Blog

Perbatasan, Menciptakan Peluang Di tengah Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

Oleh harmen batubara

Secara sederhana kita tahu bahwa harga-harga barang kebutuhan pokok dari Malaysia di Kalimantan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang-barang dari Indonesia.Padahal fakta menunjukkan negeri Sarawak atau Sabah itu juga jauh dari Kualalumpur di Semenanjung; tidak beda jauhnya dari Sambas atau Nunukan dari Jakarta. Tetapi kenapa harga jadi beda? Kalau kita mau menjawabnya secara sederhana kita akan menjawab, sebab di wilayah kita masih sangat terisolasi-jadi biaya transportasinya menjadi sangat mahal. Kalau kita mau ilmiah sedikit maka kita akan melihatnya dalam tiga hal: Pertama kondisi infrastruktur masingmasing di wilayah perbatasan itu sendiri.Kedua, kerja sama lintas sektoral antar daerah di masing-masing wilayah perbatasan; dan Ketiga, kebijakan   ekonomi nasional dan lintas daerah perbatasan secara keseluruhan.

Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI)  mencatat, 77% inflasi nasional berasal dari daerah. Buruknya sarana dan prasarana transportasi membuat biaya distribusi di Indonesia sangat mahal. Kalangan industri mengungkapkan, biaya distribusi bisa mencapai 30% dari total ongkos produksi. Banyak perusahaan di negeri ini merasakan biaya distribusi jauh lebih besar ketimbang biaya produksi atau biaya pembelian. Masih ingat sebelum era Jokowi-JK ; demonstran para buruh di pelabuhan Bakahuni-Merak merupakan cerminan, buruknya kondisi sarana transportasi di negeri ini telah menimbulkan banyak kerugian. Para supir truk, pengusaha, dan masyarakat merasakan proses distribusi barang di Indonesia sangat menguras waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Untuk jarak angkut yang sama, ongkos pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta mencapai US$ 600, jauh lebih mahal ketimbang dari Singapura ke Jakarta yang hanya hanya US$ 185.

Maka tak heran bila harga jeruk Pontianak di Jakarta jauh lebih mahal ketimbang harga jeruk impor dari Tiongkok. Selain masalah transportasi, kondisi logistik Indonesia juga sangat buruk. Dibandingkan negara-negara Asean, biaya logistik di Indonesia paling mahal. Untuk kontainer 20 kaki, misalnya, biaya di pelabuhan Tanjung Priok mencapai US$ 95, sedangkan di Malaysia hanya US$ 88 dan Thailand US$ 63. Selain buruknya infrastruktur, proses distribusi di negeri ini masih dibebani aneka restribusi dan pungutan.

Petugas Perbatasan Jangan Mempersulit Anak Negeri

Secara geografis, sosial, ekonomi, maupun kultural, warga di perbatasan itu sebenarnya bersumber dari entitas yang sama, minimal boleh dikatan  memiliki banyak kesamaan. Tetapi karena adanya Tapal Batas atau Garis Batas maka hubungan mereka terpaksa mengikuti aturan yang berlaku dimana mereka berada sesuai adminitrasi wilayah negaranya masing-masing. Secara logika kita akan mengatakan dan berharap agar para petugas perbatasan itu jangan mempersulit warga dengan menegakkan aturan secara apa adanya. Sesuai aturan, warga Indonesia yang berbelanja telah disepakati sebesar $M600/warga/bulan. Ketentuan itu dibuat sejak tahun 1970 an. Sebenarnya pada klausulnya ada ketentuan yang memberi kewenangan pada pelaksana di lapangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi justeru pihak petugas Indonesia sendiri yang mengawasi secara ketat, yang nota bene justeru merugikan warga sendiri. Terlebih lagi yang melakukan “pemeriksaan” itu dilakukan oleh petugas penjaga perbatasan (TNI); yang sebenarnya tidak nyaman di mata. Meskipiun ada payung Hukum OMSP (Operasi militer Selain Perang) tapi kesannya terlihat kondisinya seolah darurat sekali.Yang ingin kita katakan adalah  agar petugas perbatasan khususnya dari petugas kita sendiri sebaiknya jangan mempersulit. Tetapi bagaimana agar interaksi antardaerah yang berbatasan dipermudah, difasilitasi untuk kepentingan aktivitas ekonomi dan social; tentu sepanjang hal itu tidak membahayakan ideologi dan kedaulatan, suatu pendekatan-CROSS-BORDER APPROACH.

Kini pembangunan infrastruktur perbatasan tengah dilakukan oleh pemerintah dengan skala penuh. Harapan kita Pemda harus melihat ini sebagai suatu peluang yang perlu disambut dengan semangat yang sama. Ada dua keuntungan yang bisa diraih dalam hal ini yaitu jalan menjadi prasyarat awal dan utama bagi berkembangnya infrastruktur lain; khususnya terkait industeri dan sector pariwisata. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan CORE-PERIPHERY APPROACH. Bagaimana caranya membangun wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menarik orang untuk datang. Bagaimana caranya? Berbagai penelitian migrasi menunjukkan bahwa sebagian besar motif penduduk bermigrasi ialah mencari pekerjaan atau memperoleh pendidikan yang lebih tinggi/ lebih baik. Pada tahap awal, pemerintah daerah dapat membangun sarana dan prasarana pendidikan. Sebab apa? Kondisi penduduk perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun di kabupaten- kabupaten perbatasannya hanya sekitar 6,93 tahun (Susenas, BPS 2014). Sebagai perbandingan, di kabupatenkabupaten nonperbatasan Kalbar, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun sekitar delapan tahun.

Hal yang sama juga terjadi di daerah perbatasan lainnya. Seperti aksesibilitas masyarakat di perbatasan Papua, NTT, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi Utara jauh tertinggal dibanding kawasan nonperbatasan. Sebagai contoh, pengolahan data Podes BPS menunjukkan lebih dari 80% rumah tangga di kecamatan perbatasan belum memiliki akses layanan listrik dan lebih dari 70% tidak dilayani PAM. Layanan kesehatan juga minim, lebih dari 80% desa di kecamatan perbatasan tanpa praktik dokter. Kurang dari 20% desa di kecamatan perbatasan NTT yang dapat menerima siaran TV nasional tanpa parabola/TV kabel. Khusus di perbatasan Kalimantan, Papua, dan Maluku, akses jalan/darat juga masih memprihatinkan.

Kalau hal yang mendasar diatas bisa diatasi kita sebenarnya ingin mendorong agar Pemda perbatasan untuk membangun perguruan tinggi negeri (PTN) perbatasan yang berkualitas. Dengan ada PTN berkualitas di perbatasan, akan lebih mudah menarik migrasi masuk dan mendorong berkembangnya aktivitas penunjang lainnya. Dalam jangka panjang, wilayah perbatasan akan berkembang. Apalagi saat ini harga karet tengah naik daun kembali. Semoga Pemda dapat melihat peluang seperti ini dengan lebih baik. Bagi kita apa pun strategi yang ditempuh, majunya perbatasan negara Indonesia tentu menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun dari pinggiran dan menjaga kedaulatan dan martabat NKRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *