Blog

Perbatasan,  Menggerakkan Perbatasan Dengan  Kekuatan Para Transmigran

Oleh harmen batubara

Saya masih ingat bulan april 2010, takkala ikut mengunjungi daerah trans yang ditinggalakn oleh pemiliknya di desa Antasansegera, Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Rumah-rumah papan itu dari jauh terlihat menghitam seperti tersaput jelaga. Saat didekati, dinding dan atapnya ternyata banyak bolong. Bangunan yang dihuni sejak periode 2004-2005 itu kosong, melompong ditinggal penghuninya.

Rumah panggung berukuran 6 x 6 meter persegi milik transmigran itu sejatinya anggun, berdiri berjauhan satu sama lain dipisahkan oleh lahan pertanian. Sebagian pintu masih tertutup, sedangkan sebagian lainnya melompong. Halamannya dipenuhi ilalang karena sudah lama tak diurus. Tak tampak aktivitas warga kecuali para paunjunan (pemancing) dengan joran-joran panjang hingga 5 meter. Mereka memancing iwak haruan (ikan gabus) favorit masyarakat Kalsel dengan umpan anak katak.

Kawasan ini sesungguhnya surga bagi pemancing. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, ada puluhan orang mencari ikan di sana. Tapi sebaliknya, warga trans pendatang tidak bisa melihat peluang itu. Buktinya, di sana semula ada sekitar 400 keluarga warga transmigran campuran jawa dan lokal. Rahman (47), salah satu warga translokal asal Barito Kuala yang masih bertahan di tempat itu, menuturkan, warga yang masih bertahan tinggal sekitar 100 keluarga. ”Sebagian besar yang bertahan di sini warga translokal, yang biasa hidup di daerah rawa gambut atau rawa lebak. Kalau dari Jawa umumnya susah bertahan,” ujarnya.

Rahman mengaku bertahan dari penghasilan memancing ikan. Satu kilogram haruan dijual ke pembeli yang datang dua hari sekali Rp 7.000. Usaha ini menjadi andalan karena warga trans setempat saat ini juga belum bisa menggarap sawahnya akibat genangan air setinggi 1 meter. Zahrodin (57), transmigran asal Blitar, Jawa Timur, mengatakan, selain kesulitan bertani, sebagian dari mereka juga kesulitan mendapatkan penerangan. ”Sebagian rumah belum berlistrik sehingga terpaksa memakai lampu templok berbahan bakar minyak tanah yang harganya cukup mahal. Ketika kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel M Kurdiansjah (waktu itu) diminta komentarnya; dia juga memang tidak tahu. Soal kondisi transmigran itu ia mengatakan akan mengecek ke lokasi. ”Sepengetahuan saya, jika sudah di atas lima tahun, transmigran sudah menjadi warga biasa. Artinya bukan lagi tanggung jawab dinas tanpa beban,” ujarnya.

Program Transmigrasi Hanya Menyenangkan Pengelolanya

Program Transmigrasi sesungguhnya sebagai konsep sungguh sangat baik. Selama ini yang jadi masalah adalah besarnya penyalah gunaan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Artinya dana yang bocor jauh lebih besar dari dana yang dimanfaatkan dengan baik. Tapi bagaimanapun dan meski dengan kualitas yang sangat memprihatinkan, tetapi dukungan program ini dalam pembangunan nasional telah mampu memberikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rentang waktu 60 tahun, setidaknya sekitar 2,2 juta Kepala  Keluarga atau setara 8,8 juta jiwa masyarakat telah diberangkatkan dalam program transmigrasi. Program trans terbesar yang pernah ada.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan diantara kecamatan – kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi yaitu Sulawesi Barat. Jelas hal ini sangat menggembirakan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemendes mendorong kepala daerah di wilayah perbatasan untuk bergerak bersama mempercepat pembangunan perbatasan Negara. Ada keinginan agar pembangunan perbatasan ini menjadi salah satu fokus kerja sama yang dijalankan.

Untuk mempercepat pembangunan perbatasan sebagai beranda depan NKRI, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar telah membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Gubernur dan para Bupati Perbatasan Wilayah Negara se-Kalimantan pada Kamis (17/9/2015) di Pontianak, Kalimantan Barat. “Pembangunan kawasan perbatasan secara tegas menggunakan dua pendekatan yang disetarakan, yakni pendekatan keamanan (security approach) dan kesejahteraan (prosperity approach). Ditambah lagi adanya momentum keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan perhatian pada kemandirian masyarakat dan desa,” ujar Marwan dalam siaran persnya.

Marwan menambahkan, sistem pemerintahaan, sosial, budaya, dan politik yang paling dekat dengan negara tetangga ada di desa, sehingga sudah seharusnya desa dan kawasan perdesaan di perbatasan dijadikan sebagai pusat perhatian dalam membangun beranda Indonesia. “Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui inisiasi program unggulan yaitu Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI). Desa-desa di kawasan perbatasan diupayakan menjadi perkotaan. Ini sejalan dengan konsep Nawacita ketiga Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan,” jelasnya.

Menteri Marwan menyebut, konsep PKBI merupakan program yang secara spesifik difokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Harapannya agar PKBI jadi alternatif program untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa-Desa di Kawasan Perbatasan menjadi Perkotaaan yang setara atau lebih maju dari negara tetangga.”MoU dengan Para Gubernur dan Bupati di wilayah Perbatasan Kalimantan dimaksudkan sebagai titik awal dari langkah nyata Kementerian Desa dalam merealisasikan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Pelaksanaan konsep PKBI dimulai dengan pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi daerah perbatasan, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat dengan Serawak-Malaysia; Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah-Malaysia; Provinsi Papua dengan Papua New Guinea (PNG); dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan, terdiri dari 14 kawasan yang berada di 8 Kabupaten, 34 kecamatan, 460 desa dan dengan jumlah penduduk sebanyak 406.443 jiwa. Selain itu, percepatan pembangunan daerah perbatasan juga dilakukan dengan program transmigrasi. Dalam hal ini transmigrasi bukan sebagai upaya urbanisasi terselubung, melainkan bagian dari pemerataan pembangunan daerah agar bisa dikembangkan secara optimal.

Meski banyak kelemanhan dalam pelaksanaannya, tetapi penyelenggaraan transmigrasi di kawasan perbatasan sudah dilakukan sejak lama. Cara ini dalam banyak hal ternyata mampu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat yang ada di seluruh Indonesia.Hingga saat ini, sudah puluhan ribu transmigran dan penduduk sekitar yang mendiami kawasan transmigrasi di kabupaten-kabupaten perbatasan. Keberadaannya meski masih relative kecil tetapi telah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setempat.

Harapannya kalau program transmigrasi ini dapat dikelola secara sinergis, dalam artian para trans itu diberi akses, dan dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga kalau mereka mau menjual hasil buminya bisa mereka lakukan dengan harga yang wajar. Dengan demikian desa-desa diperbatasan mampu membentuk pusat pusat pertumbuhan baru yang sekaligus mendorong kekuatan ekonomi di wilayah perbatasan. Tapi dapatkah itu diwujudkan? Jelas dapat kalau semua pihak punya komitmen yang sama dalam membangun kedaulatan NKRI. Minimal jangan lagi hanya sebatas menjadi proyek bagi mereka-meraka yang jadi pengelolanya saja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *