Blog

Perbatasan, Membenahi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Oleh harmen batubara

Boleh dikatakan saat ini pemerintah secara fisik tengah melakukan pembangunan infrastruktur dasar di perbatasan, khususnya membangun jalan paralel perbatasan. Upaya total untuk membuka isolasi wilayah perbatasan, suatu langkah yang membuat semua orang untuk sabar menunggu. Di satu sisi kita memang senang melihat upaya konkrit tersebut, tetapi di sisi lain kita juga ingin mengingatkan kembali bahwa masalah penegasan dan pengelolaan perbatasan itu masih mempunyai kebijakan yang tidak saling mensinergikan tetapi malah sebaliknya, cenderung berseberangan dan hanya akan focus pada sektornya masing-masing. Karena masing-masing mereka berpegang pada UU atau peraturan pemerintah yang memang menuntut mereka untuk berbuat seperti itu.

Undang-undang Terkait Pengelolaan Perbatasan

Sekarang ini terdapat 23 peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Namun, kalau kita cermati maka yang terlihat secara spesifik berkaitan dengan perbatasan ada sembilan peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik yang berkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yakni: 5(lima) undang- undang,  satu peraturanpemerintah, dan  tiga peraturanpresiden.

Adapun Undang-Undang tersebut adalah : (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005–2025, (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan perbatasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun2008 tentang RTRW Nasional. Sementara peraturan presiden yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yakni (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010–2014, (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan (3) Peraturan PresidenNomor12 Tahun2010 tentangBadan Nasional Pengelola Perbatasan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 hanya sekedar memberikan arah bagi pembangunan wilayah perbatasan dari inward ke outward looking serta mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan. Sebagai suatu kebijakan umum yang bersifat visioner, sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, permasalahan berkaitan dengan pengelolaan perbatasan seharusnya dapat dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan lain tentang bagaimana pengelolaan perbatasan Indonesia agar dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Tetapi itu tidak ada.

Kemudian muncul lagi landasan kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan perbatasan yakni pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Di dalam pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan berbagai hal tentang pengelolaan perbatasan, antara lain, meliputi:

  1. Pasal 5 dan Pasal 6ayat (1),ayat (2), serta ayat (3) tentang Batas Wilayah; 2. Pasal 8ayat (1),ayat (2), danayat (3) tentang Batas Wilayah Yurisdiksi; 3. Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) tentang Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Pengeloalan dan Pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan 4. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tentang Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Pusat dan di Daerah.

UU ini pada Pasal 14ayat (1) memberi arahan : Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Dan pada Pasal 17berbunyi: Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

abatata

UU ini juga melahirkan kebijakan yang sulit dijangkau pikiran seperti yang tertera pada Pasal 10 tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dikaitkan dengan rumusan Pasal 14 ayat (1) dan dengan rumusan Pasal 17. Dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1)berbunyi: Dalam pengelolaanWilayahNegara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

  1. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah
  2. Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
  3. internasional;
  4. membangun dan membuat tanda Batas Wilayah Negara;
  5. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografislainnya;
  6. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  7. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut territorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  8. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
  9. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
  10. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
  11. menjaga keutuhan kedaulatan dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Harapan Atas Lahirnya BNPP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kemudian pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama mengelola perbatasan dengan sektor terdepan (leading sector) Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal itu Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan sejumlah instansi pemerintah lain, seperti Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pembangunan Daerah Tertinggal, bertanggung jawab dalam menjalankan lembaga tersebut. BNPP juga beranggotakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, masing-masing sebagai Ketua Pengarah dan Wakil KetuaPengarah BNPP.

Awalnya desk desk perbatasan yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga di harapkan akan bergabung di BNPP dan membawa serta kewenangannya masing-masing untuk dikukuhkan di sana. Tetapi dalam kenyataannya justeru Kemendagri malah menjadikan BNPP ini sebagai wadah baru bagi personil mereka yang tidak punya job dilingkungannya. Maka jadilah BNPP ini dihuni oleh personil-personil yang sama sekali tidak mengenal batas dan perbatasan, maka BNPP kian jauh dari yang diharapkan. Maka lengkaplah sudah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan kemudian melahirkan BNPP itu menjadi roh pengelolaan wilayah dan kawasan perbatasan semakin jauh dari yang semestinya. Mencermati struktur BNPP dan keterlibatannya sejumlah kementerian dalam lembaga didalamnya, terlihat bahwa BNPP cenderung hanya bersifat sebagai lembaga koordinatif. Sayangnya hingga kini belum terlihat langkah strategi dan kebijakan BNPP untuk mengoptimalkan segenap kewenangan yang demikian besar,seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Jadi wilayah dan kawasan perbatasan itu kini belum berada pada pengorganisasian yang semestinya.

Dalam tataran operasional, adanya berbagai instansi yang selama ini merupakan pemangku kepentingan bidang pengelolaan perbatasan kerap kali kesulitan dalam melakukan koordinasi antara satu dengan yang lain. Hal itu, antara lain, disebabkan oleh tumpang-tindihnya penanggung jawab persoalan perbatasan yang seharusnya dapat didefinisikan dan dibagi tanggung jawabnya secara jelas berdasarkan ruang lingkup kerja setiap instansi. Dengan dibentuknya BNPP, idealnya secara operasional hambatan tersebut dapat diatasi melalui strategi peningkatan koordinasi antar instansi dan pendeskripsian tanggung jawab setiap instansi secara jelas dengan merujuk Rencana Induk dan Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan. Rencana seperti itu belum ada, dan semua sepertinya kembali ke titik semula. Mereka hanya konsern dengan tupoksinya masing-masing.

Padahal Keberadaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan punya arti penting apabila dikaitkan dengan kewenangan seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan antara BNPP dan instansi teknis terkait lainnya. Sebagai contoh, kewenangan butir (1) akan berbenturan dengan kewenangan Bappenas, kewenangan butir (2) akan berbenturan dengan Kementerian Luar Negeri, sedangkan kewenangan butir (3) akan berbenturan dengan kewenangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Kewenangan butir (4) akan berbenturan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BIG.

Ketika Jalan Paralel Perbatasan Sudah Jadi Nyata

Suatu saat nanti takkala jalan perbatasan sudah nyata, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembangan Kota-kota di perbatasan dan perhatian kita akan tertuju kepada Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur rancangan kerja dan pengembangan perbatasan. Tapi sayangnya UU ini malah tidak memberi arahan sama sekali terkait perbatasan. Penggunaan kata “perbatasan” baru muncul di bagian Penjelasan, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) yang  berbunyi: Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara.

Arahan atau penjelasan yang dipandang lebih memadai tentang pengelolaan perbatasan justeru terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Bab IKetentuan Umum,Pasal 1ayat (22)yang berbunyi: Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Menurut kebijakan itu, kawasan perkotaan di kawasan perbatasan akan didorong menjadi pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN. Hal itu berarti aka nada upaya untuk lebih mengembankan dan memberdayakan kota-kota atau calon kota diperbatasan, akan menjadi pusat kegiatan yang diharapkan akan memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah perbatasan negara tetangga.

Permasalahannya adalah bagaimana model PKSN tersebut? Bagaimana strategi pencapaiannya? Siapa sektor terdepan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu? Bagaimana pembagian peran antara pusat dan daerah dalam mewujudkan PKSN? Apakah mungkin semangat pembentukan PKSN akan dapat diemban oleh BNPP? Masih banyak pertanyaan lain yang bisa kita kemukakan untuk membangun perbatasan. Hal itu perlu kita ingatkan karena sepertinya semua pihak kini lagi terfokus untuk menunggu hadirnya jalan parallel perbatasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *