Blog

Perbatasan, Membangun Halaman Depan Yang Membanggakan

Oleh harmen batubara

Membangun wilayah perbatasan jelas memerlukan waktu, dan itu semua pihak sudah paham. Wilayah perbatasan itu juga terisolasi dan selama ini kesannya kurang terurus, ya faktanya memang begitu. Bahwa Badan Pengelola Perbatasan Nasional yang selama ini jadi andalan, juga tidak atau belum mampu memperlihatkan kinerjanya. Bahwa para pelaku dan pemangku jawab telah melakukan kerja keras dan berdedikasi dalam membangun wilayah perbatasan, ya semua orang juga percaya. Tapi pada faktanya apa yang telah mereka lakukan itu juga ternyata tidak merubah apa-apa, adalah sebuah fakta. Secara logika berarti memang ada apa-apanya di sana. Ada yang salah urus di wilayah perbatasan. Ya faktanya memang seperti itu.

Dihadapkan dengan strategi pemerintah saat ini, maka pemerintah kini sedang melakukan pembangunan fisik halaman depan bangsa sebagai langkah prioritas. Yakni menjadikan kondisi infrastruktur di halaman depan bangsa itu benar-benar bisa terlihat berubah. Pemerintah terlihat tengah melakukan pembangunan fisik di halaman depan perbatasan, sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, di mana 3 dari 7 Pos Lintas Batas Negara  terdapat di Kalimantan.

Ketujuh PLBN yang akan dilebarkan yaitu PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau dan PLBN Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan PLBN tersebut harus selesai dalam waktu 2 tahun sejak dikeluarkannya Inpres tersebut pada tanggal 28 April 2015. Seperti mengutif catatan DetikCom bersama rombongan Kementerian PU berkesempatan melihat proses pembangunan pelebaran jalan akses di Kabupaten Entikong sepanjang 3,4 km itu, Jumat (27/11/2015). Nantinya akses jalan itu akan dibangun dengan 4 jalur dengan lebar 19 meter dan dua lajur dengan lebar 9,5 meter.

abatasjalana

Menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Hediyanto W Husaeni, pelebaran jalan akses di Entikong sangatlah penting. Pasalnya, perbatasan Entikong merupakan perbatasan paling padat dari dua pos perbatasan lainnya di Kalimantan Barat. “Pos lintas batas ada tiga di Kalimantan Barat yaitu Aruk, Badau dan Entikong. Entikong paling besar sehingga posisinya penting. Karena itu, untuk mewujudkan pos perbatasan yang lebih baik dari negara tetangga, maka tidak hanya lintas batasnya, infrasktruktur pendukung minimal juga harus sama. Indonesia bertekad lebih baik akan membangun jalan paralel dan akses,” jelas Hediyanto saat meninjau lokasi.

Hediyanto mengatakan, pelebaran akses jalan di perbatasan dilakukan dari Balai Karangan hingga Entikong dengan total 21 km yang akan selesai di 2016. Namun, untuk tahun 2015 sendiri ditargetkan 5-7 km jalan sudah selesai dilebarkan. “Jadi 1,5 tahun ke depan kita akan lebih baik dari Malaysia dan jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk pelebaran jalan di 2015 itu menggunakan uang Rp 50 Miliar, dan pengerjaannya hampir selesai,” terang Hediyanto. Hediyanto mengatakan, persoalan awal pelebaran jalan ialah pembebasan lahan. Namun, saat ini masyarakat sangat antusias memberikan lahannya sangat cepat. Karena mereka melihat keteguhan pemerintah dalam membangun perbatasan.

Pengelolaan Perbatasan Sesuai UU

Secara garis besarnya terdapat 23 peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Namun, secara spesifik berkaitan dengan perbatasan ada sembilan peraturan perundang-undangan sebagai produk kebijakan publik yang berkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan, yakni: 5(lima) undang- undang,  satu peraturanpemerintah, dan  tiga peraturanpresiden. (Jelasnya Di Sini : http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-membenahi-kebijakan-pengelolaan-perbatasan/)

Kemudian lahirlah UU sebagai landasan kebijakan yang lebih spesifik dalam pengelolaan perbatasan yakni pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Di dalam pasal Undang-Undang tersebut dijelaskan berbagai hal tentang pengelolaan perbatasan, antara lain, meliputi:

Pada Pasal 14ayat (1) memberi arahan : Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

UU ini juga melahirkan kebijakan yang sulit dijangkau pikiran biasa seperti yang tertera pada Pasal 10 tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dikaitkan dengan rumusan Pasal 14 ayat (1) dan dengan rumusan Pasal 17. Dengan rumusan sebagai berikut : Pasal 10 ayat (1)berbunyi: Dalam pengelolaanWilayahNegara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

  1. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
  2. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah
  3. Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
  4. internasional;
  5. membangun dan membuat tanda Batas Wilayah Negara;
  6. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografislainnya;
  7. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  8. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut territorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  9. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
  10. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
  11. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
  12. menjaga keutuhan kedaulatan dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

BNPP Dengan Berbagai Keterbatasannya

Dengan dibentuknya BNPP, idealnya secara operasional hambatan tersebut dapat diatasi melalui strategi peningkatan koordinasi antar instansi dan pendeskripsian tanggung jawab setiap instansi secara jelas dengan merujuk Rencana Induk dan Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan. Sayang sekali rencana seperti itu belum ada, dan semua sepertinya kembali ke titik semula. Mereka hanya konsern dengan tupoksinya masing-masing. Padahal Keberadaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan punya arti penting apabila dikaitkan dengan kewenangan seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (1). Hal itu dimaksudkan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan antara BNPP dan instansi teknis terkait lainnya. Sebagai contoh, kewenangan butir (1) akan berbenturan dengan kewenangan Bappenas, kewenangan butir (2) akan berbenturan dengan Kementerian Luar Negeri, sedangkan kewenangan butir (3) akan berbenturan dengan kewenangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Kewenangan butir (4) akan berbenturan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BIG.

Suatu saat nanti takkala jalan perbatasan sudah nyata, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pengembangan Kota-kota di perbatasan dan perhatian kita akan tertuju kepada Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur rancangan kerja dan pengembangan perbatasan. Tapi sayangnya UU ini malah tidak memberi arahan sama sekali terkait perbatasan. Penggunaan kata “perbatasan” baru muncul di bagian Penjelasan, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) yang  berbunyi: Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah. Yang termasuk kerja sama penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara.

Arahan atau penjelasan yang dipandang lebih memadai tentang pengelolaan perbatasan justeru terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Bab IKetentuan Umum,Pasal 1ayat (22)yang berbunyi: Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Menurut kebijakan itu, kawasan perkotaan di kawasan perbatasan akan didorong menjadi pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN. Hal itu berarti aka nada upaya untuk lebih mengembankan dan memberdayakan kota-kota atau calon kota diperbatasan, akan menjadi pusat kegiatan yang diharapkan akan memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah perbatasan negara tetangga.

Permasalahannya adalah bagaimana model PKSN tersebut? Bagaimana strategi pencapaiannya? Siapa sektor terdepan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu? Bagaimana pembagian peran antara pusat dan daerah dalam mewujudkan PKSN? Apakah mungkin semangat pembentukan PKSN akan dapat diemban oleh BNPP? Masih banyak pertanyaan lain yang bisa kita kemukakan untuk membangun perbatasan. Hal itu perlu kita ingatkan karena sepertinya semua pihak kini lagi terfokus untuk menunggu hadirnya jalan parallel perbatasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *