano, Brunei, dan sejumlah kerajaan di Nusantara masih berdiri. Pada saat itu pula, praktik merompak laut juga sudah terjadi di kawasan Kepulauan Sulu. Pada zaman itu perompak laut dari Kepulauan Sulu sudah terbiasa mengirimkan armadanya hingga ke pantai utara Pulau Jawa, serta pesisir timur Kalimantan seperti di Kesultanan Berau dan Kesultanan Bulungan. Kegiatan perompak Laut atau Lanun ini bahkan sampai juga hingga ke kepulauan Natuna-Anambas dan ujung timur Selat Malaka.

Saat Amerika Serikat berada di Filipina tahun 1900-an, masyarakat Sulu dan Mindanao sempat meminta berada di bawah status khusus di bawah Amerika Serikat dan terlepas dari Filipina. Namun, usulan itu tidak pernah terwujud. Setelah Perang Dunia II, wilayah Kepulauan Sulu seperti daerah tidak bertuan. Penduduk Kepulauan Sulu didominasi etnis Tausug atau Suluk dan Samal. Hal yang khas dari perompakan laut di kawasan itu adalah kapal berikut muatan dijual terpisah di pasar gelap. Sementara itu, awak kapal dijadikan sandera untuk ditukar uang tebusan. Selain perompakan dan penyanderaan yang sudah berakar berabad-abad, di daerah antara Pantai Timur Sabah dan Kepulauan Sulu juga rawan penyelundupan senjata dan pembuatan senjata rakitan. Kemampuan mereka merakit senjata, tidak kalah dengan rakitan sejenis dari Cipacing Jawa Barat.

BIMP-EAGA Memberdayakan Ekonomi Kawasan

Latar belakang perbatasan di kawasan ini, sedikit banyak telah ikut melahirkan kerja sama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri  (PTM) kesatu di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pertemuan tertinggi BIMP-EAGA adalah Konferensi Tingkat Tinggi[3] (KTT) kemudian Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat Pejabat Senior, dan pertemuan teknis di bawah SOM. Pertemuan teknis di bawah SOM terdiri atas cluster dan task force, yaitu : (a) Cluster on Natural Resources Development, diketuai oleh Indonesia (b) Cluster on Transport, Infrastructure, and Information, Communication, and Technology Development (TIICTD), diketuai oleh Brunei Darussalam (c) Cluster on Joint Tourism Development (JTD), diketuai Malaysia (d) Cluster on Small and Medium Enterprises Development (SMED), diketuai oleh Filipina. (e) Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security, diketuai oleh Filipina.

Salah satu isu yang menonjol dalam kerja sama ekonomi sub-regional termasuk BIMP-EAGA adalah sub-regional connectivity. Dalam hal ini, sub-regional connectivity diharapkan mendukung terwujudnya regional connectivity di wilayah ASEAN sebagaimana yang termaktub dalam ASEAN Master Plan on Connectivity. BIMP-EAGA memandang penting konektivitas sebagai salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan visi BIMP-EAGA sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat pariwisata alam di ASEAN dan wilayah lain di Asia. Kalau hal ini dikaitkan dengan semangat pemerintah Indonesia yang tengah giat-giatnya membangun jalan raya paralel perbatasan, maka dipercaya kelak wilayah segi tiga pertumbuhan ini akan dapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi.

Sejak tahun 2007, BIMP-EAGA telah menandatangani beberapa MOU dalam bidang perhubungan. Salah satunya adalah MOU on Establishing and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages (EPEISL). Sebagai implementasinya sejak Desember 2009  telah beroperasi Roll On/Roll Off (RO-RO) Passenger Ferry antara Muara, Brunei Darussalam dan Menumbok, Malaysia. Demikian pula, jasa pelayaran antara Bitung-Tahuna, Indonesia dan Glan, Filipina mulai dilaksanakan sejak Maret 2010.  Di masa mendatang RO-RO diharapkan dapat segera melayani rute Muara, Brunei Darussalam–Labuan, Malaysia. Sementara itu, sebagai implementasi MoU on Cross Border Movement of Commercial Busses and Coaches sekitar 40, 000 orang dalam kurun waktu Januari-Desember 2009 telah menggunakan jasa bus lintas wilayah BIMP-EGA (Pontianak-Bandar Seri Begawan).

Malaysia sebenarnya telah banyak melakukan investasi bagi pembangunan kawasan ini, sebut misalnya Labuan, pulau Sipadan dan Ligitan. Labuan dikenal dengan basis pengembangan pusat bisnis keuangan dan perbankan, sementara Sipadan dan Ligitan telah lama jadi ikon pariwisata Malaysia. Dari sisi pertahanan, Malaysia juga telah menjadikan Tawau sebagai pangkalan Angkatan Lautnya (Armada-Timur) bisa ditingkatkan setara Pearl Harbournya Malaysia. Mereka juga membangun pangkalan Kapal Selam di Tawau. Filipina juga sudah mengembangkan sarana dan prasarana di pulau Tawi-tawi. Begitu juga dengan Indonesia- sudah mengembangkan Pulau Derawan sebagai tujuan Pariwisata-telah mengembangkan satu lagi provinsi perbatasan yakni Kalimantan Utara dan sebentar lagi Kota Sebatik. Begitu juga dengan Lapangan terbang Tarakan juga sudah diperkuat dan diperpanjang sehingga bisa didarati oleh peswat tempur. Dengan kata lain, para pihak sudah lama mempersiapkan kawasan ini, agar bisa membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih menarik. Sehingga kelak bisa mengubahnya dari kawasan penuh perompak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi warga.

[1] “Bisnis” Abu Sayyaf dan Solusi Indonesia, harian kompas 9 Mei,2016

[2] Sulu-Mindanao dan Pembajakan, harian kompas 31 Maret, 2016

[3] http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/BIMP-EAGA.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *